GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Menakar Kualitas Dosen Lewat Jurnal Ilmiah

Banyak dosen melakukan penelitian hanya mengejar jabatan akademis di kampus

  • Ilustrasi. Guru besar. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi. Guru besar. Validnews/Agung Natanael

    JAKARTA – Perguruan tinggi sedianya berperan besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa sehingga sepatutnya diisi tenaga pengajar (dosen) yang berkualitas pula. Salah satu indikator menguji kualitas tersebut adalah kewajiban mempublikasikan karya atau jurnal ilmiah yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para dosen.

    Tujuannya, selain untuk penilaian kinerja, penerbitan jurnal ilmiah tersebut diharapkan dapat diaplikasikan bagi banyak orang. Faktanya masih banyak dosen yang kurang memberi perhatian pada kewajiban tersebut. Berdasarkan catatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) seperti yang dikutip dari pemberitaan Antara, hingga tanggal 18 mei 2018, baru terdapat 1.682 jurnal.

    Menristekdikti Mohamad Nasir menerangkan jumlah jurnal tersebut bahkan baru diperoleh setelah pemerintah mendorongnya dengan menerbitkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Jumlah jurnal Indonesia terakreditasi hanya sekisar 530 jurnal sebelum Permen tersebut hadir.

    Pemerintah memang terus menyakinkan para dosen untuk terus menambah jumlah jurnal yang dimiliki Indonesia saat ini. Sebab estimasi jurnal ideal bagi Indonesia saat ini dikatakan Nasir sebanyak 7.817 jurnal. Makanya dia sampai ingin menggenjot penambahan jurnal di Indonesia, jika perlu dapat bertambah 3.500 unit dalam kurun waktu satu bulan saja.

    Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti tak menampik saat ini masih banyak para dosen, termasuk mereka yang bergelar profesor, yang mengabaikan kewajiban ini.

    Dia menyayangkan keadaan ini karena dosen justru lebih sering memilih untuk menyibukkan diri sebagai pembicara pada suatu diskusi persoalan tertentu. Padahal, para profesor itu sebetulnya masih aktif sebagai dosen di perguruan tinggi, seharusnya terus menjaga produktivitas lewat penelitian.

    “Ya, mereka memang harus sibuk sebagai profesor. Tapi, jangan hanya memberikan dakwah tanpa melakukan penelitian baru, agar mereka menemukan inovasi juga,” kata Ali kepada Validnews saat ditemui di kantornya, di Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

    Gelar profesor menurutnya memang menjadi target tertinggi yang ingin dicapai para dosen yang mengejar jabatan akademis. Ironisnya keadaannya ini berdampak buruk. Tak sedikit dosen hanya sibuk di awal ketika memutuskan melakukan penelitian demi gelar profesor.

    Pada umumnya, gelar profesor baru boleh disematkan pada diri seseorang jika mereka yang sudah bergelar Doktor (S3). Mereka kemudian dapat melanjutkan praktik membuat karya ilmiah melalui proses riset dan penelitian.

    Pemerintah sebetulnya punya harapan tinggi terkait karya ilmiah ini. Ada harapan karya ilmiah yang dihasilkan setiap dosen di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat dimanfaatkan pada suatu bidang atau perusahaan yang membutuhkan. Tak heran dosen ditargetkan dapat konsisten menelurkan karya ilmiah.

    “Minimal setiap dosen punya satu jurnal per tiga tahun sekali. Profesor minimal satu jurnal per tahun,” terang dia.

    Peraturan membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk jurnal itu ditekankannya juga sudah berlaku wajib bagi mereka mahasiswa S3. Tentunya tak hanya sekadar jurnal, namun ada tuntutan agar mereka melakukan penelitian. Jadi, mampu melahirkan sebuah inovasi, sebuah temuan.

    Toh, tak menutup kemungkinan, hasil penelitian kelak akan dilanjutkan Kemenristekdikti ke industri sesuai kebutuhan pengguna. “Bahkan bisa mass production. Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya itu ke sana. Jadi, tidak publikasi untuk publikasi itu sendiri,” tegas dia.

    Dituntut Berpikir                                                                               
    Dosen harus terus berpikir. Menurut ketentuan, makin tinggi jabatan dosen, semakin tinggi tuntutan membuat karya ilmiah. Misalnya dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.

    Dalam Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Dosen Guru Besar, dijelaskan bahwa dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala diwajibkan untuk menghasilkan paling sedikit tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional. Cara lainnya, mereka juga bisa memilih untuk membuat satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam kurun tiga tahun.

