Menakar Strategi Penantang Jokowi

Keberlangsungan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN bisa bersifat temporer karena masing-masing partai juga menyiapkan kadernya sendiri

  • Prabowo Subianto. Antara foto/Widodo S. Jusuf.
    Prabowo Subianto. Antara foto/Widodo S. Jusuf.

    JAKARTA - Layaknya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, pertarungan Pilpres 2019 diprediksi pelbagai pihak masih tetap bakal diwarnai persaingan dua nama besar, petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penantangnya, Prabowo Subianto. Setelah memimpin Indonesia selama satu periode, Jokowi diyakini bakal didorong parpol pendukungnya untuk maju kembali, begitu pula dengan pendukung Prabowo.    

    Sinyal pengusungan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2019 saat ini terus menguat. Terbangunnya kongsi tiga parpol, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, paling tidak bisa dilihat sebagai pertanda awal.

    Kedekatan tiga parpol itu memang erat terjalin setelah sukses menyokong pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kemarin. Namun, lebih jauh dari itu, kemesraan Gerindra, PKS dan PAN, sesungguhnya bisa dibilang sebagai nostalgia kecil tahun 2014. Kala itu, ketiganya merupakan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang di masa itu berada di blok pendukung Prabowo-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden.

    Komposisi tiga serangkai tersebut, saat ini terang bikin optimisme pengusung Prabowo meninggi. Belakangan, sejumlah survei juga mensinyalir, 'duel' Prabowo dan Jokowi menjadi yang paling ditunggu pada Pilpres 2019 nanti.

    Hasil penelitian Indo Barometer yang dirilis awal Desember 2017 lalu misalnya. Dari 22 nama pesaing Jokowi sebagai calon presiden 2019 yang disurvei melalui pertanyaan terbuka, nama Probowo masih membayangi Jokowi sebagai peraih suara tertinggi. Survei tersebut menyebutkan 34,9% suara untuk Jokowi, dan 12,1% suara untuk Prabowo.

    Contoh lainnya, survei PolMark yang dilakukan pada 9—20 September 2017, juga menunjukkan kalau Prabowo masih menjadi pesaing terberat Jokowi. Dari survei PolMark, Prabowo memperoleh suara sebesar 21%, sedangkan Jokowi yang mendapat suara 41,2%.

    Senada, dalam survei elektabilitas yang dilakukan Poltracking pada bulan November 2017 lalu, Jokowi didapati memiliki elektabilitas sebesar 53,2%, sementara Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.

    Artinya, jika pooling atau survei yang dilakukan sejumlah lembaga masih menyebut dua orang tersebut sebagai kandidat terkuat, hal yang paling menarik dari ‘perseteruan’ tersebut adalah pemilihan pendamping keduanya.

    Khusus untuk pendamping Prabowo, menjadi hal yang menarik untuk ditunggu. Pasalnya, menurut Peneliti Lingkar Survei Indonesia Ardia Sopa, pemilihan calon wakil presiden yang tepat sebagai pendamping Prabowo bisa jadi kunci kemenangan mantan Danjen Kopassus ini meraih kursi kepresidenan.

    Lengkapi Kekuatan
    Prabowo, kata Ardia, sebagai penantang sang juara bertahan, harus mampu memilih pasangan yang tepat, dengan memperhitungkan keunggulan atau sifat-sifat yang sudah dimiliki dirinya sendiri. Artinya, perlu ada calon pendamping yang mampu melengkapi keunggulannya tersebut.

    Berkaca dari hasil survei yang dilakukan pihaknya pada bulan November 2017 lalu, Ardia menyebut, ada beberapa nama yang muncul sebagai kandidat terkuat bakal calon wakil presiden untuk Prabowo.

    “Terbesar dari survei kita itu ada Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (TGB). Kemudian ada Gatot Nurmantyo, empat besarnya itu,” jelasnya kepada Validnews, Senin (8/1).

