GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Masa Depan Siswa Ujung Indonesia yang Masih Terkatung

Pola pikir tak ada peluang menghambat upaya meningkatkan kehidupan masyarakat daerah tertinggal untuk berkembang

  •  Ilustrasi. Proses belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)
    Ilustrasi. Proses belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

    JAKARTA – April lalu Panitia Pusat (Panpus) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru saja mengumumkan hasil SNMPTN tahun 2018. Sebanyak 110 ribu siswa berhasil lolos masuk 85 PTN di Indonesia.

    Namun, dalam daftar sepuluh provinsi dengan jumlah siswa lolos SNMPTN terbanyak, tidak tercantum provinsi yang memiliki banyak daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015—2019.

    Mengacu Perpres itu, tercatat ada delapan provinsi dengan kondisi sejumlah kabupaten masuk dalam status tertinggal. Provinsi dimaksud, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah daerah tertinggal 18 kabupaten, Sulawesi Tengah dengan sembilan kabupaten, dan Papua sebanyak 25 kabupaten.

    Menurut Perpres tersebut daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kriterianya, yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas.

    Sebagaimana dijelaskan dalam Perpres tersebut pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

    Selain Perpres, mari tilik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat hingga September 2017 ada 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia. Sebanyak 21,23% penduduk terkonsentrasi di Pulau Maluku dan Papua. Tingkat kemiskinan yang dihitung BPS itu, mengacu pada garis kemiskinan periode Maret-September 2017 yang berada di angka Rp387.160 per kapita per bulan.

    Lebih lanjut, mengacu pada Peringkat Akreditasi Program Studi (Prodi) per Provinsi tahun 2017, beberapa provinsi di pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara memiliki daerah dengan jumlah program studi terakreditasi A terendah. Dalam data itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mencatat, Kalimantan Tengah dan utara tidak memiliki prodi yang terakreditasi A di perguruan tingginya.

    Sedangkan di Papua hanya ada satu prodi yang terakreditasi A. Lalu, di Papua Barat tidak memiliki prodi yang terakreditasi A, senasib dengan Sulawesi Barat.

    Masih ada Provinsi Bangka Belitung dan Maluku Utara yang juga tidak memiliki prodi terakreditasi A. Jauh dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki masing-masing 712 dan 679 prodi terakreditasi A.

    Meski tak serta-merta menunjukkan keterpurukan kualitas pendidikan pada daerah-daerah tertinggal yang disebutkan, faktanya siswa dari daerah tertinggal cenderung memanfaatkan jalur khusus. Yakni program khusus dari pemerintah untuk dapat mengenyam pendidikan di PTN daerah maju.

    Motivasi Belajar di Daerah Rendah
    Salah seorang guru SMA di Kalianda, Lampung Selatan yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, satu kesulitan siswa daerah tertinggal sulit diterima di PTN daerah maju adalah lantaran nilai yang kecil. Menurut dia, fakta tersebut disebabkan oleh infrastruktur sekolah yang buruk, serta motivasi belajar rendah.

    Tuntutan kelulusan 100% dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan masing-masing daerah tertinggal, dia anggap sebagai salah satu pemicu rusaknya motivasi belajar siswa . Hancur pula karakter siswa yang digenjot untuk memaksa mereka mengikuti tuntutan lulus dari SMA.

    Karena ada tuntutan lulus 100%, guru harus mengerahkan segala cara agar anak yang dididik dengan fasilitas terbatas ini lulus semua. Salah satu cara untuk mengejar ‘wajib’ lulus murni adalah para guru mengerek nilai rapor dan nilai ujian siswa.

    Akibat tindakan ini, lanjut guru ini, murid enggan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu karena, mereka yakin dengan menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun, niscaya mereka bakal membawa pulang ijazah kelulusan dari sekolah mereka.

    “Mereka pikir, tenang saja pasti saya lulus. Ada juga siswa berseloroh saat saya mengajar, ibu ngoceh terus, besok juga saya lulus,” jelas ibu guru ini saat dihubungi Validnews, Senin (14/5).

    Menurut ibu guru ini, aksi mengerek nilai siswa diakui sebagai usaha menyelamatkan nama baik sekolah serta memenuhi tuntutan atasan. “Karena tuntutan dari atas. Ada peringatan semacam ini, jika ada sekolah yang tidak lulus 100%, maka guru-guru di sekolah itu bakal dipanggil untuk ditanya kenapa ada yang tidak lulus,” urai dia.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, rendahnya motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh minimnya pilihan lanjutan bagi mereka setelah lulus sekolah. Lantaran lapangan pekerjaan di desa terbatas. “Ah bisa lulus saja kami bersyukur bu, setelah lulus SMA tidak ada kesempatan lanjut sekolah dan hanya menganggur. Atau, bu setelah lulus saya nanti cuma mau kerja di mini market,” ujar dia menirukan perkataan siswa.

    Guru Berlari Murid Ketinggalan
    Pengalaman guru di Lampung Selatan itu memang diketahui pemerintah. Menurut Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhamad memaparkan, rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T disebabkan oleh kualitas guru.

    Untuk mengganjal fakta seperti dituturkan pendidik di Lampung Selatan itu, Hamid mengatakan sudah dua tahun terakhir pemerintah mengirim beberapa guru dalam program Guru Garis Depan (GGD).