    Terlebih buat yang bergelar profesor, dalam Pasal 49 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas disebutkan kalau seorang profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Di Pasal 60, juga disebutkan kalau dosen wajib melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Di tengah tuntutan itu, sangat disayangkan kalau kultur menerbitkan karya ilmiah di kalangan dosen masih minim. Padahal berdasarkan Permendikti Tunjanngan Dosen Guru Besar, para dosen sebetulnya menerima upah atau gaji atas jurnal yang sudah dibuat dengan publikasi terdahulu.

    Upah itu dapat diperoleh karena para dosen memenuhi ketentuan, seperti harus menjalani beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian, beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau melalui lembaga lain.

    Mereka juga dilarang terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat bersangkutan. Dosen bergelar profesor juga para penerima upah atas jurnal juga ditetapkan maksimal 70 tahun. Sedangkan dosen dengan posisi Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli berusia maksimal 65 tahun.

    Bicara jurnal yang dimulai dengan riset dan turunannya juga pasti bicara biaya. Para dosen dan akademisi sudah sepatutnya tidak memusingkan soal satu ini lagi. Bagaimana tidak, para calon peneliti sudah dapat menerima uang siap pakai bagi mereka yang memiliki proposal disetujui perusahaan, kampus atau Kemenristekdikti.

    Menurut Ali Ghufron, anggaran penelitian di setiap perguruan tinggi itu sudah pasti ada. Sebesar 20—30% biasanya dialokasikan dari dana yang diterima per tahun.

    “Belum lagi di Kemenristekdikti, triliunan. Tidak ada pembatasan anggaran bagi penelitian. Jadi, itu akan disesuaikan dengan penelitian yang diajukan,” ucap Ali.

    Menurutnya, kewajiban dosen membuat penelitian dalam bentuk jurnal sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu, sudah saatnya para dosen yang sudah memiliki karya ilmiah kembali melakukan penelitian. Masyarakat sangat menanti tiap inovasi baru yang bermanfaat bagi orang banyak.

    Ke depan Ali berharap para dosen tidak lagi lebih memilih menghadiri pertemuan tertentu, seminar, ataupun beralasan sibuk mengajar di banyak kelas. Karya ilmiah sudah seharusnya mereka terbitkan.

     

    Indeks Scopus
    Masih minimnya karya ilmiah para dosen, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponogoro Heru Susanto menerangkan, bahwa secara umum profesi dosen terbagi dua. Pertama, dosen sebagai profesional, dan kedua dosen sebagai ilmuwan. Dikategorikan profesional jika terkait pendidikan yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan dosen ilmuwan menjalani kegiatan riset dan turunannya.

    “Nah, di dalam UU Guru dan Dosen, selain mendidik, dosen wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan Tridarma Perguruan Tinggi,” ucap Heru kepada Validnews, Senin (21/5).

    Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat itu, diakui Heru harus digunakan untuk sebuah pengayakan materi-materi pelajaran. Para peneliti, lanjut Heru, juga harus menambahkan hasil dari penelitian dilanjutkan dengan disebarluaskan atau publikasi dalam bentuk jurnal.

    Oleh sebab itu, para peneliti dari kalangan dosen menghadapi beberapa faktor dalam menuliskan karya ilmiah mereka. Pertama, yaitu kewajiban sebagaimana termaktub dalam UU Guru dan Dosen. Kedua, yaitu sebuah tuntutan yang harus mereka kerjakan.

    “Tuntutan dalam arti seperti ini. Sekarang PTN di Indonesia sedang digenjot-genjotnya untuk dijadikan perguruan tinggi berkelas dunia atau biasa disebut dengan World Class University. Nah, salah satu indikator penting di dalam penilaian World Class University itu adalah riset dan publikasi,” tandas Heru.

    Pembuatan jurnal para dosen itu juga akan menjadi catatan tersendiri bagi seluruh perguruan tinggi terkait. Karena dari situ para dosen menerima nilai dalam evaluasi per semester. Bahkan, ketika dosen menulis sebuah karya ilmiah dalam suatu jurnal, baik tidaknya satu jurnal itu dapat dipengaruhi satu indikator yaitu sejauh mana dia terindeks Scopus, sebuah pusat data terbesar di dunia yang mencakup puluhan juta literatur ilmiah.

    “Jadi, setiap semester itu seorang dosen wajib melakukan penelitian atau publikasi, karena itu ada nilainya sebagai komponen dalam penilaian kinerja dosen,” kata dia.

     

    Sebuah karya ilmiah sejatinya juga dapat menaikkan jenjang jabatan seorang dosen, misalnya dari asisten ahli menjadi jabatan lektor, lektor kepala, hingga seorang profesor. Setiap kenaikan jabatan itu memerlukan syarat khusus karya ilmiah. Setiap jabatan mempunyai kriteria karya ilmiahnya masing-masing.

