M Yamin, Konseptor Kalah Pamor

  •  Muhammad Yamin. Ist
    Muhammad Yamin. Ist

    JAKARTA – Soekarno dan Muhammad Hatta, dikenal sebagai dwitunggal, sosok penting dalam pergerakan nasional. Meski begitu, di luar keberadaan dua proklamator itu, sejumlah tokoh lainnya tak boleh dikesampingkan perannya sehingga Indonesia meraih kemerdekaannya. Salah satunya Muhammad Yamin.

    Lahir di Talawi, Sawahlunto pada tanggal 23 Agustus 1903, Yamin lebih dikenal sebagai penyair pujangga Angkatan Baru. Tapi sesungguhnya peran Yamin pada masa pergerakan nasional muncul terbilang penting. Pada kongres Sumpah Pemuda II pada tahun 1928 saja dialah sosok yang mendorong agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.

    Lebih dari itu, ketika terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Yamin banyak memainkan peran penting. Beberapa usulan terkait Undang-Undang Dasar (UUD) tak dapat dimungkiri merupakan hasil buah pemikiran Yamin.

    Salah satu buah gagasan Yamin adalah terkait hak asasi manusia (HAM) diputuskan masuk dalam konstitusi negara. Majda El-Muhtaj dalam buku berjudul Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia menulis, Yamin dan didukung Hatta menghendaki agar UUD memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit. Tetapi Soepomo dan juga Soekarno sempat menolaknya.

    Dalam perdebatan itu Yamin menginginkan agar aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan dengan seluas-luasnya dalam UUD. Bagi Yamin kalau hal ini tidak terang dalam UUD maka ada kekhilafan Grondwet; Grondwettelijke fout, kesalahan undang-undang hukum dasar. “Besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti hak daripada Republik” begitu kata Yamin.

    Tak hanya itu, dia jugalah yang sempat mengusulkan supaya wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan dapat mencakup Sarawak, Sabah Semenanjung Malaya, Timor Portugis, dan semua wilayah Hindia Belanda. Waktu itu gagasan ini didukung Soekarno, yang juga merupakan anggota BPUPKI.

    Karena peranan pentingnya pada masa persiapan kemerdekaan ini karier politik Yamin mudah tertebak. Semasa Soekarno menjabat sebagai Presiden ke-1 Republik Indonesia, Yamin juga dipercaya memegang jabatan cukup penting dalam pemerintahan Orde Lama. Di antaranya menjabat Menteri Kehakiman (1951—1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (1953—1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959—1960), serta Menteri Penerangan (1962—1963).

    Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, dalam sebuah artikel yang dikutip dari laman LIPI pernah mengatakan Yamin merupakan pribadi yang memiliki banyak talenta. Bukan hanya pemikir sejarah atau sastrawan, tetapi juga merupakan ahli bahasa, politik, ahli hukum dan tokoh pergerakan nasional.

    Dalam tulisannya Asvi menyebut Yamin terlibat dalam penyusunan UUD 1945. Yamin juga dipandang memiliki kemampuan besar untuk meyakinkan ide dan gagasannya. Hal ini paling tidak terlihat ketika dia berhasil meyakinkan peserta Kongres Pemuda di Jakarta tentang rumusan yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

    Kemudian setelah Indonesia merdeka muncul ide agar bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional, Yamin tegas menolaknya. Dituliskan Asvi, bagi Yamin bahasa adalah landasan utama dari eksistensi bangsa.

    Ya, paling tidak sikap Yamin itu telah tergambar pada sebuah kalimat dalam sajaknya berjudul “Bahasa, Bangsa” yang ditulis pada tahun 1921. Kalimat terakhir sajak kepunyaan Yamin itu adalah “tiada bahasa, bangsa pun hilang”.

    “Pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu sebagai bahasa nasional merupakan keputusan yang sangat cemerlang dan visioner. Kini tampaknya bahasa Indonesia itu pulalah yang menjadi (sedikit yang tersisa dari) perekat persatuan Indonesia,” begitu tulis Asvi.

     

    Kompleks pemakaman Muhammad Yamin, Sawahlunto, Sumatra Barat. Ist

    Di Tengah Kontroversi
    Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia mengatakan, di pulau Bunga yang sepi tidak berkawan dia telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila.

    “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah,” sebutnya Soekarno.

    Karena inilah banyak yang menyebut Ende sebagai tempat penyusunan gagasan-gagasan Pancasila. Seiring dengan proses di Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI), Soekarno juga makin mematangkan gagasan tersebut.

    BPUPKI yang beranggotakan 63 orang, memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Di peristiwa inilah kontroversi mulai tumbuh karena setelahnya ada yang menyebutkan Yamin menyampaikan pidato tanggal 29 Mei 1945. Isi pidatonya sama persis dengan Pancasila sekarang ini.

    Yamin mengusulkan lima asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saat itu banyak orang yang menyebut Muhamad Yamin sebagai penemu Pancasila. BJ Boland dalam bukunya, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, bahkan secara terang-terangan menyebut Yamin sebagai penemu Pancasila, bukan Bung Karno.

