Mengawal Penyalahgunaan Fasilitas Negara di Mudik Lebaran

Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diminta menghormati aturan ini sebagai prinsip pencegahan korupsi

  • Ilustrasi deretan mobil dinas . ANTARA FOTO/Herman Dewantoro
    Ilustrasi deretan mobil dinas . ANTARA FOTO/Herman Dewantoro

    JAKARTA – Pulang ke kampung halaman atau familiar dengan sebutan mudik merupakan sebuah tradisi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terlebih pada momen perayaan Hari Raya Idul Fitri. Momentum yang seringkali dimanfaatkan untuk berkumpul kembali dengan kerabat keluarga ini biasanya telah dipersiapkan jauh-jauh hari, khususnya untuk urusan transportasi yang kerap justru menjadi persoalan besar bagi pemudik.

    Dengan niatan memberikan kemudahan bagi pegawai negeri sipil (PNS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada akhir April 2018 lalu sempat merancang perubahan aturan yang isinya agar kendaraan dinas milik negara dapat digunakan mudik oleh PNS. Dengan catatan tak memakai biaya kantor atau uang negara.

    Sontak saja rencana ini langsung memunculkan pro dan kontra. Dalam pemberitaan Validnews berjudul Tafsir Penggunaan Fasilitas Negara Jelang Mudik saja, sejumlah pihak termasuk di dalamnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan reaksi keberatan. Sesuai dengan peruntukannya, kendaraan dinas hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas.

    Bagi mereka Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja sudah tepat. Dalam aturan itu termaktub tegas bahwa mobil dinas dilarang digunakan untuk keperluan mudik. Selain itu kendaraan operasional tersebut juga dibatasi pada hari kerja dan digunakan dalam kota saja.

    Berkat masukan dari pelbagai pihak inilah, alih-alih memberi kemudahan bagi PNS sikap Kemenpan RB malah berbalik 180 derajat. Menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Asman memilih menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/21/M.KT.02/2018 dalam rangka penegakan disiplin PNS. Isinya antara lain menegaskan kembali pelarangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan mudik.

    “Sempat senang sih ketika dengar pemberitaan boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik. Tapi sekarang kan berubah lagi, apa daya terpaksa cari tiket mendadak untuk pulang kampung ke Muntilan Jawa Tengah,” ucap Fahmi salah satu PNS yang ditemui Validnews, Kamis (8/6).

    Meski agak mengeluh karena harus mencari tiket dadakan dengan harga yang lebih tinggi, Fahmi mau tak mau menerima perubahan mendadak ini. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pada akhirnya pihaknya menganulir rencana ini setelah melakukan koordinasi dengan kementerian lain dan juga KPK. Pelarangan penggunaan kendaraan dinas operasional tetap dilanjutkan.

    "Permenpan memang melarang. Dilanjutkan itu saja, tidak ada perubahan," katanya kepada Validnews (7/6).

    Ateh menegaskan kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Mobil dinas tidak boleh digunakan untuk pribadi, apalagi untuk mudik saat libur lebaran.

    "Kalau instansi pemerintah memiliki bus jemputan pegawai, mungkin bisa digunakan. Tapi harus dengan izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah tempat ASN bekerja atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya," terangnya.

    Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tanpa izin akan diberikan sanksi, sebagaimana diatur PP Nomor 534/2010 tentang Disiplin PNS.

    Bagi Ateh, untuk kepentingan mudik lebaran, sejumlah instansi pemerintah, BUMN maupun swasta telah menyediakan fasilitas kendaraan untuk mudik. Lagipula pemerintah juga telah memberikan tunjangan hari raya (THR) sehingga PNS cukup terbantu dengan tambahan dana tersebut dalam menghadapi hari raya Idul Fitri

    "Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik," ungkapnya.

    Ateh menambahkan jika ada PNS yang masih menggunakan fasilitas mobil dinas untuk mudik lebaran, pihaknya akan memberi sanksi tegas. Sanksi disebutkannya bisa berupa penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan.

    Potensi Kecurangan
    Senada dengan Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menginginkan agar PNS benar-benar sadar bahwa peraturan ini adalah amanah Negara. Sekecil apapun isi mandat dari Negara, hal tersebut wajib dipatuhi.

