Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Jaga KPK

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Jokowi harus mendukung KPK secara lebih nyata.

  • Presiden Joko Widodo (tengah) menerbangkan pesawat kertas dalam Pemberian Nama Pesawat N219 di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/17.
    Presiden Joko Widodo (tengah) menerbangkan pesawat kertas dalam Pemberian Nama Pesawat N219 di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/17.

    JAKARTA – Dukungan perlawanan terhadap kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengalir. Kali ini berbagai lembaga kajian melalui Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi KPK menyatakan dukungannya. Koalisi ini berharap Presiden Joko Widodo bisa turut memperkuat dan menjaga lembaga KPK agar tidak dikriminalisasi oleh pihak lainnya.

    Dukungan ini merupakan bentuk respon dari pelaporan pimpinan KPK yang dilakukan pengacara Setya Novanto. Mereka menganggap pelaporan ini merupakan kriminalisasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Kolisi ini merasa dukungan Jokowi harus dilakukan secara lebih nyata.

    "Pak Jokowi selalu bilang dan menegaskan agar KPK dikuatkan. Tapi sejak awal 2014, sepertinya hampir tidak pernah berhenti upaya-upaya menurunkan wibawa KPK. Dan sekarang kriminalisasi komisioner KPK di Bareskrim Polri," ungkap Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat menghadiri diskusi Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang dilakukan di Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (10/11).

    Menurut dia, upaya kriminalisasi pimpinan KPK selain melemahkan KPK, secara politik juga bisa diarahkan ke presiden terkait bagaimana sikap dan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum.

    "Sehingga sikap tegas Presiden sangat ditunggu publik," jelasnya.

    Pernyataan yang sama juga disampaikan Wahidah Suaib dari lembaga Kemitraan Untuk Tata Pembaruan Pemerintah Indonesia yang juga ambil bagian dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi KPK.

    Menurutnya, dalam kondisi apapun, presiden memiliki tanggungjawab dalam penguatan KPK.

    "Apa langkah nyata Presiden dalam menguatkan KPK. Masyarakat sudah sangat muak dengan korupsi, sehingga mereka tergerak membuat dan menyebarkan 'meme'," kata Wahidah.

    Menurutnya, jika kasus besar seperti korupsi KTP Elektronik tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi presenden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Wahida mengkhawatirkan akan muncul kasus-kasus serupa.

    Makanya, diperlukan sikap dan ketegasan dukungan dari Presiden Jokowi untuk memberikan rasa aman kepada para pegiat antikorupsi di Indonesia. (Muhammad Fauzi)