Menyelia Bias Sanksi Cuti Bersama PNS

Sanksi lebih berat diterapkan bagi PNS pembolos

  • Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. ANTARA FOTO/Siswowidodo
    Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. ANTARA FOTO/Siswowidodo

    JAKARTA Liburan telah dimulai. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat pulang ke kampung halaman bertemu sanak saudara dan handai tolan merayakan Hari Raya Idul Fitri terlihat dari kemacetan di jalur-jalur tradisi mudik.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah pemudik akan mencapai 19,50 juta orang. Perkiraan jumlah pemudik ini lebih besar 5,17% dari jumlah pemudik tahun lalu yang mencapai 18,50 juta orang.

    Tingginya antusiasme masyarakat untuk mudik di tahun ini bukan tanpa sebab. Kesempatan untuk bepergian jauh terbuka lebar lantaran masa libur yang panjang, terlebih bagi pegawai negeri sipil (PNS). Siapa yang tidak suka masa liburan ditambah, pastinya kesempatan ini tidak akan disia-siakan, terutama bagi mereka yang sibuk di hari biasa.

    Perlu diketahui, untuk liburan atau cuti bersama Lebaran tahun ini, pemerintah telah memperpanjang masa cuti bersama sebanyak tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 20 Juni.

    Adapun keputusan ini mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 18 April 2018.

    Keputusan untuk tetap mengacu pada SKB paling terbaru itu pun diambil setelah pemerintah bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Alasan keputusan ini pun dilatarbelakangi lantaran untuk mengurai arus lalu lintas sebelum Lebaran dan sesudah mudik Lebaran. Selain itu, penambahan masa liburan ini diharapkan cukup untuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bersilaturahmi sebelum dan sesudah Idul Fitri.

    Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama Lebaran 2018 dari sebelumnya empat hari, dari tanggal 13,14, 18, dan 19 Juni menjadi tujuh hari yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

    Jadi, total hari libur Lebaran 2018 bahkan mencapai 12 hari libur, yang terdiri tiga hari libur reguler Sabtu dan Minggu pada 9 dan 10, 17 Juni, dua hari libur Idul Fitri 1439 Hijriah, yaitu 15 dan 16 Juni, dan tujuh hari cuti bersama yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

     

     

    Meski begitu, Menpan RB Asman Abnur dalam SKB itu menegaskan bahwa masa cuti bersama Lebaran ini sudah dirasa cukup. Oleh sebab itu, Asman meminta kepada para pimpinan instansi pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kecuali dengan alasan penting.

    Mandat tersebut tercantum dalam Surat Edaran B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bersamaan dengan larangan menggunakan mobil dinas. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur negara, serta optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

    Kemudian, pemantauan kehadiran para aparatur dilakukan pada tanggal 21 Juni 2018, di mana sesuai dengan SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Pada tanggal itu PNS sudah diwajibkan kembali menjalankan pekerjaan di instansi masing-masing.

    Tak hanya itu, dalam Surat Edaran juga disebutkan bagi mereka yang tak hadir dapat dilaporkan secara online melalui aplikasi SiDina.

    Namun bagi PNS yang pada saat cuti bersama tetap memberikan pelayanan publik, sesuai Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah hari cuti bersama.

    PNS yang berhak mendapat penggantian cuti bersama itu, yakni pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai dan lembaga pemasyarakatan.

     

    Kategori Sanksi
    Libur panjang yang dinikmati oleh PNS membuat juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sebab ketidakhadiran tanpa izin atau bolos kerja di lingkungan PNS paling sering terjadi usai libur Lebaran, libur Natal dan tahun baru dan itu diakui oleh Kemenpan RB.

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Atteh mengatakan, sanksi bagi para PNS yang mengambil cuti tambahan atau bolos setelah Lebaran nanti sudah diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

    Dalam PP tersebut, sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa izin dibagi menjadi tiga kategori. Sanksi ringan jika tidak masuk selama 1-15 hari, sanksi sedang jika tidak masuk selama 16-30 hari dan sanksi berat kalau tidak masuk selama 31-46 hari.

    "Sanksi disiplin ringan ada teguran lisan, teguran tertulis, ada penyataan tidak puas. Nanti tergantung, bertahap, proporsional sesuai dengan bobot pelanggaran disiplinnya. Tapi bagi PNS ditegur saja sudah berat," ucap Ateh kepada Validnews (8/6).

    Untuk sanksi disiplin sedang, lanjut Ateh, berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun.

    "Kalau berat, itu juga bertahap. Ada penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, penurunan jabatan 1 tingkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan (nonjob) dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat," ujar dia.

