Menanti Solusi Cepat Atasi Konsumsi yang Melambat

Pertumbuhan pembelian barang-barang fast moving consumer good sangat minim, hanya 2,7% hingga September 2017, padahal rata-rata pertumbuhan normal untuk sektor ini per tahun biasanya mencapai 11%

  • Warga berbelanja kebutuhan sehari-hari di pusat perbelanjaan kawasan Kuningan, Jakarta, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras/17.
    Warga berbelanja kebutuhan sehari-hari di pusat perbelanjaan kawasan Kuningan, Jakarta, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras/17.

    JAKARTA – Daya beli yang menurun sebenarnya bukan barang baru yang menjadi pemicu kekhawatiran terhadap perekonomian negeri. Dari tahun lalu, pelemahan konsumsi masyarakat sudah berulang kali dikhawatirkan sejumlah kalangan. Namun, pemerintah dan otoritas keuangan bergeming, yakin tak ada masalah di daya beli.

    Sampai Ramadan tahun ini, pelemahan daya beli sebenarnya sudah makin terasa, terutama oleh pengusaha ritel. Periode masa panen buat peritel tersebut, nyatanya tak semanis tahun-tahun sebelumnya.

    Bisa dilihat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang diambil dari Bank Indonesia (BI), inflasi bulanan (month to month) pada bulan Ramadan yang jatuh pada Juni kemarin hanya 0,69%. Angka ini sama dengan besarnya inflasi bulanan pada Ramadan tahun lalu, yang berarti lebih rendah bila dibandingkan selama Ramadan tahun 2014 dan 2015 yang jatuh pada bulan Juli (0,93%).

    Penurunan daya beli kian sarat terlihat ketika berbagai gerai ritel kenamaan memilih untuk mengibarkan bendera putih. Contohnya Matahari Department Store, yang memutuskan menutup gerainya di Pasaraya Blok M dan Manggarai pada pertengahan September lalu. Lotus Department Store yang merupakan besutan PT Mitra Adiperkasa (MAP) juga ikut menutup gerainya di akhir Oktober silam.

    Kepada Validnews, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sempat mengemukakan penurunan konsumsi masyarakat memang nyata terjadi. Kisaran penurunnya sendiri mencapai 5—20% dari tahun sebelumnya. Hanya saja, penurunan konsumsi tersebut lebih mengarah ke produk-produk di luar kebutuhan pokok.

    “Yang paling terdampak pasti produk-produk yang di luar konsumsi dulu. Bagaimanapun orang gembel enggak punya duit pun, dia makan, walaupun dia ngais-ngais. Paling mendasar itu,” ucapnya.

    Selaras dengan pernyataan Tutum, penurunan konsumsi biasanya memang terjadi pada barang-barang sekunder maupun tersier, kata Ekonom yang juga Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, konsumsi untuk kebutuhan primer biasanya konstan dan sulit terpengaruh.

    “Jadi, kalau ada penurunan dikonsumsi barang sehari-hari, memang bisa bahaya,” ujarnya kepada Validnews.

    Nyatanya, hal itulah yang terjadi saat ini, setidaknya berdasarkan survei Nielsen Retail Measurement Services dalam kajiannya yang bertajuk Perlambatan Pertumbuhan Ritel FMCG Indonesia.

    Di kajian itu disebutkan pertumbuhan pembelian barang-barang fast moving consumer good (FMCG) yang kerap menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari naik sangat minim, hanya 2,7% hingga September 2017. Padahal rata-rata pertumbuhan normal untuk sektor ini per tahunnya biasanya mencapai 11%.

    Penurunan ini sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016. Kala itu, pertumbuhan pejualan hanya meningkat 7% hingga akhir tahun. Padahal di tahun 2015, pertumbuhan penjualan untuk produk-produk yang sifatnya cenderung inelastis ini mencapai lebih dari 11,5%.

    Tidak hanya pertumbuhannya yang melambat, beberapa produk FMCG bahkan cenderung mengalami penurunan dari segi nilai dan volume. Contohnya adalah mi instan yang dari segi volume berkurang 5,5% dan dari segi nilai menyusut 2,7%. Penurunan konsumsi juga terlihat di produk-produk perlengkapan mandi. Misalnya nilai dan volume untuk produk sampo yang secara berturut-turut menyusut 3,4% dan 2,6%.

     

     

    Bukan karena Online
    Penurunan konsumsi juga tampak dari data BPS yang pada kuartal III 2017 menunjukan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).

    Angka ini turun tipis dibandingkan kuartal sebelumnya di mana konsumsi rumah tangga bertumbuh 4,95%. Pertumbuhan konsumsi di kuartal ini tidak jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di kuartal III 2016 yang tercatat 5,01%.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso tidak menampik adanya penurunan ini.  Namun menurutnya, sifatnya hanya sementara karena adanya perubahan pola konsumsi. Perubahan yang dimaksud adalah jalur pembelian online yang kini banyak digemari. Hingga pada akhirnya, banyak gerai ritel yang terpaksa mengakhiri usia.

