GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Menyigi Praktik Jual Beli Kursi Kampus Negeri

Sistem penilaian dan validasi data berlapis menjamin SNMPTN-SBMPTN terbebas dari praktik-praktik perjokian

  • Ilustrasi Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
    Ilustrasi Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    JAKARTA – Seminggu yang lalu, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah digelar. Sebanyak 860.001 peserta SBMPTN berjuang untuk memperebutkan 135 ribu kursi di 85 perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Indonesia.

    Secara matematika, jika dipukul rata perhitungan peluangnya terlihat mudah. Satu kursi PTN kira-kira diperebutkan oleh kurang lebih 15 orang. Akan tetapi, perebutan kursi ini sebenarnya sangat kompetitif lantaran perbedaan perbandingan jumlah peminat dan daya tampung sejumlah program studi (prodi) di tiap PTN favorit.

    Data yang dilansir dari laman resmi SBMPTN saja menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, sejumlah PTN favorit rata-rata hanya mampu menampung 3,88% dari total peminatnya.

    Misalnya, Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi PTN dengan daya serap yang paling tinggi yaitu sekitar 5,13%. Sedangkan Universitas Indonesia menjadi PTN favorit dengan daya serap terendah, karena hanya mampu menampung 2,88% dari total peminatnya. Persentase ini memperlihatkan betapa ketatnya persaingan untuk dapat masuk ke PTN di Indonesia.

     

     

    Bagi siswa yang memiliki daya juang tinggi, persentase ini mungkin dapat menjadi pemicu bagi dirinya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi yang pesimis tapi memiliki uang, keadaan ini tak jarang membuat mereka ingin mencari jalan pintas untuk masuk ke kampus negeri impiannya.

    Masalahnya, di era digital ini tawaran jalan pintas itu mudah ditemukan. Cukup mengetik kata kunci “jual beli kursi ptn” melalui mesin pencari bernama Google, seabrek situs web yang menawarkan jasa masuk PTN lewat jalur belakang muncul dalam hitungan detik saja.

    Dari penelusuran Validnews, ada situs yang terang-terangan menawarkan jasanya. Di sana tertera lengkap, mulai dari harga, persyaratan, tata cara pemesanan, hingga daftar kampus yang ditawarkan.

    Kepada Validnews, oknum ini menawarkan jasanya seharga Rp30 juta rupiah. Uang muka 50% diminta di muka sebagai pelicin dan penanda keseriusan pelanggannya. Dia berkata, proses baru akan berjalan setelah uang tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan.

    Hanya saja, oknum itu mengaku tidak dapat memberikan testimoni dari pelanggannya sebagai bukti. “Kasihan yang sudah masuk (PTN.red),” ungkapnya.

    Meski tidak memaksa, rayuan terus dilontarkan untuk menarik minat pelanggannya. Mulai dari kuota yang terbatas sehingga harus cepat, sampai jaminan peluang masuk ke universitas manapun sesuai daftar dalam di situs, dijanjikannya.

    Dia mengaku, jaminan berani diberikan karena dia akan memasukan data dari pusat. Namun meski telah membayar, mereka yang tertarik harus terlebih dahulu melakukan tes secara resmi pada institusi yang dituju.

    Entah jaminan itu benar atau tidak, berdasarkan penelusuran Validnews, praktek jalur belakang atau jual beli kursi di PTN ini sebenarnya sudah lama terjadi.

     

     

    Selektif Terima Permintaan
    Salah satu mantan joki, sebut saja Winda, mengakui kalau ada dua jenis oknum yang bermain. Pertama, disebut Winda, tipe mafia untuk oknum yang kerjaannya memang mencari uang dari praktik perjokian ini. Mereka lebih berani vulgar jemput bola ke calon klien-kliennya. Namun demikian pada dasarnya pola yang digunakan relatif sama, yaitu bekerja sama dengan panitia penerimaan mahasiswa baru.

    Kedua praktik perjokian seperti yang dilakoninya dulu. Winda menceritakan, di masanya setiap menjelang penerimaan mahasiswa baru biasanya banyak permintaan dari orang tua murid agar anaknya diloloskan dalam seleksi perguruan tinggi. Meski demikian, dia dan tim cukup selektif dan tidak mau asal terima permintaan itu.

