GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Menjamin Mutu ASN Lewat Sekolah Kedinasan

Sekolah kedinasan berperan vital menyuplai tenaga-tenaga siap pakai bagi instansi pemerintahan

  • Sejumlah praja muda meluapkan kegembiraan dengan melakukan 'push up' seusai Pelantikan Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra
    Sejumlah praja muda meluapkan kegembiraan dengan melakukan 'push up' seusai Pelantikan Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra

    JAKARTA – Pada hakikatnya pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap individu. Oleh karenanya, pemerintah memfasilitasi hak tersebut melalui jalur pendidikan formal (sekolah) sembari mengasah dan menggali potensi terbaik yang nantinya diharapkan bisa “siap pakai” ketika memasuki dunia kerja yang sangat bergairah terhadap sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

    Produk unggul tentu saja lahir dari sebuah proses di lingkungan pendidikan yang berkualitas pula. Kesadaran untuk menciptakan individu-individu unggul ini pula yang membuat pemerintah mengelola sekolah-sekolah kedinasan atau Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang lulusannya diharapkan siap pakai melalui mekanisme ikatan dinas. Bisa dibilang PTK sekarang adalah sumber pembibitan ASN (aparatur sipil negara) yang baik.

    Belakangan sejumlah instansi pemerintah mengeluhkan kualitas SDM pada bidang tertentu, seperti keuangan misalnya. Saat ini pengisi jabatan kadang diisi oleh SDM dengan latar belakang yang kurang sesuai. Kondisi inilah yang membuat Menteri Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur pada Januari 2018 menegaskan  pemerintah memerlukan calon-calon ASN dari sistem pendidikan yang baik. Nah dalam hal ini peran PTK penting.

    Untuk menutupi kelemahan SDM di pemerintahan, Asman menyebut pendidikan vokasional perguruan tinggi kedinasan, harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Bahkan, Asman mendorong bahwa PTK juga harusnya dapat menghasilkan lulusan berkelas dunia.

    Salah satu PTK yang diminati oleh instansi pemerintahan adalah PTK (Politeknik Keuangan Sekolah Akuntansi Negara) PKN STAN. Sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan ini banyak diminati Kementerian/Lembaga (K/L) lain, seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan yang dihasilkan Kemenkeu dinilai cakap.

    Banyak instansi pemerintah selama ini mengeluhkan keuangan mereka yang sering mengalami disclaimer atau kerugian lantaran SDM yang bekerja untuk mereka adalah SDM umum yang paham secara konseptual tapi lemah dalam pengaplikasiannya.

    Memang, jika merujuk Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, tujuan pemerintah mendirikan PTK adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai di lembaga yang bersangkutan. PTK ini adalah akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen (LPND).

    Selain PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), contohnya IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) di bawah naungan BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian AMG (Akademi Meteorologi dan Geofisika) berada di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

    Animo masyarakat masuk PTK ini sangat tinggi. Di tahun 2018 saja, dari catatan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sampai dengan penutupan penerimaan sekolah kedinasan pada 30 April 2018, tercatat ada 277.402 orang yang bersaing memperebutkan 13,677 formasi atau kursi.

    Selain animo pendaftar, peta persaingan PTK dari tahun ke tahunnya juga berubah. Jika pada tahun sebelumnya PKN STAN dan IPDN selalu menjadi pilihan favorit, pada tahun 2018 tingkat persaingan paling ketat justru berada di ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) Medan, diikuti oleh peringkat kedua API (Akademi Perekeretaapian Indonesia) Madiun, dan peringkat ketiga Poltekim (Politeknik Imigrasi).

    IPDN sendiri berada di peringkat ke-10, sedangkan PKN STAN menduduki peringkat ke-11 dari sisi persaingan kursi.

    Bukan tanpa sebab sekolah kedinasan jadi impian banyak siswa yang ingin kuliah. PTN punya keunggulan yang tak dimiliki perguruan tinggi pada umumnya. Di antaranya, seperti biaya kuliah yang terjangkau (bahkan gratis), dan fasilitas ikatan dinas yang terjamin.

    PTK biasanya memang disubsidi oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui anggaran di tiap lembaga pemerintah yang menaunginya. Bahkan, ada juga PTK yang sepenuhnya disubsidi oleh APBN, sehingga biaya kuliah yang ditanggung benar-benar ditanggung Negara alias gratis.

    Lulusan PTK juga akan mendapatkan jaminan pekerjaan saat lulus, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, memang disebutkan kalau program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

    Di sebagian PTK, bahkan terdapat fasilitas pengangkatan sebagai CPNS walaupun mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya. Sebagian PTK juga memberikan fasilitas gaji atau uang saku kepada mahasiswanya, baik yang telah diangkat sebagai CPNS ataupun belum.