    Tesis ini makin diperkuat di zaman Orde Baru, yang juga dalam kerangka de-Soekarnoisme. Nugroho Notosusanto, salah seorang ideolog Orde Baru, banyak menulis tentang sejarah kelahiran Pancasila yang mengabaikan sama sekali peranan Soekarno.

    Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa penemu Pancasila bukanlah Soekarno, melainkan Yamin dan Soepomo. Itu menjadi pegangan dalam buku-buku penataran P4 dan buku-buku sejarah Orde Baru.

    Nugroho Notosusanto menuding sila kedua Pancasila versi Bung Karno, yaitu Peri Kemanusiaan atau Internationalisme, sangat identik dengan semangat Internationalisme kaum komunis.

    Di sisi lain St Sularto dan Dorothea Rini Yuniarti dalam buku berjudul Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan justru meragukan hal itu. Dituliskan di dalam buku yang disiarkan Yamin dicantumkan pidato dirinya yang susunannya “mirip” dengan pidato Soekarno yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi persoalan yang terjadi dengan pidato Yamin itu ialah pidato itu tidak ditemukan naskah aslinya, sebagaimana pidato Soekarno dan Soepomo.

    Kedua penulis itu menjelaskan, satu-satunya sumber dari pidato Yamin yang katanya diucapkan pada tanggal 29 Mei 1945 sehingga mendahului pidato Soekarno hanyalah di buku yang disiarkan oleh Yamin sendiri.

    Hatta juga secara pasti menyatakan bahwa di tanggal 19 Mei 1945 itu Yamin sebagai anggota BPUPKI tidak berbicara. Suatu hari, ketika Bung Hatta memberi ceramah di Makassar, seorang mahasiswa mengkritik Bung Hatta karena menyebut Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Si mahasiswa itu, entah dicekoki oleh kesimpulan Nugroho Notosusanto, menyebut Yamin sebagai penemu Pancasila.

    Hatta pun bertanya dari mana mahasiswa tahu? Dijawab oleh si mahasiswa, “Dari buku Yamin”.

    “Buku itu tak benar,” jawab Hatta.

    Menurut Hatta, Yamin tidak berpidato tentang lima asas itu pada 29 Mei 1945. Hatta, yang saat itu juga anggota BPUPKI, mengatakan penemu Pancasila itu adalah Bung Karno.

    Kata Hatta, saat itu di kalangan anggota BPUPKI muncul pertanyaan; “Negara Indonesia Merdeka yang kita bangun itu, apa dasarnya?” Kebanyakan anggota BPUPKI tidak mau menjawab pertanyaan itu karena takut terjebak dalam perdebatan filosofis berkepanjangan. Akan tetapi, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menjawab pertanyaan itu melalui pidato berdurasi 1 jam. Pidato itu mendapat tepuk tangan riuh anggota BPUPKI.

    Sesudah itu, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang untuk merumuskan Pancasila sesuai pidato Soekarno. Panitia kecil itu menunjuk 9 orang: Soekarno, Hatta, Yamin, Soebardjo, Maramis, Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, dan Abdul Kahar Muzakkir.

    Panitia kecil inilah yang mengubah susunan lima sila itu dan meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa di bagian pertama. Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan Panitia 9 itu diserahkan kepada Panitia Penyelidik Usaha–Usaha Kemerdekaan Indonesia dan diberi nama Piagam Jakarta.

    Pada 18 Agustus 1945, saat penyusunan Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta itu mengalami sedikit perubahan. Ada pencoretan tujuh kata di belakang Ketuhanan, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada penduduknya”.

    Terlepas dari kontroversi terkait penggagas pertama Pancasila ini, posisi Yamin sebagai seorang intelektual tak dapat disangkal. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk ikut menyusun UUD ini tentu berkat kemauan besarnya semasa menempuh pendidikan.

    Negarawan satu ini memang melewati pendidikan di tempat berbeda beda dan uniknya juga menjalankan aneka disiplin ilmu. Yamin berhasil menamatkan diri di HIS, Padangpanjang, Sumatra Barat. Kemudian ia masuk sekolah dokter hewan di Bogor, melanjutkan sekolah ke AMS Yogyakarta, dan sampai meraih gelar meester in de rechten atau sarjana hukum di Recht Hogeschool, Jakarta.

    Di sisi lain sosok pria Sumatra Barat ini juga seorang pujangga. Sajak-sajak Yamin terkumpul, di antaranya berjudul Tanah Air (1922) dan Indonesia Tumpah Darahku (1928). Ia bahkan diketahui belakangan juga telah menulis sejumlah naskah drama dari tahun 1932 sampai 1951.

    Yamin juga dikenal sebagai pecinta antropologi dan bahkan menguasai sejarah. Bahasa Sanskerta, Bahasa Jawa, Bahasa Melayu menjadi tiga bahasa favoritnya.

    Dunia antropologi diselami Yamin dengan melakukan penelitian sejarah mengenai Gajah Mada, Diponogoro, Tan Malaka, dan juga Revolusi Amerika. Hasil penelitian diterbitkan Yamin melalui buku-buku yang sudah diterbitkan di masa itu. (Denisa Tristianty, Dari berbagai sumber)