GELIAT EKONOMI BERTAJUK RAKYAT

MEMAKNAI KEMBALI EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI

Ekonomi kerakyatan khususnya pasca krisis ekonomi 1997-1998 seringkali dimaknai tidak lebih sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kecil menengah.

  • Logo Koperasi. Validnews/Agung Natanael
    Logo Koperasi. Validnews/Agung Natanael

    Oleh: DR. Nugroho Pratomo*

    Konsep ekonomi kerakyatan (democratic economic system) pertama kali diajukan di Indonesia oleh Mohammad Hatta sebagai sebuah bentuk sistem perekonomian dalam konstitusi. Konsep ini pada dasarnya dinyatakan sebagai bentuk perlawanan atas kolonialisme di Hindia Belanda. Sebagaimana telah diketahui bersama, sistem pembagian kelas yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, telah menempatkan kelompok pribumi sebagai kelas masyarakat terbawah. Akibatnya, masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya.  

    Secara umum terdapat beberapa pilar dasar ekonomi kerakyatan. Pertama, adanya peran vital negara (pemerintah). Kedua, efisiensi ekonomi berdasarkan atas keadilan, partisipasi dan keberlanjutan. Ketiga, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama (koperasi). Keempat, pemerataan penguasaan faktor produksi. Kelima, pola hubungan produksi kemitraan bukan hubungan buruh-majikan (Malau, 2016).

    Seperti telah disampaikan, dalam konsep ekonomi kerakyatan ini, negara memiliki peran yang besar dan penting. Negara menggunakan berbagai macam bentuk kelembagaan ekonomi seperti BUMN dan lain sebagainya, untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian. Pada saat yang bersamaan, negara juga mengembangkan kelembagaan di tingkat masyarakat yang bernama koperasi. Melalui keberadaan berbagai bentuk kelembagaan ekonomi tersebut, maka diharapkan pengelolaan berbagai sumber daya alam yang ada dapat dilakukan demi kemakmuran rakyat Indonesia.

    Sayangnya, pemaknaan ekonomi kerakyatan kini semakin sempit. Ekonomi kerakyatan khususnya pasca krisis ekonomi 1997-1998 seringkali lebih dimaknai sebagai berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kecil menengah. Berbagai bentuk usaha tersebut dicontohkan dengan berbagai bentuk UMKM dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Lebih celakanya lagi, pemaknaan atas ekonomi kerakyatan pada beberapa aspek juga hanya dilihat dalam bentuk kegiatan usaha informal. Bahkan mereka kemudian seringkali dinilai sebagai kekuatan ekonomi yang relatif kuat menghadapi berbagai dampak krisis ekonomi.

    Padahal, ekonomi kerakyatan memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam ketimbang itu semua. Berbagai kegiatan ekonomi yang diarahkan dan diselenggarakan dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, adalah pengejawantahan sesungguhnya atas ekonomi kerakyatan. Termasuk di dalamnya adalah dengan menggunakan berbagai produk dalam negeri walau dengan harga yang relatif sedikit lebih mahal. Berangkat dari itu pula, diperlukan perubahan cara berpikir (mindset) yang berkembang di masyarakat bahwa, diperlukan dukungan yang luas dari setiap lapisan masyarakat untuk membangun ekonomi kerakyatan. Jadi, konsep ini tidak lagi sekedar menjadi komoditas politik.

    Ekonomi kerakyatan pada dasarnya juga memilki beberapa kelemahan. Kelemahan utamanya adalah rendahnya minat dari pemilik modal besar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dipahami karena keuntungan yang mereka terima akan jauh lebih terbatas. Keuntungan yang diterima akan terbagi kepada berbagai macam pihak secara lebih proporsional (Malau, 2016). Meski demikian, bukan berarti ekonomi kerakyatan tidak dapat menawarkan keuntungan yang besar. Sebab, besaran keuntungan tersebut akan lebih banyak tergantung pada kemampuan berusaha dari masing-masing pihak. 