    Apalagi Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arief M Edie, mengatakan sikap Kemendagri terkait hal ini masih berpegang teguh pada aturan lama. Pada aturan itu, ia mengatakan PNS dengan tegas dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Ini kan sudah dari dulu tidak boleh. Kendaraan dinas itu adalah salah satu aset Negara. Jadi pada prinsipnya tidak bisa buat keperluan pribadi. Sampai saat ini, Kemendagri masih berpegangan pada aturan lama,” kata Arief kepada Validnews, Kamis (7/6).

    Kendati demikian, Arief mengakui saat ini bahwa masih ada beberapa kepala daerah yang mengizinkan para stafnya untuk memakai mobil dinas. Karena Kemenpan RB telah menegaskan tetap melarang penggunaan fasilitas negara, Kemendagri dipestakannya meminta setiap kepala daerah untuk tegas menerapkan aturan soal penggunaan mobil dinas tersebut.

    Tak hanya itu, para inspektorat di setiap masing-masing daerah juga ditekankan untuk mengawasi dengan jeli agar nantinya tidak ada lagi oknum yang ‘bandel’. Arief mengakui jelang arus mudik ini memang tetap ada potensi kecurangan, misalnya dengan ‘menyulap’ tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) menjadi warna hitam.

    “Untuk di lapangan (jalan), nanti Polri juga pasti menindak. Masyarakat juga dalam hal ini harus ikut membantu pemerintah mengawasi. Misalnya bisa dengan mengabadikan jika bertemu dengan mobil dinas ketika mudik,” ujarnya.

    Senada seperti Ateh, dia juga menjelaskan bahwa kendaraan jenis minibus masih dapat digunakan secara kolektif oleh para PNS. Dengan catatan mendapat rekomendasi dari pimpinan kementerian atau lembaga.

    Sesuai ultimatum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Arief mewanti-wanti semua PNS yang mudik. Dia berkata walaupun sanksinya masih terbilang kecil, hanya sanksi administrasi, akan tetapi sudah sepatutnya para PNS tidak membudayakan pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

    Meski disebut-sebut sebagai pihak yang akan membantu pengawasan pemakaian mobil dinas untuk mudik di lapangan, Kepala Sub Direktorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya Korlantas Polri, Kombes Pol Bambang Sentot Widodo mengatakan belum ada perintah terkait pengawasan khusus untuk mobil dinas.

    Oleh karenanya, hingga saat ini hal yang menjadi prioritas Korlantas dalam arus mudik ini hanyalah mengatur lalu lintas dan menindak pelanggaran-pelanggaran umum.

    “Selama ini kalau pengawasan mobil dinas di luar Polri sebenarnya kewenangan masing-masing instansi. Polri hanya pada internal Polri saja,” kata Sentot kepada Validnews, Senin (11/6).

    Dikatakan Sentot, biasanya jika hal yang berkaitan dengan pemerintah, pihaknya menunggu komando Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam). Masalahnya, hingga saat ini, ia mengaku belum ada perintah itu. Dari tahun-tahun sebelumnya dia juga merasa belum pernah ada permintaan khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan mobil dinas.

    Padahal, dikatakannya jika ingin mengawasi atau menindak hal tersebut, Korlantas perlu mengetahui data-data secara spesifik. Misalnya berapa jumlah mobil dinas yang ada di masing-masing daerah.

    Kendati demikian, Sentot tidak menampik bahwa dalam pengalamannya, beberapa kali pihaknya menemukan mobil dinas. Mobil dinas tersebut kebanyakan ‘disulap’ TNKB-nya menjadi hitam.

    “Tidak ada tindakan khusus, penemuan ini terjadi secara kebetulan mobil itu melanggar lalu lintas. Ketika diperiksa, nyatanya mobil tersebut adalah mobil dinas yang tidak memiliki nomor khusus,” ujar Sentot.

    Selain bukan mobil dinas yang memiliki nomor khusus, pihak Korlantas, diakui Sentot juga pernah menemukan beberapa kali mobil dinas yang TNKB-nya tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

    Jika nantinya sudah ada perintah, Sentot mengatakan kemungkinan ada tim khusus yang patroli untuk menindak mobil dinas. Kalau ini dilaksanakan tim tersebut perlu mengetahui kode pasti yang ada dalam mobil dinas itu.

    “Karena mengenali mobil dinas yang disulap TNKB-nya menjadi hitam sulit jika tidak dengan secara kebetulan tertangkap,” ujar Sentot.

