Menimbang Efek Jera Bagi Kepala Daerah

Belum ada standar penuntutan atas suatu tindak pidana korupsi

  • Bupati Ngada Marianus Sae (tengah) yang menggunakan rompi tahanan, berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
    Bupati Ngada Marianus Sae (tengah) yang menggunakan rompi tahanan, berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    JAKARTA – Perilaku korup masih masif dilakukan oleh kepala daerah. Terhitung baru satu setengah bulan lamanya tahun 2018 berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka, dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang berbeda.

    Di dua kasus terakhir, KPK menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada tanggal 3 Februari 2018. Dia jadi tersangka suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Jombang. Operasi tangkap tangan (OTT) juga dilakukan terhadap Bupati Ngada, Marianus Sae, karena suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (11/2).

    Tingginya keterlibatan kepala daerah ini menandakan belum jalannya agenda pemberantasan korupsi. Sebaliknya, jika membandingkan kenyataan di awal tahun 2018 ini dengan tahun sebelumnya, maka bisa saja didapati peningkatan perkara korupsi kepala daerah pada akhir tahun 2018 nanti, terlebih bila terjadi pembiaran atas fenomena ini.

    Bagaimana tidak, penetapan tersangka terhadap enam kepala daerah dalam kurun waktu satu setengah bulan ini hitung-hitungannya telah mencapai setengah dari total kasus korupsi kepala daerah yang terjadi sepanjang tahun 2017 lalu.

    Berdasarkan rilis akhir tahun kinerja KPK, pada tanggal 27 Desember 2017 lalu, disebutkan di tahun 2017 terdapat 12 perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah, baik bupati/wali kota (atau wakil) dan gubernur. Sementara di tahun 2016, dari hasil media monitoring Validnews, tercatat sepuluh kepala daerah tersandung kasus korupsi.

    Tak jeranya kepala daerah hingga saat ini memperlihatkan perlunya evaluasi dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari hulu ke hilir. Di hulu, pencegahan tentunya jadi faktor penting. Sedangkan di hilir, perlu ada putusan pengadilan perkara tipikor maksimal bagi koruptor sehingga mampu menimbulkan efek jera.

    Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FHUI), Aradila Caesar, mengakui berbagai upaya pemberantasan korupsi seharusnya bisa sejalan, baik itu dalam tahap pencegahan, penyelidikan, persidangan hingga pemberian putusan.

    Sayangnya, mengutip hasil penelitian Mappi FHUI yang berjudul “Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi” pada tahun 2017 lalu, hingga saat ini belum ada standar penuntutan tertulis atas suatu tindak pidana korupsi. Mappi FHUI mencatat hanya pihak Kejaksaan yang memilikinya lewat SEJA Nomor 003/A/JA/2010.

    Sedangkan KPK, selama ini disebutkan mendasarkan besaran angka tuntutan pada sistem preseden penuntutan. Kasus-kasus terdahulu yang memiliki karakteristik serupa, ikut mempengaruhi. Jika jaksa penuntut umum (JPU) KPK ingin menuntut terdakwa dengan besaran tuntutan yang berbeda dari rentang tuntutan yang biasa digunakan, hal ini diperbolehkan sepanjang memperoleh izin dari pimpinan.

    Mappi FHUI menilai dengan tidak diangkatnya sistem preseden ini ke dalam bentuk tertulis, menyebabkan objektivitas penentuan besaran tuntutan dan perbandingan kasus-kasus dengan karakteristik serupa menjadi dapat dipertanyakan.

    Mappi FHUI menyebut akan jauh lebih baik ketika preseden yang selama ini dijalankan itu dituangkan dalam bentuk tertulis, mengingat variabel penentuan angka tuntutan dapat terus berkembang seiring dengan kompleksitas kasus korupsi yang ditangani.

    Di sisi lainnya, pengadilan juga – sesuai pengamatan Mappi FHUI -- tidak memiliki instrumen yang secara khusus untuk mengatur standar penjatuhan hukuman dalam kasus tipikor.

    “Perbedaan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku korupsi menimbulkan pertanyaan. Perbedaan ini patut dicurigai sebagai bentuk ketidakadilan,” kata Aradila kepada Validnews, di Jakarta, Selasa (13/2).

