Maraknya Korupsi Kepala Daerah dan Pengawasan yang Lemah

Penguatan pengawasan di daerah dinilai jadi solusi untuk menekan perilaku korupsi kepala daerah

  • Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
    Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    JAKARTA – Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sepatutnya menjadi alat untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas tinggi. Sebab sejalan dengan tujuan otonomi daerah, peran kepala daerah sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah.

    Idealnya, kepala daerah harus memiliki keberanian untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Kepala daerah juga dituntut dapat bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan wewenang yang dipercayakan pada mereka.

    Sayang harapan-harapan itu nyatanya sulit terealisasi. Belakangan, krisis kepercayaan terhadap kepala daerah malah tumbuh kian subur dalam diri masyarakat. Bahkan sejumlah masyarakat sudah cenderung apatis dan apriori dengan kondisi perpolitikan, termasuk dengan tokoh-tokoh politiknya.

    Bukan tanpa sebab. Pengalaman berbicara, pasca-pemilihan umum menghasilkan pemimpin daerah, bukanlah kesejahteraan yang diperoleh, justru kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di banyak daerah makin marak terjadi.

    Terhitung dari tiga tahun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, diketahui ada 33 kepala daerah yang terjerat korupsi. Hal tersebut pernah dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, September 2017 silam di Padang, Sumatra Barat, kala menghadiri temu ramah gubernur, bupati dan wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumbar, Anggota DPRD Provinsi serta perangkat daerah hingga Lurah se-Kota Padang.

    Tjahjo menuturkan, area rawan korupsi biasanya berada di pos belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan serta belanja hibah dan bansos.

    Data laman acch.kpk.go.id disebutkan, dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, terdapat 90 kepala daerah yang ditangkap KPK. Perinciannya, 18 gubernur dan 72 pemimpin daerah setingkat bupati/wali kota.

    Berdasarkan media monitoring yang dilakukan Validnews, diketahui sepanjang tahun 2016 tercatat 10 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, pada tahun 2017, berdasarkan rilis akhir tahun kinerja KPK, pada tanggal 27 Desember 2017, terdapat 12 perkara yang melibatkan kepala daerah, baik bupati/wali kota (atau wakil) dan gubernur. Semua perkara itu disampaikan terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

    Belum lagi hasil penindakan yang dilakukan KPK sejak awal tahun 2018. Total KPK telah menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka. Sebagian diciduk KPK lewat OTT.

    Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif menjadi kepala daerah pertama yang dijerat di awal tahun 2018. Dia ditangkap KPK dalam OTT yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2018. Abdul Latif jadi tersangka atas kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri tahun anggaran 2017.

    Kemudian, KPK juga menetapkan Bupati Kebumen M. Yahya Fuad bersama tim suksesnya Hojin Anshori, sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga menetapkan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kempupera tahun anggaran 2016.

    Penetapan Rudi ini merupakan pengembangan dari perkara OTT pada awal 2016 lalu. Tidak berhenti di situ, KPK juga menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka suap dan gratifikasi.

    KPK juga menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Inna Sulistyowati Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, pada tanggal 3 Februari 2018. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Jombang.

    Terakhir, Minggu (11/2), KPK juga menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di NTT. Seperti halnya Nyono, Bupati Ngada, NTT ini sebetulnya tengah bersiap maju Pilkada 2018. Nyono di Pilkada Jombang, sedangkan Marianus memperebutkan posisi Gubernur NTT.

    Penetapan Marianus sebagai tersangka ini juga cukup bikin miris. Sebab Mendagri mengaku selama ini telah mewanti-wanti seluruh kepala daerah agar menjauhi korupsi.

    “Upaya kita yang pertama, selalu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, seluruh pegawai negeri sipil untuk memahami area kawasan rawan korupsi,” kata dia dalam acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan SARA Pilkada Serentak 2018 di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (10/2) lalu.

    Penguatan Inspektorat
    Bukan sekali ini saja Tjahjo mengeluhkan maraknya korupsi. Demi menekan angka korupsi yang dilakukan kepala daerah, Tjahjo sebelumnya juga pernah menyerukan rencana penguatan inspektorat di daerah.

