MENGEJAR KETEGASAN TINDAK HUKUM CATCALLING

Dalam RUU PKS, kekerasan seksual dibagi menjadi kategori ‘lewat sentuhan fisik’ dan ‘tanpa sentuhan fisik’ dan keduanya dapat diproses secara hukum bila regulasi tersebut disahkan.

  • Ilustrasi. Seorang perempuan saat berjalan sendiri. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi. Seorang perempuan saat berjalan sendiri. Validnews/Agung Natanael

    Oleh: Novelia, M.Si*

    “Cantik, mau ke mana, nih?”

    Sapaan ini terdengar di ruang publik, keluar dari mulut satu dari segerombol pemuda yang sedang ‘nongkrong’ di sebuah gang perumahan, disusul siulan dari teman-temannya. Merasa risih dan takut, perempuan yang menjadi target keisengan mereka mempercepat langkahnya untuk menghindar.

    Tindakan jahil para pemuda tersebut kerap kita temui hingga akhirnya kini terkenal dengan sebutan catcalling. Meski berakibat ketidaknyamanan bagi korbannya, tidak sedikit para pelaku yang berdalih bahwa yang mereka sampaikan adalah pujian. Padahal, tak lebih dari sebuah pelecehan.

    Baca Juga:

    Momok Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

    Lemahnya Jerat Hukum Pelecehan Seksual di Transportasi Publik 

    Pada bukunya, Surviving Sexual Violance (1988), Liz Kelly menjabarkan beberapa bentuk pelecehan seksual, meliputi verbal dan nonverbal. Pelecehan verbal di antaranya siulan, gurauan seksual yang ditujukan untuk membuat korban terhina dan tidak nyaman, hingga pernyataan maupun cerita seksual yang tak ingin didengar korban. Sementara pelecehan seksual nonverbal dapat berupa tatapan serta gerak-gerik seksual.

     

    Mengacu pada penjelasan tersebut, catcalling tentu dapat dikategorikan sebagai perilaku pelecehan seksual. Tidak hanya karena mengandung gurauan (berupa sapaan) seksual yang tidak membuat korban nyaman, namun juga seringkali disertai tatapan dan siulan bersifat seksual.

    Masih Dianggap Bukan Masalah
    Berdasarkan data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2018, kekerasan seksual mendominasi sebanyak 75,92% dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas sepanjang tahun 2017. Dari jumlah tersebut, pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dengan jumlah terbesar, yaitu sebanyak 704 kasus, atau sekitar 26,11% dari total kekerasan seksual terlapor (Komnas Perempuan 2018).

     

    Angka yang sudah tergolong besar tersebut bahkan belum bisa menggambarkan keadaan secara pasti, bisa saja kurang, mengingat tak semua orang yang mengalami pelecehan seksual melaporkan pengalamannya. Mengapa? Karena masyarakat sudah kadung dibalut rasa pesimistis, bahwa pengaduannya hanya akan berujung diabaikan.

    Mengutip ucapan Azriana Rambe Manulu, Ketua Komnas Perempuan, dalam video yang diunggah situs Kapal Perempuan, regulasi yang ada masih belum memadai dan mampu melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Meski secara internasional telah banyak pengategoriannya, di lingkup nasional masih belum ada beleid yang mengatur hal ini secara mendetail. Parahnya lagi, masyarakat masih memandang pelecehan seksual sebagai tindakan yang dapat dibenarkan, membuat terus berulangnya kasus yang sama.

    Tuduhan Double-Standard
    Selain berdalih bahwa yang dilakukan justru merupakan bentuk pujian, penggolongan catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual juga kerap diremehkan karena respon korban yang dinilai berbeda terhadap tindakan yang dianggap serupa.