    Permintaan bantuan biasanya datang dari orang tua yang mendapat rekomendasi dari teman-temannya. Tidak banyak pihak yang tahu, bahkan si calon mahasiswa disebutnya tidak boleh tahu. Pihaknya hanya melakukan interaksi dengan orang tua, sedangkan si anak tetap serius mengikuti seleksi.

    Tim awalnya akan melihat dulu mana saja tiga pilihan (PTN) yang diincar si calon mahasiswa. Kemudian dari tiga pilihan itu, tim akan menawarkan lewat ‘jalan tol’ (yang paling mudah) yang memungkinkan si calon mahasiswa diterima di sebuah PTN.

    Setelah pilihan ditetapkan maka nomor ujian peserta akan diserahkan kepada panita penerimaan di universitas yang dituju. Kuncinya ada di panitia penerimaan. Disebutnya, sudah ada teman-temannya di panitia penerimaan yang akan mengamankan nomor-nomor peserta seleksi yang “diamankan’.

    Sebelum hasil seleksi diumumkan, hasil ujian siswa akan disampaikan kepada ‘klien’ yang meminta bantuannya itu. Dari sinilah negosiasi harga berlangsung. Besaran nominal pun bergantung pada peringkat yang diperoleh calon mahasiswa.

    Semakin jelek peringkatnya, semakin mahal biayanya, begitu pun sebaliknya. Ia mengaku tidak mematok harga baku. Semua bergantung hasil tes si calon mahaiswa dan fakultas yang dituju. Seingatnya, yang paling mahal itu adalah Fakultas Kedokteran, nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

    Tak seperti mafia yang meminta pembayaran di muka, dia dan timnya baru meminta penyelesaian pembayaran setelah panitia memberi lampu hijau, bahwa nomor-nomor peserta yang telah ‘diamankan’ sudah pasti lolos.

    Validasi Data Berlapis
    Praktik gelap yang dimainkan oknum-oknum ini jelas menodai perjuangan ratusan ribu calon mahasiswa yang berjuang untuk masuk ke PTN dengan usahanya sendiri. Utamanya, jika memang bangku yang mereka perjuangkan ternyata secara tidak adil telah ‘disimpan’ buat orang-orang yang mengandalkan uang.

    Hanya saja, terkait praktik gelap ini, Ketua Panitia Pusat (Panpus) SNMPTN-SBMPTN Ravik Karsidi menegaskan bahwa saat ini praktik seperti itu sudah tidak mungkin terjadi. Menurutnya, itu hanyalah oknum yang mengaku-ngaku saja. 

    “Saya imbau kepada masyarakat, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi agen untuk meluluskan, itu bohong!” katanya kepada Validnews, Selasa (15/5).

    Ravik meminta masyarakat untuk tidak mempercayai jaminan dari para joki, karena itu tidak betul. Sebab Panpus SNMPTN-SBMPTN menjamin sistem penilaian dan evaluasi ujian bebas dari praktik-praktik tersebut. Jadi dia mengajak masyarakat untuk melaporkan ke panitia pelaksanaan jika menemukan praktik busuk itu.

    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menurut Ravik adalah instansi yang paling berwenang menjatuhkan sanksi pada oknum yang diduga melakukan manipulasi dalam seleksi PTN tahunan ini. Sanksi pemecatan dapat diberikan karena selain melanggar kode etik, perilaku tersebut juga dinilai telah melanggar tata tertib.  

    Dari tiga jalur ujian masuk PTN, Panpus ini sebenarnya hanya berwenang menyelenggarakan dan mengawasi jalur SNMPTN-SBMPTN. Sedangkan jalur ketiga, yaitu jalur Mandiri, sepenuhnya merupakan kewenangan pihak PTN. Berbeda dengan penyeleggaraan SNMPTN-SBMPTN yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah, siswa yang melalui jalur Mandiri harus membiayai proses ujiannya sendiri.

