GELIAT EKONOMI BERTAJUK RAKYAT

MEMBANGUN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM BUMDES

Kegagalan dan keberhasilan atas sebuah BUMDes tidak terlepas dari peran aktif dari masyarakat desa setempat

  • lustrasi. BUMDES. ANTARA FOTO/Andika Wahyu.
    lustrasi. BUMDES. ANTARA FOTO/Andika Wahyu.

    Oleh: Nugroho Pratomo*

    Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seringkali dinilai sebagai sebuah bentuk lembaga perekonomian kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes pada dasarnya juga telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat 6 UU ini, keberadaan BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam praktiknya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes ini telah banyak yang berhasil sebagaimana harapan dari UU Desa. Namun pada saat yang bersamaan, tidak sedikit BUMDes yang harus tutup karena berbagai hal.

    Membangun Partisipasi

    Kegagalan dan keberhasilan atas sebuah BUMDes tidak terlepas dari peran aktif dari masyarakat desa setempat. Dalam kerangka menciptakan peran aktif masyarakat desa tersebut tentunya bukan perkara mudah. Tapi, bukan pula hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Diperlukan sebagai hal yang menjadi prasyarat agar partisipasi masyarakat desa dalam membangun dan mengembangkan BUMDes dapat berjalan sebagaimana menjadi harapan berbagai pihak.

    Secara umum terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat (Mitchell, Setiawan, & Rahmi, 2010).

    1. Manipulasi. Sebagai tingkatan terendah partisipasi masyarakat, pada dasarnya menurut Arstein tidak ada partisipasi yang nyata pada level ini. Sebab, pada tingkatan ini keterlibatan masyarakat hanya ditandai dengan permintaan tanda tangan dari komite masyarakat tanpa adanya pemahaman yang pasti di masyarakat.
    2. Terapi. Meski juga belum ada partisipasi yang nyata, pada tingkatan ini para pemegang kekuasaan sudah mulai melakukan edukasi terhadap masyarakat secara terbatas.
    3. Pemberitahuan (informing). Pada tingkatan ini, berbagai hal yang menjadi keinginan masyarakat sudah mulai diidentifikasi. Namun demikian, bentuk partisipasinya juga masih bersifat satu arah dari para pemegang kekuasaan. Sehingga tidak ada ruang untuk melakukan negosiasi dan umpan balik.
    4. Konsultasi. Berbagai opini dan informasi dari masyarakat sudah mulai didengar pada tingkatan ini. Namun demikian, menurut Arstein diperlukan beberapa cara lain untuk mendukung partisipasi masyrakat dalam tingkatan ini. Beberapa metode yang sering dilakukan dalam tingkatan ini ialah survei dan dengar pendapat publik (public hearing).
    5. Placation. Pada tingkatan ini, partisipasi masyarakat pada tahap tertentu sudah dapat memengaruhi kebijakan yang diambil meski dalam jumlah dan bentuk yang sangat terbatas serta tidak selalu dilaksanakan. Sebagai contoh ialah dibentuknya berbagai komite atau dewan yang beranggotakan perwakilan masyarakat dan ditempatkan pada institusi-institusi publik.
    6. Kemitraan. Pada tingkatan ini, tersedia ruang yang cukup besar untuk melakukan negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Melalui bentuk kemitraan ini, antara masyarakat dan pemegang kekuasaan saling berbagi, mulai dari tahap perencanaan hingga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara terstruktur. Misalnya dengan adanya dewan kebijakan bersama, komite perencanaan dan lain sebagainya. Melalui ini pula, ditentukan aturan dan bentuk take-give bagi masing-masing pihak.
    7. Pendelegasian kekuasaan. Tersedianya ruang yang luas untuk melakukan negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan atau pejabat publik juga dapat menghasilkan otoritas yang cukup besar bagi masyarakat atas sejumlah program. Karenanya, masyarakat harus dapat menjamin akuntabilitas program-program tersebut sehingga berjalan dengan baik.
    8. Kontrol oleh masyarakat.

    Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai masing-masing tingkatan dalam kedelapan tingkatan ini tentunya memerlukan berbagai upaya yang di dalamnya membutuhkan metode yang mampu menjamin pencapaian tiap tingkatannya.

    Salah satu metode yang penting diperhatikan adalah bagaimana kemampuan untuk memengaruhi masyarakat yang pada akhirnya menciptakan sebuah bentuk saling percaya di antara berbagai pihak. Kemampuan untuk memengaruhi berbagai pihak tersebut secara umum dapat dilakukan dengan memerhatikan berbagai prinsip. Goldstein et al. (2008) menyampaikan bahwa ada enam prinsip untuk dapat memengaruhi seseorang atau kelompok. Keenam prinsip dapat dilihat pada info berikut ini.

    Pengembangan BUMDes dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa secara lebih luas yang didahului oleh berbagai upaya sebagaimana disampaikan tersebut, sesungguhnya adalah upaya membangun kepercayaan publik. Modal kepercayaan inilah yang kemudian didorong dan dikembangkan sebagai dasar pembentukan sebuah BUMDes.  Namun demikian, kepercayaan semata juga tidak cukup untuk menjalankan dan mengelola BUMDes. Kemampuan mengelola sebuah organisasi bisnis juga menjadi prasyarat lain yang dibutuhkan ketika BUMDes telah berdiri. Jika tidak, maka kepercayaan yang telah ada juga akan runtuh.

    *)Direktur Riset Visi Teliti Saksama

    Referensi

    Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2010). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Gajah Mada University Press.

    Goldstein, Noah J., Martin, S. J. , Cialdini, R. B.  (2009), Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive, New York, Free Press.