GELIAT EKONOMI BERTAJUK RAKYAT

Menaksir Efektivitas Dana Bergulir

Sepanjang tahun 2009—2013, LPDB KUMKM berhasil menyalurkan dana bergulir sebanyak Rp2,34 triliun, dari total dana yang dikelola sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah tersebut sekitar 67,17 % dari dana yang dialokasikan

  •  Ilustrasi. Suasana pengolahan proses penghancuran batang sagu menjadi serbuk di kawasan Sangihe, Sulawesi Utara yang mendapatkan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi. Suasana pengolahan proses penghancuran batang sagu menjadi serbuk di kawasan Sangihe, Sulawesi Utara yang mendapatkan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Validnews/Agung Natanael

    JAKARTA — Bicara soal pemberdayaan usaha mikro, sebagian orang akan teringat dengan Grameen Bank di Bangladesh yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Yunus, akademisi dari University of Chittagong berhasil meluncurkan proyek rancangan sistem penyaluran layanan kredit bagi masyarakat miskin pedesaan.

    Keberhasilan Grameen Bank sebagai lembaga pendanaan mikro, memang menjadi inspirasi bagi banyak pemerintah di negara berkembang untuk menerapkan layanan serupa, termasuk Indonesia dengan program dana bergulirnya. Maklum, meski terlihat mandiri, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus dibantu dari sisi permodalan untuk menjalankan aktivitas usahanya.

    Di Indonesia, banyak jalan dengan beragam program dengan label pemberdayaan UMKM. Dari yang berupa corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta atau BUMN, pinjaman lunak (soft loan) sampai dana bergulir.

    Khusus untuk yang terakhir, pemerintah pusat menetapkan dana bergulir dikelola oleh lembaga dengan model agency, yaitu instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK BLU)

    Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, dana bergulir yang diperuntukan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM).

    Braman Setyo, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) kepada Validnews (24/4) menjelaskan, dana bergulir merupakan salah satu solusi untuk pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya koperasi dan UKM. Skema yang dipakai juga paling rendah diantara lembaga pembiayaan lain, seperti perbankan ataupun lembaga keuangan masyarakat (LKM) dan sudah diatur oleh Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 75 Tahun 2011.

    Ia menekankan, bunga yang diaplikasikan ke koperasi secara terbilang cukup murah, yaitu hanya 4,5–5% per tahun. Khusus untuk koperasi simpan pinjam, bunga yang diterapkan sebesar 7%.

    Sepanjang tahun 2009—2013, LPDB KUMKM berhasil menyalurkan dana bergulir sebanyak Rp2,34 triliun, dari total dana yang dikelola sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah tersebut sekitar 67,17 % dari dana yang dialokasikan.

    Pencapaian persentase ini dinilainya cukup bagus. Menurutnya, tersertifikasinya LPDB KUMKM pada ISO 9001:2008 menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan tercapainya angka baik ini dalam hal penyaluran dana bergulir.

    Perkembangan penyaluran dana bergulir oleh LPDB KUMKM pun diklaim menghasilkan dampak yang positif bagi berkembangan koperasi dan UMKM mitra. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, jumlah koperasi telah meningkat dari 170.411 unit pada tahun 2009 menjadi 194.295 unit pada tahun 2012.

    Usaha mikro tercatat meningkat dari 52.176.795 unit menjadi 55.856,176 unit. Sedangkan usaha kecil meningkat dari 546.675 unit menjadi 629.418 unit dan usaha menengah meningkat dari 41.133 unit menjadi 48.997 unit pada tahun 2009 sampai 2012.

    Tidak hanya itu, LPDB KUMKM yang menyalurkan dana bergulir kepada mitra-mitranya juga menghasilkan kontribusi positif terhadap ekonomi dan sosial dari penerima dana. Penyaluran dana bergulir sampai dengan tahun 2013 telah menciptakan tambahan tenaga kerja sebanyak 1.036.891 orang, dengan peningkatan sebesar 33,1% dari jumlah penciptaan tenaga kerja pada tahun 2012.

