GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Langkah Panjang Menjadi Penebar Ilmu

Banyak tahapan yang harus dilalui untuk menjadi dosen dengan kualitas mumpuni

  •  Ilustrasi dosen. Validnews/Arizar Ghiffari
    Ilustrasi dosen. Validnews/Arizar Ghiffari

    JAKARTA – Setiap jenjang pendidikan, sosok pengajar itu penting. Mereka punya peran untuk menyalurkan ilmu bagi anak didik mereka. Baik itu siswa maupun mahasiswa.

    Karena penting, sosok pengajar itu harus punya bekal ilmu yang cukup untuk bisa mengajar.

    Tentu ini syarat mutlak bagi profesi guru maupun dosen. Makin tinggi ilmu yang diajarkan maka kualitas pengajar pun harus mengikuti.

    Hal itu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tertulis dalam beleid itu, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

    Berdasarkan data dari Kemristekdikti tanggal 21 Mei 2018, jumlah dosen aktif di perguruan tinggi negeri (PTN) adalah sebanyak 69,996 orang. Sedangkan dosen aktif di Indonesia sebanyak 279,000 orang.

    Untuk kelanjutan ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi regenerasi dosen itu penting. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ali Ghufron Mukti, angka ideal dosen sebaiknya 50% dari jumlah dosen yang ada saat ini dengan kualifikasi doktor. Sedangkan saat ini, dosen dengan kualifikasi S3 hanya 13,6% dari seluruh dosen di Indonesia, atau hanya 38,937 orang.

    Menurut dia jumlah dosen ideal ini harusnya disesuaikan dengan kebutuhan relevan pembangunan. Tidak hanya sekadar jumlah dosen saja, tetapi ada variabel penentu yaitu kualifikasi dan kompetensi dosen dalam mengampu program studi (prodi) pendorong pembangunan.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, profesi pengajar di perguruan tinggi ini wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani dan memenuhi kualifikasi lainya yang dipersyaratkan dengan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

    Ali Ghufron menguraikan, PP 37 Tahun 2009 menjelaskan kualifikasi akademik. Yaitu syarat untuk menjadi dosen adalah menguasai ilmu tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Untuk menjadi seorang dosen harus memiliki kualifikasi minimum lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana dan lulusan program doktor program pascasarjana.

    “Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa, dapat diangkat menjadi dosen dan ditentukan masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi,” lanjut Ali Ghufron.


    Bukan Profesi Sembarang
    Masih menurut UU 14 Tahun 2005, seseorang yang ingin mencemplungkan diri menjadi dosen, wajib bergelar minimal magister untuk mengajar program diploma dan sarjana. Lalu, lulusan program doktor untuk mengajar program pascasarjana.

    Setelah memenuhi syarat sertifikat pendidik untuk dosen yaitu, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun. Kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Juga lulus sertifikasi oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Setelah menjadi dosen, ada alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga kualitas dosen. Instrumen itu tertuang dalam Pasal 60 UU 14 Tahun 2005 yang menyatakan kewajiban dosen untuk menjaga kualitas keilmuan dengan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Lalu, pada Pasal 12 UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi tertulis, dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskan. Kewajiban bagi dosen juga dilengkapi dengan melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar.

    Berdasarkan Permenristekdikti No 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, tertulis pada Pasal 1, jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah. Kemudian diterbitkan secara berjadwal dalam bentuk elektronik atau tercetak. Akreditasi jurnal ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah.

    Ada pula ketentuan sertifikasi bagi para dosen seperti tertuang dalam UU Perguruan Tinggi. Berdasarkan beleid itu, ada dua status dosen yaitu tetap dan tidak tetap. Untuk itu maka setiap dosen, instruktur dan tutor perlu diberikan sebuah identitas berupa nomor registrasi pendidik.

    Pemberian nomor registrasi dosen sudah dilakukan sejak tahun 2005. Melalui sistem pendataan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Ini adalah sebuah sistem pendataan program studi yang dimaksud untuk tujuan evaluasi pada masing-masing program studi.