    Karena kelebihan inilah, PTK dirasa masyarakat sebagai gerbang terbaik untuk mengemban pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

    Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2018, ada beberapa tahapan pasca para peserta melakukan pendaftaran. Beberapa tahapan itu di antaranya seleksi administrasi oleh sekolah kedinasan, seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN, dan seleksi lanjutan oleh sekolah kedinasan (dapat berupa tes kesehatan, tes kesamaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan).

    Dikeluhkan Universitas Umum
    Menurut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Supardiyana, yang dimaksud dengan sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan pola pembibitan.

    Dia berkata, sekolah kedinasan berfungsi sangat vital untuk menyuplai atau menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai bagi urusan pemerintahan tertentu. Dalam sekolah kedinasan itu, peserta didik diajarkan lebih spesifik terkait vokasional pemerintahan tertentu yang tidak diajarkan di perguruan tinggi pada umumnya.

    “Karena pendidikannya memang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan setiap instansi pemerintahan. Jadi lebih matang didiknya,” ucapnya kepadaValidnews, Rabu (16/5).

    Nah pada tahun 2018 ini, katanya, pemerintah pun telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 22/2018 tentang Penerimaan Mahasiswa/Taruna Sekolah Kedinasan pada K/L dengan tujuan. Pertama, memperoleh pegawai negeri sipil dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

    Kedua, memperoleh ASN dari lulusan sekolah kedinasan yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik. Ketiga, memperoleh ASN dari lulusan Sekolah Kedinasan yang memiliki karakteristik sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan prinsipnya.

    Tiap penerimaan mahasiswa atau taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, termasuk di tahun 2018 ini, disebutnya dilaksanakan secara transparan, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerimaan ini juga tidak diskriminatif.

    Kebijakan ini diambil karena mereka yang lolos masuk sekolah kedinasan sudah secara langsung telah menjadi ASN. “Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yakni status ASN baru mereka diterima setelah lulus sekolah kedinasan,” kata Supardiyana.

    Sekolah kedinasan dikatakannya perlu karena menjadi sumber pembibitan ASN yang baik. SDM dari sekolah ini sebetulnya sudah siap mengisi jabatan ‎yang ada.

    ‎Karena makin krusialnya keberadaan PTK, dikatakannya, Menpan RB akhirnya berniat untuk mengevaluasi kembali jurusan sekolah kedinasan yang dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dikuasai.

    Menurut Supardiyana, mulai tahun 2017 juga terdapat perubahan formasi atau penyebaran lulusan di salah satu PTK. Khusus untuk lulusan PTK PKN STAN tidak hanya akan dipakai oleh Kemenkeu sebagai instansi yang memiliki.

    “Mereka rencananya juga akan disebar juga ke instansi lain karena khusus untuk PKN STAN. Sebab setiap instansi perlu memiliki SDM yang ahli secara vokasional terkait keuangan,” katanya.

    Kendati demikian, kebijakan ini diakui sempat juga meresahkan bagi pihak universitas-universitas umum. Mereka mengeluh, adanya kebijakan ini membuat persentase kesempatan lulusan mereka di instansi akan semakin minim.

    “Padahal secara proporsi kami sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Malahan jika dihitung perbandingannya, jumlah lulusan sekolah dinas lebih sedikit dibandingkan umum,” tutupnya.

    Dua Jalur
    Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto menjelaskan langsung kepada Validnews, Selasa (15/5). Dikatakannya, sampai saat ini secara aturan dan substansi, PKN STAN masih menjadi perguruan tinggi ikatan dinas.

    Pernyataannya ini untuk menjawab kabar yang sempat ramai terembus di pelbagai kalangan di tahun 2014. Waktu itu, status ikatan kedinasan PTK yang diisukan dicabut oleh pemerintah. Nah, salah satu PTK yang dikabarkan isu itu adalah PTK, PKN, STAN milik Kemenkeu.

    Memperkuat pernyataan Supardiyana, Rahmadi mengatakan, di tahun ini proses mahasiswa atau taruna PKN STAN jadi lebih diperjelas karena mereka semua akan diangkat menjadi ASN. Proses ujian saringan masuk (USM) itu seperti ujian CPNS.

    “Jadi sekarang lebih pasti karena prosesnya sebenarnya bagian dari rekrutmen dari penyaringan ASN. Mahasiswa/taruna akan disaring lebih ketat melalui sistem dana turan perkuliahan sebelum mereka menjadi pegawai pemerintahan,” ucapnya.