     

     

    Pemilu dan Kebijakan Baru
    Tahun 2014 bisa dibilang penyaluran dana bergulir sedikit terkendala, pemilihan umum legislatif dan presiden disinyalir menjadi penyebab terganggunya penyaluran. Tidak hanya karena masalah pemilihan umum, adanya kebijakan pemerintah baru juga menyebabkan penyaluran dana yang kurang optimal.

    Pada Akhir tahun 2014 terdapat Nota Dinas Menteri Koperasi dan UKM nomor: 09/ND/M.KUKM/XII/2014 perihal Penyempurnaan Skema Pembiayaan sehingga Menteri Koperasi dan UKM mengimbau untuk menghentikan sementara penyaluran pembiayaan LPDB-KUMKM.

    Turunnya nota dinas ini membuat LPDB-KUMKM tidak dapat berbuat apa-apa, selain menghentikan sementara penyaluran pinjaman/pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang ada. Selang beberapa waktu, LPDB-KUMKM baru kembali akfit menyalurkan dana pada April 2015.

    Dalam periode ini, LPDB KUMKM mampu merealisasikan penyaluran sebanyak Rp1,15 triliun bagi 137.793 UMKM. Dana tersebut disalurkan melalui 254 Mitra Koperasi Primer Langsung, 4 Mitra Koperasi Sekunder, 86 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Mitra Perbankan, serta 374 Mitra UKM Strategis yang tersebar di 34 provinsi.

    Dalam tahun 2015, dana bergulir yang mampu tersalurkan adalah sebesar Rp2,55 triliun, angka ini sudah termasuk tambahan dana dari proses tahun sebelumnya, seperti pencairan bertahap dan pencairan yang ditahan. Total dana yang tersalurkan ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,35 triliun.

    Di tahun 2016, penyaluran dana juga sedikit melampaui target RBA hingga 100,55% yakni sebesar Rp1,005 triliun dari total target Rp1 triliun

    Setelah dua tahun berturut-turut mampu melampaui target, ditahun 2017 terjadi penurunan, meskipun total target masih sama dengan tahun 2016, yakni sebesar Rp1 triliun. Dalam periode tahun 2017, LPDB KUMKM hanya mampu menggilirkan dana sebesar Rp793,95 miliar atau hanya mencapai 79,40 % dari acuan target yang ditetapkan, dana ini dicairkan bagi sebanyak 48.393 unit UMKM.

    Mengemban peran sensitif dimana menyasar langsung koperasi dan UMKM, misi LPDB-KUMKM dalam bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui perkuatan permodalan KUMKM memang memiliki tingkat resiko yang tinggi.

    Kredit Macet
    Kredit macet ataupun non-performing loan (NPL) menjadi hal yang perlu dikendalikan oleh LPDB-KUMKM ini. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang menerima uluran dana ini adalah segmen menengah ke bawah, di mana kelas tersebut adalah yang paling rentan terhadap perlambatan kegiatan ekonomi.

    Dalam sistem LPDB-KUMKM, terdapat istilah Kolektibilitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB), istilah pengganti dari NPL yang biasa diterapkan dalam manajemen perbankan. Sejak tahun 2014, LPDB-KUMKM sendiri mulai mengklasifikasi indikator tingkat ketertagihan dana bergulir atas piutang mulai dari lancar (A), dalam perhatian khusus (B), kurang lancar (C), diragukan (D), dan macet (E). Klasifikasi B hingga E digolongkan sebagai kredit bermasalah.

    Manajemen LPDB-KUMKM diharuskan tetap dapat menjaga KDBB sekecil mungkin secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya dengan menerapkan standar atau ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Jenderal Perbendaharaan melalui kontrak kinerja yaitu sebesar 5%.

