Marsekal Hadi Tjahjanto Soroti Kekuatan China dan Siber

Calon Panglima TNI mengingatkan ada lima konstelasi global yang saat ini patut diwaspadai

  • Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
    Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    JAKARTA – Mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, tugas berat tentunya menanti Panglima TNI baru dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Untuk itu, calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memetakan potensi ancamannya. Dia menilai ada lima konstelasi global yang patut diwaspadai.

    Hal pertama yang disorotinya adalah munculnya tatanan dunia baru, akibat melemahnya hegemoni kekuatan super akibat kekuatan ekonomi yang baru seperti China, Rusia, India dan Brazil.

    Dia mengatakan tatanan dunia yang telah baru ini, yaitu unimultipolar yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadir.

    Selain itu, menurut dia, karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi.

    "Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global," ujarnya dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (6/12).

    Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah dengan adanya aktor-aktor nonnegara yang membawa kepentingan kelompok. Kepentingan itu dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

    Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

    "Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolet jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," katanya.

    Potensi ancaman kedua baginya adalah terorisme. Marsekal Hadi mengatakan semua negara rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme sering dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

    Dia menilai, beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang hibrida yang melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara maupun nonnegara.

    "Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, 'host' dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," ujarnya.

    Sementara ancaman ketiga, perang siber. Baginya ancaman ini sama bahayanya dengan senjata kinetik. Sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

    Dia menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern. Sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

    "Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

    Lalu, ancaman keempat menurut Hadi terkait kebangkitan China yang sangat pesat. Dia mengamati negara tersebut telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.

    Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang di-viralkan oleh pemerintahnya sebagai ‘china charm offensive’. Slogan terkait membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan.

    "Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelengarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

    Dia mengungkapkan potensi terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia. Makanya, TNI punya tanggung jawab mengatasi kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

    Hadi mengatakan bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf.

    "Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya.

    Konflik Komunal
    Di luar penyampaian lima potensi ancaman tersebut, Marsekal Hadi juga mengingatkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan juga menyebabkan selalu munculnya potensi separatisme serta konflik komunal.

    "Konflik komunal berbasis suku, agama, ras dan antar-golongan akan selalu ada sehingga harus terus diwaspadai," kata Hadi.

    Dia menjelaskan lebih jauh di era reformasi demokrasi politik yang seringkali mengarah kepada liberalisasi, berpotensi menjadi liberal dilema.

    Apabila kondisi itu tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal, yang berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan.

    Makanya, sesuai doktrin TNI saat ini, tugas TNI yang masih sangat relevan adalah TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara.

    Hadi juga mengatakan dalam atmosfer globalisasi yang kompleks, kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional, semuanya menjadi sangat tidak mungkin untuk dikendalikan.

    Menurut dia kondisi tersebut mengakibatkan ancaman-ancaman tersebut dapat muncul di mana saja dan kapan saja.

    "Salah satu dampak ini dapat dirasakan secara nyata dengan berkembangnya paham radikalisme di tataran lingkungan strategis nasional yang ternyata memiliki benang merah dengan radikalisme ISIS dan paham radikal lainnya di Timur Tengah," katanya.

    Dia mengatakan hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah sebaran media sosial yang mampu membuat instabilitas dan keresahan masyarakat serta bahkan mobilisasi massa atau konflik meski mayoritas infonya berasal dari sumber sumber yang kurang jelas atau ‘hoax’.

    Namun di sisi lain menurut dia, berbagai ancaman tersebut tidak menggantikan ancaman inheren yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia sebagai konsekuensi geopolitiknya. Indonesia memang berupa kepulauan besar dan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

    Masalah Internal TNI
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar penggantian Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa purna tugas pada Maret 2018.

    "Ya kan ada proses, dan ada kebiasaan juga, itu sudah terjadi di beberapa panglima, memang beberapa bulan sebelumnya ada sebelum pensiun ada persiapan masa pensiun," kata Wapres di Jakarta, Rabu (6/12).

    Terkait dengan mutasi besar-besaran yang dilakukan Gatot kepada 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI di lingkungan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menjelang pensiun, menurut Wapres hal tersebut merupakan masalah internal di TNI.

    Presiden Jokowi memastikan penggantian Panglima TNI sudah sesuai dengan prosedur.

    Menurut Jokowi, pengajuan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini murni karena Panglima TNI saat ini Gatot Nurmantyo segera memasuki pensiun.

    Selain itu, Presiden juga menilai pengusulan Hadi sesuai mekanisme normal meski masa dinas Gatot akan berakhir pada 2018. (Nofanolo Zagoto)