MENGULIK POLEMIK PLASTIK

Melirik Peluang dari yang Terbuang

Mulai dari mendaur ulang, pemanfaatan sampah juga mendatangkan cuan dan manfaat lain

  • Kader PKK membuat kerajinan tangan tas daur ulang dari sampah plastik bungkus kopi dan minuman di Balai Desa Jombok, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu. ANTARA FOTO/Syaiful Arif
    Kader PKK membuat kerajinan tangan tas daur ulang dari sampah plastik bungkus kopi dan minuman di Balai Desa Jombok, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu. ANTARA FOTO/Syaiful Arif

    JAKARTA – Sejak 2008, Indonesia memiliki beleid mengenai pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan undang-undang itu, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dalam proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

    Dengan diundangkannya beleid tersebut, bisa diartikan bahwa pemerintah menilai penting sampah di antara hal-hal lain. Apalagi, untuk menguatkan undang-undang ini, setidaknya diamanatkan lahir delapan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, paling lama setahun setelah undang-undang disahkan. Perintah tersebut tertuang pada bagian penjelasan UU 18 Tahun 2008.

    Namun, setelah undang-undang tersebut lahir, pemerintah belum menghasilkan satu pun PP yang diamanatkan. Pemerintah hanya menghasilkan satu Peraturan Presiden (Perpres) saja. Yaitu, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

    Boleh jadi, ketiadaan peraturan teknis tersebut ikut membuat penanganan sampah belum menunjukkan hasil optimal. Hal itu ditunjukkan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan sampah non-organik terus meningkat. Pada tahun 2013, sampah non-organik berjumlah 40% dari keseluruhan sampah.

    Persentase sampah organik pada 2013, menurut KLHK bertambah hingga 60%. Sedangkan sampah non-organik menjadi 43%, sedangkan 57% adalah sampah organik.

    Jumlah sampah non-organik yang meningkat menurut KLHK karena bertambahnya sampah plastik. Pada 2013, sampah plastik hanya berjumlah 14%, menjadi 17% selang empat tahun kemudian setara 10,35 juta ton. 

    “Dari total sampah plastik itu, 49% diantaranya merupakan kantong plastik,” tutur Direktur Pengelolaan Sampah  KLHK Novrizal Tahar kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Menurut KLHK, sebaran sampah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat karena jumlah penduduk paling banyak di seluruh Indonesia. Sementara itu, khusus untuk sampah plastik, paling banyak terdapat di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.

    Tingginya jumlah sampah plastik di Jakarta tak lepas karena gaya hidup penduduk kota metropolitan itu. Masyarakat yang ingin semuanya serba mudah, perlu segala hal yang cepat.

    Melihat kecenderungan ini, Kementerian LHK memasang proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terus meningkat. Pada 2017, jumlah sampah mencapai 65,8 juta ton. Jumlah itu diproyeksi menjadi 66,5 juta ton pada tahun ini dan meningkat menjadi 67,8 juta ton pada 2020 dan 70,8 ton pada 2025.

    Tak hanya proyeksi bertambahnya jumlah sampah, pemerintah menargetkan jumlah sampah dapat berkurang dan ditangani dari tahun ke tahun. Pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30% atau setara 20,9 juta ton pada 2025. Ini sesuai dengan Perpres 97 Tahun 2017.

    Pemerintah optimistis target tersebut bukan sekadar hisapan jempol. Keyakinan itu berkaca pada penerapan Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018.

    Periode satu setengah bulan sejak 21 Januari hingga 4 Maret 2018, tercatat gerakan ini dijalankan pada 25 provinsi dan 121 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah gerakan yang telah dilaksanakan mencapai 1.485 kegiatan yang melibatkan total 2.055.092 orang. Dari seluruh gerakan ini tercatat jumlah sampah organik yang dikelola sebanyak 631,37 ton, sampah anorganik yang dikelola sebanyak 542,62 ton, dan sampah residu yang ditangani lebih lanjut ke tempat pembuangan akhir (TPA) mencapai 586,41 ton.

     

    Pengelolaan Sampah di Jerman
    Pengelolaan sampah menjadi satu hal penting memerangi sampah. Namun, ini butuh keterlibatan banyak pihak dan pada lingkup yang kecil seperti keluarga.