    Menurut Heru, dalam konteks penelitian untuk penilaian kinerja dosen selama satu semester, merupakan beban kinerja yang tidak hanya dibatasi dengan karya ilmiah. Seorang dosen, dikatakannya juga dapat memenuhi kewajiban dengan hanya melakukan penelitian terlebih dahulu atau publikasi bertahap.

    Ia mendefinisikan penelitian dan publikasi itu dalam satu wadah yang sama sehingga seorang dosen bisa melaporkan kegiatan penelitiannya setiap semester, tetapi mereka juga dapat melaporkan kegiatan publikasi.

    “Walaupun rata-rata setiap dosen itu melakukan penelitian dan publikasi dalam setiap semesternya,” ujar dia.

    Perihal efektivitas penelitian atau riset para dosen di Undip, Heru memaparkan, bahwa sejak tahun 2015 Undip sudah sangat serius dalam menggarap penelitian dan publikasi itu.

    “Kami memiliki tiga strategi agar hal itu berjalan dengan baik,” kata Heru.

    Strategi pertama adalah memberikan akses kepada dosen melakukan penelitian dan publikasi. Itu misalnya dengan cara menyediakan dana penelitian kepada dosen. Kemudian kedua, yaitu Undip juga sejauh ini telah berupaya meningkatakan kapasitas SDM dengan melakukan proses pelatihan, seperti halnya proses workshop, proses pendampingan dan sebagainya.

    “Terakhir, strategi kita terkait regulasi dan infrastruktur. Misalnya dengan meningkatkan Laboratorium. Regulasi itu misalkan memberikan reward, insentif kepada dosen-dosen yang memang berprestasi dalam penelitian dan publikasi,” ucapnya.

    Setiap fakultas di Undip diakuinya memiliki keunggulan masing-masing dalam hal karya ilmiah. Akan tetapi dalam konteks publikasi, fakultas teknik, sains, dan matematika jauh lebih produktif menghasilkan dibandingkan fakultas sosial atau humaniora.

    “Hasil penelitian daripada dosen Undip juga telah banyak diapalikasikan atau terapkan untuk masyarakat luas, terkhusus di Jawa,” katanya.

    Pada intinya strategi pelaksanaan penelitian dan publikasi yang sudah dijalankan telah membawa Undip yang dulu berada di posisi 8 nasional (publikasi riset), kini publikasi per tahunnya telah masuk 5 besar.

    “Bahkan untuk tahun 2018 per hari ini Undip itu nomor 3 publikasi terindex scopus,” tegasnya.

    Walaupun demikian, Heru mengatakan masih ada kendala harus dihadapi Undip. Pertama adalah, meskipun secara institusi Undip publikasinya relatif telah meningkat, akan tetapi secara kapasitas dosen, diakui Heru masih kurang. Upaya menutupi itu semua mereka melakukan pendampingan sebagaimana tiga strategi tadi secara optimal.

    Kemudian juga sarana prasaran seperti contohnya laboratorium. Heru mengatakan akan terus meningkatkan fasilitas di dalamnya juga. Makanya untuk tahun ini Undip juga mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk pengembangan laboratorium.

    Sampai sekarang, Undip sendiri sudah menghasilkan 2.500 karya ilmiah per tahun. Karya ilmiah ini meliputi karya yang berkelas nasioanl dan internasioanal

    Sementara itu, Dosen Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati, mengaku mengapresiasi pemerintah atas tujuannya merevolusi dunia riset atau penelitian, salah satunya di kalangan dosen.

    Baginya, sebuah karya ilmiah, selain didedikasikan untuk mencari kebenaran, memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan peradaban, juga diperuntukan untuk kesejahteraan manusia.

    Namun, niatan positif ini seharusnya dibarengi dengan perubahan sistem yang ada sekarang. Jadi, kalau pemerintah ingin melakukan reformasi riset, harusnya pemerintah juga melakukan reformasi pada sistem yang berkaitan dengan dosen.

    “Masih banyak dosen yang mengeluhkan tidak bisa fokus melakukan penelitian karena bertabrakan dengan beban Tridarma Perguruan Tinggi yang lain, waktu mereka mengajar,” ucap Mada kepada Validnews, Senin (21/5).

    Para dosen di UGM menurutnya rata-rata dalam seminggu mengajar sebanyak lima kelas. Hal itulah yang membuat banyak dosen merasa terbebani ketika ingin mengerjakan karya ilmiah yang terindeks Scopus. Mereka diakui Mada banyak yang mengeluhkan kekurangan waktu untuk melakukan riset, membaca buku, dan sebagainya yang berusan pada kepentingan karya ilmiah.