    “Kalau demand masih bagus, kalau kredit ritel bagus. Kalau dikatakan ada outlet yang tutup, kan orang sekarang beli tidak harus pakai outlet. Kita pakai internet bisa beli apa saja,” tuturnya, Jumat (10/11).

    Masih amannya kondisi ritel nasional, Wimboh berpandangan, terlihat dari kredit mikro-ritel yang trennya meningkat. Kredit ritel ini erat kaitannya dengan permintaan domestik.

    Sebagian orang menganggap ketika permintaan turun, kredit di sektor tersebut juga akan melemah. Padahal, menurutnya, hal itu lebih karena kredit yang direstrukturisasi yang jumlahnya cukup besar.

    Berbeda pandangan, Tutum menilai, turunnya konsumsi di ritel konvensional bukanlah disebabkan perubahan pola pembelian ke arah online. Khususnya untuk produk-produk FMCG, sifatnya yang rata-rata mendesak untuk dipakai, membuat masyarakat cenderung melakukan pembelian langsung di gerai-gerai ritel.

    “Balik lagi ke tabiat produknya. Kalau produk yang kebutuhan enggak mendesak sekali, ya mungkin. Tapi kalau kebutuhan mendesak, seperti butuh mi instan lima, ke online? Nggak juga,” serunya.

    Pernyataan Wakil Ketua Aprindo ini sejatinya selaras dengan hasil kajian Nielsen. Walaupun terlihat menjamur dan mengambih alih banyak pasar ritel konvensional, e-commerce nyatanya hanya mengambil pangsa pasar sekitar 0,33% dari total penjualan produk-produk FMCG pada tahun ini.

    Untuk diketahui berdasarkan survei Nielsen, total penjualan produk FMCG dari gerai offline maupun online mencapai Rp450 triliun pada 2016. Dari angka tersebut, e-commerce hanya menyabet nilai Rp1,5 triliun.

     

     

    Soal melambatnya pertumbuhan konsumsi ini, mencuat asumsi akan adanya sifat masyarakat yang cenderung menyimpan pendapatannya dibandingkan menghabiskannya untuk konsumsi. Persepsi ini muncul melihat dana pihak ketiga (DPK) di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terus meningkat.

    Berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum per September 2017 mencapai 229,315 juta Naik 2,246 juta rekening atau tumbuh 0,99% atau setara 222,462 juta rekening dibandingkan Agustus 2017.  

    Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah naik 1,48% (MoM), dari sebesar Rp4,42 ribu triliun pada Agustus 2017 menjadi Rp4.486 triliun pada September 2017. Untuk simpanan dalam Valas, jumlahnya meningkat 2,41% (MoM) dari sebesar Rp721,26 triliun pada Agustus 2017 menjadi Rp738,65 triliun pada bulan sembilan tahun ini.

    Sementara itu, total simpanan di bank umum per September 2017 mengalami peningkatan 1,61%, dari Rp5.142 triliun pada Agustus 2017 menjadi Rp5.225 triliun pada September 2017.

    Walaupun peningkatannya cukup besar, Wimboh memandang hal ini tidak menunjukkan adanya peningkatan jumlah simpanan dana dari masyarakat. Menurutnya, simpanan di perbankan lebih banyak disumbang dari rekening milik korporasi.

    “Ada juga capital inflow (dana asing masuk ke Indonesia) cukup besar, maka itu juga akan meningkatkan DPK,” ujarnya.

    Apapun alasannya, kata Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Manado, Agus Tony Poputra, pemerintah maupun otoritas harus mengakui, penurunan konsumsi yang terjadi semata-mata memang karena daya beli yang tergerus. Ia bilang, perkembangan teknologi di satu sisi memberi efek negatif, yakni membuat penyerapan tenaga kerja kian lesu.

    “Kan daya beli tergantung pendapatan. Nah pendapatan masyarakat itu menentukan daya beli. Pertambahan penduduk dengan pertambahan lapangan pekerjaan, rasanya semakin lama makin tidak seimbang. Jadi saya melihat, (penurunan) daya beli itu karena kondisi tadi,” ucapnya kepada Validnews, Senin (13/11).

    Gaya Hidup Berubah
    Selain pendapatan yang kian minim, perubahan gaya hidup pun ikut memengaruhi turunnya konsumsi barang-barang FMCG. Contohnya saja adanya pola gaya hidup sehat yang tengah menjangkiti masyarakat saat ini. Otomatis pemakaian produk, khususnya makanan dan minuman, yang dianggap memberi efek buruk bagi tubuh dipangkas habis-habisan.

