Munaslub Buka Asa Kader Golkar Jelang Pilkada

Terbuka peluang bagi kader-kader Golkar untuk diusung sebagai kepala daerah pasca Munaslub, sebelum nama-nama calon diserahkan ke KPUD

  • Ilustrasi Partai Golkar. (FOTO: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
    Ilustrasi Partai Golkar. (FOTO: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

    JAKARTA – Rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) merupakan babak pertaruhan bagi Partai Golkar dalam menghadapi tahun politik. Bagaimana tidak, ketika tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 sudah berjalan, Partai Golkar malah harus menata kekuatannya dengan menunjuk ketua umum baru. Penunjukan ini bahkan berpotensi mengubah peta pencalonan nama-nama kepala daerah yang sebelumnya telah ditunjuk pada era kepemimpinan Setya Novanto.

    Sebenarnya penetapan bakal calon bupati hingga gubernur, sejauh ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Sayangnya, partai yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Idrus Marham ini tak banyak memprioritaskan para kadernya sebagai bakal calon nomor satu di Pilkada 2018.

    Pilkada di Jawa Barat contohya. Ketimbang mengusung kadernya, Partai Golkar justru menetapkan Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, pada 30 Oktober 2017. Padahal RK bukanlah kader Golkar.

    Di sisi lain, walaupun Partai Golkar menyandingkan RK dengan salah satu kadernya, yaitu Daniel Muttaqien Syaifuddin, Partai Golkar tampak tidak mengistimewakan kadernya sendiri. Ditilik dari pengalaman berpolitik, kiprah Daniel dinilai cukup matang, khususnya sebagai kader Golkar.

    Daniel Muttaqien merupakan anak dari politikus senior Golkar, Irianto Syaifuddin. Saat ini, Daniel merupakan anggota Komis VIII, periode 2014—2019. Saat pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu, Daniel berhasil meraih 91.958 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Sehingga, ia lolos menuju Senayan dengan mulus.

    Mirisnya lagi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sempat digadang-gadang sebagai bakal calon kuat gubernur justru tak dilirik oleh partainya. Padahal hingga pertengahan tahun 2017, nama Bupati Purwakarta yang sudah dua periode menjabat ini (2003—2008, 2013—2018) ramai diprediksi bakal bersaing dengan RK.

    Di era Ketua Umum Setya Novanto (Setnov), keputusan DPP Partai Golkar tersebut tak dapat diganggu gugat. Dedi pun sempat menyatakan pasrah atas keputusan partainya. Namun, kasus hukum yang membelit Setnov membawa angin perubahan bagi kader-kader yang sebelumnya tak dilirik. Dedi sendiri mengakui di samping agenda pemilihan ketua umum baru, pemetaan Pilkada 2018 juga dapat dirumuskan sekaligus.

    “Ya, tanyanya harus ke sana, (DPP Golkar). DPP yang memutuskan. Ya, kalau ngomong daerah, daerah mah cukup, sumber daya kadernya. Kalau ngomong sumber kader Golkar itu cukup, relatif melimpah malah,” kata Dedi di Jakarta kepada Validnews, Senin (4/12).

    Kendati demikian, meski sempat dikecewakan Golkar yang memilih RK, Dedi tetap yakin ada secercah harapan di internal Golkar. Makanya DPD I Jawa Barat Golkar yang dipimpinnya maju sebagai inisiator munaslub. Bahkan pengusungan Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Golkar dalam munaslub juga bagian dari suara DPD I Jawa Barat.

    Ia pun cukup yakin suara Golkar tidak akan pecah kendati sebagian kader ngotot menunggu hasil praperadilan Setnov yang jadi tersangka e-KTP. Lagipula dia melihat keberadaan kader yang masih menunggu praperadilan, dan belum mendukung munaslub itu tak akan berpengaruh besar. Sebab, DPD I Golkar-lah mengusulkan munaslub dan pemegang kedaulatan suara itu disebutnya ada di tangan DPD I dan DPD II.

    Dedi percaya munaslub ini akan menjadi jalan pembaruan bagi Golkar. Untuk ke depan, Golkar juga mampu melakukan perubahan yang memunculkan harapan bagi tiap kader. Perubahan itu tentunya harus dimulai dari struktur organisasi.

    “Ya, harapannya Golkar melakukan perubahan, struktur dan kultur. Struktur menjadi kaya fungsi, strukturnya ramping, tapi fungsinya kuat. Kulturnya ya, kebudayaan di Golkar harus mulai berubah, menjadi partai yang memiliki jiwa kerakyatan dan integritas,” tegas dia.

