GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Mengasuh dan Mendampingi Demi Mutu Pendidikan Tinggi

Terselip anggaran untuk membidani perguruan tinggi melahirkan program studi baru

  • Ilustrasi sejumlah wisudawan mengikuti upacara wisuda Program Sarjana dan Magister di sebuah Universitas. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
    Ilustrasi sejumlah wisudawan mengikuti upacara wisuda Program Sarjana dan Magister di sebuah Universitas. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

    JAKARTA – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ada 4.598 perguruan tinggi di Indonesia. Ribuan perguruan tinggi itu memiliki keragaman. Baik dalam kualitas dan berbagai hal.

    Data Kemenristekdikti periode Januari 2018 mencatat, terdapat sebanyak 4.598 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah ini terdiri dari, 401 (9%) perguruan tinggi negeri dan 4.197 perguruan tinggi swasta atau 91% dari total seluruh Indonesia.

    Pemerintah melalui Kemenristekdikti terus melakukan penyetaraan mutu pendidikan di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

    Kualitas perguruan tinggi yang terjaga, itu jadi tujuan negara. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, negara melalui Kemenristekdikti mengamanatkan untuk tetap menjaga mutu. Bahkan meningkatkan mutu penyelenggaraan komponen pendidikan.

    Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir saat membuka Rapat Kerja Daerah Kopertis Wilayah VIII di Bali, awal Februari 2018 mengatakan perguruan tinggi negeri dan swasta harus membangun budaya mutu. Tujuannya agar institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki daya saing di tingkat global. Mulai dari pengelolaan kelembagaan, riset, kualitas sumber daya dosen, kurikulum maupun mahasiswa.

    Nasir pada saat itu mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memiliki nilai yang sama. Pembeda antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta adalah sumber dana pengelolaan.

    Fakta disparitas mutu perguruan tinggi dan program studi (prodi) di antara ribuan perguruan tinggi di Indonesia tidak bisa dimungkiri. Oleh sebab itu, untuk menyetarakan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, pemerintah membuat Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul sebagai upaya peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi, khusus perguruan tinggi yang akan membuat prodi baru.

    Pelaksanaan PAPT dilakukan melalui pendampingan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh perguruan tinggi unggul (terakreditasi A) kepada perguruan tinggi lain (terakrediasi C).

    Tujuan program ini untuk mendorong proses peningkatan mutu perguruan tinggi guna mencapai tingkat akreditasi unggul. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk memoderniasi terbentuknya budaya mutu melalui penyebarluasan mutu dari perguruan tinggi yang telah menerapkan SPMI.

    Kemudian, melembagakan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di perguruan tinggi yang masih membutuhkan pembinaan. Hingga meningkatkan jumlah prodi yang mendapatkan layanan mutu pendidikan tinggi, tercipta dan tumbuhnya budaya mutu sebagai landasan utama tercapainya kemampuan mendapat akreditasi unggul.

    Secara umum, suatu prodi untuk bisa berjalan harus memiliki persyaratan aspek hukum, penyelenggaraan dan pengakuan. Aspek hukum harus ditunjukkan dengan surat keputusan pendirian Program Studi oleh Lembaga yang berwenang, aspek penyelenggaraan ditunjukkan oleh surat keputusan pengangkatan pengelolaan program studi, dan aspek pengakuan ditunjukkan dengan surat keputusan hasil akreditasi.

    Bagi prodi yang sudah atau akan beroperasi harus memiliki Surat Keputusan Pendirian Program Studi dan Surat Keputusan Pengelola Program Studi dari pimpinan universitas. Aspek pengakuan terhadap prodi dalam bentuk akreditasi diperlukan setelah prodi menghasilkan lulusan.

    Secara garis besar pendirian prodi ini memiliki tiga pendekatan, yakni berdasarkan visi keilmuan, peminatan pasar, kombinasi dari keduanya.

    Program yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2017 ini berpeluang besar menyetarakan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini, terdapat sebanyak 3.628 perguruan tinggi binaan Kemenristekdikti. Jumlah ini, menunjukkan potensi yang menjanjikan terhadap peningkatan kualitas seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat ditingkatkan secara sistematis dan sistemik berkelanjutan.

    Peningkatan Akreditasi
    Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti Junaidi mengatakan, berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menunjukkan sebanyak 66 perguruan tinggi di Indonesia memiliki akreditasi A.  Lalu, 534 perguruan tinggi berakreditasi B, dan 954 perguruan tinggi berakreditasi C.

    Bila ditinjau dari mutu berdasarkan akreditasi program studi, jelas Aris, terdapat 20.024 prodi terakreditasi dari 25.862 prodi di seluruh perguruan tinggi. Rinciannya, jumlah prodi terakreditasi A sebanyak 2.880 (14,5%), terakreditasi B sejumlah 10.623 (53%), dan terakreditasi C sebanyak 6.521(32.5%) serta 5.838 program studi yang belum terakreditasi.