    Aradila mengatakan, ada beberapa penyebab munculnya perbedaan dalam vonis perkara korupsi. Pertama tidak adanya kesatuan dalam penentuan pasal di penuntutan, sehingga hal ini cukup mempengaruhi hakim. Selain itu, belum mumpuninya pendidikan seorang hakim dalam memutuskan perkara kasus korupsi.

    “Kalau tuntutan jaksanya rendah, hakim juga akan memutus dengan putusan yang rendah. Bahkan biasanya sering kali setengah atau dua pertiga dari tuntutan jaksa,” ucapnya.

    Selain mengupayakan vonis maksimal bagi koruptor, Aradila menyebut untuk memberikan efek jera bagi para koruptor ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan. Di antaranya tidak memberikan fasilitas di dalam lapas, tidak memberikan remisi atau potongan tahanan.

    “Efek jera itu kan bisa tercapai kalau pemidanaan sudah maksimal dan optimal. Dalam artian seberat-beratnya, biarkan para koruptor merasakan nestapa di dalam penjara,” sebutnya.

    Sayang kenyataannya, vonis terhadap koruptor, termasuk kepala daerah, bila dihitung secara rata-rata masihlah rendah. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, menyebutkan, pada tahun 2017 vonis ringan paling banyak dikenakan untuk koruptor, yakni vonis 2 tahun 11 bulan. Selain itu, ICW juga mengamati penjatuhan hukuman lain seperti denda dan uang pengganti belum maksimal.

    ICW mencatat selama semester satu tahun 2017, dari 86 terdakwa korupsi (83 perkara) sebanyak 54 terdakwa (62,8%) divonis ringan selama 0—4 tahun. Untuk hukuman sedang, vonis 4—10 tahun, sebanyak 10 terdakwa (11,6%). Lalu hukuman berat, vonis lebih dari 10 tahun penjara, dijatuhkan untuk satu terdakwa (1,2%). Di luar itu ada vonis yang tidak teridentifikasi ICW, sebanyak 17 terdakwa.

    “Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor (4 tahun) dan Pasal 3 UU Tipikor (1 tahun). Vonis hakim yang ringan untuk koruptor pada faktanya hanya akan menguntungkan dan mengurangi efek jera terhadap pelaku,” katanya kepada Validnews.

    Lalola mengatakan selama ini hakim di pengadilan memang masih menghukum koruptor, termasuk kepala daerah, dengan hukuman yang ringan. Namun, vonis hakim ini juga tergantung tuntutan dari JPU. Hal inilah yang kemudian memunculkan perbedaan atau disparitas dalam putusan pengadilan.

    “Jelas tuntutan juga memengaruhi putusan yang dijatuhkan, minimal 2/3 dari tuntutan,” terang Lalola.

    Dia mengatakan disparitas putusan tidak hanya merusak tatanan keadilan hukum dalam bernegara dan bermasyarakat. Perbedaan putusan juga membuka peluang meringankan vonis tersangka korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar, dan sebaliknya.

    “Yang jadi masalah ketiadaan dasar putusan yang jelas dalam menimbang putusan. Tidak ada standar putusan hakim, enggak ada kejelasan apa dasar hakim memutuskan,” tukasnya.

    Evaluasi UU Tipikor
    Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Rusli Muhammad mengatakan Undang-Undang Tipikor perlu dilakukan evaluasi. Selama ini, praktik korupsi masih kerap dilakukan pejabat publik atau kepala daerah lantaran belum adanya efek jera yang pasti.

    "Ya, semua itu keputusan hakim. Sudah seharusnya kalau kasus korupsi itu dikenakan lebih tinggi dari tuntutan, jangan diringankan. Kan, sudah jelas itu kalau kasus korupsi yang ditangani KPK," kata Rusli kepada Validnews.

    Terkait rata-rata vonis 2 tahun 3 bulan penjara, bagi para pelaku korupsi, kata dia, belumlah menimbulkan efek jera. Sebab, hak politik masih dapat digunakan ketika mereka selesai menjalani kurungan penjara.