    Bagaimanapun, minimnya pencalonan kader Golkar dalam pertarungan pilkada dari tahun ke tahun akhirnya turut menimbulkan opini adanya indikasi “mahar” politik. Apalagi, bukan kali ini saja Partai Golkar tidak menguatkan suara agar mengusung para kader menjadi nomor satu pasangan calon. Belum lagi Pilkada Jawa Timur ketika Golkar memutuskan untuk pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

    Kebiasaan ini juga membuat politikus senior Golkar, Zainal Bintang, heran. Dia mengaku sampai sempat terdengar kabar adanya “mahar” politik yang dilakukan Partai Golkar dalam mendukung pasangan calon dari luar kader. Makanya, demi amannya elektabilitas di Pemilu 2019 dan juga kemajuan kader Partai Golkar, maka momentum munaslub pun dikatakannya harus dimanfaatkan maksimal dengan mengganti satu paket kepengurusan.  

    “Itu katanya dari kepengurusan Idrus Marham, tapi saya juga tak ingin langsung percaya. Pengusungan calon itu ada karena ada uang. Ya, kader Golkar itu banyak sekali. Seharusnya anak muda didorong untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah,” kata Zainal kepada Validnews di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/11) lalu.

    Parameter Survei
    Mendengar isu adanya indikator “mahar politik” dari bukan kader Partai Golkar, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa Tenggara Golkar, AA Bagus Adi Mahendra menyatakan hal tersebut tidak benar. Bagus mengatakan, pemilihan pasangan calon yang diusung Partai Golkar selama ini memiliki penghitungan yang tepat.

    “Selama ini aku belum pernah tuh melihat ada mahar-mahar,” kata Bagus kepada Validnews di Jakarta, Senin (4/11).

    Dia mencontohkan, untuk Pilkada 2018 ini, di Bali-Nusa Tenggara, pasangan calon dikatakannya toh masih didominasi oleh kader-kader Golkar.

    “Bukan, bukan berarti Golkar andalkan orang di luar partai. Ini dilakukan karena sesuai semboyan Partai Golkar, ‘suara Golkar suara rakyat’. Jadi, semuanya harus dipikirkan dengan saksama, hati-hati. Kenapa aspirasi dari bawah, tetap prioritas pertama, kader,” lanjut dia.

    Berkaca dari pengalamannya menjabat selama dua tahun sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa Tenggara Golkar, tepatnya sejak Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum Golkar pada Mei 2016, Bagus mengatakan dalam penetapan paslon dalam pilkada, Partai Golkar memiliki parameter sendiri.

    Pemilihan paslon, kata dia, dilihat dapat ditaruh nomor satu atau nomor dua. Kader Golkar, sudah biasa ditaruh di nomor satu dan nomor dua paslon. Setelah itu, lanjut dia, melihat figur yang lain.

    “Yang penting hasilnya untuk kami adalah menang. Orientasi kami adalah pertama, soliditas organisasi, yang kedua adalah konsolidasi itu jalan, dan yang ketiga adalah menang dalam pemilu. Nah, ini parameter kami. Parameter kami menggunakan survei,” ujar dia.

    Survei, lanjut dia, bertujuan untuk mengetahui mengetahui elektabilitas personal dari setiap paslon. Makanya dia menampik jika kebijakan tersebut malah mengabaikan kader-kader muda Partai Golkar. Hal itu tak mungkin, karena parpol yang sudah berdiri selama 53 tahun ini, tepatnya sejak 1964, sangat dikenal memiliki banyak tokoh yang tergabung dalam kader partai.

    Misalnya saja, pada pemilihan ketua umum Partai Golkar 2016—2019, terdapat suara pemilih mencapai 544 suara. Dari jumlah pemilik hak suara dalam Golkar itu saja dapat dibayangkan berapa besar jumlah kader Golkar yang berpotensi mencalonkan diri dan memimpin sebagai kepala daerah. Belum lagi, sepuluh organisasi masyarakat (ormas) Golkar. Jadi, bibit Golkar sebetulnya melimpah.

    “Cuma kan, kami harus realistis. Kalau maju itu kan menyangkut banyak hal. Pertama biaya, kedua partai, ketiga gerbong kami. Gerbong kami apa? Yaitu pemilih dan fanatik kami,” kata dia.

    Kalaupun kemudian ada calon kepala daerah yang merapat ke Golkar, Bagus mengatakan sangat wajar. Sebab Golkar diklaimnya merupakan milik semua rakyat, bukan partai milik satu golongan semata. Makanya dia menilai wajar keputusan Emil Dardak langsung akan merapat ke Golkar melalui ormas Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) setelah ada pemecatan dari PDIP.