    Semisal penerapan pengelolaan sampah di Jerman. Sistem pengelolaan sampah di Jerman sudah dipisahkan sejak dari rumah tangga. Tersedia empat tempat sampah berbeda.

    Warna cokelat untuk sampah organik. Warna biru menampung sampah kertas atau karton. Lalu tong sampah warna hitam adalah untuk sampah dapur. Tong kuning menampung sampah kemasan, seperti kotak susu, botol sabun cair atau kaleng ikan tuna.

    Lalu, untuk limbah beracun cat, insektisida, baterai, produk korosif dikumpulkan secara terpisah atau dibawa ke tempat pembuangan sampah khusus. Tong kuning menampung sampah kemasan, seperti kotak susu, botol sabun cair atau kaleng ikan tuna.

    Ditambah lagi tempat sampah khusus untuk benda dari kaca. Serta satu tempat sampah lagi untuk pakaian bekas.

    Pemerintah juga menerapkan jam pembuangan sampah agar tidak membuat kebisingan selama “masa tenang” pada pukul 13.00 sampai 15.00 dan setelah pukul 20.00 pada hari kerja. Kecuali pada hari Minggu dan hari libur berlaku masa tenang sepanjang hari.

    Pemerintah Jerman berusaha keras agar setiap sampah bisa bermanfaat menjadi sumber energi. Setiap tahun sebanyak 525.000 ton sampah dibakar di industri energi dan batu bara merah.

    Sebagian besar sampah di Jerman dibakar untuk dijadikan sumber energi. Diperkirakan, 1.500 ton sampah yang dibakar dapat menghasilkan arus listrik setara 700 ton pembakaran batu bara.

    Pengelolaan Sampah
    Sekalipun tak seperti Jerman, pengelolaan sampah di Indonesia oleh pemerintah sudah menunjukkan hasil. Semisal terbentuknya aliansi dari enam perusahaan consumer goods di Indonesia menggabungkan diri dalam sebuah aliansi untuk lingkungan yang berkelanjutan. Mereka menamakan aliansi itu Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment  (PRAISE) atau Aliansi Untuk Kemasan dan Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan.

    PRAISE bekerja sama dengan berbagai gerakan seperti Greeneration, ID Bebas Sampah, Waste4Change, dan Yayasan Rumah Pelangi menjalankan aksi bersama yang diberi tema ‘bersih’, yang mengangkat pentingnya membangun kolaborasi strategis untuk bertindak bersama mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, menuju Indonesia bebas sampah.

    Sebagai produsen, anggota PRAISE telah memulai berbagai upaya menuju praktik kemasan yang berkelanjutan. Hal itu tertuang dalam PP 97 Tahun 2014. Dalam hal ini termasuk inovasi kemasan (sustainable packaging) seperti pengurangan bobot kemasan.

    Partisipasi aktif dalam kampanye pengelolaan sampah mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), daur ulang (recycle) atau 3R. Termasuk pemberdayaan bank sampah dan pelaku sektor informal daur ulang, hingga berbagai program konservasi lingkungan lainnya seperti pembersihan pantai secara rutin hingga penyelamatan sumber air tanah.

    Berbagai program ini tersebar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Aliansi ini diprakarsai oleh PT Coca-Cola Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, PT Tetra Pak Indonesia, PT Tirta Investama, dan PT Unilever Indonesia, Tbk.

    Salah satunya dari Unilever mempunyai target pada tahun 2025 untuk seluruh kemasan plastik dapat didaur ulang kembali menjadi bahan baku plastik lagi. Tujuan itu dilakukan dengan terus mencari cara baru untuk mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang serta memulihkan kemasan dan limbah selagi bergerak menuju bisnis yang menjadikan limbah.

    Penggunaan limbah menciptakan efisiensi biaya. Menciptakan lapangan kerja. Penggunaan kembali material memperpanjang masa hidupnya dan membantu mengurangi penggunaan sumber daya bumi yang berharga.