    Perhitungan rasio dosen terhadap mahasiswa di sebuah program studi harus memiliki rasio yang ideal. Terdapat dua perhitungan, rasio dosen terhadap mahasiswa pada program studi yaitu, 1:45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial dan atau rumpun ilmu terapan. Pembagian rumpun ilmu terapan adalah bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen olahraga, jurnalistik media massa dan komunikasi. Kemudian hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik dan pekerja sosial.

    Lalu, ada rasio 1:30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan atau rumpun ilmu terapan. Di antaranya pertanian, arsitektur dan perencanaan teknik kehutanan dan lingkungan, kesehatan dan transportasi.

    Terisi dari Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP).

    NIDN akan diberikan kepada dosen tetap setelah memenuhi persyaratan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Regenerasi Pendidik. NIDK diberikan kepada dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan. Sedangkan NUP diberikan kepada dosen tidak tetap, tutor atau instruktur.

    Pada awalnya, semua dosen diberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), tanpa membedakan dosen tetap ataupun tidak tetap. Artinya semua dosen diakui dengan diberikan nomor induk melalui aturan yang sama.

    Perbedaannya terletak pada status kepegawaian Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Badan Hukum (BH), Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dipekerjakan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan dosen tidak tetap. Sejak tahun 2011. NIDN hanya diberikan kepada dosen tetap, sedangkan dosen tidak tetap diberikan Nomer Urut Pengajar Nasional (NUPN).

    Perubahan kebijakan ini salah satunya dalam rangka menindaklanjuti peraturan tentang adanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Berdasarkan Pasal 56 UU Pendidikan Tinggi, tertulis setiap perguruan tinggi harus melaporkan data dan informasi dengan baik dan benar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

    Berdasarkan data pada PDDIKTI tahun 2015, banyak program studi yang tidak memenuhi persyaratan rasio dosen tetap terhadap mahasiswa. Hal ini disebabkan berbagai hal, salah satu diantaranya adalah sulitnya mendapatkan dosen yang bersedia secara penuh waktu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

    Komposisi dosen NIDN dan NIDK setiap dosen di sebuah program studi yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh nomor registrasi pendidik baik NIDN, NIDK maupun NUP. Komposisi jumlah dosen yang memiliki NIDN harus lebih banyak dari pada jumlah dosen yang memiliki NIDK dan paling sedikit memiliki NIDN enam orang preprogram studi. Kecuali untuk program studi dokter, dokter spesialis dapat 50% yang memiliki NIDN dan 50% yang memiliki NIDK.


    Tahapan Rekrutmen Dosen
    Penerimaan dosen pada umumnya sama tetapi ada beberapa perguruan tinggi yang menambahkan persyaratan untuk menjadi seorang dosen. Salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM). Prosedurnya sumber daya manusia UGM memberikan pengumuman via online terkait persyaratan umum yang diminta UGM.

    Penerimaan dosen di UGM itu ada syarat umum dari universitas dan secara khusus dari fakultas, departemen dan program studi. Ujian untuk menjadi dosen meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) ini aturan baru. Apabila TKD lolos baru TKB ujian tulis,” ujar Rika Harini, dosen UGM Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi kepada Validnews, Jumat (18/5).

    Dia melanjutkan, TKD yang digunakan sama untuk semua calon dosen di UGM. Untuk TKB ada tes tertulis, wawancara dan praktik mengajar (microteaching). Panitia dari fakultas demikian juga penilainya meliputi unsur pengelola program studi, departemen dan fakultas. Teknis wawancara dan microteaching berbeda- beda antar fakultas.

    Peserta yang lolos TKB, lanjut dia, akan mengikuti tes psikologi yang dikoordinir dari UGM melalui fakultas psikologi. Proses tahapan penerimaan dosen tidak boleh gagal di tengah jalan karena menggunakan sistem gugur.

    Setiap dosen mempunyai persyaratan jumlah minimum per program studi. Satu program di sebuah perguruan tinggi minimum harus memiliki enam dosen yang berlatar belakang keilmuan relevan dengan program studi yang diasuh. Kecuali program studi yang diatur secara khusus.

