LIMBUNG BERDAULAT DI DUNIA MAYA

Kemajuan Siber dan Dorongan Maraknya Freelancer

Tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,53% pada Februari 2017. Artinya, dari 100 pekerja di Indonesia, hampir 23 orang diantaranya berpredikat freelancer

  • Selain di cafe, restoran, atau tempat 'hang out' lainnya, belakangan juga marak 'coworking space' yang menyediakan tempat dan akses internet untuk pekerja paruh waktu atau 'freelancer'. (pinterest)
    Selain di cafe, restoran, atau tempat 'hang out' lainnya, belakangan juga marak 'coworking space' yang menyediakan tempat dan akses internet untuk pekerja paruh waktu atau 'freelancer'. (pinterest)

    JAKARTA – Ruangan sebuah restoran makan cepat saji di kawasan Jakarta Timur itu tidak terlalu ramai. Mentari pun masih terasa terik, sementara waktu makain siang sudah terlewati.

    Di deretan bangku dan meja yang tertata rapi, tampak dua perempuan sepantaran sedang asyik berbincang. Meskipun larut dalam obrolan, layar laptop yang ada di hadapan masing-masing tetap menyala dengan menampilkan sejumlah file pekerjaan yang menunggu digarap.

    Iya bekerja. Bukan menatap layar laptop untuk sekedar nge-game atau chatting di platform media sosial.

    Pekerjaan berbasis digital yang tengah mereka geluti tersebut, memang membuat mereka tidak harus berjibaku tiap pagi pergi ke kantor seperti kebanyakan orang. Mereka hanya perlu menyuplai hasil kerja mereka sesuai dengan yang diminta pihak pemesan. Bekerja Premote, begitu istilah yang makin akrab didengar saat ini.

    Mereka memang bukan pekerja kantoran, Freelancer begitu mereka menahbiskan diri. Dari dua perempuan yang asyik mengobrol itu diketahui, satu berprofesi sebagai freelance web editor dan yang satu lagi memilih pekerjaan sebagai freelance content marketing.

    “Lebih asyik begini, bisa kerja di mana saja nggak usaha delapan jam sehari. Yang penting sesuai deadline,” ujar Desti, begitu salah seorang dipanggil, sambil terus memasukkan konten yang dibutuhkan ke satu webste yang ia kelola.

    Alasan yang hampir serupa rata-rata memang dilontarkan oleh mereka yang tengah asyik bekerja tanpa keterikatan. Fleksibel, namun tetap menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, jadi pilihan para pekerja lepas ini memilih jalur kerja paruh waktu.

    Bukan keterpaksaan, apalagi melakukan hanya karena ‘yang penting kerja’. Lagi-lagi, ini pilihan. Kemajuan digitalisasi industri yang menjadi pemicunya.

    Di luar negeri, bekerja paruh waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital bukan lagi barang asing. Seperti yang dilakukan oleh Sam, begitu ia mau dipanggil. Pemuda asal Belgia ini lebih nyaman berprofesi sebagai programmer freelance.

    Karena pekerjaannya hanya membutuhkan koneksi internet yang stabil tanpa harus menetap di suatu tempat, ia menjadi lebih bebas untuk menjalankan hobinya berpelesiran ke banyak negara. Meski tetap sambi bekerja.

    Di Indonesia sendiri, belakangan profesi-profesi minim keterikatan ini kian diminati. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi bertajuk Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2017, tercatat tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,53% pada Februari 2017. Artinya, dari 100 masyarakat yang bekerja di tanah air ini, hampir 23 orang diantaranya berpredikat freelancer.

    Persentase jumlah pekerja baru waktu pada paruh pertama tahun ini terus meningkat. Tahun 2016, tingkat pekerja paruh waktu secara nasional berada di angka 19,64%. Pekerja paruh waktu sendiri didefinisikan oleh BPS sebagai orang yang bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu.

    Meningkatnya pekerja paruh waktu ini dalam satu sisi diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dengan jam yang sangat terbatas hingga berpengaruh pada penghasilan mereka. Di sisi lain, pekerja paruh waktu dapat pula terdefinisikan sebagai individu-individu yang bekerja tanpa keterikatan tetap dengan suatu perusahaan hingga jam kerjanya lebih fleksibel.