    Setiap kepala daerah selama ini dituding tidak melakukan kerja sama dengan Inspektorat yang keberadaannya langsung di bawah Kemendagri. Alih-alih berkerja sama, kepala daerah malah menuding inspektorat selama ini tidak independen.

    Menanggapi pernyataan Tjahjo terkait pengawasan inspektorat terhadap kepala daerah itu, Pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih angkat bicara. Kata Sri, tidak berperan, tidak independen, atau tidak aktifnya Inspektorat justru akibat kurangnya kepedulian kepala daerah.

    “Kepala daerah itu tidak menganggap inspektorat itu penting. Inspektorat itu padahal mata-telinga dari kepala daerah. Kan membersihkan dulu, dalam arti, inspektorat itu kan harus membersihkan dulu dan membina internal, sebelum eksternal masuk,” kata Sri saat dihubungi Validnews di Jakarta, Senin (12/2).

    Pihak eksternal yang dimaksud Sri adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak jarang pemeriksaan BPK dilakukan menyasar pelanggaran yang dilakukan kepala daerah. Padahal, bila saja dilibatkan, inspektorat seharusnya dapat bertugas membina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebelum BPK melakukan pemeriksaan.

    “Kekurangannya di mana, yang salah di mana, yang tidak benar bagaimana, yang tidak pas bagaimana. Nah kan, (inspektorat) harus membina ke dalam. Kalau ada eksternal masuk, yang di dalam itu situasinya sudah on the track, sesuai dengan aturan,” ucap dia.

    Korupsi kepala daerah yang semakin merajalela, tentunya mengabaikan sumpah jabatan yang diucapkan kepala daerah saat dilantik. Potensi korupsi juga makin terbuka lebar peran Inspektorat di dalam pemerintahan daerah disunat.

    “Jadi, kemarin-kemarin ini, (inspektorat di daerah) perannya belum dianggap oleh kepala daerah. Perannya belum dimaksimalkan, tugas banyak, tidak didukung dengan anggaran, tidak didukung dengan SDM memadai. Dan eselon ring antara inspektorat dengan SKPD lain itu kan setara. Jadi, mereka tidak ada wibawa,” tuturnya.

    Peran aktif inspektorat dalam membantu kepala daerah, ditekankan Sri sangat perlu dilakukan demi berjalannya pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang. Karenanya, ia melihat perlu ada revisi peraturan terkait peran Inspektorat ini.

    “Dari kajian kami bersama KPK, revisi PP (Peraturan Pemerintah) 18 Tahun 2016 telah menjadi cara kami agar inspektorat dilibatkan oleh kepala daerah. Sekarang sudah di Kemenkumham, sudah harmonisasi,” imbuhya.

    PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 3 menyebutkan pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda yang berlaku. Tentu setelah mendapat persetujuan dari menteri untuk perangkat daerah tingkat provinsi dan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

    Selanjutnya di Pasal 5 diterangkan, perangkat daerah provinsi itu terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, serta badan. Adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas, sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

    “Selama ini, inspektorat itu eselon II. Nanti rencananya akan kami naikkan ke eselon 1b. Jadi Inspektorat setara dengan Sekda (Sekretaris Daerah),” tegas dia.

    Pengawasan Independen
    Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengakui pentingnya pengawasan internal di daerah yang sejauh ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai, pengawasan internal menjadi terkendala karena masih di bawah bayang-bayang kepala daerah.

    “Bagaimana mau maksimal pengawasan inspektorat yang ada justru menjadi pendukung kepala daerah. Di pusat saja inspektorat tidak berjalan bagaimana dengan di daerah,” terangnya kepada Validnews, Senin (12/2).

    Firman mengatakan pemerintah tidak usah bersusah payah menyiapkan penguatan inspektorat di daerah untuk melakukan pengawasan. Jika memang pemerintah serius menangkal korupsi, maksimalkan saja fungsi pengawasan di DPRD. Karena sejak merebaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, fungsi pengawasan DPRD belum bekerja semestinya

    “Pengawasan lebih baik diserahkan saja ke lembaga atau badan independen daripada harus inspektorat. Karena belum tentu inspektorat bisa bekerja dan seirama dengan kebijakan pemerintah pusat” tukasnya.

