Lahan Dua SD di Bekasi Jadi Sengketa

Di sengketa sebelumnya, atas lahan sebuah SMP, pemerintah daerah kalah

  •  Ilustrasi. Guru mengajar Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Lucky R
    Ilustrasi. Guru mengajar Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Lucky R

    CIKARANG – Proses belajar-mengajar di dua Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bekasi;  Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara dan Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, sedikit terganggu. Dua sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini tengah dalam proses gugatan oleh ahli waris yang mengklaim kepemilikan lahan.

    "Saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa," kata Kabag Hukum Kabupaten Bekasi Alex Satudy, Kamis (26/4), di Bekasi.

    Alex menjelaskan, para ahli waris merasa memiliki hak atas lahan yang kini di atasnya berdiri bangunan sekolah. Padahal bangunan sekolah sudah berdiri selama puluhan tahun. Kepemilikan sekolah itu, dinilainya sudah ada pada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang jika lahan yang sudah ditempati atau dibangun selama lebih dari 25 tahun tanpa ada gugatan maka secara otomatis menjadi hak pemerintah daerah.

    "Kita masih ikuti setiap prosesnya.  Tapi ahli waris menggugat dan melalui proses hukum. Jadi ya kita ikuti saja," katanya, dikutip dari Antara.

    Permasalahan sengketa lahan antara ahli waris dengan pemerintah daerah bukan kali ini saja terjadi. Pemerintah daerah ini, sebelumnya  pernah menghadapi gugatan sengketa lahan kantor desa dan SMP.  Pada kasus sengketa lahan SMPN 8 Tambun Selatan, lahan sekolah kemudian diserahkan ke penggugat. Pemerintah kalah dalam gugatan.

    "Ya ada yang menang tapi kita juga ada yang kalah. Untuk SMPN 8 Tambun Selatan kita kalah. Kita hormati hukum. Tapi di situ kan ada aset kita. Jadi kita tunggu saja eksekusinya," katanya.

     

    Masih Numpang
    Alex menambahkan penyebab terjadinya sengketa lahan dikarenakan masih banyak aset milik pemerintah daerah yang belum disertifikasi.  "Kita sudah ada upaya untuk melindungi aset-aset kita. Kita berkoordinasi dengan BPN. Sudah ada progresnya sampai saat ini," katanya.

    Permasalahan pendidikan di wilayah Bekasi, Jawa Barat juga mengemuka beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie, beberapa waktu lalu mengakui, ada sekitar 10 sekolah negeri masih harus menumpang di sekolah induk karena ketiadaan ruang kelas. Ke semua sekolah itu adalah SMAN 19, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22, SMKN 11, SMKN 12, SMKN 13, SMKN 14, dan SMKN 15.

    Pemerintah Provinsi sudah meminta pemerintah daerah setempat  mencarikan lahan yang cocok. Sayangnya, ini terkendala mahalnya harga.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berharap sepuluh sekolah tersebut dapat  dibangun segera, meski dengan cara bertahap. (Rikando Somba)