    Kepada Validnews, Jumat (10/11), Konsultan Digital Anthony Leong mengemukakan, kian tingginya jumlah pekerja paruh waktu di Indonesia dapat pula menunjukkan adanya profesi-profesi baru yang tidak mengharuskan seseorang bekerja di belakang meja kantor.

    Dalam artian, mereka dapat bekerja secara remote dan waktu yang bebas sebab hanya perlu terhubung dengan jaringan internet yang mumpuni. Peningkatan ini sendiri kian dipicu dari kebutuhan akan industri berbasis internet atau online terhadap profesi tertentu.

    “Pekerja paruh waktu itu makin banyak dan makin besar karena dengan dunia digital ini banyak elemen-elemen baru, misalkan SEO Specialist, web developer, food stylist,” ucapnya.

    Profesi Penata Makanan (Food Stylist) di media sosial. (Pixabay)

    Jenis-jenis profesi baru yang bermunculan dari semakin bertumbuhnya dunia digital tersebut juga diamini oleh Humas Ikatan Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) Rieka Handayani. Mengandalkan digital untuk proses bisnisnya, kata Rieka, sektor e-commerce sendiri memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang beragam dan terus bertambah.

    “Contohnya web developer, SEO expert, data analyst, data scientist, social media specialist, digital marketers, apps developer, digital content writer, influencer atau buzzer. Semua bermunculan lebih spesifik berdasarkan kategori,” ujarnya kepada Validnews, Jumat (10/11).

    Hadirnya jenis-jenis profesi tersebut tidak lepas dari dinamika perubahan gaya hidup masyarakat yang kini juga lebih senang menyuarakan opini dan citranya lewat platform  media sosial. Fenomena tersebut menjadi kesempatan profesi baru yang tadinya tidak ada menjadi mengemuka. Beberapa profesi terkait pemasaran di ranah media sosial pun bermunculan, semisal buzzer dan food stylist.

    Anthony menceritakan, food stylist hadir karena tingginya animo para pengusaha makanan yang ingin menampilkan gambaran produknya secara wah. Karena itulah, dicari fotografer yang bisa membidik makanan dengan tampilan estetik nan ciamik.

    “Kemudian, juga sekarang ada social media specialist, itu profesi. Dulu karena tidak ada platform media sosial, nggak perlu dong ada pakar media sosial yang concern kepada hal itu,” lanjutnya.

    Mempromosikan produk ataupun jasa lewat media sosial pun menjadi lumrah di era digitalisasi ini hingga bisa mengembangkan profesi-profesi yang tadinya belum terlalu dikenal tersebut. Berdasarkan data Statistik dan Hasil Ekonomi Kreatif yang diterbitkan BPS dan Bekraf, 81,97% produk dan jasa ekonomi kreatif dipasarkan lewat dunia virtual.

    Media sosial sendiri memegang peranan penting, sebab 53,72% promosi dilakukan lewat platform ini. Menyusul di belakangnya ada peran website sebagai media promosi sebesar 28,25%.

    Selaras, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengakui, munculnya profesi-profesi baru tersebut, wabil khusus di bidang yang berhubungan dengan pemograman dan web developing. Seperti disebutkan di atas, profesi-profesi tersebut, tak terikat ruang dan waktu mengingat sifatnya yang result oriented.

    “Ya, punya kebebasan mereka sekarang. Kayak web developer tadi. Nggak perlu bekerja di kantor. Mereka terhubungkan oleh sebuah network yang canggih, ya sudah bisa kerja dari mana saja, walaupun tetap dibutuhkan,” ucap ayah Penyanyi Sherina Munaf ini kepada Validnews, Jumat (10/11). 

    Soal jumlah kebutuhannya pun diakuinya tidak sedikit. Sebab saat ini, menyeruak banyak platform yang mutlak memerlukan individu-individu mumpuni di bidang pemograman.

    Tak heran, profesi ini menjadi makin popular. Apalagi kebutuhan yan tak sebanyak pasokan membuat orang-orang yang bekerja sebagai programmer maupun web developer memiliki pendapatan di atas rata-rata, sekalipun berstatus sebagai freelancer yang penghasilannya tak berbasis gaji bulanan. Kata Triawan, kebanyakan besarnya pendapatan para pekerja jenis tersebut dihitung berlandasarkan proyek yang digarap.