    Pengembangan CreaSolv Process merupakan langkah nyata untuk mencapai target tersebut. Kami ingin teknologi terobosan baru ini nantinya dapat dikembangkan skalanya. Jadi, membawa manfaat bagi banyak pihak, termasuk perusahaan yang bergerak di industri yang sama.?

    Impor Sampah
    Kepada Validnews, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim menjelaskan, industri daur ulang plastik di Indonesia telah ada sejak tahun 1960. Oleh karenanya, industri daur ulang plastik tanah air mesti menghasilkan produk yang berkualitas. Meski bahan daur ulang, hasil produksi tersebut dapat mensuplai industri plastik.

    Memang, hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor sampah plastik dari Australia, Amerika, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Negara-negara di Eropa tak memiliki industri daur ulang sampah plastik. Biasanya, Eropa hanya mengepres sampah plastik kemudian dijual ke China. Alasannya, bahan baku daur ulang plastik dari luar negeri relatif lebih bersih. Apalagi, waste management negara luar lebih tertata rapi.

    “Itu sebabnya, Indonesia masih membutuhkan sampah plastik luar negeri untuk dioplos dengan bahan baku dalam negeri. Supaya bisa menggerakan industri plastik daur ulang di Indonesia. Jika tidak sampahnya akan bertambah dan menumpuk,” jelas Christine.  

    Dalam proses daur ulang ini membutuhkan HDPE dari luar negeri sebanyak 50% dari luar negeri dan 50% dari Indonesia. Sedangkan, PET 100% menggunakan sampah dalam negeri.

    Kesulitan lainnya pada industri daur ulang plastik di Indonesia adalah ketika membeli bahan baku daur ulang dari pemulung atau bank sampah di Indonesia tak memberikan PPN masukan. Sedangkan, harga bahan baku daur ulang dari luar negeri lebih murah sudah termasuk PPN.

    “Pada saat dijual, kita dipaksa pemerintah untuk mengenakan pajak 10%. Sedangkan keuntungan di daur ulang plastik itu tak sampai 10%. Jadi hal ini merupakan masalah yang sangat besar. Kita sedang perjuangkan agar bebas PPN,” ungkap dia.

    Sayangnya, permasalahan pada industri daur ulang sampah plasti ini tak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal, selama dua tahun ia bersama rekannya memperjuangkan daur ulang sampah ini namun tak mendapatkan respon dari pemerintah. Manalagi, kondisi sampah domestik semakin banyak. Tetapi, orang semakin tak tertatik untuk memungutnya.    

    Sekretaris Jendral Asosiasi Industri Plastik (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan, kondisi industri daur ulang di Indonesia sudah maju dan terus membaik. Dengan iklim pasar yang bagus dan mesin produksi mumpuni serta berteknologi tinggi. “Yang jadi masalah adalah bahan baku sampahnya,” kata Fajar.

    Alternatif Energi
    Pemerintah mencoba melansir Pembangkit Tenaga Listrik Sampah (PLTSa) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.

    Namun, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Perpres 18 Tahun 2016 itu setelah diajukan uji materi oleh masyarakat.

    Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016  oleh Hakim Agung Is Sudaryono, Yosran, dan Supandi.

    Pihak yang mengajukan uji materi adalah 15 orang pemohon perorangan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

    Peraturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2016. Pertimbangan dari kebijakan itu adalah untuk mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan.

    Selain itu untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan, pemerintah  memandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) pada beberapa kota.

    Pemerintah daerah di tujuh kota tersebut menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan PLTSa.

    Pihak pemohon menilai dengan dibatalkannya Perpres ini, maka pemerintah harus juga mengimplementasikan UU Pengelolaan Sampah melalui peraturan pemerintah. Khususnya, katanya, ketentuan tentang tanggung jawab produsen terhadap sampahnya.

    Menurut pemohon, selama ini produsen lepas tangan terhadap sampah yang dihasilkannya. Misalnya perusahaan baterai yang tidak bertanggung jawab terhadap batu baterai yang tidak terpakai lagi. Para pemohon menyayangkan pemerintah tidak berani menegakkan aturan yang terkait kewajiban perusahaan soal sampah.(Zsazya Senorita, Annisa Dewi Meifira, James Manullang, Mahatma D. Putra, Fin Harini)