    Lalu, posisi Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai nomor dua alias calon wakil gubernur Jawa Barat, dikatakannya tak dapat merugikan popularitas Golkar di tahun politik. Parameter ini dilakukan Golkar agar jangan sampai kader memutuskan maju hanya sekadar ambisi.

    “DPP melaksanakan survei, seperti saya melaksanakan survei yang kami lakukan di Bali, bagaimana dilihat, mengusung pasangan calon. Peluang menang kami bagaimana? Walaupun kami masih di bawah yang lain, peluang menang kami apa? Maju, maka itu kami didampingi konsultan politik,” kata dia.

    Bagi Partai Golkar sendiri, katanya, kekuasaan itu bukanlah tujuan. Tapi, kekuasaan itu adalah alat untuk mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mengembangkan Partai Golkar.

    “Salah kalau seseorang itu maju dengan tujuan kekuasaan. Karena pada akhirnya suatu saat dia akan rela meninggalkan partai demi tujuan pribadinya tersebut,” imbuhnya.

    Demi menghindari dualisme, Partai Golkar tengah berusaha melakukan konsolidasi.

    Ketua Pemenangan Sumatra III Golkar, Aziz Syamsudin pun menyatakan kalau paslon pilkada dari kader Golkar masih mendominasi. Dia mencontohkan, sebanyak 13 paslon Pilkada Sumut III (Sumatera Selatan, Bandar Lampung, dan Bengkulu) diisi oleh kader Golkar. Pihaknya pun terus melakukan konsolidasi secara terus menerus.

    “Yang penting, salah satunya kader Golkar. Kalau menurut saya, masih banyak kader yang maju,” kata Aziz kepada Validnews di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).

    Terkait pemilihan Khofifah-Emil untuk di wilayah strategis seperti Jawa Timur, ia pun memiliki pandangan tersendiri. Meski belum sah menjadi kader partai, dikatakannya Emil sesungguhnya sudah melewati sistem pengkaderan.

    “Ya, kan kami juga harus realistis, realistis dong. Kalau Ibu Khofifah ratingnya lebih tinggi, ya Ibu Khofifah. Selain itu ada elektabilitas. Wakilnya juga sudah jadi kader kan, lewat pengkaderan, dia (Emil) ambil AMPI,” katanya.

    Di samping elektabilitas, Aziz mengatakan ada sejumlah faktor internal si calon yang memengaruhi kader Golkar maju atau tidak bertarung dalam Pilkada. Sebab, kata dia, tak sedikit kader memutuskan mundur meski sudah sempat mencalonkan diri atau diusung partai.

    “Seperti di Medan, kami sudah calonkan, tiba-tiba dia minta mundur, karena faktornya banyak. Seperti yang dilakukan Pak Ngogesa Sitepu, jadi banyak faktor. Bukan kenapa Golkar tidak bela kader? Banyak kader,” terang dia.

    Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu dikabarkan mundur sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumut 2018—2023 mendampingi Tengku Erry Nuradi. Padahal pasangan ini diketahui telah dideklarasikan Golkar beberapa waktu lalu. Bupati Langkat ini mundur diduga karena faktor kesehatan.

    Regenerasi Kader
    Ketua AMPI ormas Golkar, Dito Ariotedjo, menyebutkan bergabungnya Emil di AMPI merupakan suatu rangsangan Golkar, terutama di Jawa Timur.

    “Pastinya (rangsangan Golkar menarik kader). Kan, dia KTA-nya sudah dicabut PDI-P. Dia kami angkat hanya sebagai anggota kehormatan AMPI dan AMPI kan ormas, bukan partai politik. Itu (pengangkatan Emil) kemarin waktu saya di Surabaya, tanggal 26 November,” kata Dito kepada Validnews saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/12). 

    Pengangkatan Emil Dardak sebagai anggota kehormatan AMPI dikatanyanya berupa apresiasi, apalagi Dito mengaku satu generasi dengan Emil. Dia mengakui, Golkar masih mengutamakan survei dalam mengusung kader.

    “Bukan krisis kader ya, Cuma namanya magnet di Pilkada itu kan berbeda. Masalah ketokohan atau figur di Jawa Timur, banyak kader, tapi tidak melejit kayak Khofifah-Emil ya. Kalau saya si, sebagai AMPI, sangat menyambut Emil ya. Bagaimanapun, Emil itu satu angkatan dan satu generasi. Ini kebangkitan anak muda memimpin,” kata dia.

