Kongsi Oposan dan Pertaruhan Pilpres 2019

Jika ingin mengulangi kemenangan seperti di Pilkada Jakarta, mesin partai dari tiga parpol ini harus bergerak cepat melakukan persuasi kepada masyarakat

  • Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) di Kantor DPP PKS, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
    Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) di Kantor DPP PKS, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari sejumlah partai politik, yang terbentuk untuk mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu, boleh saja bubar. Namun, beberapa anggota koalisinya hingga kini masih setia untuk seiring sejalan, bahkan semakin intim menjelang Pilkada tahun ini.

    Ya, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) kembali memperlihatkan kemesraan dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Ketiga partai politik (parpol) itu telah memutuskan untuk berkongsi memenangkan hajatan politik yang berlangsung serentak di sejumlah daerah.

    Setidaknya, kongsi erat tersebut terlihat di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

    Terbangunnya hubungan tiga parpol bukan tanpa dasar. Keberhasilan mengantarkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perhelatan pilkada yang sengit tahun 2017 kemarin, memang menimbulkan keyakinan tersendiri buat ketiganya.

    Bisa dibilang, kemenangan melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan pendukungnya yang militan, memantik semangat mereka untuk mengulang hal yang sama di sejumlah daerah.

    Namun, sejumlah pihak menduga, kali ini kongsi politik yang ketiganya bangun, sesungguhnya tak sebatas mengincar kemenangan di pilkada. Lebih dari itu, raihan yang diperoleh dari hasil koalisi di Pilkada 2018 ini dapat dikatakan bakal menjadi tolak ukur kelanjutan kerja sama yang lebih kuat dalam menyambut agenda yang lebih besar, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Sejumlah analisis pun menilai, hasil pada Pilkada tahun ini, menjadi pertaruhan akan keberlangsungan kerja sama yang dibentuk ketiganya. Bila di Pilkada gagal, bisa jadi hubungan mereka hanya seumur jagung. Sebaliknya, kalau ternyata berhasil, koalisi tiga parpol ini patut mendapatkan perhatian serius dari parpol lain, terutama para parpol pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Apalagi kemungkinan besar mereka mengusung Prabowo Subianto kembali, seperti saat Pilpres 2014 lalu dalam KMP bersama Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Meskipun, konstelasi politik yang terjadi belakangan, kemungkinan besar akan mengubah komposisi koalisi dalam KMP kemarin.

    Percaturan politik memang selalu cair, seperti halnya pada September 2015, koalisi KMP sebagai oposisi pemerintah pecah lantaran tiga partai memutuskan menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). PAN dan PPP yang dicap plin-plan bersama dengan Golkar yang memang sudah dari sono-nya oportunistik, pindah haluan mendukung pemerintah dengan KIH-nya.

    Sekadar mengingatkan, KIH pada Pilpres tahun 2014 lalu berisikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Tergantung Pilkada
    Peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) Ardia Sopa menilai, kemungkinan bertahannya koalisi Gerindra – PAN – PKS hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 akan sangat bergantung pada kemenangan Pilkada 2018. Menurutnya, ketika nanti selisih suara semakin jauh maka tiga partai yang bersangkutan tentu akan berpikir ulang dalam membangun koalisi.

    “Kalau koalisi Gerindra, PKS, PAN ini berhasil, katakanlah misalnya minimal di dua daerah besar, Jawa Barat dan Jawa Tengah, atau dari 17 Provinsi ini misalnya ada beberapa mereka menang, otomatis kekuatannya untuk mengusung nama nanti pilpres akan lebih besar lagi,” ujarnya kepada Validnews, Senin (6/1).

    Ardia menjelaskan, di beberapa wilayah, koalisi ini memiliki kemungkinan menang yang tinggi, namun di beberapa wilayah koalisi ini juga perlu bekerja keras untuk mencapai kemenangan.

    Di Jawa Barat (Jabar) misalnya, berdasarkan hasil survei yang beberapa kali dilakukan oleh LSI, masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memilih Prabowo ketimbang Jokowi. Makanya, untuk di Jabar, dia memprediksi Prabowo bisa jadi magnet elektoral bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh koalisi ini.

