HITAM PUTIH HIBURAN MALAM

Menanti Pengganti Sektor Pajak Kontroversial

Sintax atau pajak dosa disarankan tidak dihilangkan tapi justru dikenakan beban tambahan

  • ilustrasi hiburan malam. (pixabay)
    ilustrasi hiburan malam. (pixabay)

    JAKARTA – Sebagai kota yang tak mengandalkan sumber daya alam atau industri pengolahan, pendapatan provinsi DKI Jakarta khususnya dari sektor perpajakan tentu menjadi andalan. Di Jakarta, hampir dipastikan semua sub sektor industri jasa dan penunjangnya tumbuh subur.

    Terbukti, meski tanpa sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, kocek pemerintah provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun semakin tebal. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama ini menjadi yang terbesar se-Indonesia.

    Belakangan, langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang memberangus sebuah tempat hiburan berkonsep One Stop Entertainment karena diindikasi melanggar kesusilaan, menimbulkan kekhawatiran sebagian kalangan. Pemerintah daerah bakal kehilangan potensi penerimaan yang besar dari sentimen negatif yang terbangun di industri hiburan, khususnya hiburan malam yang berbau seks, minuman keras atau bahkan perjudian.

    Efek lanjutannya, pemerintah provinsi akan mencari strategi lain untuk menambal potential lost dari pajak dan retribusi sektor tersebut. Hal yang menjadi kekhawatiran, pemerintah daerah bakal menambah beban masyarakat dengan mengenakan pajak baru di sektor tertentu.

    Pertanyaannya, apakah memang sesignifikan itu pajak yang dihasilkan dari industri hiburan, sehingga pemerintah harus berfikir keras menambalnya dengan pengenaan pajak baru di sektor lain?

    Pengamat Pajak Bawono Kristiaji menjelaskan, penyumbang pajak terbesar di DKI Jakarta adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara besaran pajak dari sektor hiburan, persentasenya masih dianggap kecil.

    Data yang dihimpun Validnews dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta menyebutkan, pajak yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta berhasil mengumpulkan Rp27 triliun dari pajak.

    Kemudian di tahun 2015, nilainya meningkat jadi Rp29 triliun. Sementara di 2016 kemarin Pemprov DKI Jakarta berhasil mengumpulkan pajak hingga Rp33,6 triliun. Pendapatan pajak daerah di DKI Jakarta tahun 2016 itu setara dengan 91,13% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp36,88 triliun.

    Jika dilihat lebih rinci, berdasarkan sumber penerimaannya, kontributor terbesar pajak daerah sepanjang tahun 2015 adalah pajak kendaraan bermotor sebesar Rp6 triliun. Disusul oleh pajak biaya balik nama (BBN) kendaraan bermotor sebesar Rp4,68 triliun, dan urutan ketiga ditempati pajak hotel dan restoran sebesar Rp3,5 triliun.

    Pajak hiburan sendiri senilai Rp608 miliar, menduduki urutan ketujuh setelah pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang masing-masing menyumbang Rp729 miliar dan Rp714 miliar pada tahun 2015.

    Sementara data Badan Pajak dan Retribusi Daerah memaparkan, secara umum sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar ketiga pada pendapatan pajak DKI Jakarta, yakni sebesar Rp4,7 triliun dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp31,6 triliun pada tahun 2016. Pajak pariwisata yang dimaksud termasuk pajak hotel sebesar Rp1,49 triliun, pajak restoran Rp2,45 triliun, dan tempat hiburan Rp769,54 miliar.

    Pendulang pajak Jakarta terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni sebesar Rp22,4 triliun. Lalu menyusul pajak bumi dan bangunan sebesar Rp7,02 triliun

    Adapun target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor penerimaan pajak hiburan pada 2017 sebanyak Rp 750 miliar. Adapun target penghasilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah pada 2017 dipatok sekitar Rp 35 triliun.

    “Jadi kalau dibilang kontribusi besar relatif ya, tapi kalau dibandingkan dengan dua pajak tersebut (PKB dan PBB), memang jauh lebih kecil pajak hiburan,” ujarnya kepada Validnews, Selasa (7/11).

    Namun, meski persentasenya kecil, ia tidak mengaggap secara nominal pajak yang dihasilkan dari tempat hiburan se-Jakarta juga kecil. “Jadi bukan nominalnya kecil, tapi persentasenya saja (dibanding pajak keseluruhan),” serunya.

    Pajak Pengganti
    Seperti diberitakan di berbagai media, salah satu tempat hiburan malam yang telah dihentikan izinnya yakni Alexis, mengaku telah menyumbang pajak sebesar Rp30 miliar pada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, pajak yang disetorkan Hotel dan Griya Pijat Alexis mencapai Rp36 miliar per tahun.

