LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan

Tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum sebesar 5,75% dan 0,75%, sedangkan simpanan dalam rupiah di BPR sebesar 8,25%

  •  Ilustrasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ANTARA FOTO/Eric Ireng.
    Ilustrasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ANTARA FOTO/Eric Ireng.

    JAKARTA - Lembaga Penjaminan LPS (LPS) tak merubah tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum. Tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun tetap.

    "Tingkat bunga penjaminan untuk periode 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum dan rupiah di BPR tidak mengalami perubahan," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/1) seperti dilansir Antara.

    Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum tetap seperti sebelumnya, yakni masing-masing 5,75% dan 0,75%. Adapun tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah di BPR yaitu 8,25%.

    Ada beberapa pertimbangan yang membuat LPS tidak mengubah tingkat bunga. Pertama, terkait kondisi perbankan di mana tren suku bunga simpanan yang tetap menurun meskipun mulai melandai kini.

    Sebelumnya, pada akhir tahun lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengungkapkan, bahwa ada tren penurunan suku bunga deposito sepanjang tahun 2017 lalu. Per November 2017, rata-rata suku bunga deposito satu bulan adalah 5,72%. Tiga bulan 6,19%, enam bulan 6,6% dan 12 bulan 6,67%.

    Nilai tersebut menurun dari rata-rata suku bunga deposito setahun sebelumnya, di mana besarnya suku bunga deposito untuk satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan per November 2016 masing-masing-masing sebesar 7,47%, 8,13%, 8,45% dan 8,5%.

    Sepanjang periode pengamatan pada evaluasi Januari 2018, komponen Suku Bunga Pasar (SBP) untuk rupiah menunjukkan pergerakan yang stabil pada level 5,21%. Sementara SBP valas pada periode yang sama menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 2 bps alias 0,57%.

    Mengacu pada distance margin sebagai gambaran tingkat persaingan bunga antar bank juga menunjukkan posisi stabil pada kisaran yang sama dengan periode sebelumnya yakni masing-masing untuk Rupiah sebesar 1,06% dan valas sebesar 0,25%.

    Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) bank umum mengalami sedikit kenaikan dari 89,1% pada Oktober 2017 ke 89,35% pada November 2017. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas yang terjaga.

    “Laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat lebih besar dari laju pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit turun dari 8,26% year on year pada bulan Oktober menjadi 7,68% pada bulan November. Pada periode yang sama, pertumbuhan year on year DPK juga melambat dari 10,92% ke 9,86%," ujar Halim menjelaskan.

    Ditambahkan pula bahwa ada indikasi injeksi likuiditas dari aktivitas fiskal, di mana posisi kewajiban Bank Indonesia kepada pemerintah pusat turun dari Rp153,55 triliun pada Oktober 2017 menjadi Rp133,35 triliun pada November 2017.

    Selain itu, tingkat suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) rupiah juga relatif stabil di semua tenor. Mengacu data JIBOR dari Bank Indonesia, tingkat JIBOR overnight, 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan pada 12 Januari tidak berubah dengan posisi pada 12 Desember 2017 (selama sebulan terakhir) yakni berkisar 3,9%, 4,3%, 5,3%, 5,69% dan 5,98%.

    Di periode yang sama, tenor 1 bulan sedikit mengalami perubahan sebesar 1 bps. Posisi 12 Januari 2018 adalah 4,96% sedangkan 12 Desember adalah dan 5,06%.

    Menurut Halim, asesmen likuiditas beserta risiko likuiditas diperkirakan cenderung netral untuk tiga bulan ke depan. Meski demikian, kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed rate) pada Desember lalu dan kemungkinan kenaikan lanjutan pada Maret ini menjadi salah satu faktor downside risk bagi pergerakan arus modal dan perkembangan likuiditas di dalam negeri.

    “Disisi lain, kebijakan moneter yang longgar dan pertumbuhan kredit yang masih rendah mengurangi risiko likuiditas dalam jangka pendek," ujar Halim.

    Menurut LPS, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2017 relatif kondusif dan stabil. Mengacu pada data inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), besarnya inflasi di tahun 2017 adalah sebesar 3.61% pada Desember secara year on year atau yoy.

    Meski demikian, besarnya inflasi inti yang turun dari 3,07% di tahun 2016 menjadi hanya 2,95% di 2017. Angka ini merupakan angka paling rendah sejak Januari 2003 alias sejak pertama kali data diterbitkan.

    LPS menilai rata-rata inflasi 2018 secara year on year diprediksi sebesar 3,5% dengan posisi akhir tahun di angka 3,8%. Adapun BI menetapkan target inflasi di tahun 2018 adalah 3.5% (±1%).

    Bayar Klaim
    Selain itu, LPS menyatakan telah membayarkan klaim kepada nasabah bank yang dicabut izinnya sebesar Rp36,8 miliar sepanjang 2017 dengan total rekening yang telah dibayarkan simpanannya mencapai 6.585 rekening. Pada periode itu, terdapat 1.292 rekening tidak layak bayar yang sebagian besar karena pemilik rekening terkait dengan kredit macet.

    “Ada 19 rekening tidak layak bayar yang karena bunga simpanannya di atas bunga penjaminan LPS. Artinya, masyarakat makin tahu dan paham mengenai ketentuan persyaratan layak bayar dan simpanan yang dijamin,” ujar Halim

    Sejak LPS beroperasi tahun 2005, klaim yang telah dibayarkan LPS mencapai Rp984,6 milliar dengan jumlah rekening sebanyak 150.641 rekening. Adapun menurut ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

    Dengan demikian, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Hal ini demi melindungi nasabah dan memperluas cakupan penjaminan

    “LPS mengimbau pihak perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan,” ujar Halim.

    Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK.

    Selain itu, LPS juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2017 lembaga tersebut telah melikuidasi 9 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rinciannya adalah dua bank di Jawa Timur, serta masing-masing satu bank di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Banten, Bali, Sumatera Barat dan Jawa Tengah.

    Hingga saat ini, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 85 bank (satu bank umum, 79 BPR, dan lima bank perkreditan rakyat syariah/BPRS). Dari 85 bank yang dilikuidasi tersebut, yang telah selesai likuidasinya sebanyak 69 bank.

    Total aset LPS sendiri hingga akhir November 2017 mencapai Rp86,81 triliun atau tumbuh 18,9% dari November tahun sebelumnya sebesar Rp73,01 triliun. Bentuk aset LPS ini didominasi atau 96,9% berupa penempatan investasi, yakni sebesar 84,12 triliun. (Rizal)