    Semakin maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK ini juga menguatkan sikap negatif masyarakat terhadap partai politik (parpol). Sejauh ini, Parpol dianggap tidak cukup melakukan pembinaan, sebelum menyodorkan orang-orang tersebut sebagai pasangan calon kepala daerah atau wakilnya dalam pilkada.

    Agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, seharusnya dalam hal ini parpol berupaya untuk menghadirkan kader yang bersih. Karena keadaan inilah Firman menerangkan, masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diperbaiki parpol agar dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang jujur dan amanah.

    Diakuinya peran dan fungsi partai politik (parpol) sebagai pilar demokrasi saat ini kurang terlihat kehadirannya. Banyak parpol kini justru disibukkan mengurusi berbagai kasus korupsi yang menimpa para kadernya.

    Parpol saat diamatinya memiliki perspektif yang terjebak pada perilaku koruptif. Sebagai contoh, maraknya kader partai di legislatif dan eksekutif yang merangkap menjadi pejabat teras partai. Maka dari itu terjadi komplikasi antara yang mengawasi dan yang diawasi.

    “Fokuskan saja aparat penegak hukum di daerah yang ada saat ini karena penegak hukum merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

    Firman menambahkan, banyak faktor yang melatarbelakangi kader partai politik untuk melakukan korupsi, termasuk biaya politik yang tinggi dalam pencalonan. Dengan biaya masuk yang sangat mahal, ketika kader parpol itu sudah menjadi kepala daerah, maka selalu berpikir semua uang yang sudah dikeluarkan harus kembali ke kantong. Dengan pikiran seperti itu maka kader parpol akan mencari dana untuk menutupinya, tak mau tahu dari mana asal-usulnya.

    “Biaya tinggi dalam proses pencalonan bisa mengindikasikan korupsi karena proses pada seleksi tidak dilakukan secara transparan dan belum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

    Selama ini, parpol sendiri selalu mengklaim telah melakukan pembinaan. Kegiatan yang dijadikan program andalan partai politik, misalnya sekolah dan pembinaan kader parpol untuk melahirkan dan menyaring kepala daerah yang berkompeten. Sayang, hal tersebut nyatanya tak berhasil meminimalisir potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah.

    “Jangan hanya instan, kaderisasi perlu proses panjang dan berjenjang,” ungkapnya.

    Peran Legislator
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soperno mengaku mendukung rencana Kemendagri menaikkan status inspektorat, demi mengawasi kinerja kepala daerah secara langsung.

    “Kalaupun dia melaksanakan tugas dengan baik, tetap harus merasa dirinya dipantau. Sekarang ini segala sesuatunya telah terbuka. Salah satunya, yaitu kegiatan seseorang pasti diketahui. Karena kalau tidak diberitakan media, ada di media sosial, kata Eddy.

    Kedua, lanjut dia, kewenangan penegak hukum sudah meliputi penyadapan, penyidikan. “Segala sesuatu itu sekarang dengan mudah dapat dicari permasalahannya. Itu pembekalan yang kami berikan. Tetapi, pada akhirnya itu kan berpulang pada individu masing-masing,” terang dia.

    Eddy memastikan PAN selama ini mengibaratkan diri sebagai orang tua yang memberikan pendidikan kepada si anak, para kader yang jadi pejabat daerah. Dia juga cukup yakin dengan keberadaan kader-kader PAN di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga memiliki fungsi pengawasan kepala daerah. Terutama terhadap jalannya pemerintahan, tata kelola pemerintahan, masalah anggaran, dan legislasi.

    “Pengawasan itu ada dua hal. Satu, pengawasan terkait kebijakan kalau di daerah kita bicara pemda. Tapi misalnya kepala daerah ada kongkalingkong dengan kontraktor atau pengusaha, itu kan di luar kewenangan ruang lingkup cakupan dari pengawasan DPRD,” kata dia.

    Terbatasnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah itu tak ditampiknya menjadi jalan bagi kepala daerah untuk “bermain”. “Kepala daerah pergi ke Jakarta, ketemu pengusaha, mengatur proyek, saya kira itu di luar pengawasan DPRD,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, seharusnya perilaku koruptif kepala daerah ini bisa menjadi catatan seluruh partai politik. Fungsi inspektorat diakuinya, dapat membantu fungsi pengawasan kepala daerah. Begitu pula, lembaga antirasuah KPK.

    “Tolong, KPK jangan hanya gencarkan penindakan saja, tapi pencegahan. Jangan sampai, KPK tidak optimal dalam pencegahan karena Inspektorat ini fungsinya pengawasan dan pencegahan,” tegas dia.

    Pencegahan menurutnya, harus terfokus pada pemberian sesuatu kepada kepala daerah. Kalau KPK mendapatkan informasi dari masyarakat, misalkan ada tukar guling, maka seyogyianya diberitahukan pada kepala daerah itu agar kejadian lebih besar lagi tidak dilakukan. PAN meminta masalah pencegahan supaya menjadi fokus KPK di tingkat nasional.

    Mengenai keterbatasan dana KPK, Eddy mengatakan di dalam Pansus KPK di DPR, penambahan anggaran itu sudah dimasukkan. Sebab, salah satu hasil pansus itu terkait menyetujui penambahan anggaran KPK.

    “Paling penting itu kita mengembalikan uang negara dengan cara pencegahan, dibanding penindakan. PAN sebagai partai reformasi tentu mendukung penekanan korupsi, tentu untuk semua partai politik juga,” ucapnya.

    Anggota DPRD DKI dari Partai Golkar Yudistira Hermawan ikut urun rembug. Ia menilai sebetulnya pembekalan kepala daerah sudah diberikan selama ini oleh parpol. Di Partai Golkar sendiri, ia mencontohkan, sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan ketika pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digelar akhir tahun 2017 lalu.

    “Saya pikir, dengan sistem pengelolaan pemerintahan Pak Jokowi-JK ini kan transparan. Begitu juga soal kesejahteraan, baik kepala daerah, maupun anggota-anggota dewan itu sudah mulai lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya,” kata Anggota Dapil 4 DPRD DKI Jakarta ini.

    Sebagai perbaikan kualitas, mekanisme penjaringan calon kepala daerah, lanjut dia, juga sudah mulai melalui pembekalan pendidikan politik melalui sekolah politik. Menurut rencana, pada tanggal 24 Februari 2018 nanti, Partai Golkar akan menggelar sekolah politik selama enam minggu berturut-turut. Setiap Sabtu-Minggu, sekolah politik diperuntukkan untuk seluruh kader Golkar.

    Kesiapan Partai Golkar, seperti sekolah politik itu merupakan bagian dari menyambut tahun politik setelah Pilkada Serentak 2018, yakni Pilpres 2019. Ia tak menampik, momentum Pilkada harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena jika “terpeleset” sedikit, Golkar dapat menghadapi masalah besar di tahun depan.

    “Betul. Saya rasa ini dilakukan semua partai politik pendukung Pak Jokowi. Kami sudah sepakat dari pusat sampai daerah untuk menyukseskan Pak Jokowi di periode kedua. Selain mempersiapkan diri dengan pengetahuan, kami harus menjaga nama baik kami, dan juga menjaga nama baik Pak Jokowi,” ucapnya.

    Kriteria calon kepala daerah diusung oleh Partai Golkar dikatakannya juga mengedepankan track record. Sangat penting bagi Partai Golkar melihat calon kepala daerah bebas dari perkara hukum, khususnya korupsi. Menurut dia, komitmen Partai Golkar terus diingatkan karena kesejahteraan pejabat publik sudah sejahtera. 

    Apapun itu, korupsi memang musuh bersama. Jadi sudah selayaknya diperangi dan dicegah bersama, bukan permisif membiarkannya terjadi yang ujungnya bakal membutakan mata hati. (Denisa Tristianty, Fadli Mubarok, Fuad Rizky)