    Meski begitu, ia menyebut angka sebesar itu masih dianggap kecil. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. "Sudah dihitung, apalagi kalau cuma Alexis, kecil, Rp36 miliar (per tahun), bukan Rp 30miliar," tuturnya mengkoreksi.

    Sejatinya, potensi kehilangan pendapatan bakal lebih besar, Pasalnya, Anies juga memastikan akan menertibkan tempat-tempat hiburan yang bermasalah dan melanggar aturan. Ia pun sama sekali tak khawatir potensi pajak akan hilang dari tempat-tempat hiburan yang ditertibkan.

    Merespon hal tersebut, Bawono menyarankan pemerintah untuk menggali potensi pajak dari sektor lain, termasuk yang dianggap belum maksimal.

    “Kita tahu misalkan pajak parkir dari mana, apakah uangnya benar sudah masuk ke kas daerah? Atau masih mengendap? Ini pengawasannya kan belum (optimal). Lalu, pajak hotel dan restoran, apakah semua sistemnya sudah online? Jadi masih banyak ruang untuk mengoptimlakan pajak-pajak yang lain juga” ungkapnya.

    Di luar itu, Peneliti di Danny Darussalam Tax Center (DDTC) ini juga menyebut, DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki banyak potensi ekonomi.

    “Pajak parkir, restoran, hotel, penerangan jalan, PDB, atau pajak kendaraan bermotor atau Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini sebenernya banyak sekali potensi yang bisa digali lagi,” imbuhnya.

    Senada dengan Bawono, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, potensi penerimaan pajak di DKI Jakarta yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas aparatur pajak.

    “Kompetensi aparatur juga belum merata termasuk integritas nya gitu ya. Selanjutnya karena pengawasannya masih lemah. Sehingga masih banyak pajak restoran dan lain-lain itu juga reklame itu masih jauh lebih kecil dibanding potensi yang selama ini dibayar,” ucapnya.

    Penutupan Alexis yang terlihat tebang pilih, menurut Prastowo perlu dikoreksi jika dilihat dari potensi pajak pada sektor ini. Menurutnya penertiban industri-industri sejenis harus dilakukan secara adil.

    “Menurut saya, jangan cuma satu, selesai. Karena kan di pajak ada prinsip adil. Kalau satu dianggap melanggar yang sama melanggar juga harus ditindak. Nah, menurut saya sumber-sumber lain Jakarta memang masih ada. Tapi kalau keadilan itu kita tidak boleh bicara besar kecilnya, tapi soal perlakuan yang adil,” ujarnya.

    Ketiadaan prinsip adil (fairless) pada pungutan pajak kata Prastowo akan berdampak pada penanaman modal (investasi) di sektor hiburan, yang secara tidak langsung juga akan mengganggu perkembangan ekonomi Jakarta.

    “Saya kira cara-cara menegakkan hukum yang tidak proper itu kan berisiko ke investasi, memberi ketidakpastian bagi investor kan. Ini juga penting karena Jakarta ini kan etalasenya Indonesia. Diatur saja, kalau kebijakannya kurang proper dikhawatirkan malah menimbulkan masalah trust di investor kan,” lanjutnya.

    Data jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menunjukan, penanaman modal dalam negeri untuk bidang usaha hotel didapat sebesar Rp208 miliar dalam 6 proyek. Kemudian sekitar US$88 juta untuk 83 proyek.

    Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan menjelaskan mengenai objek pajak hiburan. Pada Pasal 3 ayat 2 poin (e) disebtukan bahwa diskotik, karaoke, kelab malam dan sejenisnya masuk dalam kategori hiburan yang dikenai pajak sebesar 20%.

    Sedangkan panti pijat, refleksi, mandi uap (spa), dan pusat kebugaran masuk dalam point (j) di pasal tersebut dikenakan pajak sebesar 35%.

    Dilihat dari jenis hiburan lain, dua kategori hiburan yang erat kaitannya dengan hiburan malam tersebut, mendapat beban pajak yang paling besar daripada kategori hiburan lainnya. Senasib dengan pajak yang dikenakan pada rokok, pajak diskotik dan spa juga terhitung cukup tinggi untuk alasan pembatasan. 

    Beban pajak yang cukup besar ditanggung oleh sektor hiburan menurut Bawono merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Karena pajak sebagai alat pengatur behavior masyarakat juga merupakan esensi pajak.

    “Lagi-lagi esensi dari pajak itu sebetulnya bukan hanya masalah penerimaan. Tapi juga bagaimana mengatur perilaku atau mengatur behavior,” tuturnya.

    Sedangkan Prastowo berpendapat, penerimaan pajak bisa berasal dari objek usaha atau bisnis apapun, yang sifatnya baik ataupun buruk. Adapun penggemblengan pajak dari bisnis yang dianggap buruk merupakan tindakan yang tepat.

