MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

MENUNGGU KEHADIRAN ZAADIT BARU

Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial tengah diuji dengan berbagai polemik sosial politik bangsa.

  • Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjukrasa di kawasan Monas, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
    Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjukrasa di kawasan Monas, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Oleh: Novelia, M.Si*

     

    Status mahasiswa menjadi hal yang dianggap istimewa dalam tingkatan pendidikan seseorang. Menjadi tingkatan tertinggi dalam jenjang perjalanan siswa, seorang mahasiswa juga dibebani tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menuntut ilmu. UU Kepemudaan menyebutkan, para pemuda dan mahasiswa memiliki tiga peran krusial dalam masyarakat, yaitu sebagai agent of change, social control, dan iron stock.

    Sebagai agent of change, seorang mahasiswa diharapkan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, baik bagi diri sendiri maupun yang dapat memelopori pembaharuan tersebut. Sementara, peran sebagai social control dilakukan dengan peningkatan kepedulian terhadap masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dengan menyuarakan kritik dan solusi untuk memperbaiki keadaan negara. Mahasiswa juga memiliki peran iron stock yang berarti ia dipandang sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan yang akan melanjutkan estafet generasi sebelumnya.

    Satu dari fungsi mahasiswa tersebut, yakni sebagai social control, menjadi sangat penting bila terjadi hal ganjil/tidak beres dalam masyarakat dan pemerintahan. Menengok selangkah ke rezim orde baru, suara mahasiswa dinilai sangat berharga guna menjadi pengawal sistem pemerintahan. Pada masa itu, keberanian mahasiswa menjadi istimewa karena posisinya yang selalu terkekang dalam menyuarakan kritik pada pemerintahan.

    Pada akhirnya, mahasiswa berhasil melumpuhkan rezim orde baru dan menggiring negeri kita ke zaman reformasi, di mana kebebasan menjadi nafas barunya. Pada era reformasi, demokrasi dan hak untuk mengemukakan pendapat dijunjung tinggi. Kondisi ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi para mahasiswa yang akhirnya semakin lantang menyuarakan berbagai tuntutan bila terjadi isu yang meresahkan masyarakat.

    Zaadit dan Asmat

    Tersebutlah, Zaadit Taqwa, seorang mahasiswa sekaligus menjabat ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), yang baru-baru ini melancarkan sebuah misi berani yang dapat dikategorikan sebagai fungsi social control mahasiswa. Jumat, 2 Februari 2018, pada acara Dies Natalis kampusnya yang ke-68, Zaadit dengan yakin mengangkat sebuah buku kuning seraya meniupkan peluit yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang diundang sebagai pembicara, bak wasit sepakbola yang memberikan kartu kuning yang melakukan pelanggaran berat.

    Melalui aksi tersebut, Zaadit menyampaikan tiga tuntutan terhadap orang nomor satu Indonesia tersebut, yaitu terkait gizi buruk di Asmat, permasalahan Plt atau gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri, serta masalah Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa yang dikhawatirkan  mengancam kebebasan gerakan kritis mahasiswa.

    Aksi ‘kartu kuning’ Zaadit pada dasarnya merupakan perwujudan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dalam mengawal kondisi sosial politik Indonesia yang patut diapresiasi. Cara penyampaian kritik yang dilakukan pun cenderung kreatif dengan mengambil langkah baru dari kegiatan demonstrasi yang umum dilakukan. Strategi ini tak ayal langsung menjadi sorotan publik massa karena keunikannya. Namun, terlepas pro-kontra pantas/sopan tidaknya aksi tersebut, isu yang menjadi tuntutan utama pemuda ini agak kurang tepat.

     Zaadit menjagokan permasalahan gizi buruk yang terjadi di Asmat sebagai tuntutan utama aksi ‘kartu kuning’. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 646 orang anak terdampak wabah campak dan 144 orang menderita gizi buruk di daerah tersebut. BEM UI, dalam tuntutannya yang diwakili Zaadit, mempertanyakan alasan terus terjadinya gizi buruk meski dana otonomi khusus (otsus) yang terhitung besar, yaitu mencapai Rp11,67 triliun untuk Papua – meliputi Rp8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

    Sayangnya, urgensi permasalahan gizi buruk Asmat yang minim rasanya tidak terlalu tepat untuk dituntutkan. Pasalnya, isu ini memang sedang naik daun di berbagai media massa dan pemerintah sedang berusaha menanganinya.

    Ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam upayanya menangani masalah gizi buruk di Asmat. Dari aspek kesehatan sendiri, telah berjalan kebijakan penambahan dokter dan tenaga kesehatan, pembuatan sumur artesis, pemberian makanan tambahan, serta rencana pemberian penghargaan pada tenaga medis yang bersedia ditempatkan pada daerah tertinggal. Dari aspek sosial, pelibatan tokoh agama dilakukan dalam penyuluhan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

    Pemerintah juga perlahan-lahan melakukan perbaikan infrastruktur penunjang, pembangunan jaringan komunikasi, merencanakan pembangunan rumah layak huni dan sarana transportasi yang sesuai kondisi alam. Akhirnya, dari segi tata kelola pemerintah, dilakukan pendampingan pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Asmat, serta evaluasi dana desa yang difokuskan pada kesehatan masyarakat.