    Namun jika diurutkan berdasarkan hasil survei, nama mantan Jenderal Gatot yang muncul dengan suara terbanyak sebanyak 7,5%. Posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan dengan 4,9%, kemudian di posisi ketiga ada nama Agus Harimurti Yudhoyono dengan 3,2%.

    Meski begitu, Ardia mengatakan, jika memang nantinya Prabowo memutuskan untuk melenggang bersama Gatot di Pilpres 2019, pasangan ini tidak akan memiliki kekuatan yang lebih jika dibanding dengan memilih bakal calon wakil presiden lain.

    “Kalau dengan militer-militer ya bisa, tetapi kan sebenarnya tidak menambah kekuatan dia. Ini misalkan ya,” serunya.

    Ia menilai, Prabowo dikenal sebagai sosok yang nasionalis, tegas dan sangat peduli terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Dengan begitu, perlu melengkapi kekuatannya dengan memilih pendamping dari kalangan tokoh agamis.

    “Ya sebenarnya untuk melengkapi dia dari kalangan Islam, dari kalangan muslim. Representasi muslim yang intelek dan yang punya prestise dan sebagainya,” sarannya.

    Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Sarwi Chaniago mengatakan, jika Partai Gerindra ingin meniru pola yang dilakukan Partai PDIP saat Jokowi menang Pilpres 2014 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebutnya memiliki peluang yang cukup besar, untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden di 2019 mendatang.

    “Elektabilitas Anies saat ini cukup stabil sejak memenangi pertarungan Pilkada DKI hingga saat ini” ujar Pangi kepada Validnews.

    Meski begitu, menurut Pangi masih ada sejumlah nama lain yang bisa menjadi kandidat wakil presiden. Apalagi, masih ada rentang waktu yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak angka elektabilitas.

    Poros baru bisa saja muncul sebagai alternatif dalam Pilpres 2019 nanti, sebut saja Jenderal Gatot dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017, diyakininya memang merupakan momen uji coba AHY menuju Pilpres 2019.

    Apapun konstelasi yang terjadi, nama-nama tersebut, lanjutnya, masih memiliki peluang yang sama untuk dilirik. Peluang mereka besar sepanjang mampu membangun citra positif di masyarakat, mengetahui tren pemilih milenial, mampu membuat program sederhana yang mudah dicerna masyarakat, dan memiliki dukungan mesin partai yang bagus.

    "Tidak menutup kemungkinan Prabowo menarik salah satu dari mereka untuk mendampinginya dan bisa juga menjadikan king maker. Jadi, Prabowo bisa saja mempersilakan Gatot pakai saja partai (Gerindra.red) ini untuk pilpres 2019. Ini pasti menarik, dan Gatot punya peluang,” tuturnya.

    Rentang waktu yang masih cukup lama juga diperkirakan Pangi tetap membuka kemungkinan munculnya tokoh baru menjelang Pilpres 2019. Semua kemungkinan masih terbuka lebar mengingat kedinamisan politik.

    Tiga Kader PKS
    Kedinamisan politik ini pulalah yang bisa menjadi batu sandungan dalam jalannya ‘pernikahan politik’ antara Gerindra, PKS dan PAN. Koalisi ini rentan bersifat temporer mengingat masing-masing parpol belum punya niat bulat mengusung Prabowo.

    PKS yang terkenal sebagai partai kader, misalnya, telah menyiapkan kadernya sendiri menuju Pilpres 2019. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS yang saat ini merupakan anggota Komisi IV DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan lewat penjaringan Pemilu Raya, PKS setidaknya telah memunculkan tiga nama sebagai bakal calon presiden dari internal PKS.

    Nama Gubernur Jawa Barat dua periode Ahmad Heryawan (Aher) masuk ke dalam tiga besar penjaringan Pemilu Raya PKS. Kemudian Mahfudz menyebut nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Terakhir, ada nama politisi muda PKS yaitu Anis Matta. Meski begitu, Mahfudz belum dapat memastikan bakal calon presiden terkuat dari PKS dari tiga nama tersebut.