    “Sebenarnya memajaki hiburan segala macem begini sudah benar. Karena yang dipajaki harus yang jelek-jelek kan atau pajak dosa (sintax). Makanya seharusnya jangan dihilangkan, tapi justru dibebani (tambahan) supaya yang bisa betul-betul ke situ benar-benar yang mampu karena bayarnya mahal,” lanjutnya.

    Apapun itu, menurut Anies, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta sudah mencari potensi penerimaan pajak lainnya yang bisa didapatkan. Optimalisasi penerimaan pajak, lanjut Anies, bisa menggantikan pajak yang hilang dari tempat-tempat hiburan yang ditertibkan.Apalagi, ia memastikan, tidak semua tempat hiburan di Jakarta akan ditutup. "Hiburan enggak mau ditutup semua lho, bahaya kalau Anda bilang Rp 750 miliar tutup, enggak. Yang ada praktik-praktik bermasalah yang akan kami permasalahkan," ucap Anies.

    Audit Investgatif
    Terkait penutupan Alexis, Ruslan Amsyari, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, Pemprov DKI akan kesulitan dalam menggali potensi pajak di sektor lain jika semua tempat hiburan seperti Alexis ditutup. Pasalnya, jika menaikan pajak bumi dan bangunan atau pajak kendaraan bermotor akan memberatkan masyarakat.

    “Kalau seandainya semua tempat-tempat hiburan yang ada di Jakarta itu ditutup seperti Alexis, agak sulit juga pemda DKI menggali potensi PAD-nya. Jadi kita nggak perlu bicara halal haram, kita hanya melihat dari potensi pendapatan daerah. Masa sih PAD kita akhirnya menjerat leher masyarakat kita dengan menaikan PBB-P2, pajak kendaraan, dan sebagainya” ucapnya kepada Validnews, Selasa (7/11).

    Di lain pihak, seperti dikutip Antara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan audit investigatif terhadap objek pajak hotel, restoran, dan hiburan di Jakarta agar diperoleh pendapatan daerah dari uang yang halal.

    "Dalam jangka pendek segera dilakukan intensifikasi terhadap objek pajak hotel, restoran, dan hiburan serta apabila perlu dilakukan audit investigatif terhadap perolehan pajak dalam ketiga sektor tersebut," ujarnya.

    Dia mengatakan DPW PPP Jakarta juga mendesak dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah di sektor pajak khususnya pajak hotel, restoran, dan hiburan. Hal itu menurut dia untuk mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yaitu untuk mendapatkan keberkahan maka pendapatan Jakarta harus diperoleh dari uang halal dalam struktur pajak di Jakarta.

    "Kami juga mendorong dilakukannya divestasi saham Pemprov Jakarta di PT. Delta Djakarta yang mendistribusikan berbagai merek minuman keras dan mengalihkannya untuk sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jakarta," ujarnya.

    Selain itu dia menegaskan bahwa partainya mengapresiasi kebijakan Pemprov Jakarta yang tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan meminta Pemprov konsisten menegakkan prinsip "amar maruf nahi munkar".

    Ia menilai Pemprov perlu menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menertibkan rumah kos atau apartemen sewa yang terindikasi melakukan praktik asusila dan menjadi stigma negatif. Abdul Aziz juga menilai Jakarta berpotensi untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata halal dan religi "Kami juga menolak adanya lokalisasi hiburan malam dan sejenisnya," katanya.

    Kilas Balik Jakarta
    Kontroversi pajak hiburan malam sebenarnya bukanlah barang baru. Dulu, Ali Sadikin atau yang biasa disapa Bang Ali, Gubernur DKI Jakarta ke-9 juga kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah, mengembangkan hiburan malam atau kelab, mengizinkan diselenggarakannya perjudian, serta pembangungan kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran.

    Legalisasi judi dengan pembebanan pajak yang besar ini dilakukan karena kondisi keuangan Jakarta yang sangat minim pada saat itu. Demi mengejar pembangunan yang tertinggal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Bang Ali melegalkan perjudian di Jakarta dengan aturan yang ketat.

    Aturan yang dimaksud adalah pelegalan judi dengan pajak besar yang hanya diperuntukkan bagi kaum Tionghoa, melihat judi merupakan budaya bagi kaum Tionghoa kala itu. Bang Ali tetap melarang judi bagi warga Jakarta yang beragama Islam.

    Dari kebijakan tersebut setidaknya ada tujuh pusat hiburan yang telah mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan. Pusat hiburan yang berhasil dibangun pada masa kepemimpinan Ali Sadikin antara lain, Taman Ismail Marzuki (TIM), Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, dan Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara. (Zsazya Senorita)