MAHAR POLITIK: BUKTI KEGAGALAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Partai politik seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan rente dari berbagai pihak dengan mengatasnamakan dukungan politik

  • Ilustrasi Kader Parpol. (ANTARAFOTO/Sigit Kurniawan)
    Ilustrasi Kader Parpol. (ANTARAFOTO/Sigit Kurniawan)

    Oleh: Dr. Nugroho Pratomo*

    Keberadaan partai politik dalam demokrasi Indonesia saat ini merupakan kekuatan utama yang memainkan peran yang sangat penting. Masa depan politik Indonesia pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan atas partai-partai politik yang ada. Sebagai instrumen utama demokrasi, partai politik di Indonesia memang masih banyak memiliki persoalan. Tidak hanya persoalan internal organisasi, namun juga dalam kerangka sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Salah satu persoalan yang kini banyak dihadapi adalah munculnya “mahar politik”.

    Sebagaimana layaknya organisasi lainnya, partai politik sebagai sebuah organisasi politik juga memerlukan dana untuk dapat berjalan dan berfungsi. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, partai politik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan. Karenanya, keberadaan partai politik juga menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

    Pada salah satu definisi, partai politik didefinisikan sebagai organisasi dari berbagai aktifitas politik dengan tujuan untuk merebut dukungan rakyat dan mendapatkan kekuasaan. Definisi lain dari partai politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan  bagi pimpinan partai dan kemudian memberikan kemanfaatan bagi anggota partai (Budiardjo, 2008). Berdasarkan pada definisi ini pula, maka partai politik bagaimanapun juga akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kekuasaan itu sendiri.    

    Celakanya, dalam pelaksanaan di lapangan, proses pencapaian tujuan tersebut seringkali dilakukan dengan cara-cara yang sebenarnya juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Partai politik seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan rente dari berbagai pihak dengan mengatasnamakan dukungan politik. Dukungan politik yang dimaksudkan adalah tidak hanya terbatas pada masa pemilihan umum, namun lebih dari itu adalah pada saat penyusunan kebijakan.   

    Kembali pada kasus Indonesia, khususnya pada masa pemilihan kepala daerah, kita sering mendengar istilah “mahar politik”. Mahar politik dalam berbagai bentuk sering dilihat sebagai biaya administrasi (administration fee) atau kontribusi keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh bakal calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.

    Mekanisme ini pada dasarnya merupakan kebijakan internal dari masing-masing partai politik itu sendiri. Namun pada akhirnya hal tersebut justru hanya berdampak negatif pada sistem politik serta demokrasi. Kondisi seperti tersebut pada akhirnya hanya akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Misalnya korupsi.

    Kegagalan parpol
    Terjadinya praktek rente yang dilakukan dengan atas nama parpol pada dasarnya juga merupakan bukti kegagalan partai politik untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Salah satu bentuk kegagalan fungsi yang nampak jelas adalah membangun kaderisasi atau rekrutmen politik. Ketiadaan fungsi rekrutmen politik menyebabkan partai politik tidak lagi mampu mendorong partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya menyediakan calon pemimpin politik yang mumpuni.

    Kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik dilihat dari sisi organisasi, juga tampak pada kemampuan parpol untuk membangun ideologi partai. Sebagian besar partai politik yang ada di Indonesia adalah partai politik yang lahir pada saat euforia reformasi. Parpol yang baru tidak dibangun dengan didasarkan pada kepercayaan penuh dari para anggotanya. Sehingga, parpol akan selalu dimasuki oleh orang-orang yang lebih bersikap pragmatis.

    Meski demikian, tidak semua parpol yang ada di Indonesia saat ini gagal dalam melakukan fungsi rekrutmen politik. Beberapa partai politik telah pula relatif berhasil menjadi partai kader. Namun hasil tersebut juga bukan didapat dalam waktu yang singkat. Proses kaderisasi dilakukan sudah sejak lama, bahkan sejak masa Orde Baru walau bukan dalam bentuk parpol.

    Karenanya jika demokrasi Indonesia masih ingin terus berjalan, maka perbaikan organisasi kepartaian menjadi salah satu kuncinya. Melalui peningkatan fungsi rekrutmen politik, maka parpol akan mendapatkan hasil dari adanya partisipasi politik. Meski juga bukan jaminan bahwa hal tersebut akan menghilangkan praktek mahar politik, namun setidaknya parpol sudah mulai berfungsi sebagaimana mestinya.

    * Direktur Riset Visi Teliti Saksama