    “Yang saya dengar, itu tiga besar,” kata Mahfudz kepada Validnews saat dihubungi di Jakarta, Senin (8/1) sore.

    Kendati sudah disebut-sebut, ketiga nama itu diakuinya belum menjadi perhatian utama PKS sekarang. Bakal calon wakil presiden, diakuinya masih menunggu konsolidasi di kemudian hari. Tentunya dari suara partai.

    Ia berpendapat, upaya menjaring nama bakal calon (balon) presiden menuju Pilpres 2019, sudah seharusnya dilakukan partai. Menurutnya, partai akan merugi jika tidak mengajukan nama.

    “Saya pikir, untuk Pilpres 2019, saatnya partai membuka diri. Sangat rugi jika sampai ada partai yang mengumumkan nama calon presiden dari sekarang dan bukan dari kader partai sendiri,” imbuhnya.

    Walaupun begitu, Mahfudz mengatakan para balon itu nantinya tak begitu saja diusung. Tiga nama calon presiden dari PKS itu tetap akan kembali dibahas di dalam Majelis Syuro PKS.

    Seperti biasa, Majelis Syuro PKS menjadi majelis tertinggi partai di dalam partai berbasis Islam ini. Musyawarah demi mengambil keputusan satu nama balon terkuat, akan dilakukan Majelis Syuro PKS nanti. Tentu bukan tidak mungkin, kondisi mengehendaki adanya perubahan nama. Seperti yang halnya Deddy Mizwar justru batal kembali diusung PKS di Pilkada 2018 di akhir-akhir waktu.

    Pengalaman KMP
    Meski ada Prabowo, Mahfudz tidak bisa memastikan kemungkinan koalisi PKS-Gerindra di Pilpres 2019. Padahal basis keagamaan menyatukan PKS, ketika Gerindra melakukan gebrakan dalam menghadapi kasus penistaan agama yang terbukti dilakukan oleh Ahok.

    Kala itu, mobilisasi massa memang sempat membanjiri Jakarta dengan inisiasi dari Gerindra. Namun, Mahfudz memperkirakan peristiwa akhir tahun 2016 hingga medio 2017 itu sudah tidak dapat dilakukan sekarang.

    “Kalau basis aliran, menurut saya sekarang sudah tidak laku. Pemilu Serentak 2019 kan, tidak hanya pilpres, tapi juga ada Pileg,” tuturnya.

    Ketidakyakinan Mahfudz memandang komitmen tiga partai ini menghadapi Pilpres 2019, ternyata diakuinya itu sudah terlihat dari pengalaman Koalisi Merah Putih (KMP). Seperti diketahui, pada akhirnya partai politik anggota KMP, kata dia, loncat pagar mendukung pemerintah.

    Politik di Indonesia diakuinya belum dapat berjalan dengan kerja sama dengan perencanaan jangka waktu panjang. Spontanitas, pragmatisme sesaat masih mewarnai kerja sama partai politik yang terlihat selama ini. Kontrak politik memang kerap tidak dijalani sesuai perjanjian dan ketentuan awal.

    “Ya, itu saya bilang tadi. Kerja sama, atau sebutlah koalisi di Indonesia dalam sejarah, praktek politik, kan tidak pernah jalan berkesinambungan. Contoh Pilpres 2014, ada KMP, ada KIH. Itu kan hanya jalan tidak sampai satu tahun,” kata Mahfudz.

    Bahkan, bubar jalan juga dapat terjadi di dalam koalisi pilpres yang sukses maju sebagai pemenang. Begitu menang, kontrak politik mungkin saja ditinggalkan.

    “Ternyata, tidak menjamin ada kesinambungan dan berkesinambungan itu, mengarah kepada koalisi strategis dan ideologis,” terangnya.

    Ketimbang memikirkan koalisi, dia mengaku lebih mengkhawatirkan kehadiran pemilih pemula dan pemuda yang tak lain adalah generasi Y. Dimulai Pilkada 2018 ini, dua kriteria pemilih itu akan eksis dalam berpartisipasi menyumbang suara.