    Penggunaan mobil dinas untuk mudik juga dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif. Pasalnya fasilitas tersebut tidak dipakai untuk kepentingan pekerjaan. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas mengimbau Kemenpan RB untuk tegas melarang hal tersebut.

    “KPK tetap pada prinsipnya. Memakai mobil dinas adalah sebuah pelanggaran. Kami sudah menghimbau Kemenpan RB, langsung kepada Pak Menteri. Karena melegalkan mobil dinas untuk mudik adalah sebuah kemunduran,” ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Selain itu, Pahala menyebutkan, bahwa KPK juga telah mengingatkan kepala daerah untuk mengimbau seluruh jajarannya agar ikut serta tegas terkait perlarangan tersebut. Menurutnya, penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran berpotensi rawan akan konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi.

    Dikatakan Pahala, para pegawai negeri sipil (PNS) agar dapat memisahkan konteks penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan fasilitas negara atau dinas. Sebab, fasilitas negara ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan saja.

     "Aturan ini kan juga merupakan bentuk pencegahan budaya korupsi. Maka dari itu tidak lagi dapat ditoleransi. Pengawasannya, tergantung instansi masing-masing" tegas Pahala.

    KPK berharap agar pimpinan instansi dan lembaga pemerintahan bisa bersikap tegas agar pegawainya tak menyalahgunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Diakui Pahala, Kemenpan RB pada akhirnya mengumumkan larangan, juga harus memikirkan langkah selanjutnya, bagaimana membuat strategi pengawasan agar hal ini tidak menjadi larangan yang sekadar regulasi saja.

    Pahala menambahkan, KPK meminta agar pemerintah menghormati prinsip pencegahan korupsi ini. "Karena jikalau pihak terkait bersikap kompromistis, nantinya akan berimbas terhadap upaya pencegahan korupsi itu sendiri,” tutup Pahala.

    Taat Aturan
    Anggota DPR Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan agar para PNS untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi saat musim mudik lebaran nanti.

    Saran tersebut disampaikan Yandri bukan tanpa alasan menurutnya saat ini juga banyak yang telah memiliki mobil pribadi. Jadi keinginan untuk menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik, sebaiknya diurungkan saja.

    "Ya saya yakin dan percaya pegawai negeri sipil setelah memiliki mobil pribadi masing-masing, ya pergunakanlah mobil pribadi masing-masing itu," ujarnya kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Meski begitu, Yandri mengembalikan kebijakan pemerintah ini dan berharap dapat diterapkan dengan secara maksimal. Sepengamatannya Kemenpan RB telah cukup jelas dan tegas dalam memberikan kebijakan sebagai panduan para PNS menghadapi libur lebaran.

    Dia hanya mengingatkan agar larangan penggunaan mobil dinas ini harus dapat tegas sampai ke pelosok daerah. “Kebijakan ini sudah tepat, sudah tidak zaman lagi kita memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Malu kita kalau melihat plat merah dipakai mudik hingga ke kampung,” pungkasnya.

    Hal berbeda disampaikan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Mereka menyebut Kemenpan RB selama ini termasuk menjadi salah satu kementerian yang paling banyak melakukan perubahan yang dianggap tidak penting dan cenderung kontroversial.

    Misalnya perihal larangan penggunaan fasilitas negara (kendaraan dinas) untuk mudik, Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengungkapkan mesti sudah ada aturannya tetap saja aturan tersebut sebatas tertuang di atas kertas.

    Endi mengamati para pejabat atau pun PNS selalu punya cara tersendiri untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut. Mereka dengan mudah mengganti warna plat nomor dari merah bisa menjadi hitam sehingga sulit untuk dibedakan.

    “Ini disebabkan belum maksimalnya inspektorat bekerja untuk mengawasi baik di pusat atau pun daerah,” katanya kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Dirinya juga menyoroti mental pejabat dan PNS yang harus segera diperbaiki karena perilaku korupsi tidaklah hanya uang akan tetapi juga penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas. Selanjutnya terkait masih seringnya berubah-ubah peraturan menteri contohnya penggunaan mobil dinas ini sebelumnya diperbolehkan sekarang dilarang.

    “Lucu ini surat edaran udah kaya bahan mainan aja, kalo ada sekarang bilang PHP alias pemberi harapan palsu,” tegasnya. (Fuad Rizky, Fadli Mubarok)