    “Tapi, tidak semua daerah menerima dengan alasan bukan putra asli dari daerah setempat. Padahal kita mendatangkan dari luar agar kualitasnya meningkat,” kata Hamid saat ditemui Validnews, Rabu (9/5).

    Guru yang dikirim dalam program GGP dijelaskan Hamid, merupakan lulusan terbaik dari seluruh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan melewati tiga tahap seleksi sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan.

    Lebih lanjut Hamid menjelaskan, penolakan yang didapat dari guru yang dikirim ke daerah 3T disuarakan mulai dari tingkat atas. Mulai dari bupati hingga warga yang berstatus guru honorer.

    “Berdasarkan kompromi, mulai tahun depan apabila ada perekrutan GGD lagi, kami akan kasih kuota dari luar 50% dan dari dalam daerah itu 50%. Meski nanti tidak memenuhi standar,” kata Hamid.

    Ia mengungkapkan beberapa daerah yang menolak program ini antara lain, Kalimantan dan Papua. Penyebabnya adalah protes dari guru honorer di daerah tersebut yang menganggap guru GGD sebagai saingan dan penghambat mereka mendapat status pegawai negeri.

    Sedangkan pemerintah tak mungkin menunggu para guru honorer untuk diangkat dan memenuhi standar pemerintah. “Bisa lama waktu yang dibutuhkan,” ujar Hamid.

    Program Siswa Daerah Tertinggal
    Mengacu pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ada kewajiban bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk menyelenggarakan program Afirmasi Pendidikan (ADiK) untuk pelajar di daerah 3T memasuki PTN di daerah lain.

    Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Ismet Yusputra menjelaskan program ini merupakan keberpihakan pemerintah terhadap putra putri asal daerah 3T, anak orang asli Papua (OAP), dan anak TKI untuk memperoleh pendidikan tinggi.

    Program ADik terdiri dari ADik Papua dan Papua Barat yang diberikan untuk anak asli keturunan Papua. Lalu ADik Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), program matrikulasi bagi anak di daerah 3T yang dipindahkan ke sekolah di dalam pulau Jawa dan Bali sejak lulus SMP. 

    ADik Papua 3T, program untuk anak keturunan bukan asli Papua, namun berdomisili di Papua. ADik 3T untuk daerah tertinggal selain Papua. Serta ADik TKI untuk anak TKI di daerah perbatasan.

    Setiap tahun, daerah tertinggal yang diberikan beasiswa oleh program ADik 3T digilir, dengan jumlah 65 kabupaten/kota. Putra dan putri daerah yang mendapatkan beasiswa itu akan mendapat uang semester sebesar Rp2,4 juta dan biaya hidup sebanyak satu juta tiap bulannya.

    “Uang semester itu akan berlaku bagi mahasiswa program ADik di mana pun mereka berkuliah. Di fakultas kedokteran sekalipun. Nanti kekurangan biayanya akan ditanggung PTN masing-masing,” kata Ismet saat ditemui di Kemristekdikti, Senin (14/5).

    Ismet juga menjelaskan biaya kuliah dan biaya hidup yang sediakan pemerintah tak terbatas untuk masa kuliah delapan semester, melainkan hingga masa kuliah 10 semester atau lima tahun. Mengingat siswa dari daerah 3T membutuhkan waktu lebih banyak untuk matrikulasi atau penyesuaian pendidikan dengan PTN pilihannya.

    “Ujian seleksi memang khusus. Tingkat kesulitan soalnya berbeda, kami turunkan sedikit. Meski pola ujian hampir sama dengan SBMPTN,” papar Ismet

    Tahun ini program ADik mengalokasikan 2.000 siswa pada enam program yang disebutkan. Dengan jumlah terbanyak dialokasikan untuk program ADik 3T sebanyak 800 anak.

    Dari program ADik yang sudah berjalan sejak tahun 2012, Ismet menerangkan bahwa jurusan yang paling diminati adalah ilmu pendidikan dan keguruan. Disusul jurusan teknik, hukum, dan ekonomi.

    Meski bertujuan mendorong putra-putri daerah untuk mengejar pendidikan lebih baik dan berguna bagi kepentingan di daerah asal, Ismet menjelaskan program ini tidak mewajibkan peserta untuk segera kembali ke daerah asal.

    “Menurut kita, mereka masih perlu belajar disiplin. Jadi, apabila mereka diberi kesempatan bekerja dulu di Pulau Jawa dengan disiplin yang teratur, diharapkan di Papua mereka sudah lebih siap. Karena disiplin dan daya juang mereka cenderung rendah. Dibanding langsung kembali setelah lulus, kadang lapangan pekerjaan pun enggak tersedia di sana,” jelas Ismet.

    Kemristekdikti mencatat, pada periode tahun 2017, beasiswa ADik telah diterima oleh 3.746 anak yang sudah menjadi mahasiswa di berbagai PTN di Indonesia. Namun di sisi lain capaian prestasi dari anak-anak penerima beasiswa ini cukup memprihatinkan. 

    Apabila menggunakan asumsi, mahasiswa daerah tertinggal yang masuk PTN sejak tahun 2013, semestinya sudah lulus di tahun 2017 maupun 2018. Ismet mengungkap, yang sudah lulus baru berjumlah 50 orang. Dari total 1.062 siswa yang masuk PTN melalui program tersebut pada tahun 2013. (Zsazsya Senorita)