    Untungnya dalam rentang 2008-2017, nilai KDBB selalu jauh dibawah 5%, yaitu kisaran 0 koma sekian hingga 1 koma sekian.

    Dalam laporan RBA LPDB-KUMKM tercatat hingga per 6 Agustus 2015, jumlah kredit yang tercatat pada rekening pinjaman jumlahnya (total outstanding) sebanyak Rp 2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh kategori lancar dengan persentase sebesar 62,82%. 32, 60% diantaranya tergolong macet, dengan nilai mencapai Rp952 miliar. Untuk total tunggakan pokok tercatat sebanyak 995 mitra yang bermasalah, nilai tunggakan total mencapai Rp410 miliar.

    Sementara sampai dengan penghujung tahun 2017, kinerja hasil penanganan yang sudah dicapai adalah sebesar Rp326,4 miliar dari target yang akan dicapai yaitu sebesar Rp410,6 miliar. Sedangkan, kondisi dari sisa klasifikasi E (macet) pasca penanganan piutang bermasalah adalah sebesar Rp84,2 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp410.6 miliar.

    Keperluan Pribadi
    Pinjaman atau pembiayaan bermasalah dalam dana bergulir memang sudah menjadi rahasia umum. Kepada Validnews, salah seorang anggota dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di daerah Desa Ceweng, Kabupaten Temanggung, Jawa Timur, sebut saja Ilham, memberikan sedikit cerita mengenai hal ini.

    Sebagai informasi tambahan BKM memiliki tiga unit, yaitu pelaksana sosial, pelaksana keuangan, dan pelaksana lingkungan. Pelaksana sosial di sini mengemban tugas dalam memberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan berusaha masyarakat.

    BKM merupakan unit penyeleksi kelompok-kelompok masyarakat yang layak mendapatkan pinjaman, salah satu dana bergulir yang disalurkan adalah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

    “Dana bergulir PNPM Mandiri itu diberikan ke kelompok masyarakat untuk membantu masyarakat berusaha, tugas kami memilih dan mendampingi kelompok mana yang mendapatkan pinjaman, ke depannya juga bertugas untuk menagih pembayaran,” kata Ilham

    Sayangnya, Lanjut Ilham, mayoritas permasalahan utama yang dihadapi adalah uang yang dipinjamkan dipakai untuk keperluan pribadi, bukan untuk dipakai usaha atau perputaran ekonomi. Inilah yang menyebabkan usaha-usaha tidak dapat berkembang dan pelaku usaha tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya.

    “Jika dibandingkan dengan dusun lain, dana yang kami salurkan bisa kembali 85% itu sudah sangat bagus,” ucapnya.

    Tidak hanya godaan konsumtif yang mendominasi, ia juga menuturkan, pelaku usaha juga kurang gigih dalam menjalankan bisnisnya. “Baru beberapa hari sudah bilang lelah berkeliling, akhirnya jualan di depan rumah dan kurang laku, lalu berhenti berjualan,” imbuhnya.

    Perilaku semacam inilah yang menyebabkan makin banyaknya kredit macet dan membuat program dana bergulir seolah-olah ‘tidak efektif’. Dari kacamata Rizal Taufikurahman, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kredit macet ini didasari dari beberapa faktor alasan.

    “Permasalahan pertama terkait dengan pengguliran dana khususnya untuk UMKM adalah dari sisi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) penanggung jawab pembuat program. Juklak dan juknis selalu lemah, dan kurang clear seperti apa dan bagaimana evaluasinya,” kata Rizal.

    Senada dengan Ilham, Rizal juga menekankan mengenai penggunaan dana yang seringkali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, dan tidak dapat memberikan peningkatan bagi produktivitas.

    “Kita selalu lemah dalam tingkat pengawalan, lemah dalam technical assesment akan dana yang sudah digulirkan. Seharusnya pemerintah tidak hanya menggulirkan dana, tetapi juga mengawal dananya hingga tepat guna,” tuturnya.

