MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2018

MK membuka pendaftaran pengajuan permohonan pada 4 Juli 2018 untuk pemilihan tingkat kabupaten dan kota

  • Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)) Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Reno Esnir.
    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)) Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Reno Esnir.

    JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku siap menghadapi pendaftaran sengketa dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Persiapan kali ini sama dengan persiapan pilkada serentak sebelumnya pada 2015 dan 2017. Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, secara instrumen hukum, MK sudah menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait dengan pedoman beracara dalam perselisihan hasil pilkada. Pedoman tersebut di antaranya tentang penyusunan permohonan dan tahapan kegiatan.

    "Kita sudah menyiapkan, kalau terjadi sengketa di MK kita sudah menyiapkan seluruh instrumen peraturan perundangan Peraturan MK saya kira sudah siap," kata Arief seperti dilansir Antara, Selasa (13/3).

    Peraturan MK yang dimaksud Arief adalah PMK No 5 sampai PMK No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.

    "Sampai hari ini kita sudah melakukan sosialisasi instrumen-instrumen itu kepada semua pihak, yang pertama kepada aparat penyelenggara, kepada Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) dan KPU," ungkap Arief.

    Arief melanjutkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pasangan calon apabila terjadi gugatan di Pilkada. MK akan membuka pendaftaran pengajuan permohonan pada 4 Juli 2018 untuk pemilihan tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, pendaftaran untuk tingkat provinsi akan dibuka pada 7 Juli 2017. Semua permohonan itu kemudian akan diregistrasi secara serentak pada 23 Juli 2018. Setelah itu, sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan pada 26 Juli 2018.

    "Kita secara sistem juga membangun penyelesaian sengketa yang baik, termasuk seperti kita juga minta KPK mendampingi MK dan mencermati termasuk wartawan ikut mendampingi kita menjaga, jangan sampai ada masalah-masalah terjadi pada waktu MK menangani perkara itu," tambah Arief.

    Terkait dengan pembagian panel hakim, MK akan menyiapkan sembilan hakim, yang dibagi dalam tiga panel. Nantinya, kata Fajar, hakim tersebut tidak boleh menangani perkara pilkada yang berasal dari daerahnya.

    “Terkait hakim, saya berharap agar Presiden mencari pengganti Hakim Konstitusi Maria Farida yang habis masa jabatannya pada Agustus 2018,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pilkada serentak 2018  berlangsung di 171 daerah. Sebanyak 17 provinsi bakal menggelar pemilihan gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati. Pemungutan suara pilkada akan digelar pada 27 Juni 2018. (Benny Silalahi)