MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

Melawan Kampanye Hitam Saat Pilkada

Kampanye hitam pernah ada saat pilkada sebelumnya dan masih menjadi salah satu isu penting dalam Pilkada 2018

  • Massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye untuk Pilkada damai tanpa isu sara di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Reno Esnir.
    Massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye untuk Pilkada damai tanpa isu sara di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Reno Esnir.

    JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan digelar 27 Juni mendatang. Meski kampanye terbuka belum tiba, namun hiruk-pikuk persiapan Pemilu dan kegiatan kampanye sudah mulai terlihat di sana-sini.

    Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hajatan pemilihan umum kali ini menjadi yang paling semarak. Betapa tidak, ada 1.158 calon atau 579 pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di 171 daerah tersebut, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 448 paslon diusung partai politik, 131 paslon berasal dari calon independen.

    Selayaknya kontestasi, para kandidat dan tim suksesnya berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat melalui gaya dan cara masing-masing. Para calon kepala daerah bahkan sejak akhir tahun lalu sudah mulai mencuri start dengan ‘menjajakan dirinya’ baik di media cetak, media elektronik hingga media online.

    Rambu-rambu kampanye pun disusun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada sebagai upaya mengawal berjalannya kampanye Pilkada.

    Namun, meski rambu-rambu telah rapi disusun, tak dimungkiri banyak pihak yang secara sembunyi-sembunyi melancarkan kampanye hitam. Bak senjata pemusnah, para tim sukses dan konsultan politik pun meramu jurus kampanye hitam paling jitu demi melumpuhkan lawan. Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris black campaign yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat.

    Dalam kajian Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI disebutkan secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus. Dengan tujuan menjatuhkan nama baik sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum.

    Lebih lanjut, dalam kajian yang ditulis oleh Ahmad Budiman tersebut, dituliskan bahwa Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan kampanye hitam dapat menghalangi hak masyarakat untuk mengetahui visi dan misi calon pemimpinnya. Kampanye hitam ini tak jarang menyerang suku, agama dan ras.

    Pasalnya, serangan kampanye hitam tentu membuat pasangan calon yang tengah mengikuti pilkada bakal sibuk melawan kampanye hitam itu. Karenanya, tidak punya waktu lagi untuk memaparkan visi dan misinya. Fenomena ini tak hanya merugikan calon yang tengah bersaing itu. Sesungguhnya fenomena kampanye hitam ini sangat merugikan masyarakat sebagai pemilih. Karena pemilih tak terpenuhi haknya untuk mengetahui program-program yang diusung oleh calon pemimpinnya.

    Sedangkan, pengamat komunikasi politik, Triyono Lukmantoro, menilai kampanye hitam menunjukkan cara berpolitik yang tidak berkualitas dan tidak cerdas. Ia menilai, kampanye hitam yang menyerang SARA sangat tidak mendidik dan tidak tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara pluralis yang banyak suku dan agama. Tentu berbahaya kalau SARA menjadi materi untuk kampanye hitam.

    Kajian itu juga menjelaskan bahwa kampanye hitam tidak sama dengan kampanye negatif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agus Suprio, dalam kajian tersebut membedakan kampanye hitam biasanya hanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah. Sedangkan, kampanye negatif adalah pengungkapan fakta kekurangan mengenai suatu calon atau partai yang disampaikan secara jujur dan relevan.

    Masih dari kajian yang sama, dijelaskan juga bahwa penggunaan kampanye hitam bukan merupakan implementasi penggunaan komunikasi yang efektif sebagai dasar bagi pelaksanaan kampanye. Harus dipahami bahwa kampanye yang efektif adalah kampanye yang senantiasa berpegang pada aturan normatif sebagai rambu-rambu pelaksanaannya.

    Kebalikan dari kampanye hitam, kampanye persuasif dalam politik kontemporer, menurut Dan Nimmo, mengandalkan tiga teknik yang membentuk jenis-jenis komunikasi yang relevan dengan opini publik. Pertama, persuader harus menyesuaikan imbauannya dengan titik pandang pendengar.

    Kedua, persuader menggunakan teknologi yang tepat untuk menyebarkan pesan kepada anggota kelompok (untuk propaganda), individu (untuk periklanan) atau kolaborator yang potensial (untuk retorika). Ketiga, persuader memilih sarana dan gaya linguistik yang tepat untuk menuangkan propaganda, periklanan atau retorikanya.

