Masyarakat Perlu Awasi Keabsahan Parpol

KPU memberikan waktu untuk perbaikan berkas selama 14 hari, mulai dari 18 November 2017

  • Ilustrasi gedung KPU. (Antara)
    Ilustrasi gedung KPU. (Antara)

    JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik calon (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 mendatang. Proses ini untuk mengetahui dugaan keanggotaan ganda parpol dan keanggotaan parpol yang tak memenuhi syarat.

    Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berpandangan, masyarakat perlu mengawasi tahapan ini. Demikian dikatakan Koordinator Nasional JPPR Sunanto kepada Validnews, di Jakarta, Sabtu (18/11), mendorong masyarakat untuk melaporkan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bila mendapati keabsahaan dokumen parpol meragukan.

    “Kepada penyelenggara pemilu, JPPR mendorong agar memproses pidana jika terdapat temuan dugaan manipulasi data yang dilakukan partai politik calon peserta Pemilu 2019. Adapun KPU harus bertindak tegas dengan tidak meloloskan partai politik tersebut sebagai peserta Pemilu,” kata Sunanto.

    Selain itu, Sunanto berpandangan, penyelenggara perlu mempublikasikan hasil administrasi parpol calon peserta pemilu. Publikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat turut mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi tersebut.

    Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum selesai melakukan penelitian administrasi tersebut.  Dari sejumlah dokumen, kata dia, KPU menemukan ada yang tak memenuhi syarat.  

    Atas hal itu, KPU pun memberikan tenggang waktu kepada 14 parpol untuk melengkapi kekurangan tersebut. Ke-14 partai tersebut yaitu Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Garuda.

    Hasyim memaparkan, varian dan persebaran kategori tak memenuhi syarat tiap parpol berbeda-beda. Namun, sejumlah hal yang kerap terjadi yakni surat keterangan yang tidak ditandatangani atau dicap resmi, tidak terbacanya pindaian nomor rekening bank, surat keterangan alamat kantor yang tidak sesuai, dan keanggotaan ganda.

    Banyak kesalahan yang terjadi yaitu untuk anggota yang diklaim serta dimasukan daftar namanya melalui sistem informasi partai politik (sipol) tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Tanda Anggota yang diserahkan parpol ke KPU Daerah.

    "Intinya harus sama antara data yang diinput dengan dokumen yang diserahkan," ujar Hasyim seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (18/11).

    Usai melewati penelitian administratif, partai akan diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas pendaftaran. KPU memberikan waktu perbaikan berkas selama 14 hari, mulai 18 November hingga 1 Desember 2017. Setelah itu, KPU akan kembali melakukan penelitian administratif untuk menentukan parpol tersebut dapat lolos ke tahap verifikasi faktual atau tidak. Guna perbaikan, ke-14 parpol mendapatkan "user ID" baru untuk mengakses Sipol. (James Manullang)