Kemendagri Catat Ada 130 Ribu Penghayat Kepercayaan

Data penghayat kepercayaan di Indonesia diprediksi akan meningkat karena selama ini ada warga penghayat kepercayaan yang terpaksa memilih salah satu dari enam agama resmi di data kependudukan.

  • Warga penghayat kepercayaan Marapu dari Sumba Timur, Kalendi Nggalu Amah saat bersaksi dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/1). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.
    Warga penghayat kepercayaan Marapu dari Sumba Timur, Kalendi Nggalu Amah saat bersaksi dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/1). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

    BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan pencatatan penghayat kepercayaan pada data kependudukan, Selasa (7/11). Sebagai respon atas Putusan MK itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merumuskan format kolom agama dan kepercayaan dalam data kependudukan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pun mencatat jika jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang.

    "Dalam database, (warga) yang menuliskan jenis kepercayaannya itu ada 138.791 terhitung data per 30 Juni 2017. Jumlah ini nanti pasti akan cepat melonjak karena selama ini penghayat kepercayaan itu ada yang menuliskan Buddha, Kristen dan Islam dalam data kependudukannya," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh di Bandung, seperti yang diberitakan Antara, Minggu (13/11).

    Jumlah tersebut terhitung sedikit bila dibandingkan dengan data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jumlah penghayat kepercayaan secara persentase hanya sekitar 3,14%.

    Namun data penghayat kepercayaan di Indonesia diprediksi akan meningkat. Sebab selama ini ada warga penghayat kepercayaan yang terpaksa memilih salah satu dari enam agama resmi untuk kepentingan data kependudukan.

    Ya, merujuk pada putusan MK, Kemendagri memang mempersilakan warga negara Indonesia yang ingin mengganti agama atau kepercayaan mereka dalam data kependudukan di kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan kartu keluarga (KK).

    "Kalau mereka melakukan pendaftaran, maka pasti datanya akan berbeda dari yang sekarang. Pendaftaran ini baru bisa kita lakukan setelah mereka mengisi formulir baru, nanti baru kita bisa mengetahui (mereka) dimasukkan dalam sistem penghayat apa," jelasnya.

    Dia juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Agama guna memperoleh rumusan format pencantuman agama dan kepercayaan dalam data kependudukan.

    "Saya mengkaji terus ketika akan memasukkan nama organisasi penghayat kepercayaan ini, dan ternyata implikasinya banyak sekali," katanya.

    Dari diskusi dengan Kemdikbud dan Kemenag, Dukcapil Kemendagri mengerucutkan format untuk menulis nama agama resmi dan atau penghayat kepercayaan

    Kemendagri juga mempertimbangkan untuk tidak menuliskan nama organisasi penghayat kepercayaan tersebut. Salah satu pertimbangannya karena amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berpandangan bahwa penganut agama dan penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sama sebagai warga negara Indonesia.

    "Jadi, MK menyarankan untuk menulis saja 'kepercayaan' atau 'penghayat kepercayaan'. Ketika saya tanyakan ke Ketua MK, apakah boleh saya tuliskan jenis penghayatnya, MK mengatakan boleh sepanjang tidak ada masalah dan kesulitan teknis di kemudian hari, sepanjang tidak ada keributan dan pertengkaran antarkelompok karena organisasinya banyak sekali," kata Zudan.

    Berdasarkan data Kemdikbud, hingga akhir Juni 2018, tercatat sebanyak 187 organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di Pemerintah. Ratusan organisasi penghayat kepercayaan tersebut berada di 13 provinsi dan tercatat sekitar 160 di antaranya yang masih aktif hingga saat ini.

    Amar putusan MK menilai perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

    Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan selama ini penganut agama resmi dan penghayat kepercayaan diberlakukan berbeda dengan tidak adanya keterangan "kepercayaan" bagi para penghayat tersebut di KTP.

    "Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik," kata Saldi. (Nofanolo Zagoto)

     

    Baca juga:

    Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Hapus Diskriminasi