    Selain memunculkan jenis-jenis pekerjaan yang dulunya terdengar asing, digitalisasi tak ayal juga mengubah konsep pekerjaan yang sudah familiar sebelumnya menjadi lebih digital minded. Anthony berpandangan, sistem digital yang menjadi basis pekerjaan membuat terjadi dinamika profesi yang erat kaitannya dengan cara transaksi dan komunikasi. Hanya saja perlu diingat, sejatinya, pekerjaannya tetap sama.

    “Secara profesi sebenarnya lebih kurang sama. Hanya saja digital mengubah gaya bertransaksi yang mungkin dulu sistemnya buka toko dan sebagainya. Sekarang mungkin sedikit berbeda karena jualannya lebih ke digital online dan lain-lain. Kalau secara profesi, lebih kurang hampir sama. Lawyer ya tetap lawyer. Hanya cara transaksi lawyer itu yang mungkin sekarang berbeda,” tuturnya.

     

     

    Mereka yang Tergerus
    Meskipun begitu, selain banyak menghadirkan kesempatan baru, digitalisasi yang kian vital di berbagai sektor ekonomi membuat harus ada pula pihak-pihak yang dipaksa mengalah oleh keadaan.

    Bukan sekadar bualan. Sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsesy Paris pada tahun 2011, dalam periode 1995 sampai 2011 saja teknologi telah menghancurkan 500.000 kesempatan kerja di Paris. Di saat yang sama, tercipta pula 1,2 juta kesempatan kerja dari kemajuan teknologi tersebut.

    Ancaman hilangnya berbagai pekerjaan tersebut di era digital pun kian terlihat. Tidak perlu jauh-jauh, ambillah contoh penerapan national payment gateway yang sasaran utamanya adalah penggunaan e-money di pintu-pintu tol. Seketika para penjaga gardu tol yang sebelumnya bertugas menerima dan mengembalikan ongkos tol pengguna, kini harus tergusur mesin tapping.

    Proses digitalisasi yang mengurangi lapangan kerja eksisting juga bisa dilihat di Eropa. Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan, di Eropa sudah ada 48.000 kantor cabang bank yang tutup hanya dalam kurun 7 tahun terakhir. Peran mereka tergantikan dengan kehadiran produk sistem keuangan berbasis teknologi digital.

    “Di Indonesia baru-baru ini juga BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) telah melakukan semacam rekstrukturisasi, di mana para karyawan ditawarkan untuk opsi pengembangan karier hingga pensiun sukarela. Itu sebenarnya PHK bahasa halus,” kata Bhima kepada Validnews.

    Sebagai bank dengan nasabah UMKM terbanyak, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pun mengaku akan melakukan efisiensi operasional perusahaan dengan melakukan pengurangan proporsi karyawan di bidang operasional support (layanan). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari jalan digitalisasi yang dipilih.

    Saat ini BRI sedikitnya memiliki 130.000 karyawan, proporsinya 55% pada operasional support dan 45% pada operasional marketing. Proporsi terbanyak lah yang nantinya akan dialihkan ke bidang pekerjaan lainnya. "Tergantikan karena adanya proses digitalisasi, nanti larinya akan kita alihkan ke marketing berkisar 60%," kata Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BRI Prisyastomo di Gedung BEI, Jumat (10/11) seperti dikutip Antara.

    Menurut Bhima, memang salah satu sektor pekerjaan yang saat ini paling terancam akibat kemajuan teknologi adalah sektor jasa baik keuangan maupun non keuangan.

    “Kalau sektor manufaktur itu sudah lama ya terkena dampaknya, manusia digantikan mesin. Kalau yang paling berisiko sekarang sektor jasa. Pekerja di sektor jasa pasti akan tergantikan oleh yang namanya digitalisasi,” ujarnya kepada Validnews, Senin (6/11).