    Perhitungan rasio dosen terhadap mahasiswa di sebuah program studi harus memiliki rasio yang ideal. Terdapat dua perhitungan yaitu, rasio dosen terhadap mahasiswa pada program studi yaitu, 1:45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial dana tau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen olahraga, jurnalistik media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik dan pekerja sosial).

    Lalu 1:30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dana tau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan teknik kehutanan dan lingkungan, kesehatan dan transportasi).

    Beberapa universitas sudah membuat program baru untuk dosen. Salah satunya di Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang akan mendesain program percepatan gelar doktor dan guru besar bagi dosennya guna memenuhi standar ideal yang sudah ditetapkan.

    Nuhfil Hanani rektor terpilih Unbraw mengatakan bahwa, saat ini pihaknya sedang mematangkan program percepatan untuk melahirkan doktor-doktor dan guru besar baru. Tujuannya guna memenuhi rasio antara jumlah dosen dan guru besar maupun doktor.

    Dia sampaikan tengah mengupayakan percepatan realisasi program. Tujuannya agar rasio jumlah dosen dan guru besar secara bertahap bisa menuju ideal.

    “Saat ini jumlah guru besar ada 143 orang dan ratusan doktor dari jumlah dosen secara keseluruhan hampir mencapai 2.000 orang," ujar Nuhfil seperti yang dikutip dari Antara, pada Kamis (24/5).

    Rasio ideal guru besar dengan dosen minimal 20%. Jumlah dosen di Unbraw saat ini sudah mencapai 2.000 orang, sehingga jumlah guru besar sebanyak 400 orang. Posisi Unbraw berada di peringkat kedelapan sesuai dengan hasil survei Index Scopus 2018.

    Nuhfil mengakui jika kelemahan universitas yang bakal dipimpinnya selama empat tahun kedepan ada di bidang sumber daya manusia (SDM) dan riset. Oleh karena itu, diperlukan adanya klinik jurnal agar dosen-dosen Unbraw lebih akrab dengan riset dan dipublikasikan secara internasional.

    Saat ini sudah masuk era daya saing asia, banyak program internasional yang harus digenjot guna menuju kampus internasional. Di antaranya adalah memperbanyak kerja sama internasional, jurnal internasional, penelitian berstandar internasional, join riset internasional, publikasi dan dobel degree, serta mendatangkan sejumlah dosen asing.

    Beberapa fakultas sudah mendatangkan dosen asing, yaitu fakultas pertanian sudah ada 12 dosen asing dan di fakultas lain juga sudah ada. Secara bertahap seluruh fakultas akan mendatangkan dosen asing guna meningkatkan kualitas kelulusan.

    Masa Pensiun Dosen
    Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016, tertulis seorang dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan dosen dimaksud  bukan profesor, akan pensiun dalam usia 65 tahun. 

    Syarat tersebut dikecualikan bagi mereka yang telah memiliki jabatan fungsional profesor.  Masa pensiun mereka yang memiliki gelar ini mencapai 70 tahun.

    Tertulis dalam Permenristekdikti tersebut, dosen yang telah memasuki masa pensiun akan secara otomatis statusnya berubah dari aktif menjadi pensiun. Tanpa harus diusulkan oleh perguruan tinggi asal dosen tersebut mengajar.

    “Kalau yang pensiun itu memang perlu diganti tapi kalau istilah berumur jangan disamakan dengan usia produktif secara biologis dan usia produktif sebagai dosen. Sampai umur 70 pun masih tetap berkarya,” ujar Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad kepada Validnews, Jumat (18/5).

    Dia menambahkan, untuk dosen yang pensiun boleh saja diperpanjang apabila kampus tersebut membutuhkan. Tetapi, dosen tersebut tidak dibiayai negara sekalipun dia pegawai negeri.

    “Sebenarnya apabila masih dibutuhkan ya silakan,” tegas Intan.

    Perpanjangan masa mengajar dosen, yang sudah mendekati masa pensiun, dapat saja dilakukan. Terutama bila melihat kebutuhan dosen jika dibandingkan jumlah mahasiswa. (Annisa Dewi Meifira)