Kunjungan Wantimpres ke Israel Kontraproduktif Dengan Sikap Indonesia

Yahya Cholil Syaquf sebagai Wantimpres seharusnya memperkuat sikap Indonesia yang menolak kedaulatan negara Israel

  • Yahya Cholil Staquf. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
    Yahya Cholil Staquf. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    JAKARTA – Pengamat masalah Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Doktor Yon Machmudi mengatakan kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu Palestina.

    Padahal menurutnya, sikap pemerintah Indonesia sebelumnya sudah tegas dengan menunda visa rombongan Israel beberapa hari sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan keprihatinan pemerintah terhadap banyaknya korban tewas dari warga sipil Palestina.

    Namun, Yon yang juga Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI itu menilai kunjungan Yahya dapat mementahkan sikap Indonesia tersebut. Terlebih nama kepresidenan sekaan ikut terbawa mengingat jabatan yang dipegang Yahya saat ini.

    "Sikap Indonesia yang menolak kedaulatan negara Israel tidak berubah dan sebagai warga negara seyogianya memperkuat sikap itu. Dengan kunjungan itu, Israel akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar dan dapat diklaim sebagai keberhasilan diplomasi negara tersebut," kata Yon Machmudi, seperti dilansir Antara, Rabu (13/6).

    Kunjungan anggota Wantimpres ke Israel itu juga disesalkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini. Ia menilai Yahya tidak sensitif terhadap perjuangan rakyat Palestina yang totalitas didukung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai amanat UUD 1945.

    Pemerintah RI, lanjut anggota Komisi I DPR RI itu, secara tegas tidak membuka sedikit pun ruang diplomasi untuk Israel karena dianggap negara agresor yang terbukti menjajah dan melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina selama puluhan tahun. Israel juga mengabaikan puluhan resolusi PBB.

    Lebih disesalkan lagi, kunjungan ini dilakukan di tengah kecaman dunia atas pembantaian Israel yang menewaskan lebih dari 60 demonstran Palestina dan melukai 900 orang lainnya hanya dalam sehari menjelang pembukaan Kedubes Amerika di Yerussalem beberapa waktu lalu.

    "Atas tindakan brutal Israel itu, puluhan negara mengecam keras. Bahkan, tokoh pemimpin dan selebritis dunia turut melakukan aksi boikot terhadap semua 'event' dan produk Israel. Ini seorang tokoh dan pejabat publik negara yang selama ini terdepan dalam menyuarakan solidaritas kemanusiaan atas Palestina justru menyambut undangan Israel," kata Jazuli.

    Insiden ini menurut Jazuli harus menjadi yang terakhir dan jangan terulang kembali. Pasalnya tindakan itu dapat memberi ruang bagi mulusnya diplomasi Israel untuk melanggengkan penjajahan Palestina.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kepergian anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu ke Israel merupakan urusan pribadi. Ia juga mengungkapkan meski menghadiri kegiatan Israel, kepergian Yahya Stafguf tersebut juga tetap memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina.

    "Itu adalah urusan pribadi. Beliau menyampaikan urusan pribadi karena beliau diundang sebagi pembicara di Israel," kata Presiden pada konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (12/6).

    Senada dengan Joko Widodo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin menyatakan kunjungan Yahya ke Israel merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan MUI serta Nadhatul Ulama (NU).   

    Terkait dampak dari tindakan ini, KH Ma'ruf Amin menilai kita perlu menunggu seberapa jauh pengaruhnya terhadap upaya diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selama ini. Ia menekankan bahwa seharusnya upaya diplomasi tidak dilakukan oleh perorangan, namun oleh Kemenlu. MUI sendiri tidak punya hak untuk menindak.

    “Apakah memperlancar upaya Kemenlu dalam mengupayakan perdamaian dengan tetap agar menjaga agar Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat atau justru mengganggu nanti akan dilihat,” ujarnya. (Bernadette Aderi)