Kemendagri Sepakati Pengadaan 22,75 Juta Blanko E-KTP

Pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menargetkan pembelian blanko sekitar 6,75 juta keping. Di tahun 2018 target 16 juta keping blanko e-KTP.

  • Petugas menunjukkan sisa blangko E-KTP kosong di Disdukcapil Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (26/8). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah.
    Petugas menunjukkan sisa blangko E-KTP kosong di Disdukcapil Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (26/8). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah.

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati kontrak pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) untuk tahun 2017 dan 2018 mendatang dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Untuk tahun 2017 Kemendagri menargetkan pembelian blanko sekitar 6,75 juta keping, sedangkan di tahun 2018 16 juta keping blanko e-KTP.

    Yang perlu diketahui, harga satuan blanko e-KTP pada pengadaan ini mengalami penurunan. Bila harga satuan blanko e-KTP pada tahun 2016 sebesar Rp13.800 per keping, di tahun ini harga satuan e-KTP turun menjadi Rp9.900. Hingga saat ini, harga blanko e-KTP berkisar Rp9.547 per keping.

    Penurunan harga satuan blanko e-KTP ini bukan tanpa sebab. Deputi Bidang Evaluasi, Monitoring, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Sarah Sadiqa menuturkan, penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh kuantitas pemesanan blanko.

    "Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah harga satuan. Misalnya satu kartu harganya Rp9000, kalau pesannya 100 tentu harganya lain dengan satuan, kalau pesannya 10.000 keping seharusnya harganya lebih kurang lagi," terang Sarah seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (14/11)..

    Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, langkah yang diambil pihaknya ini, untuk mencegah potensi gagal lelang. Pasalnya, selama ini pelelangan kerap mengalami keterlambatan.

    “Menang lelang tapi masih disomasi, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan proses lelangnya panjang," kata Hadi.

    Melalui kontrak pengadaan blanko ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, Kemendagri dapat lebih fleksibel dalam pengadaan blanko. Tak hanya itu, Kemendagri dapat membeli blanko e-KTP kapan pun dibutuhkan.

    "Dengan e-katalog sektoral ini kita bisa belanja sewaktu-waktu, kapan kita butuh ya kita beli. Sehingga ini kita lebih fleksibel pengadaannya," ungkapnya.

    Pemesanan dan pembelian blanko e-KTP dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Kemendagri dalam mencetak kartu identitas tersebut. Oleh karenanya, sistem pemesanan melalui e-katalog sektoral kali ini berbeda dengan sebelumnya.

    Pada pembelian blanko e-KTP sebelumnya, dilakukan dengan borongan dalam sekali lelang. (James Manullang)