    Meski begitu, Dito tetap menyoroti pentingnya peningkatan mutu kaderisasi Partai Golkar. Perkembangan zaman, diakui Dito harus menjadi perhatian khusus semua politisi bila memutuskan bersaing dalam pemilu.

    Shifting budaya sudah sangat ketat, ditambah lagi perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi ke depan ini yang jadi kepala daerah, khsususnya kader Golkar, setiap program kerjanya dan kinerjanya harus kena ke masyarakat,” ujar dia.

    Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menambahakan, Partai Golkar harus mengutamakan pencalonan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Hal ini dapat mendorong proses regenerasi internal Partai Golkar berjalan dengan baik. Apalagi Golkar merupakan partai besar.

    Igor melihat pencalonan bukan dari kader partai merupakan imbas dari sistem politik Indonesia berdasarkan pemilihan yang terbuka. Jadi terkadang, kata dia, pengusungan tersebut hanya berdasarkan popularitas calon kepala daerah. Karena itu, banyak kader parpol besar lebih memilih maju bersama mesin politik lain dibandingkan partainya sendiri.

    Padahal, Igor berpendapat, elektabilitas parpol merupakan instrumen penting dalam strategi pemenangan di pesta demokrasi.

    “Kita lihat Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan legenda. 70% kinerjanya diakui oleh publik. Tapi bila berdasarkan strategi yang tak tepat bisa saja kalah. Karena popularitas calon itu hanya mitos saja,” ungkapnya.

    Persoalannya sekarang ini, jelas Igor, banyak partai mengambil keputusan secara oligarki. Artinya, partai masih bergantung kepada tokoh sentral sebagai pengambil keputusan. Semisal PDIP yang bergantung kepada Megawati Soekarnoputri serta Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Sebenarnya, cara oligarki ini tak digunakan oleh Partai Golkar. Pasalnya, di internal Partai Golkar memiliki banyak tokoh serta faksi. Makanya tak heran bila tiap kadernya memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan partai.

    “Kalau Golkar enggak, banyak tokoh dan faksi di dalamnya. Oleh karena itu, pilihannya tidak usah yang terbaik di antara yang terbaik untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Cukup yang paling sedikit keburukannya,” ungkapnya.

    Selain itu, banyak faktor yang membuat parpol tak mengusung calon kepala daerah dari internalnya sendiri. Salah satunya, mahar politik. Mahar politik merupakan salah satu syarat utama pencalonan kepala daerah yang tak terlihat. Meski banyak pula secara terang-terangan meminta mahar. Alasannya, untuk operasional serta logistik kampanye.

    “Banyak juga kandidat juga yang menganggap tak wajar. Masih ingat Dedi Mulyadi diminta mahar Rp10 miliar. Kasus ini dibiarkan begitu saja, tak ada pengusutan lebih lanjut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tak ada giginya untuk mengusut itu,” paparnya.

    Meski demikian, ia mengatakan, pencalonan kepala daerah di pilkada serentak 2018 dari Partai Golkar sangat tergantung pada hasil Munaslub. Ketua Umum baru nantinya juga berpotensi untuk mengganti calon kepala daerah yang telah ditentukan oleh pengurus sebelumnya.

    “Tapi kalau Idrus lagi yang terpilih ya, tidak akan terjadi perubahan. Kecuali kalau Airlangga yang tepilih maka rekomedasinya bisa berubah,” paparnya.

    Sementara itu, Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Andrian Habibi menuturkan, kasus dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar Setnov akan berimbas terhadap elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini. Oleh karena itu, munaslub harus mempertegas status pengurus Golkar.

    Hasil Munaslub, ungkap Andrian, akan membuat strategi Partai Golkar di Pilkada menjadi jelas. Rekomendasi pengurus baru dibutuhkan untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 mendatang.

    “Seperti halnya Golkar di Jabar. Bisa saja Kang Dedi maju membawa Golkar dengan menunggu rekomendasi dari ketum yang baru. Kang Dedi bisa meminta PDIP mendukung dengan syarat berdampingan dengan Puti Guntur Soekarno,” tutur Andrian.

    Kebanyakan, jelas Andrian, Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mengusung pasangan calon sendiri. Sayangnya, hal ini dapat diterapkan bila komposisi pengurus Partai Golkar berubah.  

    “Jika Idrus Marham memenangkan munaslub. Maka rekomendasi tidak akan berubah. Karena Idrus adalah loyalis Setnov. Persoalan internal akan tetap hiruk-pikuk sampai pemilu 2019,” jelasnya. (Denisa Tristianty, James Manullang)