    Sebagai informasi tambahan, jumlah alokasi daya tampung 100% pada setiap program studi PTN untuk ketiga jalur tersebut distribusinya sebenarnya telah ditetapkan sesuai berdasarkan ketentuan pemerintah. Masing-masing dialokasikan, yaitu untuk SNMPTN minimun 30%, kemudian SBMPTN minimun 30%, dan Seleksi Mandiri maksimum 30%.

    Dengan ketentuan tersebut, Ravik menjelaskan dalam pelaksanaan ketentuan itu keleluasaan sepenuhnya diberikan pada pihak kampus. Dengan demikian, kuota minimum yang harus dipenuhi PTN dapat disesuaikan tambahan besarannya oleh masing-masing PTN. Penambahan besaran alokasi tersebut kerap dilakukan berdasarkan sejumlah evaluasi belajar mahasiswa dari ketiga jalur tersebut.

    “Ternyata hasil evaluasi belajar di suatu PTN dari tiga jalur yang ada, yang terbaik SBMPTN misalnya. Maka kampus tersebut boleh-boleh saja menaikan kuota lebih banyak untuk jalur tersebut pada penerimaan mahasiswa tahun berikutnya,” jelas Rektor UNS tersebut.

    Diakui Ravik, internal Panpus SNMPTN-SBMPTN turut menjaga sistem kontrol dalam proses pelaksanaan SNMPTN-SBMPTN yang berlangsung selama ini. Pasalnya, panitia ini sendiri terdiri dari kumpulan beberapa rektor PTN di Indonesia. Mereka ditunjuk oleh menteri atas usulan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

    Panpus dalam prosesnya dibantu oleh beberapa rektor PTN lain. Sedang dalam proses pengambilan keputusan semua rektor PTN diikutsertakan. Jadi, sistem seleksi atau evaluasi SNMPTN-SBMPTN yang ada selama ini adalah sistem yang telah mereka sepakati bersama.

    Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Prof Joni Hermana menjelaskan setelah proses SBMPTN yang dilakukan panitia, data hasil ujian kemudian diberikan kepada rektor masing-masing PTN berdasarkan pilihan pertama peserta terlebih dahulu. Jadi, pihak rektor akan menerima data berupa nama, nomor, dan nilai ujian peserta.

    Menurut Joni, semua hasil seleksi yang masuk telah melalui validasi data berlapis. Sistem inilah yang memungkinkan pihak panitia maupun rektor mendeteksi berbagai kejanggalan dari data peserta. Panitia khusus juga disiapkan untuk dapat menganalisis jawaban, maupun data peserta yang diberikan.

    Sistem validasi berlapis yang dimiliki panitia SMBPTN inilah yang diyakini Joni menjadi penangkal terjadinya berbagai tindak kecurangan dalam SMBPTN. Oleh karena itu, dia menyangsikan tindakan oknum-oknum yang mengatakan memiliki “orang dalam” yang dapat membantu seseorang untuk tembus SMBPTN dengan membayarkan sejumlah uang.

    “Itu kan jualannya joki saja agar bisa dibayar mahal. Karena secara prinsip semua proses penerimaan itu sudah menjadi wewenang rektor. Dan tentunya inginnya memiliki mahasiswa yang berkualitas di universitasnya,” kata Joni kepada Validnews, Rabu (16/5).

    Sama halnya dengan ITS, Kepala Humas Universitas Indonesia (UI) Rifelly Dewi Astuti juga menilai sistem seleksi yang ada saat ini sudah sangat fair. Tidak ada yang namanya jatah dosen.

    Menurutnya, panitia seleksi hanya akan melihat nomor, nama, dan nilai peserta. Dibantu dengan sistem informasi yang sudah mumpuni saat ini, seorang verifikator menyeleksi data yang masuk dari panitia SMBPTN dan langsung mengurutkan nilai terbaik yang sesuai dengan kuota di tiap prodinya.

    Hanya saja, sebagian orang masih menilai seleksi masuk PTN ini dinilai masih kurang transparan. Dari keluhan masyarakat di Lapor.go.id, ada yang coba membandingkan bagaimana seleksi masuk CPNS saja dapat secara transparan membuka nilai seleksi pada peserta. Hal ini berbeda dengan pengumuman seleksi PTN yang dari tahun ke tahun hanya memampang nomor ujian dan nama peserta saja di media massa.