    Ekonomi Pancasila
    Dalam kasus Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan kemudian berkembang dan banyak dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). SEP ini pertama kali dilontarkan oleh Emil Salim pada tahun 1966. Selanjutnya di tahun 1979, Mubyarto kembali mengangkat terminologi ini. Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai oleh banyak kalangan semakin cenderung kepada sistem ekonomi kapitalis (Indahsari, 2012).

    Berangkat dari sejarah sistem ekonomi yang ada di Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan ala pancasila merupakan salah satu bentuk “terobosan baru” dalam hal pengajaran ilmu ekonomi. Pengajaran ilmu ekonomi yang selama ini banyak diajarkan di berbagai perguruan tinggi lebih banyak didasarkan pada metode deduktif-logis. Mubyarto kemudian menyarankan agar metode tersebut diubah menjadi deduktif empirik. Hal tersebut dilakukan dengan lebih banyak menjadikan kondisi perekonomian nyata di Indonesia (Hastangka, 2012).

    Meski demikian, metode deduktif-empirik yang diajukan oleh Mubyarto pada dasarnya juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah adanya kesulitan untuk menggeneralisasi berbagai kondisi yang ada di daerah lain khususnya di luar Indonesia. Bahkan untuk daerah-daerah di Indonesia sendiri, generalisasi semacam itu juga tidak dengan mudah diterapkan. Kondisi geografis dan demografi yang berbeda dan adanya kesenjangan yang besar antara satu daerah dengan daerah lainnya, menyebabkan berbagai kesimpulan atas sebuah kajian ekonomi menjadi sangat spesifik.      

    Menurut Mubyarto, berkembangnya berbagai teori ekonomi utama (mainstream) yang menggunakan asumsi pasar persaingan sempurna, tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia . Adanya perbedaan budaya, sistem nilai-nilai sosial menurutnya, seringkali diabaikan oleh para ekonom di Indonesia (Mubyarto, 2003).

    Lebih lanjut menurutnya, ekonomi Pancasila sesuai dengan asas-asas yang terdapat di dalam pancasila, lebih mengarahkan pada pemerataan. Hal ini sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ekonomi kerakyatan yang dituangkan dalam ekonomi pancasila, kemakmuran diperoleh dengan cara bekerjasama. Bukan dididasarkan pada persaingan yang tidak realistis bagi kondisi di Indonesia. Karenanya, pelembagaan ekonomi yang dianggap relevan dengan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi koperasi. Melalui kelembagaan ekonomi koperasi ini pula, tindakan kolektif  dilaksanakan atas dasar saling ketergantungan dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan (scarcity) (Mubyarto, 2003).

    Koperasi
    Sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, koperasi merupakan satu-satunya instrumen yang mampu menjadi jembatan kerja sama antarberbagai pihak. Berbeda dengan keberadaan berbagai koperasi khususnya di negara-negara Eropa, keberadaan koperasi di Indonesia sudah berada di tingkat ekonomi makro. DI negara-negara Eropa, koperasi adalah instrumen kelembagaan ekonomi yang digunakan oleh kaum buruh dan petani untuk tetap hidup dalam sebuah sistem kapitalisme. Bung Hatta melihat hal tersebut dan membawanya ke Indonesia. Hingga akhirnya prinsip-prinsip koperasi dimasukkan ke dalam konstitusi (Nugroho, 2014).

    Secara umum koperasi memiliki prinsip yang disebut dengan Triple Co. Pertama adalah co-ownership (ikut memiliki). Kedua, co-determination (ikut menentukan) dan ketiga, co-responsibility (ikut bertanggung jawab). Ketiga prinsip ini pada dasarnya adalah bentuk perwujudan atas asas kekeluargaan (Swasono, 2014).