    Rizal juga menambahkan, dalam pengguliran dana juga seringkali intensitas monitoring dan evaluasi kandas di tengah jalan.

     

     

    Aksesibilitas
    Menurut Braman, persoalan terkait dana bergulir tidak hanya seputar total realisasi dan kredit macet. Keterbatasan akses dan minimnya infrastruktur juga menjadi kendala lainnya.

    “Selama ini kita selalu kesulitan untuk menyalurkan ke daerah-daerah, seperti Aceh ataupun Papua, karena kita tidak mempunyai infrastruktur yang memadai, tidak ada cabang dan lain sebagainya. Semua tersentralisasi di Jakarta,” terang Braman.

    Sebagai langkah antisipasi demi kemajuan ke depannya, pihak LPDB KUMKM  sedang mengupayakan sinergitas dengan merangkul beberapa institusi, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.

    “Sejauh ini kami sudah berusaha bekerja sama dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi, dari sini nanti mereka akan menjamah ke tingkat kabupaten/kota,” ujar Braman.

    Ditanya mengenai alokasi di tahun ini, Braman menjawab pihaknya mengalokasikan kurang lebih Rp1,2 triliun, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp1,5 triliun.

    “2017 itu memang targetnya Rp1,5 triliun, tetapi kebetulan yang kemarin itu dana dari Penyertaan Modal negara (PMN) tidak keluar sehingga jelang akhir bulan Desember dilakukan target menjadi Rp1 triliun. Nah, dengan keluarnya PNM di akhir tahun 2017, kita mengalokasikan tambahan kurang lebih Rp1,2 triliun,” bebernya.

    LPDB KUMKM menargetkan di tahun 2018 ada kenaikan realisasi hingga 82,5%, dengan rincian alokasi untuk kegiatan konvensional Rp750 miliar, dan syariah Rp450 miliar.

    Sebenarnya selain dana bergulir untuk para pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah lewat APBN juga menyiapkan dana bergulr untuk berbagai sektor lainnya. Namun, seperti diungkapkan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dalam lima tahun belakangan, yang tengah menjadi fokus pemerintah adalah dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    “Dari APBN, tiap tahunnya dana bergulir untuk FLPP paling tinggi, sekitar Rp5 triliun,” ujar Askolani kepada Validnews, Selasa (24/4).

    Menyusul di belakangnya ada dana bergulir untuk program usaha ultra mikro yang dipatok sekitar Rp2 triliun pertahunnya, dalam dua tahun terakhir ini. Menurutnya, pemerintah memang sengaja tidak mengalokasikan dana APBN untuk LPDB KUKM. Askolani menyebutkan, alasannya karena BLU yang menanganinya sudah memiliki dana sendiri yang tinggal diputar. Askolani pun menilai segala program dana bergulir berlangsung efektif.

    Pemerintah boleh saja mengklaim sudah banyak menggelontorkan dana triliunan rupiah tiap tahunnya. Tapi, pemberdayaan UMKM nyatanya bukan sekadar mengucurkan uang dan berharap pelaku UMKM bisa survive atau bahkan naik kelas. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi program secara menyeluruh menjadi poin krusial keberhasilan suatu program.

    Jangan hanya karena yang mengajukan pinjaman adalah pengusaha kecil, pemerintah lewat kepanjangan tangannya sudah merasa tuntas menunaikan tanggung jawabnya dalam mengopeni wong cilik.

    Seperti kata Ilham di atas, kalau status pelaku usaha cilik hanya dijadikan alasan peminjam untuk tujuan konsumtif, jangan harap pedagang rumahan atau penjaja bakso keliling bisa naik kelas dan berkontribusi besar buat perekonomian. Mengopeni itu perlu regulasi dan edukasi tanpa henti. (Shanies Tri Pinasthi, Teodora Nirmala Fau, Fin Harini)