    Ateh mengungkapkan, pada tahun ini PNS seharusnya sudah dapat menikmati Lebaran bersama keluarga tanpa harus menambah hari libur. Sebab berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidaklah mengurangi hak cuti tahunan. Tahun ini ada 6 hari cuti bersama, yakni 4 hari cuti Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

    Jadi setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dia mengingatkan agar seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

    Ateh juga meminta para pimpinan instansi pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama.

    Di sisi lain Kemenpan RB mengaku juga merasa perlu terus mengimbau dan mengingatkan para PNS soal hari libur dan konsekuensi bolos kerja pasca-libur lebaran. Pasalnya untuk libur Lebaran tahun ini lebih lama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Dia juga menegaskan, bahwa ancaman sanksi ini berlaku bagi para pejabat yang menambah liburan lebarannya. "Lain cerita kalau dia cuti atas izin atasannya langsung. Pasti cuti itu diberikan atas pertimbangan urgensi," kata Ateh.

    Ateh mengungkapkan, bahwa pertimbangan penambahan cuti tiga hari ini karena pertimbangan kelancaran arus mudik. "Kalau liburnya dua hari sebelum lebaran pasti akan menimbulkan kemacetan seperti pada tahun sebelumnya," katanya.

    Dari tahun ke tahun dijelaskan Ateh tingkat kedisiplinan PNS sebenarnya meningkat. Namun ia mengakui, kinerja dan kedisiplinan itu belum setara dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap para abdi negara.

    Kata Ateh, para pimpinan di setiap jenjang jabatan memegang kunci kedisiplinan ASN. Selain menjadi contoh keteladanan, para pimpinan itu disebutnya merupakan orang pertama yang harus mengontrol tingkat kehadiran anak buahnya.

    Selain itu, menurut dia, kedisiplinan PNS juga bergantung pada sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang diterapkan masing-masing lembaga dan pemerintahan daerah.

    Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin. Dia menegaskan PNS yang kedapatan membolos kerja usai cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1439 H, bakal dikenakan sanksi, mulai dari teguran secara lisan, tertulis hingga penurunan pangkat.

    Sanksi ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran mengenai Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018,” kata Bahtiar kepada Validnews, Senin (11/6).

    Dikatakan Bahtiar, seluruh PNS diharapkan dapat menunjukkan produktivitas bekerja. Oleh sebab itu, pada hari yang ditentukan, tak ada alasan bagi PNS di setiap instansi pemerintahan untuk absen. Menurut Bahtiar, masa libur atau cuti lebaran tahun ini dirasa sangat cukup untuk dipakai berlebaran dan beristirahat.

    Surat edaran pada dasarnya merupakan terjemahan daripada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isi PP tersebut jelas telah menerangkan terkait disiplin PNS dalam aktivitas tertentu, misalnya terkait pelaksanaan libur hari raya.

    Kendati demikian, Bahtiar mengakui bahwa setiap tahun masih ada beberapa oknum PNS yang tidak mentaati aturan ini dikarenakan berbagai macam alasan. Maka dari itu, lantaran masa cuti tambah, ia berharap PNS tidak membandel karena sanksi yang akan didapat menjadi lebih berat.

    “Kami mengikuti aturan saja, langsung peringatan tertulis. Teguran tersebut dalam konteks PNS sangat berat, bisa mengakibatkan turun pangkat dan tunjangan kinerja tidak turun,” ucapnya.

    Bahtiar berharap, lantaran sanksi yang semakin berat, dapat membuat para pejabat atau pengelola, pembina dan pejabat yang berwenang tak henti memberikan pembinaan, kontrol bahkan penegakan disiplin kepada para PNS.

    “Yang memberi sanksi adalah PPK masing-masing. Untuk PNS di daerah, PPK-nya adalah kepala daerah,” sambungnya.

    Bahtiar mengatakan PNS harus diawasi secara ketat karena seperti halnya manusia maka PNS pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu harus diawasi secara ketat agar perilaku mereka selalu mengikuti aturan, kaidah dan etika sebagai aparatur Negara.

    “Hal tersebut yang menjadi ciri pembeda profesi mereka dengan profesi lainnya karena mereka adalah abdi negaran sekaligus abdi masyarakat,” kata Bahtiar.

    Khusus di Kemendagri sendiri, Bahtiar mengakui bahwa dari tahun ke tahun setiap kali cuti lebaran, PNS Kemendagri kerap patuh pada aturan tersebut. Kemendagri sendiri akan mengambil tindakan tegas kepada semua pegawainya jika pada tanggal 21 Juni 2018 mendatang tidak masuk bekerja setelah libur.

    Demi efektivitas dan kelancaran tugas dan fungsi Kemendagri dalam memberikan pelayanan publik, para pimpinan komponen juga diminta tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

    Kemendagri juga telah menekankan optimalisasi pelaporan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan cuti bersama. Dimana setiap pimpinan komponen dan Kepala Biro atau Pusat di lingkungan Kemendagri untuk menyampaikan rekapitulasi kehadiran fingerprint.