     

    Perlu Antisipasi
    Munculnya berbagai kesempatan kerja baru pun tidak bisa asal langsung dinikmati. Selayaknya profesi lainnya, dibutuhkan keahlian guna bisa mencari uang dari sektor-sektor anyar ini. Alumnus Universitas Gadjah Mada itu menyatakan, untuk pemenuhan tenaga kerja yang mumpuni di bidang digital ini, Indonesia masih kekurangan.

    Jika pasokan dengan kebutuhan makin timpang, impor tenaga kerja mau tak mau akan jadi pilihan industri. Belakangan, indikasi itu mulai terlihat lantara kemudahan untuk mereka masuk ke Indonesia pun dilancarkan, seperti untuk Visa maupun izin tinggal sementara. Bhima pun menyesali hal ini.

    Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi membangun generasi yang tanggp digital dan mampu bersaing di kesempatan-kesempatan kerja yang baru, khususnya di bidang teknologi informasi. Untuk itu, diperlukan sistem pendidikan yang memadai sebagai jembatan antara manusia dan perkembangan teknologi itu sendiri.

    “Intinya revolusi digital itu akan memotong middle man atau manajerial. Jadi setelah bos (pemilik modal), kemudian programmer bawahnya itu langsung jauh. Misalnya juga seperti Gojek, langsung driver, unskill labor, buruh-buruh murah ibaratnya. Itu yang harus diantisipasi. Sedangkan perguruan tinggi kita tidak siap sekarang,” ujar peneliti yang mendapat gelar master dari Universitas Bradford, Inggris tersebut.

    Kekhawatiran Bima sebelumnya sudah dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam acara Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro, pertengahan Oktober lalu, Presiden mengutarakan minimnya kurikulum yang sesuai dengan perkembangan generasi saat ini, seperti belum adanya kampus yang membuka Jurusan Ekonomi Digital.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pertengahan Mei lalu sejatinya juga menyadari, perguruan tinggi adalah modal utama Indonesia menatap ekonomi digital.

    "Saat ini lulusan perguruan tinggi sering direferensikan sebagai generasi Y atau generasi milenial, yang sangat dekat dengan dunia digital. Bandul ekonomi dunia saat ini digerakkan oleh hal-hal yang berbau digital. Proses digitalisasi hampir mempengaruhi semua sektor ekonomi," ujar Rudi seperti dilansir Antara.

    Hal ini yang perlu di antisipasi oleh pemerintah. Apalagi kedepannya, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Dalam periode 2030 ke atas, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia.

     

     

    Asal tahu saja, bonus demografi merupakan kondisi ketika usia produktif (15-64 tahun) di suatu negara mendominasi, yakni 50-70% dibandingkan usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas). Indonesia mengalami bonus demografi pada 2012 hingga 2045. Puncaknya diprediksi bakal terjadi pada 2028-2031.

    “Itu tantangannya, banyak usia produktif tapi kalau skill-nya tidak masuk, tidak diterima ekonomi digital itu justru jadi pengangguran masal,” imbuh Bhima.

    Masalah kurangnya sumber daya yang mumpuni di bidang digitalisasi ini pula sempat menggelayuti pikiran Triawan. Namun ia melihat, kekhawatiran tersebut harusnya ditepis meningat kesadaran untuk mempelajari teknologi digital kian hari kian meningkat.

    Untuk menggenjot talenta dibidang teknologi digital pun tidak hanya bisa dihasilkan sekolah formal. Program-program pelatihan kilat yang bisa membuat individu yang tertarik merambah dunia digital pun sebenarnya telah diadakan oleh berbagai lembaga.

    “Bekraf sendiri punya program namanya BDD, Bekraf Developer Day. Di antaranya untuk mengembangkan para programmer dan developer ini supaya mereka selalu up to current standard. Ya, supaya mereka standarnya selalu mengikuti perkembangan yang mutakhir,” ucapnya.

    Bagaimanapun juga, jalur kilat seperti program pelatihan atau kursus singkat memang bisa sementara sedikit menutupi kebutuhan yang besar akan tenaga di bidang digital. Namun, alangkah lebih bagus jika formalitas dari sekolah yang benar-benar mencetak tangan-tangan terampil tersebut. Sehingga talenta yang ada pun tak minder bersaing dengan lulusan sekolah IT ternama dunia. (Teodora Nirmala Fau, Rizal)