    "Undang-Undang kita sekarang belum ada untuk mencabut hak politik pelaku korupsi tanpa syarat batas minimal sanksi. Tapi setidaknya, ketika mereka masih menjabat dan sudah terdakwa, hak-haknya harus segera dilepas," kata dia.

    Kader-kader partai politik sebagai mayoritas pelaku tindak pidana korupsi, kata dia, harus diberikan sanksi seberat-beratnya jika tersandung kasus korupsi.

    "Kalau Undang-Undang sudah mengatur itu, aman negeri ini. Karena mereka tahu hukuman pidanya berat. Sekarangkan tidak. Jadi, perlu itu evaluasi Undang-Undang Korupsi," ucap dia.

    Sepengamatannya, para hakim juga lebih banyak memikirkan banding para terdakwa korupsi ketika dikenakan sanksi memberatkan.

    "Hakim juga berpikir banding terdakwa, apalagi kalau mereka menang di kasasi. Seharusnya tidak begitu. Berikan saja sanksi di atas tuntutan, biar ada efek jera," tegas dia.

    Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Al Azhar, Suparji Ahmad, mengatakan karena kepala daerah merupakan pejabat publik, seharusnya pengadilan dapat memberikan hukuman maksimal hingga jadi contoh bagi pejabat lainnya. Sayang diamatinya terkadang jaksa ataupun hakim memutuskan tidak sesuai dengan ekspektasi.

    “Pejabat negara biasanya divonis tidak sesuai tuntutan. Padahal vonis itu ibarat resep dokter bagi pasiennya agar menimbulkan efek jera dan tidak tumbuh lagi penyakit maka harus sesuai dengan takarannya,” ungkapnya.

    Suparji menambahkan tuntutan yang maksimal seharusnya bisa dijalankan oleh para jaksa penuntut umum asalkan memiliki dasar ketentuan pasal yang dituntutkan. Jika ingin menengakkan keadilan laksanakan hukum sesuai dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagai dasar untuk memberikan putusan secara otentik dan juga proses hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

    Vonis Sudah Tinggi
    Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi, berpendapat peningkatan vonis terhadap kepala daerah tidaklah terlalu berpengaruh pada efek jera. Dia menganalogikan permasalahan ini dengan maraknya kasus narkotika di Tanah Air.

    Suhadi mengklaim, selama ini pihaknya telah berupaya memaksimalkan vonis terhadap para bandar narkoba, hingga banyak yang divonis mati. Kenyataan hal tersebut tidak berpengaruh besar pada penurunan pengguna narkoba.

    “Pernah kita rapat di Menkopolhukam, saya peroleh informasi dari BNN sekarang narkotika sudah memengaruhi 6 juta lebih orang. Padahal kami sendiri tak ada ampun itu berlaku sebagai mandor. Hukuman mati saja banyak juga dijatuhkan,” sebutnya kepada Validnews.

    Dia memastikan vonis pengadilan selama ini sudah tinggi. Walaupun ada pihak yang menyebutkan kalau putusan pengadilan masih terbilang rendah, yakni rata-rata 2 tahun 3 bulan, tetapi sebetulnya hakim memutuskan perkara korupsi tergantung dari kasusnya.

    “Kadang-kadang orang itu berpikir matematis melihat putusan. Padahal tipikor itu, sama dengan pencurian, ada curi semangka dan curi pesawat, meski mengambil barang orang lain, tetapi tergantung kasus. Begitu pula dengan korupsi yang mengambil uang pemerintah, mengambil uang orang lain yang bukan haknya. Korupsi-korupsi itu rata-rata tinggi kok vonisnya,” jelasnya.

    Terkait maraknya perilaku korupsi kepala daerah, dia mengamati sebenarnya lebih disebabkan karena tingginya biaya politik.

    “Mereka selalu memikirkan bagaimana pengembalian dana yang sudah dikeluarkan. Bisa saja hal itu mendorong untuk melakukan penyimpangan seperti itu (korupsi.red),” terangnya.

    Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengakui vonis pelaku tipikor, termasuk terhadap oknum kepala daerah, selama ini memang terlihat tidak membuat jera. Sebab mereka masih mendapatkan hak politik, jika hukuman terpidana tipikor masih di bawah 5 tahun.

