Kemenpan RB Ingatkan Sanksi Bagi PNS Anggota Parpol

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

  • Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Antara foto/zabur karuru
    Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Antara foto/zabur karuru

    JAKARTA – Mendekati Pilkada serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar membenahi masalah teknis dan non-teknis. Hal itu termasuk masalah pegawai negeri sipil (PNS) yang terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak temuan KPU yang mengindikasikan PNS sebagai anggota parpol.

    Padahal seharusnya PNS tak boleh berpolitik, termasuk terlibat kedalam parpol baik sebagai pengurus maupun anggota. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Herman Suryatman menyatakan bahwa secara tegas, PNS tidak diperbolehkan menjadi anggota parpol.

    “Sanksi ada di Undang-undang (UU) ASN. Kalau yang bersangkutan anggota partai politik itu harus berhenti.” jelasnya, pada Validnews, Rabu (15/11).

    Herman menambahkan, persoalan PNS jadi anggota partai politik merupakan urusan pemerintah daerah masing-masing. Karena di tiap daerah sudah memiliki pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Sanksi dilihat di lapangan, kan ada pejabat pembina kepegawaian, nanti didalami, benar nggak yang bersangkutan anggota partai. Setelah didalami baru ditentukan rekomendasi. Baru nanti yang menentukan pejabat pembina kepegawaian,” katanya.

    KPU di daerah belakangan memang memperoleh temuan PNS yang aktif sebagai anggota parpol, seperti yang terjadi di Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil verifikasi berkas dokumen keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Sampang masih menemukan PNS yang menjadi bagian dari parpol.

    Dengan memanfaatkan sistem informasi partai politik (Sipol) dari KPU Pusat, KPU Kabupaten Sampang mencocokan data keanggotaan parpol peserta pemilu menggunakan data kartu tanda anggota (KTA) parpol dengan KTP elektronik.

    “Temuan adanya PNS yang menjadi partai politik itu, berdasarkan verifikasi berkas administrasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik yang diajukan pengurus parpol ke KPU Sampang," kata Ketua KPU Sampang Syamsul Arifin di Sampang, seperti pemberitaan Antara, Selasa (14/11). (Muhammad Fauzi)