    “Rekapitulasi kehadiran Fingerprint pada hari sebelum dan sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.00 WIB,” ucapnya.

    Peraturan Fiktif
    Menanggapi sanksi cuti bersama Lebaran 2018, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi angkat bicara. Dikatakan Sofian, ketika pemerintah telah mengeluarkan surat edaran, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB juga harus tegas kepada seluruh instansi agar implementasi dari setiap aturan termaktub pada surat edaran dapat terlaksana dengan baik.

    Jika tidak ada ketegasan menyangkut penegakan disiplin, ia mengatakan nantinya pasti masih ada oknum PNS yang nekat bolos pada hari pertama masuk kerja Kamis, 21 Juni mendatang.

    “Bisa-bisa nantinya ada yang masuk Senin depannya, yakni 25 Juni 2018 karena masa aktif kerja mereka di minggu pertama hanya tiga hari,” ucapnya kepadaValidnews, Selasa (12/6).

    Untuk itu, diharapkan oleh Sofian, Kemenpan RB dan seluruh kementerian terkait harus tetap melakukan pengawasan dan monitoring terhadap disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah. Langkah ini harus diambil agar PNS Indonesia menjadi PNS seperti halnya di PNS di negara maju.

    “Tidak seperti sekarang yang hanya dibayar, namun pekerjaannya tidak meningkat,” sesalnya.

    Menurut Sofian, selama ini peraturan atau sanksi cuti bersama Lebaran PNS terkesan hanya peraturan fiktif belaka. Pasalnya, dari tahun sebelum-sebelumnya, walaupun pasti ada saja PNS yang bolos, sanksi tersebut tidak pernah diterapkan.

    “Nah dulu, penerapan sanksi itu tidak dilaksanakan dengan ketat. Sekarang ini setelah keluar aturan ini dan diberikan masa cuti tambahan maka seharusnya dilakukan lebih ketat,” tegasnya.

    Dengan adanya perubahan sanksi dari lisan menjadi tulisan, diakui Sofian, harusnya jika hal tersebut cukup efektif jika dilaksanakan dengan benar dan niat. Karena dengan teguran tulisan maka konsekuensinya PNS yang bersangkutan dapat tidak mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji ditunda.

    “Itu sanksi yang cukup berat dibandingkan sanksi-sanksi sebelumnya. Tapi ya memang harus begitu, masa mau libur terus. Indonesia ini Negara yang lebih banyak liburnya,” pungkas Sofian.

    Dalam hal ini, menurutnya, para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik di pusat maupun di daerah juga wajib melakukan pemantauan. PPK perlu melakukan monitoring dan evaluasi di hari pertama masuk kerja guna memastikan jajaran PNS melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

     

    Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menuturkan imbauan yang berulang kali dikeluarkan Kemenpan RB menandakan rendahnya kedisiplinan PNS. Namun imbauan untuk tidak bolos kerja yang disertai ancaman sanksi, menurutnya tidaklah efektif untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri yang rendah.

    "Fenomena itu terjadi, terutama di organisasi perangkat daerah dan lembaga negara yang belum menerapkan metode sidik jari untuk presensi, jadi daftar kehadiran rentan dimanipulasi,” kata Endi kepada Validnews, Selasa (12/6).

    Robert berkata, pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan imbauan serupa, melainkan langsung menjatuhkan sanksi kepada para pembolos.

    "Kalau ada peringatan, berarti ada aturan kedisiplinan yang dilanggar. Kedisiplinan pegawai memang sangat rendah sekali di negara ini," tegasnya.

    Penindakan lagi-lagi menjadi penting dan pelanggaran tersebut pasti ada sanksi baik ringan, sedang ataupun berat. Menurutnya, sanksi tersebut sulit direalisasikan karena tak jarang pimpinan daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masih menerapkan sanksi secara kekeluargaan.

    “Seharusnya kita punya bank data sehingga dapat dengan mudah melihat dan memberikan sanksi kepada PNS yang bermasalah” tutupnya

    Sementara itu, Anggota DPR komisi II Yandri Susanto mengatakan jika sudah diberikan cuti bersama yang bisa dikatakan terlama dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, para PNS harus memiliki etos kerja yang tinggi ketika selesai cuti.

    Selain itu politisi PAN ini juga meminta kepada Kemenpan RB untuk memberikan saksi tegas bagi PNS bila masih saja nekad bolos pada hari aktif kerja.

    “Dikasih sanksi yang beratlah, tak sekadar teguran tapi tegas. Lagian libur sudah ditambah masa masih libur lagi, kapan kerjanya, enggak produktif itu,” pungkasnya. (Fadli Mubarok, Fuad Rizky)