    Meski begitu, dia tetap tidak mengesampingkan faktor calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh koalisi ini sebagai penentu kemenangan. Calon koalisi Gerindra-PAN-PKS yang diusung, yakni Sudrajat dan Ahmad Syaikhu disebutnya merupakan sosok yang kapabel sehingga potensi suara di wilayah ini makin terbuka lebar. Dengan catatan, dalam lima bulan terakhir sebelum Pilkada berlangsung, koalisi ini mampu mempersuasi masyarakat.

    Untuk mengamankan kemenangan di wilayah ini, Koalisi Gerindra-PAN-PKS juga perlu memperhitungkan calon lain, seperti Ridwan Kamil-Uu Rushanul Ulum yang diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura. Kemudian, pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang mendapatkan stempel Partai Golkar dan Partai Demokrat.

    “Kalau misalnya tren ini bisa dijaga, kemudian Pak Prabowo akan tetap turun (kampanye), otomatis sebenarnya kans dari calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung PAN, Gerindra, PKS ada kemungkinan untuk menang (di Pilkada Jabar),” tukasnya.

    Sementara untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng), diungkapkan Ardia, koalisi ini akan menghadapi persaingan yang cukup ketat. Meski tetap memiliki kesempatan, pasangan calon dari koalisi Gerindra-PAN-PKS, akan berhadapan dengan calon Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimun (Gus Yakin) yang didukung PDIP, PPP dan Partai Demokrat. Ganjar sendiri merupakan petahana Gubernur Jateng.

    “Memang ini akan head to head dengan pak Ganjar. Ketika head to head sebenarnya sering kali keberuntungan atau kemenangan akan berada di pihak yang penantang,” jelasnya.

    Menurutnya, meski hingga kini hasil survei masih dirajai oleh Ganjar Pranowo di posisi teratas, namun kecenderungan yang diperlihatkan masyarakat ketika terjadi kondisi head to head adalah keinginan perubahan. Kondisi seperti katanya tentu meningkatkan potensi kemenangan Sudirman Said sebagai calon penantang dari koalisi ini.

    Aura Kemenangan
    Selain Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemungkinan kemenangan terbesar berikutnya akan diraih koalisi ini di Maluku Utara. Namun, Ardia menjelaskan kemenangan di wilayah ini tidak akan terlalu berpengaruh pada presentasi perolehan suara untuk Pilpres 2019 mengingat jumlah pemilih yang tidak terlalu banyak.

    “Partai-partai (Koalisi Gerindra-PAN-PKS) ini sepertinya mengincar aura kemenangan ya. Kemenangan ini akan menambah semangat dan ingin menang saja di berbagai daerah. Jadi tidak lagi hitung-hitungan pada proporsi pemilih,” tuturnya.

    Wilayah berikutnya dengan kans kemenangan tinggi dimiliki koalisi ini di Kalimantan Timur. Pasalnya, calon yang mereka usung yakni Irsan Noor dan Hadi Mulyadi memiliki modal yang baik, terutama karena Irsan Noor yang sudah membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan memajukan Kutai Timur.

    Satu-satunya yang menjadi catatan Ardia yakni wilayah kantong suara Jawa Timur. Koalisi ini harus bekerja ektra keras karena diprediksi bakal cukup kesulitan menghadapi nama-nama besar dan popular.  Sebut saja, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, Hanura, PPP) dan Saifullah Yusuf (PDIP, PKB). Kondisi ini diperparah dengan terlambatnya koalisi Gerindra-PKS-PAN dalam menentukan calon yang didukung.

    “Kalau kita melihat peta politik, ini dua-duanya sudah kelas berat (untuk dilawan), yang satu mantan menteri, yang satu juga mantan menteri,” ungkapnya.

    Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menyebut, setelah berjaya di Pilkada DKI Jakarta sangatlah wajar jika Gerindra, PAN, PKS, meneruskan koalisi mereka di tiga provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Dia percaya anggapan jika memenangkan pilkada di tiga provinsi itu maka usaha akan lebih mulus dalam menghadapi pemilihan presiden di tahun 2019.

    Dia mengakui saat ini memang ada dua anggapan yang mengemuka. Pertama adalah mereka yang meyakini adanya korelasi linear antara pilkada dengan pilpres. Di sisi lain, ada pula yang beranggapan pilkada dan pilpres berbeda.

    "Menang pilkada katanya belum tentu menang pilpres,” kata Pangi.

