MA Sebut Larangan Sepeda Motor Langgar HAM

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta terkait larangan sepeda motor telah melanggar hak wajib pajak

  • engendara sepeda motor melaju di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (9/1). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.
    engendara sepeda motor melaju di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (9/1). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

    JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa putusan MA yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat dilakukan berdasarkan prinsip hak asasi.

    "Sama-sama bayar pajak lalu kenapa dilarang, ini adalah prinsip awalnya yaitu pelanggaran terkait hak asasi," ucap Kepala Biro Humas MA Abdullah seperti dilansir dari Antara, Jumat (12/1).

    Menurut dia, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut telah melanggar hak wajib pajak. Bila Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum bisa memberikan akses bagi pengendara sepeda motor menikmati Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Medan Merdeka Barat maka peraturan tersebut dikatakan Abdullah bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, yaitu pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    "Maka kami meminta Pemda DKI diminta segera memberikan akses bagi pengendara motor untuk bisa menikmati Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat," ujar Abdullah.

    Dengan diumumkan putusan MA di dalam berita negara maka Pergub DKI Jakarta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

    Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa MA menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai pemberian akses bagi pengendara sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat.

    "Kapan dilaksanakan, tunggu kesiapan DKI, tidak ada tenggat waktu," ujar Abdullah.

    MA melalui Hakim Irfan Fachrudin mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

    Selain itu pelarangan motor masuk Jalan Thamrin juga dinilai Fachrudin tidak sesuai pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

    Dalam pemberitaan Validnews sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut rambu larangan melintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

    "Pada hari ini, rambu-rambu larangan melintas sepeda motor sudah mulai kami cabut. Salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) juga sudah kami terima," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Antara, Rabu (10/1).

    Menurut dia, pencabutan rambu-rambu tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan MA yang telah membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

    "Dengan diterimanya salinan putusan dari MA dan dicabutnya rambu-rambu larangan tersebut, maka para pengendara sepeda motor juga sudah diperbolehkan untuk melintas di kedua ruas jalan protokol itu," ujar Sigit.

    Dia menuturkan pencabutan rambu-rambu lalu lintas itu tidak membutuhkan rencana kegiatan khusus. Dishub sudah mencabut rambu-rambu tersebut dan sepeda motor bisa kembali melintas.

    "Setelah selesai dicabut rambu-rambu itu pada hari ini, kami melihat belum banyak sepeda motor yang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Meden Merdeka Barat," tutur Sigit.

    Ke depannya, dia mengungkapkan Dishub berencana melakukan survei serta kajian untuk menentukan kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan protokol.

    "Di kedua ruas jalan protokol itu kan sudah diberlakukan aturan ganjil genap. Kami akan lakukan survei dan juga kajian untuk menemukan kira-kira kebijakan apa lagi yang dapat diterapkan supaya di jalan protokol itu tidak macet," ungkap Sigit. (Jenda Munthe)