Kupang Berikan Layanan Kesehatan Gratis Non-BPJS

Sebanyak 38 ribu warga miskin Kota Kupang belum terjangkau layanan kesehatan melalui Jamkesmas maupun BPJS Kesehatan.

  • Ilustrasi pelayanan kesehatan di Kupang. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
    Ilustrasi pelayanan kesehatan di Kupang. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

    KUPANG – Melalui beragam program kesehatan, pemerintah menjamin pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Namun, tetap saja masih ada kendala dalam mengimplementasikan berbagai program kesehatan ini.

    Salah satunya seperti yang terjadi di Kupang, dimana masih banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional.

    Makanya untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Kupang menerapkan layanan kesehatan gratis berbasis Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

    "Dulunya kita sebut jaminan kesehatan daerah namun sekarang sudah kita ubah dengan hanya berbasis KTP elektronik saja," kata Kepala Bidang Penanggulangan dan Pengamatan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang Sri Wahyuningsih di Kupang, seperti yang dilansir dari Antara, Selasa (14/11).

    Sri mengakui bahwa layanan kesehatan gratis ini merupakan cara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun mudah diakses terutama bagi masyarakat miskin yang masih belum terjamin secara nasional.

    Menurutnya, baik kaya maupun miskin, masyarakat harus tetap mendapatkan layanan kesehatan yang sama.

    "Karena itulah maka untuk warga miskin kita terapkan layanan gratis dengan berbasi KTP elektronik itu," katanya.

    Sri berharap dengan layanan ini, masyarakat bisa merasakan manfaat baik untuk kesehatan mereka.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Ari Wijana mengungkapkan, ada sebanyak 38 ribu warga miskin Kota Kupang yang belum terjangkau layanan kesehatan melalui Jamkesmas maupun BPJS Kesehatan.

    "Semua akan terlayani gratis mulai dari pemeriksaan, pelayanan medik dan pemberian obat untuk semua jenisnya, pembedahan dan rawat inap," kata Ari.

    Layanan kesehatan berbasis e-KTP ini akan membuka akses kesehatan kelas tiga secara gratis tanpa biaya tambahan apapun. Namun, untuk bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit, peserta layanan harus mendapatkan rujukan dari puskesmas.

    "Tidak bisa langsung ke rumah sakit karena untuk sakit yang bisa ditangani di puskesmas, tentu akan ditangani. Di rumah sakit hanya untuk pasien rujukan," katanya.

    Sejak pemberlakuan kebijakan itu pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sejumlah layanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga RSUD SK Lerik milik Pemerintah kota Kupang telah melayani sejumlah pasien yang adalah warga miskin. (Muhammad Fauzi)