    Terlepas dari adanya dua anggapan itu, Pangi percaya paling tidak hasil kemenangan koalisi akan mempunyai efek pada Pemilu 2019 Serentak. Dia mencontohkan Mayor Jenderal Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang disebutnya mempunyai peluang untuk menang dalam Pilkada Sumatra Utara (Sumut). Jika pasangan tersebut menang maka dalam Pilpres 2019 mendatang mereka sudah pasti akan membantu mendongkrak elektoral calon presiden dari partai yang mengusungnya di pilkada.

    Makanya, jika ingin mengulangi kemenangan seperti di Jakarta, mesin partai dari koalisi ini harus bergerak cepat melakukan persuasi. Apalagi paslon di tiap daerah katanya perlu penanganan berbeda tergantung kepopuleran, modal amunisi dan personal branding mereka agar disenangi masyarakat.

    “Ya kita enggak bisa copy-paste dan mengulangi kemenangan di Jakarta. Jadi statusnya beda kalau tiga partai Gerinda, PKS dan PAN itu enggak punya sosok yang tinggi elektabilitasnya. Susah juga, enggak gampang,” ucapnya.

    Lebih jauh, meski koalisi ini sudah terbangun semenjak menang di Pilkada DKI pada tahun 2017, Pangi menyakini koalisi menuju di 2019 belum ada yang permanen. Alasannya, kepentingan politis selalu bersikap dinamis, apalagi saat mendekati Pilpres.

    Pragmatisme
    Politikus PKS Mahfudz Siddiq sendiri mengaku ragu dengan kepastian kerja sama jangka panjang itu. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI ini, dalam sistem kerja sama politik di Indonesia, meski sudah terbentuk sebuah koalisi, namun biasanya tidak memiliki kontrak politik jangka panjang.

    “Kalau melihat kerja sama politik partai-partai di Indonesia, itu kan tidak ada kerja sama strategis dan jangka panjang. Karena memang tidak ada kerja sama berbasis ideologi. Di pilkada ini, bahkan Pilkada 2017, kerja sama yang ada kan hanya pragmatik,” kata Mahfudz.

    Kerja sama PKS bersama PAN dan Gerindra kali inipun dianggap termasuk kerja sama pragmatik tersebut. Kerja sama ini dikatakannya sudah lama diwacanakan menjadi suatu koalisi dalam kurun waktu yang tak sesaat. Namun, kedekatan ideologi antarpartai justru sering kali harus terhalang saat pengusungan nama calon, khususnya untuk perhelatan seakbar pilpres.

    Kerja sama partai politik diakuinya menjadi tantangan dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu). Tiga parpol itu, kata dia, bisa saja membentuk koalisi strategis. Tetapi, format koalisi strategis untuk Pilpres 2019 itu juga dapat diprediksikan bubar di tengah jalan.

    Implementasi itu masih jauh dari harapan seperti yang diinginkan khalayak sebagai kebijakan ideal. Sebab parpol biasanya berpatokan pada basis ideologi, berdasarkan aliran, misalkan partai-partai Islam atau berbasis Islam. Itu pun, menurutnya juga masih tercerai berai hingga sekarang.

    Politik di Indonesia dan politik di pemilu, lanjutnya, adalah kerja sama dalam bingkai pragmatisme. Sifatnya sesaat, sesuai situasi dan kondisi.

    “Dalam Pilgub di DKI, atau dalam proses pilgub yang sudah lewat dulu di Jabar, Jatim, kan basis ideologi Islam ini tidak menjadikan sebagai dasar kerja sama. Jadi, banyak persoalanlah,” ujar Mahfudz.

    Mengenai bakal calon presiden usungan PKS kelak, ia sendiri mengaku belum ada nama pasti. Kehadiran Gerindra di tengah kerja sama Pilkada 2018 saat ini ternyata juga belum menjamin PKS bakal mendukung Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra telah memastikan sang ketua umum kembali beraksi dalam pertarungan Pilpres 2019.

    PKS siap melawan petahana Joko Widodo, begitu pula Prabowo. Persaingan sengit akan terjadi bila PKS benar-benar mengusung nama dari internal partai. Pemilu Raya, kata dia, telah dilakukan internal partai guna mendapatkan bakal calon presiden.

    Namun, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik mengatakan, kerja sama koalisi di Pilkada 2018 akan menjadi langkah awal bagi Gerindra bersama PKS dan PAN untuk berjalan bersama ke depannya, termasuk Pilpres 2019.

    “Ya, panjang itu kerja samanya. Kita lihat saja,” kata Taufik kepada Validnews di Jakarta, Senin (8/1).