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo mengakui, kampanye hitam masih menjadi salah satu isu penting dalam Pilkada 2018. Dia menambahkan selain itu, ada isu lainnya yaitu politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu Bawaslu tetap mengedepankan aspek pencegahan terkait kampanye hitam di Pilkada. Namun, jika tindak pidana pemilihan dalam konteks adalah kampanye hitam itu tetap terjadi maka harus ada proses penindakan hukum.

    "Ketika memang ada tindak pidana pemilihan dalam konteks adalah black campaign maka tentu kita akan lakukan penindakan proses hukum. Kita lakukan dengan proses di Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," ujar Ratna saat dihubungi Validnews, Senin (12/2).

    Senada dengan Agus Suprio, Ratna menjelaskan ada perbedaan antara kampanye hitam (black campaign) dengan kampanye negatif (negative campaign). Saat ini masih sering terjadi salah persepsi pengertian antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Padahal keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda. 

    "Kampanye negatif biasanya berisi pengungkapan fakta yang disampaikan secara jujur dan relevan menyangkut kekurangan suatu calon atau partai. Sedangkan kampanye hitam berisi tuduhan dan cenderung merusak demokrasi. Kampanye hitam biasanya tidak memiliki dasar dan fakta, fitnah dan tidak relevan diungkapkan terkait parpol maupun tokoh," ungkapnya.

    Dia tidak menampik jika kampanye hitam dapat melalui berbagai media, salah satunya media sosial. Karena itu, lanjut Ratna, media sosial pun menjadi fokus Bawaslu dan pihak terkait lainnya untuk mengawasi terjadinya kampanye hitam. Dia melanjutkan, setiap tim pasangan calon diharuskan mendaftarkan akun media sosialnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PKPU No.7/2015, ayat (2) menyatakan Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye dan mendaftarkannya kepada KPU paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye. 

    Pasal 48 juga mewajibkan Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye untuk menutup akun resmi tersebut paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir. Selain perihal durasi lamanya berkampanye, aturan ini juga mengatur perihal muatan materi dan konten yang digunakan dalam kampanye.

    Namun, jika kampanye hitam berasal dari media sosial tidak terdaftar pun sudah diantisipasi penyelenggara pemilu.

    "Kalau memang itu melalui media sosial atau akun-akun yang tidak terdaftar di KPU maka koordinasi dengan Unit Siber Mabes Polri, itu sudah ada kesepakatan dengan Unit Siber jika memang tidak terdaftar akun maka akan dilakukan tindak lanjut oleh unit siber," jelasnya.

    Dia pun menilai, dalam melakukan proses penindakan hukum, aparat penegak hukum tidak hanya berdasarkan norma di Undang-undang Pilkada, jika memang diatur di UU lainnya. Dia melanjutkan hingga saat ini sudah ada beberapa kasus kampanye hitam yang sudah masuk ke meja pengadilan.

    ”Sudah ada beberapa  yang ditindak, seperti yang di Banten dan kasus Saracen. Bahkan sudah ada yang incraht,” serunya.

    Kasus Kampanye Hitam
    Salah satu contoh adanya pelanggaran kampanye hitam adalah saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Dari pengalaman mengikuti Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah calon yang selalu diserang lewat kampanye hitam. Di lapangan ditemukan sejumlah upaya yang disinyalir bisa menjatuhkan Ahok. Penggunaan isu SARA hingga kampanye hitam, dianggap cara ampuh untuk menumbangkannya.

    Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada sekitar 630 spanduk yang dipasang di sejumlah masjid dan jalan-jalan di Jakarta yang menghimbau umat Islam untuk tidak memilih calon non-Muslim dan penista agama, serta ancaman untuk tidak mensalatkan mayat pendukung pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

    Tidak hanya pasangan Ahok-Djarot, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, juga tidak terbebas dari kampanye hitam. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat bulan lalu menemukan 900 ribu lembar brosur berisi “10 kebohongan Anies – Sandi” di sebuah rumah di Kebon Jeruk yang siap disebarkan dengan menggunakan dua truk.

    Pada pilkada serentak kali ini, kampanye hitam juga sudah mulai bermunculan. Di Jawa Timur, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih mundur setelah foto mesum mirip dengan dirinya beredar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bakal cawagub Jawa Timur (Jatim), Abdullah Azwar Anas, adalah korban dari kampanye hitam sebelum pelaksanaan pilkada. Hasto menyebut Azwar Anas diserang karena berprestasi.

