Mimpi Revitalisasi Angkutan Ibu Kota

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal melarang angkot berusia 10 tahun untuk tetap beroperasi di Jakarta. Seluruh angkot juga wajib menggunakan pendingin udara

  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelaksanaan program pemasangan pendingin udara bagi angkutan kota di Silang Monas, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelaksanaan program pemasangan pendingin udara bagi angkutan kota di Silang Monas, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    JAKARTA - Hari masih gelap, jarum pendek jam pun baru menunjukkan angka 5. Di timur Jakarta, Toni (39) terbangun dari tempat tidurnya, bersiap mengawali aktivitas rutinnya.

    Ya, pria asal Medan, Sumatra Utara ini sudah 14 tahun berprofesi sebagai sopir angkutan umum.

    Sekitar pukul 06.30 WIB, Toni meninggalkan rumah kontrakannya yang berada di daerah Klender, Jakarta Timur. Dia berjalan sekitar 100 meter menuju pangkalan angkot (angkutan kota) milik majikannya. Di sana Toni bertemu dengan beberapa rekan sesama sopir yang sedang sibuk membersihkan angkot KWK 27, trayek Pulogadung—Kampung Melayu.

    "Kalau enggak berangkat dari pagi enggak bakal nutup setoran," ujar Toni saat berbincang dengan Validnews, Kamis (11/1).

    Toni menceritakan, beberapa tahun belakangan ini penghasilannya sebagai sopir angkot sudah tidak menentu lagi. Jika dulu dia bisa mengantongi uang sekitar Rp300 ribu dalam sehari, sekarang dirinya hanya bisa membawa uang sebanyak Rp50 ribu sampai Rp00 ribu saja.

    "Bisa buat makan saja sudah untung. Soalnya saingan kita sudah banyak. Apalagi udah zamannya online," keluh Toni.

    Sejak tiga tahun belakangan, angkutan transportasi di Jakarta memang sudah didominasi oleh angkutan online. Kemunculan angkutan berbasis aplikasi internet ini seperti air bah yang tak bisa lagi dibendung.

    Warga Jakarta lebih memilih transportasi online karena, selain praktis dan harga yang relatif murah, penumpang juga bisa tepat waktu hingga di kantor tanpa harus naik turun ganti angkutan umum. Hal itu dirasakan oleh Rosa (24) seorang karyawan swasta di daerah Mangga Dua, Jakarta Pusat.

    Ia mengaku sudah lama meninggalkan angkutan umum ketika makin banyak alternatif lain menuju kantor. Selain lebih aman dan nyaman, ia juga mengaku bisa mengirit uang dan juga tepat waktu sampai di kantor.

    "Sekarang itu banyak angkot yang enggak aman dan nyaman. Ada copet, kadang mogok, mengetem lama, panas, yah kalo begitu terus pasti ketinggalan," serunya.

    Tak siap dengan perubahan yang cepat. Hal ini yang terlihat dari respon para pengusaha angkot termasuk para pengemudinya. Kaget lahan mencari nafkah mereka selama ini, ternyata dengan gampang direbut oleh para pengemudi transportasi online. Tak heran jika di beberapa daerah, ungkapan dari rasa kaget itu, berujung pada konflik yang memakan korban.

    Merasa tak banyak yang bisa dilakukan lagi, Toni pun berharap agar pemerintah bisa memperhatikan nasib para sopir angkot yang menurutnya sudah di ujung tanduk. Bapak satu orang anak ini makin merasa, lahan tempat mencari nafkah yang ditekuni belasan tahun tersebut bakal tertinggal seiring perkembangan zaman.

    "Saya yakin lima tahun lagi angkot sepertinya mulai hilang. Harapan saya, pemerintah itu memikirkan gimana nasib kita sebagai rakyat kecil. Mau nyari kerjaan lain saja susah," ungkapnya.

     

     

    Dilupakan
    Merujuk sejarahnya, angkot sempat merajai jalanan Jakarta dalam beberapa dekade ke belakang. Ada beragam juga jenis angkutan umum yang menjadi andalan masyarakat dalam berpergian, misalnya bus tingkat, Metromini dan Kopaja, Patas, KWK, Bajaj, hingga Bemo.

    Seiring berjalannya waktu, angkutan umum makin kehilangan peminat. Pasalnya, angkot dinilai tidak bisa memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat. Di sisi lain, makin banyak pilihan warga Jakarta memilih transportasi, terlebih ketika angkutan berbasis aplikasi muncul dan makin merebak.