    Baru-baru ini misalnya, beberapa kelompok masyarakat mengeluhkan berbedanya balasan sapaan di desa dan kota. Argumennya adalah, apabila seorang pemuda menyapa gadis desa dengan sapaan ‘Neng geulis mau kamana?’ misalnya, si gadis akan menjawabnya dengan ramah. Sementara bila melakukan hal yang sama di kota dengan sapaan ‘Mau ke mana nih, cantik?’ akan disebut pelecehan seksual.

    Pada faktanya, desa dan kota dalam fenomena catcalling sebenarnya tidak dapat dijadikan pembanding yang setara satu sama lain. Roucek & Warren (dalam Luthfia, 2013) menjelaskan bahwa masyarakat desa dan kota memiliki perbedaan karakteristik yang cukup mencolok. Secara sosiologis, desa menggambarkan suatu kesatuan  masyarakat ataupun komunitas penduduk yang menetap di suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dengan baik. Hal ini disebabkan corak kehidupan mereka yang relatif homogen serta mempunyai hubungan yang intim dan awet. Lebih jauhnya, desa-desa di Indonesia diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup sederhana dengan  ikatan sosial, adat, dan tradisi yang masih kuat.

     

    Pola hubungan masyarakat yang intim membuat wajar bila setiap individu dapat saling kenal dan akrab di sebuah desa. Sehingga meskipun orang tidak dikenal menyapa, respon seseorang akan sama hangatnya, karena habitus bertegur sapa sudah menjadi hal yang umum. Sementara di kota yang masyarakatnya bersifat lebih heterogen, kepentingan pribadi masih menjadi hal utama dibanding kebersamaan. Ikatan sosial tidak terjadi secara serta merta, sehingga akan jadi mencurigakan bila sapaan datang dari orang yang tidak dikenal.

    Hal itu baru terkait perbedaan karakteristik desa dan kota. Belum lagi kita melihat bagaimana korban catcalling dapat membedakan sendiri baik atau tidaknya tendensi sapaan seseorang kepadanya. Beberapa di antaranya melalui tatapan dan intonasi menyapa. Belum lagi bila disertai siulan dan godaan yang tidak pantas serta berbau seksual.

    Jadi, sebenarnya bukan masalah desa atau kota; atau kenal atau tidak, namun gaya sapaan seperti apa yang pantas disampaikan. Yang menjadi masalah, bila dilakukan oleh orang yang dikenal saja dapat dikategorikan pelecehan bila berbau seksual, apalagi jika  dilakukan orang yang tidak dikenal. Tentunya, akan lebih terasa tidak menyenangkan dan mengganggu.

    Berharap Pada RUU PKS
    Tindakan catcalling kini menjadi momok yang menakutkan terutama bagi para perempuan yang sering menjadi korban, karena belum adanya kejelasan regulasi yang menjerat pelaku. Menanggapi kondisi ini, Komnas Perempuan telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dilansir dari situs Komnas Perempuan, memasuki tahun keempat sejak diajukan akhirnya RUU ini mulai dibahas di parlemen.

    Salah satu bab dalam RUU PKS membahas tentang pelecehan seksual. Di dalamnya, kekerasan seksual dibagi menjadi kategori ‘lewat sentuhan fisik’ dan ‘tanpa sentuhan fisik’, sehingga tindakan seperti catcalling pun dapat diproses secara hukum bila regulasi tersebut disahkan. Tentunya hal ini menjadi harapan baru bagi perlindungan terhadap perempuan. Tidak lagi ragu, setidaknya korban bakal tahu ke mana harus mengadu.

    *) Peneliti Junior Visi Teliti Junior

     

    Referensi:

    Kelly, Liz. Surviving Sexual Violence. UK: Polity Press, 1988.

    Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.

    Komnas Perempuan. Feminisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. April 2, 2018. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-feminisme-dan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual (accessed April 16, 2018).

    Luthfia, Agusniar Rizka. "Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah." Journal of Rural and Development, 2013: 135-143.

    Manulu, Azriana Rambe, interview by SonoraFM. [Sonora Menyapa] Catcall di Indonesia (Maret 7, 2017).