    “Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari prodi dan perguruan tinggi perlu untuk meningkatkan mutunya,” kata Aris kepada Validnews, di Jakarta, Rabu (23/5).  

    Awalnya, program ini melibatkan 26 perguruan tinggi unggul yang mendampingi 78 perguruan tinggi dengan total 520 prodi. Nyatanya, di tahap pertama ini, pemerintah berhasil melebihi targetnya. Mereka sukses mendampingi sebanyak 91 perguruan tinggi dengan 637 prodi.

    Pada 2018 ini, Kemenristekdikti kembali melaksanakan tahap kedua program asuh perguruan tinggi unggulan ini. Untuk tahap kedua ini, pemerintah menambah target perguruan tinggi asuhan. Pemerintah akan melibatkan sebanyak 29 perguruan tinggi unggul untuk mendampingi 570 prodi di berbagai kampus.

    “Selanjutnya, telah direncanakan program ini untuk tahap ketiga pada tahun 2019 dengan Perguruan Tinggi Asuh yang lebih banyak dan Perguruan Tinggi Asuhan yang lebih banyak dan lebih luas cakupannya,” jelas Aris.

    Dalam waktu dekat, pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya SPMI dan menumbuhkan budaya mutu sehingga terjadi percepatan peningkatan mutu pada prodi Perguruan Tinggi Asuhan.

    Sedangkan jangka panjang, pemerintah akan mewajibkan Perguruan Tinggi Unggul untuk ikut membina prodi dengan mutu dan kualitas belum baik. Tujuannya agar menjadi model best practice bagi perguruan tinggi lain dalam rangka membantu percepatan peningkatan mutu prodi.

    Sejauh ini, Aris mengaku program ini sangat efektif. Indikatornya berupa capaian naiknya akreditasi Prodi yang didampingi. Pada penghujung 2017, data Kemenristekdikti mengungkap, sebanyak 20% Prodi naik akreditasi dari peringkat C menjadi B atau 27% Prodi sedang dalam reakreditasi. Sisanya, masih dalam persiapan reakreditasi.

    Aris menjelaskan, kenaikan peringkat akreditasi ini disertai dengan implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Asuhan. Artinya, Perguruan Tinggi Asuhan tak hanya mengejar kenaikan peringkat akreditasi semata melainkan dengan penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai upaya penumbuhan budaya mutu.

    Meski bertujuan baik, hasil evaluasi yang dilakukan Kemenristekdikti masih menunjukkan adanya permasalahan pada program ini. Seperti, singkatnya pelaksanaan program yang efektif hanya enam bulan, yakni pada periode Mei hingga awal November.

    Selain itu, faktor geografis Perguruan Tinggi Asuhan terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) membutuhkan anggaran yang lebih dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Asuhan lain. Tak hanya itu saja, masih terdapat Perguruan Tinggi Asuhan yang sama sekali belum mengetahui SPMI sehingga memerlukan usaha ekstra dari Perguruan Tinggi Asuh ketika melakukan pendampingan.

    “Itu sebabnya, perlu monitoring dan evaluasi secara regular agar pelaksanaan program sesuai dengan proposal dan kebijakan Kemenristekdikti. Kemudian Perguruan Tinggi Asuh perlu memetakan kondisi dan kebutuhan dari setiap Perguruan Tinggi Asuhan sebelum program pendampingan,” imbuh Aris.

    Anggaran
    Universitas Lampung (Unila) menjadi satu dari 50 perguruan tinggi unggul yang melaksanakan Perguruan Tinggi Asuh sejak tahun 2017 lalu. Pada 2017, Unila mengasuh tiga perguruan tinggi, yakni, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Muhammadiyah Lampung.

    Pada 2018, Unila kembali dipercaya untuk mengasuh lima perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung. Kelima perguruan tinggi itu meliputi, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandarlampung, Universitas Tulang Bawang Bandarlampung, Universitas Megou Pak, Tulang Bawang; Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Nusa Tenggara Barat; serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Nusa Tenggara Barat.

    Ketua LP3M Unila Murhadi menguraikan, di Universitas Malahayati ada lima program studi baru yang masih terakreditasi C, sementara di Universitas Muhammadiyah Metro dan Muhammadiyah Lampung ada 10.

    Rektor Unila Hasriadi Mat Akin kepada Validnews mengatakan, sebagai satu dari 29 perguruan tinggi unggul, lembaga ini mempunyai tanggung jawab moral untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi di Lampung. Namun, Unila hanya sebagai stimulator untuk berkontribusi membangun institusi perguruan tinggi asuh. Oleh karena itu, diharapkan lima perguruan tinggi ini bisa lebih baik lagi setelah bekerja sama dan mendapat pembinaan dari Unila.

    Sebelumnya, Hasriadi, Unila berhasil meningkatkan sistem penjaminan mutu dan akreditasi Universitas Malahayati dan Muhammadiyah dari C ke B. Oleh karena itu, diharapkan lima perguruan tinggi yang diasuh saat ini bisa sampai kualitas sama.