    Berdasarkan Katalog Statistika Transportasi DKI Jakarta lansiran Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi DKI Jakarta, sejak empat tahun belakangan ini jumlah angkutan umum terus menurun. Tercatat, di tahun 2014, jumlah angkutan umum sebanyak 68.537, di tahun 2015 menurun 4,25% menjadi 65.621. Kemudian jumlah tersebut kembali menurun di tahun 2016 menjadi sebanyak 45.902 kendaraan atau menurun 2,08%.

    Angkutan umum yang sudah cukup lama keberadaannya di DKI Jakarta adalah angkutan bus, secara total jumlah armada bus yang masih terdaftar untuk melayani angkutan di DKI Jakarta pada tahun 2015 berjumlah 18.744 bus. Termasuk Transjakarta yang berjumlah 502 armada. Banyak dari armada bus yang masih tercatat di dinas terkait, saat ini sebenarnya sudah tidak layak untuk beroperasi.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2015 telah menyetop operasi bus metromini yang tidak layak jalan sebanyak 1.600 bus. Jumlah bus di ibu kota Jakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 18.744 bus berkurang 320 bus dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 19.064 bus atau menurun sebesar 1,68%.

    Pemprov DKI Jakarta pun terus berupaya untuk mengganti kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan dengan kendaraan baru, walaupun hal ini banyak mendapat protes dari para pengemudi yang ada.

    Agustinus (62), seorang pengusaha angkutan umum yang sempat merasakan kejayaan dalam berbinis transportasi tersebut mengatakan, pada tahun 1990-an, penghasilnya bisa mencapai Rp18 juta per bulan hanya dengan memiliki lima unit angkot.

    "Kalau bisa dibilang gaji PNS kalah sama saya. Saya juga bisa sekolahkan semua anak saya," kata dia.

    Tapi, semua itu sekarang hanya tinggal cerita manis. Banyaknya persaingan transportasi membuat Agustinus terseok mengurus bisnisnya, bahkan sempat merasakan kebangkrutan. Terpaksa, Ayah empat anak ini menjual beberapa unit angkotnya.

    "Sejak ada Transjakarta dan angkutan online pemasukan berkurang. Terpaksa saya jual, sekarang hanya sisa satu, itu pun saya yang narik," cetusnya.

     

     

    Kabar Berembus
    Toni mengaku sudah mendengar kabar terkait angkot di Jakarta akan diubah konsepnya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Setiap angkot diwajibkan menggunakan pengaturan suhu (AC), sabuk pengaman, dan alat pembatas kecepatan.

    "Beberapa teman sih bilang angkot nanti pakai kayak mobil Avanza gitu. Bangkunya itu menghadap depan semua. Kalau saya sih setuju saja, asal tidak merugikan kita sebagai rakyat kecil," katanya

    Dia berharap, aturan baru nantinya bisa mensejahterakan nasib para sopir angkot di Jakarta. Dia tidak ingin jika aturan itu nantinya justru menimbulkan konflik baru antara angkot konvensional dengan angkot modern.

    "Jangan nanti malah timbul persaingan sesama sopir angkot. Kalo mau ubah, ya harus semua jangan setengah-setengah," tegasnya.

    Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta saat ini memang tengah berupaya menyelesaikan persoalan penataan transportasi di Jakarta. Upaya yang dilakukan adalah membuat nyaman warganya menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konsep-konsep OK-Otrip yang tujuannya memang mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.

    Lebih spesifik, selain membuat seluruh armada angkutan umum agar memenuhi standar  keselamatan dan kenyamanan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan suatu model peremajaan bagi angkutan umum yang ada di Ibu kota Jakarta. Salah satunya adalah melarang angkot berusia 10 tahun untuk tetap beroperasi di Jakarta.

    Bentuk lain penataan angkot adalah membuat jok angkot nantinya menghadap ke depan. Kemudian ada juga opsi penyediaan angkot baru yang dikeluarkan pabrikan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Salah satunya PT Toyota Astra Motor (TAM).

    Produk TAM yang direncanakan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan angkot adalah Transmover. Artinya akan ada mobil jenis baru yang akan langsung diproduksi dan dibuat secara khusus untuk menjadi angkot di DKI Jakarta, bukan modifikasi dari mobil pribadi yang dilakukan perusahaan karoseri.

    Asal tahu saja, rencana penataan transportasi di Jakarta yang digaungkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di atas, sejatinya juga diatur melalui Peraturan Kementerian Perhubungan No. 29 tahun 2015 yang mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM). Beleid ini menyebutkan, angkutan umum harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Termasuk di dalamnya melengkapi armada dengan pengatur suhu atau AC.