    Meski dia juga menyebutkan, adalah hak setiap parpol untuk menentukan sikap pada saat Pilpres 2019 mendatang. Satu yang pasti, Partai Gerindra sendiri katanya tetap akan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden, bukan calon dan kader dari partai lain.

    “Kan, setiap partai boleh mengusulkan nama calon presiden. Tapi, kalau Gerindra sudah putuskan akan usung Pak Prabowo jadi capres 2019 nanti,” kata dia.

    Pernyataan Taufik itu mengisyaratkan bahwa Gerindra membutuhkan dukungan PKS dan PAN. Bisa jadi, dukungan itu terjadi seperti Pilkada DKI 2017.

    Setengah Hati
    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, mengamati koalisi yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN masih setengah hati. Seharusnya, kata dia, kalau memang tujuan akhirnya Pilpres 2019, seharusnya koalisi tiga partai ini lebih dikembangkan dan dibangun di seluruh daerah.

    “Karena kalau lima daerah kelihatannya koalisi ini cuma sebatas uji coba,” katanya kepada Validnews.

    Sebaliknya, jika koalisi Gerindra-PKS-PAN dapat menang di tiap-tiap daerah, ia sepakat jika ketiganya bisa menjadi poros baru dalam peta kekuatan Pilpres 2019 nanti. Bukan tidak mungkin, sosok Prabowo Subianto akan kembali menjadi kompetitor terbaik bagi Jokowi saat pemilihan presiden tahun depan.

    Emrus menuturkan, selain Pilkada Sumut yang memiliki potensi tinggi untuk menang, koalisi Gerindra bersama PKS dan PAN ini harus benar-benar memperhitungkan Pilkada Jabar. Karena menurut pendapatnya, siapapun yang menang di Jawa Barat bisa menggoyangkan Pilpres. Jadi tergantung bagaimana suara keberpihakan gubernur terpilih nantinya.

    Sementara itu, Peneliti sekaligus Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menekankan pentingnya kerja sama antara partai politik berkesinambungan. Siti mengatakan, LIPI juga telah melakukan penelitian terkait kerja sama politik tersebut.

    “Ya, bagus. Justru Pemilu Serentak 2019 itu memang arahnya. Kebetulan LIPI kan juga melakukan penelitian panjang. Jadi, targetnya bukan hanya Pemilu 2019, tapi menata ulang pemilu kita. Tentunya menata ulang bagaimana partai politik kita, supaya in line dengan praktik demokrasi presidential,” kata Zuhro kepada Validnews.

    Sistem presidential, kata dia, ditopang dengan sistem multipartai yang ramping atau sederhana. “Artinya, sederhana itu dia memiliki match political base yang cukup,” tuturnya.

    Dalam konteks itu, lanjut Siti, bukan soal jatuh bangun partai atau mendirikan partai. Tetapi, itu merupakan cara partai dapat mampu melakukan perbaikan-perbaikan kualitas sehingga sistem kaderisasi bisa terukur, dan partai politik menjadi partai kader. “Ini kan aset negara,” serunya.

    Jika partai politik tidak melakukan kerja sama sejak dini dan dalam waktu jangka panjang, parpol bakal tidak mengetahui jumlah kursi sebagai kebutuhan utama pemilu. Padahal, ideologi dan platform masing-masing partai dalam menciptakan konektivitas antarpartai, sebenarnya merupakan target Pilkada serentak.

    Bilamana hal ideal itu tercapai, ia memastikan koalisi partai politik akan terjadi paralel, dan bukan sekadar kohesi alias tarik menarik. Seperti sekarang ini.

    “Bagaimana kalau mereka dipaksa dengan sistem baru itu, desain pemilu baru itu? Mereka sudah mulai gencar mencari teman. Itu lebih bagus menurut saya. Jadi dengan demikian, mereka tidak semata-mata hanya spontan. Tapi memang ada kecocokan, katakan visi dan misi dari berbagai partai,” tegasnya.

    Tapi, melihat kondisi saat ini, tampaknya istilah lawas ‘tak ada kawan sejati dalam politik, yang ada kepentingan abadi’ masih akan terjadi dalam jangka pendek dan menengah. Kita lihat saja konstelasi politik pasca-Pilkada 2018 nanti. (Denisa Tristianty, Muhammad Fauzi, Fuad Rizky)