    Pada saat yang bersamaan, keberadaan koperasi di Indonesia juga menghadapi berbagai macam bentuk persoalan. Penyalahgunaan koperasi oleh berbagai pihak dalam kasus-kasus korupsi dalam jumlah besar misalnya, merupakan salah satu masalah yang dihadapi koperasi di Indonesia. Koperasi juga seringkali digunakan dalam berbagai aksi penipuan. Dana-dana nasabah yang jumlahnya hingga mencapai triliunan berhasil digelapkan oleh para pengurusnya (Asril, 2012).  

    Permasalahan koperasi di Indonesia juga tidak hanya terletak pada para pengurusnya. Banyak koperasi simpan pinjam yang akhirnya juga harus tutup karena tingginya kredit macet. Banyak masyarakat menjadi anggota koperasi karena dapat dengan mudah memperoleh pinjaman. Namun banyak dari para anggota koperasi yang masih tidak memanfaatkan koperasi sebagai tempat untuk menyimpan uangnya.

    Berbagai permasalahan dalam koperasi inilah yang pada akhirnya seringkali menyebabkan koperasi tidak lagi menjadi isu yang menarik dalam kerangka bisnis. Koperasi sebagai perwujudan nyata ekonomi kerakyatan pada akhirnya hanya menjadi kelembagaan ekonomi dan bisnis yang semakin terpinggirkan. Citra koperasi sebagai jembatan kerja sama berbagai pihak dalam kerangka ekonomi kerakyatan, tidak lagi menjadi hal yang menarik perhatian banyak pihak untuk ikut serta mengembangkan. Pengembangan koperasi nampaknya seakan hanya merupakan tugas pemerintah saja.

    Keberlanjutan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi
    Berangkat dari filosofi ekonomi kerakyatan dan pinsip-prinsip koperasi, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah sejauh mana ekonomi kerakyatan dan koperasi akan tetap dapat bertahan di masa depan? Ekonomi kerakyatan yang dilengkapi oleh koperasi sebagai instrumen utamanya, pada dasarnya akan tetap dapat bertahan di Indonesia apabila tumbuh dari masyarakat. Dalam aspek konstitusi, ekonomi kerakyatan dan koperasi sesungguhnya masih memiliki payung hukum yang cukup kuat. Karenanya, jika pengembangan koperasi muncul dari inisiatif langsung berdasar kesadaran dari masyarakat, maka hal tersebut bukannya tidak mungkin akan menyamai apa yang terjadi di Eropa.

    Pengembangan koperasi sebagai instrumen sistem ekonomi kerakyatan/pancasila, pada dasarnya memiliki peluang dalam masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk yang besar, merupakan modal sosial yang cukup kuat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Namun jika hal tersebut tidak didukung oleh adanya kesadaran langsung dari masyarakat sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka konsep bonus demografi menjadi tidak berarti. Bahkan sebaliknya, menjadi beban bagi negara.

    *)Direktur Riset Visi Teliti Saksama

    Referensi:
    Asril, S. (2012, Juni 7). https://inside.kompas.com/about-us. Retrieved April 2, 2018, from https://www.kompas.com/: https://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodong.ala.Koperasi.Langit.Biru.dan.PT.GAN

    Hastangka. (2012, April). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. Jurnal Filsafat, 22(1), 31-50.

    Indahsari, K. (2012, Juni). Membangun Sistem Ekonomi Indonesia Dari Ekonomi Pancasila Ke Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Pendidikan, 4(1), 1-76.

    Malau, N. A. (2016, Januari). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Research Sains , 2(1), 1-7.

    Mubyarto. (2003). Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun Pustep-UGM. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.

    Nugroho, T. (2014). Menjernihkan Cita-cita Koperasi (di) Indonesia. In Mubyarto, & M. Ridwan (Ed.), Ekonomi Kerakyatan. Jakarta, DKI, Indonesia: Lembaga Suluh Nusantara & American Institue For Indonesian Studies (AIFIS).

    Swasono, S. E. (2014). Koperasi dan Ekonomi Humanistik. In Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan (pp. 154-156). Jakarta, DKI, Indonesia: Lembaga Suluh Nusantara & American Institue For Indonesian Studies (AIFIS).