    Senada dengan Toni, Ajar, pria yang sejak tahun 2009 lalu memilih profesi sebagai sopir angkot juga sudah mendengar kabar tersebut.  “Sebelumnya saya sudah pernah baca di Internet,” kata Ajar, Rabu (10/1).

    Selain informasi dari internet, ia mengaku sudah mendapat kabar dari juragan pemilik angkot yang ia kemudikan terkait dengan perubahan aturan yang bakal diterapkan.

    Malam itu, sekitar pukul 23.00, Validnews menemui Ajar yang sedang meminggirkan kendaraannya di depan sebuah ruko, di sekitaran jalan Ulujami Raya, Jakarta Selatan. Walaupun waktu sudah larut, Ajar masih terlihat bersemangat menanti penumpang menaiki angkot dengan trayek Kebayoran Lama-Ceger tersebut.

    Ia masih berharap angkot Daihatsu GrandMax berwarna putih yang baru diisi satu penumpang itu, bisa terisi penuh.

    Ajar, sebagai masyarakat yang sudah menggeluti profesi sopir angkot selama kurang lebih delapan tahun ini pun merespon positif aturan tersebut. Ia sepakat, asal semua itu tidak merugikan baginya dan orang lain yang berprofesi sama.

    Namun, harus diakui, tak semua sopir terpapar informasi dengan baik. Prastian, sopir angkot S14 rute trayek Petukangan—Lebak Bulus mengaku belum pernah mendengar kabar perubahan aturan tersebut secara terperinci.

    Menurutnya, hal ini belum menjadi pembicaraan di kalangan sopir angkot. Hanya saja, juragannya pernah sekilas memberitahu padanya, Pemprov DKI Jakarta berniat menjalankan kebijakan terkait urusan angkutan umum.

    “Belum pernah dengar saya. Tapi bos pernah bilang yang saya dengar sekelebat si tentang Pak Anies yang menghadirkan angkot semacam Transjakarta gitu. Saya kurang tahu juga,” kata Prastian.

    Padahal, masih menurutnya juga, bosnya tersebut pernah memberitahukan, jika kebijakan tersebut sudah mulai terlaksana. Setidaknya, untuk trayek S14 akan diambil kurang lebih 6 unit saja.

    Hal ini, kata Prastian, akan memicu konflik yang disebabkan keirian sesama sopir S14. Kendati belum mengetahui secara rinci, seperti Ajar, Prastian sendiri setuju pada kebijakan ini jikalau tidak merugikan bagi pengemudi angkot sekarang. 

     

     

    Revitalisasi
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejatinya sudah bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mengganti wajah angkutan umum layaknya mobil pribadi. Organda bahkan bakal mewajibkan, per 2018, angkot-angkot di Ibu Kota menggunakan kendaraan model low multi purpose vehicle (LMPV). Peraturan Daerah No.5 tahun 2014 tentang Transportasi, menjadi landasan Organda mengambil langkah ini.

    Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, perubahan formasi tempat duduk merupakan bagian dari standar baru yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap angkot. Selain pemasangan sejumlah fitur, salah satunya alat pengatur suhu atau air conditioner (AC).

    Sejauh ini, Toyota dan Wuling masuk menjadi pertimbangan sebagai kendaraan yang akan digunakan sebagai angkutan umum.

    "Sudah ada beberapa merek, yang siap mem-backup armada peremajaan. Kami minta unit punya pabrikan, tentunya kualitas kendaraannya akan jauh lebih baik,” ucapnya saat dihubungi Validnews, Kamis (12/1).

    Sejauh ini, badan mikrolet atau angkot memang dibuat oleh karoseri. Dengan begitu, pemilik tak bisa mengklaim jika ada kerusakan atau malfungsi kendaraan mengingat ketentuan menyebutkan perubahan yang dilakukan di luar mereka tak bisa diklaim.

    “Misalnya, dulu kita buat (angkot) dari pikap atau dari sasis saja. Saat ada problem di kelistrikan, kami enggak bisa klaim," serunya. 

    Menurut Shafruhan, pertemuan sudah dilakukan dengan APM beberapa waktu lalu dan ketika itu hanya ada empat merek yang mengikuti, yakni Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Wuling. Dari keempatnya, baru Toyota dan Wuling yang telah mengajukan surat resmi mengenai mobil apa yang akan diajukan beserta contoh mobilnya setelah dimodifikasi menjadi angkot.

    "Masalah mereknya apa, terserah pengusahanya maunya apa. Tentu disesuaikan kantongnya pengusaha yang paling penting kualitas kendaraan tersebut harus mumpuni supaya dalam menjalankan operasinya tidak menimbulkan problem,” tuturnya.