    Apabila tahun sebelumnya hanya menentukan alokasi saja namun posisinya belum dipastikan, mulai sekarang model penerimaan pegawai itu tidak lagi demikian. Berdasarkan kesepakatan Kemenpan RB, Kemenkeu dan BKN, lulusan PKN STAN atau PTK sekarang lebih diperjelas lagi secara pemetaan atau formasinya sejak mereka masuk.

    “Kalau sebelumnya belum. Hanya jumlah global saja. Kalau sebelumnya itu pemetaan atau formasi baru kita pastikan penempatannya setelah mereka lulus,” papar Rahmawadi.

    Ketegasan status mahasiswa atau taruna seperti halnya di atas, disebutkan Rahmawadi dilatarbelakangi pengalaman sebelumnya.  Biasanya, menurut dia angka slot yang diminta Kemenkeu selalu tidak terpenuhi jumlah kuotanya. Jadi, pada akhirnya beberapa lulusan harus menunggu lama untuk menerima penugasan.

    “Maka dari itu, berdasarkan sinergitas yang dibangun dari Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu dan PKN STAN memutuskan kebijakan formasi demikian,” tambahnya.

    Selain itu, secara penempatan para lulusan PKN STAN juga akan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Diakui Rahmawadi, nantinya para lulusan PKN STAN tidak hanya ditempatkan di Kemenkeu, tapi juga di kementerian atau lembaga lainnya. Pada tahun 2017 lalu, lulusan PKN STAN setidaknya telah ditempatkan di 10 kementerian dan lembaga.

    Adapun 10 K/L itu adalah, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Rahmawadi menuturkan, penempatan lulusan PKN STAN pada instansi-instansi tersebut merupakan bentuk komitmen PKN STAN untuk dapat menambah kekuatan SDM instansi pemerintah. Sekaligus juga meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan negara.

    "Lulusan PKN STAN diharapkan dapat mengerjakan tugas secara profesional dan berintegritas serta memiliki pengaruh yang baik. Bukan hanya di lingkungan organisasi publik, namun juga di kehidupan bermasyarakat," ucapnya.

    Dia mengatakan, proses penyebaran lulusan PKN STAN ke kementerian atau lembaga lain dilantari adanya reformasi pengelolaan keuangan Negara di Kemenkeu. Dari situlah internal pihak Kemenkeu dan instansi lain menimbang bahwa perubahan ini sebetulnya juga dapat diterapkan di instansi atau lembaga negara lainnya.

    Apalagi, ia menambahkan, banyak pihak yang menilai bahwa pengelolaan keuangan di instansi lain masih butuh pekerjaan rumah lantaran kapasitas SDM yang masih kurang. Oleh sebab itu, dikatakannya, semangat reformasi ini patut dibawa ke setiap instansi atau lembaga pemerintahan.

    Kebijakan ini disebutnya berdasarkan regulasi yang ada. Seperti PP tentang Sekolah Kedinasan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 188/PMK.01/2014 Tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa, dan Peraturan Menteri PANRB No. 22/2018.

    Dengan adanya semangat reformasi dalam hal keuangan di berbagai instansi pemerintahan, PKN STAN, dikatakan Rahwadi, akan membuka dua jalur dalam tes USM-nya. Mulai pembukaan tes tahun 2019 mendatang, PKN STAN bakal membuka dua jalur perekrutan, jalur untuk menjadi ASN Kemenkeu dan non-Kemenkeu.

    Perlu diketahui, menurut Rahmawadi, masyarakat semakin banyak yang ingin masuk ke dalam PKN STAN. Hal itu dapat dilihat dari catatan lulusan PKN STAN sejak tiga tahun terakhir. “Setiap tahun lulusan kita meningkat, pada 2015 lulusan kami sejumlah 2.334, 2016 ada 5.000, dan tahun 2017 ada 5.895 mahasiswa/taruna,” tutupnya.

    Langsung Penempatan Kerja
    PTK lainnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) baru saja mengantongi usulan yang disetujui Kemenpan RB terkait jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun 2018. Kepala Unit Kesatriaan IPDN Kampus II Ashari menyatakan formasi IPDN tahun ini berjumlah 2.000 mahasiswa baru.

    Dia juga memastikan Angkatan 23 IPDN lulusan tahun 2017 saat ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan menjalani tugas sebagai ASN. IPDN hanya menyediakan program D4 dan S1 dari berbagai jurusan pemerintahan dalam negeri yang ada.

    Ashari memastikan formasi yang dikabulkan Kemenpan RB semakin tinggi dari tahun ke tahun. Asal daerah siswa juga masih disaring dari 34 provinsi, dan mereka akan tetap dipertemukan di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung. Mereka adalah masyarakat sipil dengan maksimal pendidikan SMA, bukan karyawan kepegawaian Kemendagri yang belum bergelar sarjana.