    "Kita lihat dulu bentuk kasusnya. Kasus korupsi, Rp200 juta sudah kasus korupsi. Rp100 juta pun bisa ditahan korupsi. Bisa dikatakan korupsi, makna kasus ini apa? Kalau misalkan kasus-kasus besar di atas Rp100 miliar, boleh hak politiknya dicabut," kata dia.

    Tebang pilih masih menjadi toleransi. Padahal, tipikor sudah menjadi persoalan besar negara ini karena merugikan keuangan negara. Tak sedikit uang negara disalahgunakan oleh para pejabat, apalagi kepala daerah.

    Pencegahan KPK

    Terkait rencana KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di 10 provinsi daerah pemilihan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, menurutnya hal tersebut perlu didukung penuh.

    "Selama ini kan KPK nuansa penindakan sangat luar biasa. Pencegahan ini sangat minim. Kalau terkendala dengan dana, kami siap Komisi III untuk menganggarkan. Kalau penindakan ini, makin ditindak makin banyak korupsi, bukan makin drastis menurun, tidak," tegas dia.

    Muslim juga menyatakan agar KPK mengerahkan seluruh tim pencegahan agar turun melakukan sosialisasi. Namun, sosialisasi tak hanya berhenti pada tingkat provinsi saja.

    "Jangan di provinsi saja, karena kabupaten/kota lebih banyak. KPK kerahkan seluruh pegawai, staf. Kan banyak staf KPK yang pegawai dan non pegawai, fungsikan dong. Kalau kurang (SDM), diangkat lagi kalau perlu," kata dia.

    Target sosialisasi pencegahan oleh KPK juga harus diperhitungkan. Komitmen Komisi III memaksimalkan anggaran pencegahan dari KPK pun mulai dipikirkan.

    "Saya yakin, target pencegahan oleh KPK ini dapat mengurangi penindakan. Karena konsentrasi besar kami selama ini kepada penindakan, bukan pencegahan. Beberapa fraksi juga sudah sepakat untuk menganggarkan pencegahan sebagai konsentrasi," katanya.

    Sebagai anggota dewan, secara gamblang ia lebih memilih sosialisasi pencegahan KPK, ketimbang rencana Kemendagri menaikkan status Inspektorat di seluruh provinsi dan juga kabupaten/kota.

    "Bagi saya itu tidak ada artinya, bubarkan saja. Inspektorat ini ada temuan dilaporkan kepada bupati. Inspektorat ini ada temuan dilaporkan kepada gubernur. Gubernur dan bupati itu tetap menutupi," kata dia.

    Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan rencana sosialisasi pencegahan korupsi masih belum ditentukan. Menurut rencana, dari berita Validnews sebelumnya, KPK akan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    "Ya, kami sudah ke KPU untuk sosialisasi di daerah. Masih dibicarakan, KPU undang calon kepala daerah, KPK nanti undang parpol," kata Pahala kepada Validnews sebelum memasuki ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK di DPR RI, Selasa (13/2).

    Sosialisasi pencegahan korupsi, lanjut dia, juga merupakan permintaan dari partai politik. KPK diminta agar melakukan pembekalan kepada calon kepala daerah demi pengetahuan mumpuni mengenai tindak pidana korupsi dan segala aspeknya.

    "Setengah hari saja pembekalan kepala daerah dan parpol. Bukan masalah anggaran, cuma masih dipikirkan waktu yang tepat, dan orang-orang yang akan kasih pembekalan pencegahan ini. Karena kan, mesti orang-orang yang paham betul. Tentu dari tim kami," ujar dia.

    Pencegahan korupsi diamini sebagai bekal calon dan pasangan kepala daerah terhindar dari praktik yang dapat menyeret mereka ke ranah hukum.

    Namun sesungguhnya, pencegahan tanpa dibarengi dengan sanksi maksimal di sisi hilir, tak akan menghasilkan efek jera bagi orang-orang yang berniat menjarah uang negara.  (Fuad Rizky, Denisa Tristianty, Fadli Mubarok)

    Baca juga:

    Maraknya Korupsi Kepala Daerah dan Pengawasan yang Lemah