    Keadaan tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi di luar negeri. Ia memberikan contoh ketika berkuliah di Jerman para dosen dalam seminggu hanya mengajar dua kelas sehingga produktif mengerjakan sebuah penelitian atau karya ilmiah.

    Keluhan lainnya bersinggungan dengan berbagai program pemerintah yang dirasakan para dosen masih kurang signifikan. Misalnya program pelatihan, workshop, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian, dari segi anggara pun Mada menilai masih kurang.

    “Kadang biaya penelitian dan tunjangan dari pemerintah tidak imbang. Apalagi untuk menghasilkan karya ilmiah sampai tahap publikasi yang berkelas internasioanal” tutup Mada.

    Tanpa Sanksi
    Hadirnya rentetan regulasi terkait kewajiban dosen membuat jurnal dalam jangka waktu yang telah ditentukan membuat pertanyaan kala para dosen tak memenuhi peraturan saat ini. Meski begitu, Ali mengakui belum ada peraturan terkait sanksi para dosen bila tidak membuat jurnal.

    “Iya, ada. Tapi kan, belum kami terapkan 2018 ini. (Tahun) 2019 akhirlah, setelah Pilpres. Jadi, biar enggak pada ramai-ramai gitu,” kata Profesor dari Universitas Trisakti Jakarta ini.

    Terkait sanksi dalam peraturan, menurutnya bukan saja sudah digodok dalam jajaran pemerintah. Ia memastikan peraturan itu sudah cukup kuat dengan ancaman sanksi. Hal itu ditunjukkannya dapat dilihat dari hasil saat ini.

    “Sudah. Hasilnya kan sudah tampak. Kenapa? Jadi, kebijakan kami itu hasilnya luar biasa Karena Indonesia sudah tidak saja, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah, melampaui Thailand, melampaui Singapura. Mosok melampaui Singapura? Sudah terjadi sekarang ,” ungkap dia.

    Pencapaian Indonesia itu tak lain terkait jumlah jurnal yang sudah dihasilkan Indonesia hingga 6 April 2018 mencapai angka 5.999, sedangkan Singapura 4.948 jurnal. Tetapi, ia juga meminta semua pihak tidak besar kepala dengan jumlah itu karena hanya menunjukkan kuantitas.

    Perhatian pemerintah, kata dia, juga bertumpu pada kualitas jurnal yang dapat digunakan dalam industri. Indonesia, kata dia, masih kalah soal satu ini dengan Singapura. Indonesia baru mencetak sisi kuantitas yang selama ini belum pernah dicapai.

    “Tapi sekarang setelah kebijakan monitoring dosen yang lektur kepala, profesor, mohon maaf. Dulu itu sering profesor setelah profesor produktivitasnya menurun. Kenapa? Ada yang saya tanya, dan dijawab,” katanya itu jadi profesor setengah mati, jadi menjadi profesor ya kita nikmati’,” kata Ali menirukan ucapan para profesor.

    Ia membantah sanksi itu akan menurunkan posisi dosen yang akan ditugaskan sebagai pegawai administrasi.

    “Enggak, kita belum ke sana,” singkat dia.

    Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati meningkatkan pula, regulasi terkait jurnal juga ada di Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Selain itu, regulasi yang mengatur juga dari beberapa keputusan Dirjen serta beberapa keputusan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terdahulu.

    “Jadi, enggak ada sanksi bagi dosen yang tidak buat jurnal. Tapi, kalau dia enggak publikasi kena peraturan. Misalnya, enggak bisa naik pangkat dan sebagainya,” kata Dimyati kepada Validnews, Senin (21/5).

    Kebutuhan Indonesia harus mencapai 7.817 jurnal nasional dan internasional, kata Dimyati, juga diatur dalam Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang SNDIKTI, didukung dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017. Pembuat jurnal itu dikatannya tidak hanya dari kalangan dosen.

    “Kini saatnya kita perhatikan dan dukung mereka kalau kita ingin maju dan cepat maju. Jurnal yang membuat perguruan tinggi, bukan dosen. Jadi, enggak ada sanksi bila dosen enggak membuat jurnal,” ujar dia.

    Sanksi nyata saat ini, hanya bertumpu pada plagiarisme. Tetapi, ini juga tidak dapat diabaikan. Menristekdikti M Nasir di akhir bulan April lalu mengatakan, selama menjabat menteri sudah mencabut gelar akademik empat profesor.

    “Supaya tidak terjadi plagiarisme, harus jujur. Plagiarisme harus dihindari dan jangan dilakukan. Plagiarisme hukumnya haram bagi seorang dosen,” tegas Menteri Nasir. (Denisa Tristianty, Fadli Mubarok)