    "Beliau setelah salat subuh tadi menyampaikan permohonan maaf dan komitmennya untuk tidak mengganggu seluruh proses Pilkada Jatim," ujar Hasto kepada awak media.

    Terbaru kasus kampanye hitam yang mengarah Djarot Saiful Hidayat, sesaat setelah mendaftar sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Politikus PDIP itu digoyang isu-isu yang pernah menerpanya ketika masih memimpin DKI Jakarta.

    Lucunya, disinformasi itu tidak datang dari masyarakat Sumut. Melainkan disebar akun-akun media sosial yang terdeteksi di wilayah Jakarta. Contohnya, isu Djarot melarang takbiran keliling saat masih menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dan Kolase foto tentang keluarga Djarot yang kompak mengenakan busana muslim diberi narasi nyinyir. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dituduh sedang melakukan pencitraan.

    Untuk meminimalkan kasus-kasus kampanye hitam terulang di pilkada serentak di tahun 2018 ini, Ratna menjelaskan Bawaslu telah mengajak pasangan calon kepala daerah beserta partai politik, tim kampanye, dan Polri untuk sama-sama mengawasi adanya penyebaran berita-berita hoaks yang tersebar baik melaui media sosial ataupun spanduk dan brosur yang beredar di kalangan masyarakat.

    “Kami Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan. Pencegahan bagi kami itu penting untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye bukan hanya yang mengarah black campaign tapi juga yang menggunakan isu sara, politik uang, menggunakan tempat agama, tempat pendidikan. Artinya kami akan tetap melakukan pengawasan itu,” jelasnya.

    Sejauh ini, ujar Ratna, beberapa lembaga negara telah mengawasi jalannya persiapan Pilkada 2018 dengan baik dalam mengantisipasi kampanye hitam. Di antaranya adalah Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI serta Badan Sandi dan Siber Negara yang memantau pergerakan kampanye hitam dalam dunia maya. Ratna juga mendorong para pasangan calon untuk berjanji tak melakukan praktik kampanye hitam.

    “Harus ada komitmen dari pasangan calon masing-masing,” ucap dia.

    Adapun sanksi mengenai kampanye hitam dalam Pilkada diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 187 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam pasal itu tertulis sanksi bagi pelaku kampanye Pilkada dengan cara menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Pelaku bisa terancam kurungan penjara maksimal 18 bulan serta denda maksimal Rp 6 juta.

    Antisipasi
    Pada pelaksanaan pilkada serentak kali ini, Bawaslu menenggarai ada 12 provinsi yang masuk dalam kategori rawan penyebaran berita bohong atau hoaks serta ujaran kebencian (kampanye hitam) pada Pilkada 2018. Daerah-daerah tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Bali, dan Sulawesi Tenggara.

    "Potensi peredaran hoaks dan ujaran kebencian yang tinggi ada di 12 provinsi," kata Ketua Bawaslu RI Abhan beberapa waktu lalu, di Kantor Bawaslu.

    Abhan menuturkan daerah-daerah itu memiliki tingkat kerawanan tertinggi terkait penyebaran konten negatif, karena pemakaian media sosial masyarakat di sana masif. Oleh karena itu, potensi terjadinya kericuhan akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terkait isu-isu pilkada, menjadi tinggi di provinsi-provinsi tersebut, tambah dia.

    "Sementara untuk kabupaten dan kota ada 38 daerah yang juga rawan. Dua di antaranya adalah Kabupaten Tabalong dan Konawe," kata Abhan.

    Dia menjelaskan adapun antisipasi Bawaslu untuk mencegah masalah tersebut, di antaranya adalah tengah menyusun aturan soal materi khotbah untuk menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA. Aturan tersebut dibuat agar menjadi referensi tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.

    Penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Ini bertujuan memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama, juga mengajak peran serta pemuka agama untuk mendinginkan suasana kampanye dari ujaran kebencian.

    "Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah," pungkasnya.

    Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny Plate, untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam, para calon kepala daerah harus bertarung secara positif tanpa harus menjatuhkan lawan degan isu yang tidak sesuai dengan fakta.