    Meski demikian menurut klaim Ketua Panpus SNMPTN-SBMPTN, sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Publik, masing-masing orang sebenarnya boleh tahu nilainya masing-masing. Tapi, harus pihak peserta yang bersangkutan saja yang dapat menanyakan nilainya pada panitia. Tidak boleh orang tua, atau orang lain.

    Takut Lapor
    Dengan sistem seleksi yang demikian, nyatanya masih ditemukan korban-korban yang tergiur tawaran joki. Rifelly mengakui kalau tiap tahun masih ada laporan seperti itu ke pihak rektorat.

    Kurang lebih sepuluh orang per tahunnya mengaku telah mengirimkan sejumlah uang ke oknum yang menjanjikannya kursi di PTN. Namun, umumnya mereka yang protes dan lapor ke pihak rektorat tidak menindaklanjuti laporannya.

    Menurut Rifelly, umumnya korban tidak mau memberikan informasi dengan siapa mereka bertransaksi. Pasalnya, praktik ini merupakan tindak kriminal dan jika memberikan data tersebut berarti korban juga harus bersedia menjadi saksi.

    “Umumnya korban tidak mau jadi saksi. Mungkin karena malu ya sudah mau melakukan kecurangan terus kena tipu,” kata Rifelly kepada Validnews, Selasa (15/5).

    Anggota Ombudsman Ahmad Su’adi menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap berlangsungnya SBMPTN. Ombudsman sudah pernah melakukan pengawasan ujian di tingkat SD, SMP, dan SMA, tetapi belum di proses selesi masuk Perguruan Tinggi.

    Kendati demikian, Su’adi mengapresiasi penetapan SBMPTN berbasis komputer. Menurutnya penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan memperkecil berbagai kemungkinan kecurangan. Sistem ujian masuk berbasis komputer tidak memungkinkan peserta berhubungan dengan orang luar.

    Ia juga menambahkan adanya desas-desus kecurangan tiap kali SBMPTN diselenggarakan. Ada yang dari pihak peserta maupun dari perguruan tinggi. Tetapi sejauh ini belum ada pengaduan yang diterima Ombudsman karena memang tidak memantau secara langsung.

    “Kecil sekali kemungkinan joki orang dalam. Mungkin saja ada, tetapi sejauh ini belum bisa dibuktikan. Tidak ada indikasi pembayaran. Bukan berarti sudah berhenti sama sekali, hanya saja Ombudsman belum menjalankan fungsi pengawasan atau pemantauan langsung,” ujarnya kepada Validnews.

    Pernah suatu waktu isu joki terdengar sampai ke telinga Su’adi. Ujian Mandiri disebut-sebut sering dijadikan ajang kecurangan. Akan tetapi ia tidak yakin hal tersebut masih berjalan hingga sekarang.

    Menurutnya Kemenristekdikti telah menjalankan fungsi pencegahan agar kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Kalaupun ada yang kedapatan melanggar, Kemenristekdikti-lah yang bertanggung jawab memberi sanksi. Tidak ada koordinasi antara Ombudsman dengan Kemenristekdikti untuk menetapkan sanksi yang diterapkan. Semua ketetapan murni di bawah Kemenristekdikti.

    Walaupun saat ini fungsi pengawasan Ombudsman dalam bidang pendidikan baru sebatas ke sekolah-sekolah dasar dan menengah, tidak tertutup kemungkinan Ombudsman akan menjalankan pengawasan ke pendidikan tinggi di kemudian hari. Ia menekankan akreditasi perguruan tinggi harus dipantau untuk melihat kredibilitas secara pasti.

    Masih adanya joki di tengah ketatnya sistem seleksi yang dibuat oleh panitia, menurut Pengamat Pendidikan Tinggi, Indra Charismiadhi, menggambarkan buruknya mental masyarakat Indonesia hingga kini.

    Dia mengamati, masyarakat cenderung lebih suka mencari jalan pintas karena tidak mau susah dan mudah menyerah. Untuk itu, menurutnya memang revolusi mental masih sangat diperlukan Indonesia kini. (Bernadette Aderi, Elisabet Hasibuan)