    “Jadi produk yang standard mainstream itu kadang-kadang dari aspek kesehatan dianggap kurang sehat, lalu mereka berpindah ke yang lain. Ini yang mungkin belum diteliti lebih lanjut oleh Nielsen,” pungkas Agus.

    Asumsi akademisi ini bisa jadi tepat sebab berdasarkan data Nielsen, konsumsi FMCG yang merosot jauh khususnya untuk produk minuman berkarbonasi dan mi instan. Volume konsumsi minuman berkarbonasi turun 11,2%. Nilainya sendiri melemah 5,7%. Untuk mi instan, volume dan nilai konsumsinya masing-masing merosot 5,5% dan 2,7%.

    Kepala Badan Keamanan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, berpendapat serupa. Kepada Validnews, ia mengatakan, menurunnya konsumsi terkadang disebabkan adanya dinamika dari perubahan gaya hidup.  

    Sangat mungkin juga terjadi shifting di dalam pengeluaran masyarakat. Contohnya, ada perpindahan konsumsi dari barang-barang tertentu ke kebutuhan yang sifatnya rekreatif.

    “Ini connect juga dengan barang konvensional atau barang ekonomi digital. Ya, kita perhatikan saja,” ujarnya, Senin (13/11).

     

     

     

    Pengaruhi Ekonomi
    Penurunan konsumsi rumah tangga yang terlihat jelas dari melambatnya konsumsi untuk produk FMCG dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan ekonomi ikut lelet. Hal ini diakui pula oleh Agus.

    “Bila konsumsi menurun maka pertumbuhan ekonomi bisa melemah jika pertumbuhan investasi, belanja pemerintah, dan ekspor tidak bisa mengimbangi perlambatan pertumbuhan konsumsi,” ucapnya.

    Pernyataan Agus ini diamini oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus. Menurut peneliti yang akrab dipanggil Heri ini, perlambatan pertumbuhan konsumsi tentu berdampak negatif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

    “Daya beli adalah faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi, diikuti investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Kalau salah satu faktor pendorong ini mengalami gangguan maka barang pasti pertumbuhan ekonomi juga terganggu,” ujar Heri kepada Validnews, Senin (13/11).

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2017 ini berada di angka 5,06%. Angka pendapatan domestik bruto (PDB)-nya berdasasarkan pengeluaran sendiri berada di nominal Rp3.365,4 triliun. Konsumsi rumah tangga memegang peranan signifikan karena mencapai nilai Rp1,874,2 triliun atau sekitar 55,69% dari total PDB yang tercipta.

    Tak ayal kekhawatiran Agus dan Heri akan menyusutnya ekonomi jika pertumbuhan konsumsi melambat sangat realistis. Bukan hanya tahun ini saja konsumsi rumah tangga memegang lebih dari setengah PDB. Setidaknya dari tahun 2012, komposisi kebutuhan rumah tangga kerap di atas 55% dari total PDB.

    Sumbangsih investasi maupun ekspor terhadap PDB pun belum mampu menutupi lubang jika konsumsi terus menurun. Berdasarkan data serupa di kuartal II 2017, investasi hanya menyumbang 32% dari total PDB.  Nilai ekspor bahkan jauh lebih kecil, yakni hanya berkontribusi 19,1% dengan nominal Rp644,9 triliun.

    “Investasi yang dibutuhkan saat ini adalah investasi yang bersifat padat karya yang nantinya akan membuka banyak lapangan kerja. Para pekerja ini kan dapat upah, yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan konsumsi. Jadi antara investasi dan konsumsi harus bersinambung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Heri.

    Sebenarnya pemerintah juga menyadari kontribusi konsumsi rumah tangga yang demikian krusial, Suahasil mengemukakan, untuk itulah pemerintah selalu berupaya menjaga daya beli dengan menekan inflasi dan menjamin ketersediaan barang dan jasa.

    Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kata Suahasil, pertama, jaga daya beli. Menjaga daya beli itu menurutnya berarti menjaga inflasi, jangan sampai tinggi. Salah satunya tidak menaikan harga jual energi.

    “Salah satu menjaga ketersediaan barang dengan membangun infrastruktur. Itu bisa bikin tomatnya sampai ke pasar, sayurannya sampai ke pasar, buahnya sampai ke pasar, barang-barang kebutuhan masyarakat bener-bener ada di pasar dan masyarakat bisa beli,” imbuhnya.

    Niat saja bisa baik, hanya saja realitas di lapangan menunjukkan hal yang berkebalikan. Penurunan konsumsi tetap jelas terlihat, bahkan bukan hanya di barang yang sifatnya sekunder. Produk-produk consumer good pun terkena imbasnya.

    Ada baiknya pemerintah mengakui, untuk kemudian segara mencari solusi. Bukan sekedar membela diri, demi pencitraan yang tak berarti. (Teodora Nirmala Fau, Rizal, Fin Harini)