    “Antisipasi melawan kampanye hitam itu yah dari kitanya dulu, tidak boleh melakukan kampanye hitam kepada calon lain. Kita selalu menyampaikan agar para calon itu kampanyenya lebih menawarkan gagasan dan program-program pembangunan,” katanya saat dihubungi Validnews.

    Dia melanjutkan, kampanye hitam dengan menciptakan isu yang mengada-ada terhadap para kandidat calon kepala daerah bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat dengan mengadu domba para pendukung calon masing-masing.

    “Yang pasti dari kami tidak boleh melakukan yang terkait hal isu SARA yang memecah belah masyarakat. Masyarakat itu banyak diadu domba dengan berita hoaks, kebohongan publik, hate speech,” tegasnya.

    Dihubungi terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Endun Abdul Haq menjelaskan, kampanye hitam biasanya dilakukan untuk mencari suara kalangan bawah atau juga bisa mengambil suara pemilih baru. Dia menjelaskan, pemilih pemula di Jawa Barat ada sebesar 30%. Maka itu menurutnya pemilih pemula menjadi garapan penting bagi tim sukses kampanye.

    “Kita selalu waspadai itu (kampanye hitam). Kami sudah sering suarakan kepada semua pihak peserta kampanye agar memakai kampanye yang edukatif, yang mendidik masyarakat, yang mencerdaskan masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, dalam arena pilkada Jawa Barat yang akan diselenggarakan beberapa bulan ke depan sudah ada persaingan yang memunculkan adanya kampanye hitam, atau penyebaran hoaks. Endun mengungkapkan hoaks dan kampanye hitam tidak hanya bisa disebar melalui spanduk, selebaran, atau media konvensional lainnya. Hal ini bisa disebar dengan cepat dan masif di media sosial, internet, atau jaringan telekomunikasi lainnya.

    "KPU Jabar sudah mengantisipasi kampanye hitam ini dengan membentuk tim, yang akan meng-counter isu kampanye negatif. Mari kita kembalikan kepada filosofis Jabar yang silih asah, silih asih, dan silih asuh," jelasnya.

    Pembentukan tim khusus ini, terdiri atas para ahli teknologi informasi yang didampingi tim pengawas pemilu dan penegak hukum. Sehingga, berbagai temuan pelanggaran di lapangan dapat diproses secara hukum. "Kami pun akan bekerja sama dengan setiap tim kampanye masing-masing pasangan calon. Mereka diwajibkan memberikan data akun media sosial dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye di internet," katanya.

    Bawaslu Belum Optimal
    Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini menambahkan, kampanye hitam berpeluang terjadi di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Hal ini juga didukung dengan kultur para calon Kepala Daerah yang tak mengedepankan menang tanpa menjatuhkan lawan politiknya. 

    Apalagi, bila berkaca dengan pesta demokrasi sebelumnya, peran pengawas belum bekerja dengan optimal menghadapi maraknya kampanye hitam di pilkada. Terbukti, di gelaran Pilkada Serentak 2017 silam, minimnya pemberian sanksi terhadap oknum yang melemparkan isu SARA tersebut.

    "Jadi, penegakan hukum oleh Bawaslu belum optimal dilakukan oleh jajaran pengawas. termasuk kompetisi di kita itu tidak terlalu bermartabat itu belum menjadi kultur kompetisi,” ucap Titi.

    Selain isu SARA, banyak isu lain yang juga dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan. Salah satunya adalah keberpihakan Jokowi terhadap salah satu parpol. Bisa juga juga isu lain yang dapat memantik kebencian masyarakat, seperti LGBT.

    "Yang dibangun itu sentimen. Terutama yang dibangun itu isu SARA, terutama di akar rumput karena suaranya besar dan lebih masif, memang lebih fokus membentuk opini untuk menengah ke bawah," jelasnya.

    Untuk mengantisipasi hal ini, ia melanjutkan, peserta Pilkada dapat melawan dengan melakukan kampanye putih untuk merespon fakta yang tak benar tersebut. Artinya, pasangan calon yang dirugikan kembali membangun argumentasi melalui fakta yang mengungkap kondisi sebaliknya.

    "Selain itu penegakan hukum harus berjalan. karena kampanye hitam itu adalah kampanye jahat, dan bagian kecurangan pemilu tidak boleh dibiarkan. Kalau aparat Bawaslu dan aparat penegak hukum membiarkan, ini akan digunakan sebagai instrumen pemenangan pemilu," pungkasnya. (Benny Silalahi, James Manullang)