    “Angkatan 23 itu sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di daerah perbatasan. Mereka sudah CPNS,” kata Ashari saat ditemuiValidnews di kantornya, di jalan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (15/5).

    Hanya saja, saat ini, jebolan IPDN tidak dapat berharap bakal ditempatkan di daerah asal mereka. Ashari mengatakan, penempatan kerja akan disesuaikan kebutuhan di setiap daerah seluruh Indonesia.

    Sementara, terkait penjurusan dan penetapan program S1 atau D4, Ashari menekankan para mahasiswa harus benar-benar mengejar standar nilai dalam dua semester awal. Walaupun, pada dua bulan pertama semester pertama, para mahasiswa akan mulai kuliah di kampus-kampus IPDN yang tersebar di delapan provinsi.

    Bagi yang meraih program S1 di IPDN, mereka menempuhnya di Jakarta. IPDN Jakarta sejauh ini memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Manajemen Pemerintahan. Sedangkan untuk program D4 yang nilai dua semester awalnya di bawah 3,00, harus menempuh pendidikan di Jatinangor. Namun selain di Jatinangor, juga dapat berkuliah di delapan kampus daerah lainnya.

    “Kampus IPDN Jakarta ini malahan mahasiswa yang nilainya tinggi. IP di atas 3,00 di sini, kalau di bawah 3,00 di Jatinangor. Jadi, dua semester awal itu memang sangat menentukan jurusan dan kampus yang akan diambil,” ujar dia.

    Pria yang juga merupakan alumni IPDN angkatan 2 ini menilai sekolah tinggi naungan Kemendagri ini perlu karena sangat menyatukan Indonesia karena para mahasiswa berasal dari 34 provinsi. Mereka akan tinggal bersama dalam asrama yang disediakan dari awal hingga akhir masa kuliah.

    “Sekarang, mahasiswi mendominasi, juara umumnya tahun tiga tahun terakhir perempuan. Mungkin lebih teliti ya perempuan. Tapi, dulu zaman kami, laki-laki yang dominasi,” sambungnya.

    Persaingan ketat diperkirakannya akan terjadi tahun ini. Sebab, tahun 2018 ini formasi IPDN hanya menyediakan slot untuk 2.000 taruna, namun dari data Rekapitulasi Data Pendaftar Berdasarkan Provinsi (9 April 2018—5 Mei 2018) sudah terdapat 44.485 pendaftar dari 34 provinsi.

    “Nah, ini tergantung mereka yang mendaftar. Mereka belajar sungguh-sungguh atau tidak? Karena tahun lalu (2017), formasi kami 1.600, tapi ada 90 orang nilainya di bawah standar. Jadi, sisa 90 kursi itu kami kembalikan ke Kemenpan RB,” tuturnya.

    Saat ini, terang dia, hanya terdapat program izin belajar untuk program S2. Jadi, PNS hanya boleh melanjutkan sekolah karena sudah bergelar S1, kemudian izin belajar di akhir pekan atau malam hari.

    Berbeda dengan IPDN, Universitas Ketahanan (UNHAN) tidak memiliki program D4 ataupun S1. Universitas di bawah Kementerian Pertahanan ini hanya menyediakan program studi S2 dan S3.

    Dekan Unhan (Universitas Pertahanan) Laksamana Madya Amarulla Octavian menyatakan 100% biaya pendidikan Unhan bebas biaya alias gratis. Ikatan dinas di Unhan pun juga masih ada, karena yang melanjutkan sekolah di Unhan tak lain adalah TNI, Polri, dan PNS.

    “Ikatan dinas sudah ada untuk 90% mahasiwa yang dari TNI, Polri, dan PNS. Alokasi 10% adalah kuota untuk memberi kesempatan masyarakat umum mengenal ilmu pertahanan,” kata Amarulla kepada Validnews, Senin (14/5).

    Sayangnya bagi 10% kursi untuk masyarakat tidak akan mendapat jaminan PNS. Mereka yang lolos tahapan ujian akan kembali bersaing dengan ribuan peserta lain lewat tes CPNS yang dibuka pemerintah untuk umum.

    “Kecuali, ada yang nilainya tinggi, kami akan berikan rekomendasi langsung. Tetapi, itu juga dilihat nilai siapa yang paling tinggi,” terang dia.

    Mahasiswa Unhan di program S2 rata-rata 250 orang per tahun. Sementara untuk program S3 hanya sekisar sepuluh orang. Amirulla mengatakan S1 Unhan itu sendiri berada di Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) yang kemudian langsung menjadi perwira TNI. Karena itulah Unhan tak menyediakan program S1. (Fadli Mubarok, Denisa Tristianty)