    Generasi Y, kata dia, bukanlah generasi yang memprioritaskan politik di dalam hidup mereka. Pragmatisme akan semakin menguat. Maka dari itu, inovasi mesti dilakukan para politisi senior guna terciptanya regenerasi di setiap partai politik.

    “Tapi kan, pragmatis tidak boleh membuat setiap pelakunya permisif. Tidak punya prinsip di dalam politik kan, itu tidak boleh,” kata dia.

    Terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut, belum ada nama yang disiapkan pihaknya sebagai calon pendamping Prabowo di Pilpres 2019. Meski sudah ada koalisi kecil bersama Gerindra dan PKS, rencana mendampingi Prabowo seperti halnya terjadi di Pilpres 2014 ketika menyodorkan Hatta Rajasa, diakui Eddy belum menjadi fokus PAN saat ini. Alasannya, Pilkada Serentak 2018 baru saja dimulai.

    "Masih terlalu jauh, kalau teman-teman Gerindra kan sudah, kita kan belum. Terlalu dini bagi saya untuk mengatakan itu," kata Eddy kepada Validnews saat ditemui di DPP PAN, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (9/1).

    Eddy menjelaskan, untuk penentuan baik calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan diusung, PAN masih akan menunggu Rakernas 2018. Menurut rencana, Rakernas akan digelar mendekati bulan Mei 2018.

    Berkaca dari hasil Rakernas 2017, penentuan calon presiden maupun calon wakil presiden sepenuhnya akan berada di tangan ketua umum partai. Itu artinya keputusan berada di tangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN yang kini menjabat sebagai Ketua MPR.

    "Nanti 2018 akan kita ketok palu siapa namanya" ujar dia.

    Jalan Tengah
    Mengenai keberlangsungan koalisi tiga parpol, Gerindra, PKS, dan PAN saat ini, Pengamat sekaligus Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, perlu disiapkan jalan tengah apabila akhirnya masing-masing parpol berencana menyiapkan kandidat balon presidennya.

    Siti mengatakan, tiga partai ini harus berembuk agar mendapatkan calon kuat dan memenangkan Pilpres 2019. Prabowo, dan tiga nama kader PKS ini tak masalah menjadi perhitungan bersama. Sebab, kata dia, esensi pemilu itu bukan hanya eksistensi, tetapi kontestasi dan juga kompetisi.

    “Itu bertigalah, tiga partai ini bersepakatlah. Berbicara, mengusung atau mempromosikan calon kader itu juga membaca, melihat yang dibutuhkan Indonesia sosok seperti apa. Kan, tidak semua cocok. Ya, karena partai politik memperhitungkan menang, ya (jalan) menang harus diperhitungkan juga,” ucapnya kepada Validnews.

    Ia pun berharap, kontestasi pemilu membuat parpol tidak asal-asalan kala menentukan para pemimpin untuk presiden, gubernur, atau bupati.  Dari semua contoh yang ada, Siti menyebutkan satu langkah yang dilakukan Partai Golkar bersama Partai Demokrat di Jawa Barat.

    Pengusungan cagub dan cawagub di Jawa Barat, kata dia, memiliki kesadaran dan bukan ego sektoral. Dua parpol ini dianggap lebih matang dalam menghadapi pemilu karena Dedi Mizwar (Demiz) diusung oleh Demokrat yang tidak memiliki kursi, tapi Golkar tetap ikut mendukung.

    “Kalau mereka bisa melakukan itu semua dari sekarang, mencari teman, long term, nanti pemilu 2024 mereka akan naik kelas. Jadi, mulai sadar siapa saja yang dapat dipegang. Tahu, kerja sama ini lebih baik dilakukan dengan partai mana,” tandasnya. (Denisa Tristianty, Muhammad Fauzi, Fuad Rizky)

     

    Baca juga:

    Kongsi Oposan dan Pertaruhan Pilpres 2019