Kepala Sekolah Di Serang Wajib Lapor LHKPN

Dalam Pergub Banten kepala sekolah dianggap pejabat strategis mengingat besarnya anggaran pendidikan

  • Ilustrasi sekolah rusak. Validnews/Agung Natanael
    Ilustrasi sekolah rusak. Validnews/Agung Natanael

    SERANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK dan sederajat agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) setiap satu tahun. LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, karena sifat LHKPN itu sendiri menuntut para penyelenggara negara bertindak transparan atas laporan harta kekayaan dan atas kesadaran sendiri.

    "Isian harta kekayaan penyelenggara negara tersebut akan dipublikasi oleh KPK dan KPK menerima feedback laporan dari masyarakat jika menemukan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang belum dilaporkan dalam LHKPN," kata Spesialis LHKPN Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Jeji Azizi, Selasa (13/3). 

    Untuk para kepala sekolah negeri setingkat SMA/SMK di Banten, mulai tahun ini sudah masuk dalam pergub terkait wajib LHKPN, kata Jeji Azizi usai sosialisasi terkait mekanisme dan tata cara pengisian LHKPN sesuai Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016, untuk para kepala SMA/SMK sederajat di Banten.

    Ia mengatakan, tujuan kegiatan tersebut yakni melakukan sosialisasi kaitannya perubahan mekanisme dan tata cara pengisian LHKPN dengan terbitnya peraturan KPK No. 7 Tahun 2016. Perubahan pengisian LHKPN tersebut diantaranya yang selama ini isiannya berbasis formulir kertas, dengan adanya peraturan tersebut tidak digunakan lagi karena harus berbasis elektronik.

    Selain itu, pengisian LHKPN yang sebelumnya disampaikan di saat penyelenggara tersebut rotasi atau mutasi serta dalam waktu setiap dua tahun sekali. Dalam ketentuan yang baru, penyelenggara negara menyampaikan LHKPN setahun sekali waktunya dari Januari sampai Maret setiap tahunnya.

    "Mekanisme perubahan inilah yang disampaikan tadi kepada sekitar 130 kepala sekolah SMA/SMK dan sederajat di Banten," kata Jeji.

    Ia meminta LHKPN tersebut dilaporkan secara benar karena LHKPN tersebut menjadi salah satu instrumen dari pemberantasan korupsi untuk menuntut penyelengaggara negara bertindak transparan dan melaporkan secara benar atas kesadaran sendiri.

    "Kami akan melakukan sosialiasi secara berkala secara berkala, bukan cuma kepala sekolah saja tapi segmennya semua penyelenggara negara," katanya.

    Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, dalam Undang-undang yang wajib LHKPN itu adalah pejabat eselon dan pejabat yang dianggap strategis. Namun, dalam Pergub Banten terkait LHKPN kepala sekolah dimasukan karena dianggap pejabat strategis mengingat anggaran pendidikan yang besar, kemudian melaksanakan visi dan misi gubernur serta tingkat interaksi kepala sekolah yang tinggi.

    "Kepala Sekolah SMK/SMA kami anggap strategis karena ini melaksanakan visi misi gubernur serta anggaran yang besar. jadi wajib menyampaikan LHKPN,"kata Komarudin.(Rafael Sebayang)