     

    Selain itu, yang sangat disayangkan adalah bagaimana Zaadit dan rekan-rekan kurang menyoroti berbagai faktor kendala yang mungkin menghambat proses perbaikan kondisi buruk di wilayah Papua tersebut, seperti medan yang sulit, biaya yang tinggi, serta jarak tempuh yang cukup jauh. Dikutip dari artikel situs resmi, hal ini turut diamini oleh Joko Widodo.

    Hak Berpendapat dan Perundungan Daring

    Aksi ‘kartu kuning’ yang dilakukan Zaadit Taqwa menuai berbagai respons dari berbagai pihak, positif hingga negatif. Beberapa mendukung sikap beraninya menjalankan fungsi mahasiswa, namun tak sedikit pula yang menentang dan mencemoohnya. Hak berpendapat yang digunakan oleh Zaadit untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi ternyata juga digunakan oleh para warganet selepas menyaksikan aksi sang ketua BEM.

    Kondisi ini terlihat dari ramainya berbagai celoteh dan meme di media sosial yang cenderung menyudutkan aksi ‘kartu kuning’. Uniknya, respons bersentimen negatif di dunia maya ini tidak hanya berasal dari luar keluarga universitas tempat Zaadit menimba ilmu, namun juga dari mahasiswa maupun alumni UI sendiri. Status Zaadit sebagai Ketua BEM universitas menjadikan dirinya mau tidak mau dianggap sebagai representasi kampusnya. Posisi tersebut sekaligus menjadi serangan balik bagi tindakannya.

    Sejumlah anggota keluarga Universitas Indonesia menyatakan tidak sepakat dan tidak terwakili oleh aksi Zaadit. Gelombang defensif dilancarkan oleh mereka yang memiliki pendapat berseberangan dengan sang ketua BEM dengan memproduksi poster digital yang menyelipkan tagar #KamiTidakSama.

    Bila dipandang sebagai hak kebebasan berpendapat, langkah ini sebenarnya sah-sah saja. Hal ini dilakukan seolah untuk memperbaiki nama baik universitas dari aksi Zaadit yang tidak disepakati bersama. Namun, karena keluar tak lama setelah aksi ‘kartu kuning’, aksi penolakan ini justru semakin menyudutkan Zaadit dan menjadikannya perundungan di ranah daring.

    Selain itu, secara tidak langsung memecah belah kesatuan dalam satu almamater tersebut sendiri. Sebenarnya, apabila bertujuan mengembalikan nama baik,  telah banyak juga mahasiswa dari universitas yang sama turun langsung ke pedalaman Provinsi Papua untuk melakukan pengabdian di bidangnya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat pemuda dan mahasiswa lain, dari universitas manapun, untuk juga menunjukkan prestasinya.

    Pengesahan UU MD3

    Pasca aksi ‘kartu kuning’ Zaadit, integritas para mahasiswa kembali diuji dengan disahkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh DPR, bersama pemerintah. Pengesahan peraturan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

    Salah satu yang menjadi problema adalah pasal 122 pada huruf (k) yang mengatur tentang tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang di dalamnya dinyatakan bahwa MKD diizinkan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang merendahkan DPR. Selanjutnya, apabila pihak tertentu dianggap telah merendahkan DPR atau anggotanya, kepadanya dapat dikenakan pidana.

    Undang-undang ini tentunya meresahkan pulik karena tidak sesuai dengan prinsip dan Indonesia sebagai negara hukum dan dianggap mengekang kebebasan berpendapat. Kondisi ini menggiring publik pada kemungkinan kembalinya nuansa pemerintahan seperti yang terjadi pada masa orde baru.

    Saat inilah fungsi kontrol sosial dari mahasiswa kembali menjadi catatan. Suara mahasiswa masih sangat ditunggu untuk mengawal pembangunan bangsa serta menawarkan ide-ide solusi yang dapat membantu menuntun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, salah satunya dalam menanggapi pengesahan undang-undang baru ini. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menjadi Zaadit baru?

    *Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

     

    Referensi:

    Jaringan Pemberitaan Pemerintah. (2018, Januari 31). Pemerintah Perkuat Integrasi Antarlembaga untuk Penanggulangan Gizi Buruk di Asmat . Retrieved Februari 14, 2018, from https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/315916-pemerintah-perkuat-integrasi-antarlembaga-untuk-penanggulangan-gizi-buruk-di-asmat

    Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018, Januari 31). Pemerintah Intervensi Percepatan Penanggulangan KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat. Retrieved Februari 14, 2018, from https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12507/pemerintah-intervensi-percepatan-penanggulangan-klb-campak-dan-gizi-buruk-di-asmat/0/artikel_gpr

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2018, Januari 15). Presiden Joko Widodo Tanggapi Isu Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Papua. Retrieved Februari 14, 2018, from https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/presiden-joko-widodo-tanggapi-isu-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat-papua