    Unila, lanjutnya, dengan kompleksitasnya sudah menempatkan penjaminan mutu dan IT menjadi dua bagian. Diharapkan, hal ini bisa mengakselerasi Unila menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik tahun 2025 mendatang.

    “Keuntungan dari program ini, akreditasi perguruan tinggi asuh dapat meningkat. Selain itu, budaya mutu menjelma,” kata Hasriadi kepada Validnews, di Jakarta, Rabu (23/5).

    Untuk menjalankan program ini, Hasriadi mengaku, perguruan tinggi yang dipimpinnya mendapatkan anggaran sebesar Rp310 juta sebagai anggaran fasilitas pembinaan. Anggaran ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, Unila mendapatkan kucuran anggaran sekitar Rp500 juta.

    Kelak, jelas Hasriadi, pemerintah akan meminta laporan pertanggungjawaban tiap perguruan tinggi pengasuh. Selain itu, terkait penggunaan anggaran ini akan dilakukan audit baik dari pihak universitas maupun oleh pemerintah.   

    Selain Unila, perguruan tinggi lain yang melakukan program ini adalah Universitas Gadjah Mada. Universitas di Yogyakarta ini ikut serta berpartisipasi dalam Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti.

    UGM mengasuh empat perguruan tinggi swasta sebagai mitra, yaitu Universitas Lakidende, IAID Ciamis, Universitas Alma Ata dan Institut Pertanian Yogyakarta. Keempat perguruan tinggi asuh ini memiliki 20 prodi yang masih mendapatkan akreditasi C. Oleh karena itu, program yang direncanakan dalam kegiatan berupa pelatihan, pendampingan dan magang.

    Diharapkan, dengan bermitra dihasilkan peningkatan mutu berupa terbentuknya SPMI, tersedia SDM yang kompeten dalam SMPI dan AMI. Lalu, prodi di masing-masing perguruan tinggi tersebut lebih siap dalam penyusunan dokumen akreditasi dan peningkatan.

    Program Lanjutan
    Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Setyo Surwanto Morsidik menjelaskan, meski baru dilakukan dua tahun belakangan, sebenarnya program asuh yang dijalankan Kemenristekdikti saat ini telah dilakukan beberapa perguruan tinggi hampir dua dekade lalu.

    Setyo menguraikan, sejak 2005 hingga 2010, dia sering diminta untuk membantu beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Riau, Universitas Manokwari. Juga beberapa perguruan tinggi negeri lain yang hendak membuka program studi ilmu lingkungan.

    Kala itu, Setyo diminta untuk memberikan masukan pembuatan proposal program Doktor (S3) dan Master (S2). Bahkan, Setyo mendukung program yang dibuat oleh perguruan tinggi tersebut hingga berjalan dengan efektif.

    Pada program ini, tenaga pengajar yang diminta bantuan hanya sebagai fasilitator saja. Artinya, kata dia, Setyo dan beberapa Dosen lainnya hanya menyumbangkan pemikirannya untuk membuat program mulai dari syarat teknis, infrastruktur, hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Dalam perjalanannya, Setyo menjelaskan, program ini mengalami beberapa kendala. Sebab, masing-masing perguruan tinggi memiliki program studi yang menjadi andalan untuk menarik minat para calon mahasiswa.

    Ia mencontohkan, ketika hendak membuka program studi ilmu lingkungan Universitas Mulawarman, universitas bersangkutan lebih mengandalkan jurusan kehutanan guna menarik minat calon mahasiswa.

    “Padahal, ilmu lingkungan itu merupakan totalitas ilmu disiplin yang bisa mengenai sosial meliputi antropologi dan sosiologi serta ekonomi,” kata Setyo kepada Validnews, di Jakarta, Rabu (23/5).  

    Sebenarnya, bantuan tersebut senada dengan program studi asuh yang dibuat oleh Kemenristekdikti. Bedannya kala itu, ia hanya memberikan hasil pemikirannya untuk membangun program studi yang baru. Selain itu, kerja sama itu hanya dilakukan berdasarkan memorandum of understanding (MoU).

    Sedangkan, program studi asuh yang dilakukan oleh pemerintah harus menyertakan laporan pertanggungjawaban dari anggaran pemerintah. Itu sebabnya, ia menilai, program yang dibuat pemerintah tersebut sangat rumit.

    “Kalau di program yang sekarang, kami dijadwalkan kesana kemari dan beberapa kali harus menyelesaikan anggaran. Padahal kalau dulu, kami hanya melakukan pembinaan tapi bersifat fleksibilitas,” jelas Setyo.

    Ke depan, kata dia, pemerintah perlu mulai memetakan program studi unggulan yang akan dibuka oleh perguruan tinggi asuh. Hal itu perlu dilakukan karena banyak perguruan tinggi latah untuk sekadar membuka jurusan baru tanpa memikirkan peminatnya.

    “Sekarang ada 58 program studi yang baru akan dibuka tahun ini, saya tidak mengetahui apakah pangsa pasarnya itu ada dan di daerah tersebut dibutuhkan atau tidak,” ungkap dia. (James Manullang)