    Saat dikonfirmasi, Executive General Manager PT TAM Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih dalam tahapan pembicaraan kepada pihak terkait. Karena itu, hingga saat ini belum ada perjanjian terkait kerja sama antara Organda dan Toyota ataupun Pemprov DKI Jakarta.

    “Intinya kebutuhannya sudah jelas. Dan kebutuhan unitnya mungkin kalo enggak salah sekitar 80 (unit) per bulan. Berarti, bisa sampai sekitar 1000 unit per tahun,” kata Soerjopranoto kepada Validnews, Jumat (12/1).

    Menurutnya, pihak Organda yang memiliki kapasitas dalam memutuskan dan pihaknya tidak bisa memaksakan. “Namun, kami akan memberikan layanan yang terkait. Kalau nantinya terealisasi, saya rasa tahun ini sudah bisa dimulai,” cetusnya.

    Ketika didesak lebih jauh terkait dengan proses penyediaan unit, Soerjopranoto bilang, pihaknya belum melakukannya lantaran Organda sendiri belum memutuskan akan memakai produknya atau tidak. “Belum, karena masih tahap pembicaraan saja. kalau tidak salah kan Organda juga belum memutuskan untuk memakai brand yang mana,” imbuhnya.

    Sekalipun masih didiskusikan, Shafruhan mengatakan, program perubahan angkutan umum yang dijalankan pihaknya ini sejalan dengan program OKE-Otrip yang dikampanyekan Pemprov DKI Jakarta. Peremajaan pun akan dilakukan secara bertahap. Jika nantinya akan terealisasi, Shafrufan optimistis wajah angkot di ibu kota akan menjadi lebih bagus dan teratur.

    "Target harus berubah total, ini kan semua pengusaha bersama-sama dengan pemerintah harus bergandengan tangan saling suport. Nah kami harap dengan adanya program ini bisa mengajak masyarakat menggunakan angkutan kota," lanjutnya.

     

     

    Tindak Tegas
    Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, wacana yang diusulkan oleh Organda tersebut hingga saat ini masih dikaji oleh Kementerian Perhubungan. Sigit menambahkan untuk saat ini, yang diprioritaskan berdasarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2014 tentang Transportasi adalah soal kenyamanan dan kelayakan angkutan kota.

    "Nanti per tanggal 4 Februari, seluruh angkot itu wajib menggunakan pendingin udara itu apabila nanti masih ada yang melanggar akan kami tindak tegas," ujarnya.

    Menurutnya, Organda boleh saja memberikan usulan. Hanya saja, ke depan akan dipastikan secara kriteria, mobil yang digunakan sebagai angkutan umum harus memiliki sertifikasi dan registrasi uji tipe yang di keluarkan kementerian perhubungan.

    “Nah kementerian perhubungan mengizinkan enggak angkot menghadap ke depan? Itu dulu. Kami belum dapat update (info terbaru) dari Kemenhub apakah disetujui atau tidak," serunya.

    Namun, ia tak menutup kemungkinan usulan Organda tersebut nantinya akan masuk di dalam program sistem transportasi terintegrasi atau OK-Otrip yang menjadi janji kampanye Anies-Sandi. Dengan program tersebut, nantinya warga DKI Jakarta akan dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu tujuan perjalanan ke mana pun.

    "Nah kalau yang di Jakarta, ini kan nanti semua angkutan umum akan diintegrasikan dengan adanya OK-Otrip. Operator ini boleh siapa saja tetapi kendaraan akan kita awasi, dari mulai bus kecil, bus sedang, dan bus besar,” ucapnya.

    Apapun kotnroversi yang terjadi terkait rencana tersebut, Pengamat Transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebutkan, dalam ilmu transportasi terdapat konsep atau teori Transport Demand Manegement (TDM). Teori tersebut, selain sebagai salah satu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas, kata Djoko, dapat juga diterapkan agar masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum dalam upaya perbaikan layanan.

    Push and Pull. Begitulah teorinya. Push artinya mendorong dan pull artinya menarik. Mendorong orang untuk meninggalkan pribadi, dan menarik untuk menggunakan angkutan umum,” kata Djoko kepada Validnews, Kamis (11/1).

    Sedikit menjelaskan, ketika ingin menarik minat orang-orang untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum adalah dengan cara mendorong orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Misalnya dengan melakukan pembatasan-pembatasan, pelarangan sepeda motor, kebijakan ganjil genap, tarif parkir tinggi atau pajak progresif.

    Lewat ‘keterpaksaan’ yang diciptakan tersebut, orang-orang akan tertarik untuk meninggalkan angkutan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Setidaknya, begitu menurut Djoko. (Benny Silalahi, Fadli Mubarok, Zsazya Senorita)