Kejaksaan Situbondo Terus Mengumpulkan Data Dugaan Korupsi Pupuk

Kejari butuh waktu lama tangani kasus korupsi

  •  PETANI TEBU KELUHKAN HET GULA Buruh memanen tebu untuk dikirim ke pabrik gula di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (8/8). Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah merubah Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) tahun 2017 terkait HET Gula dan HPP petani yang dinilai sangat merugikan petani tebu karena harga yang ditetapkan dalam peraturan tersebut masih berada dibawah Biaya Pokok Produksi (BPP). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama/17.
    PETANI TEBU KELUHKAN HET GULA Buruh memanen tebu untuk dikirim ke pabrik gula di Ngawi, Jawa Timur, Selasa (8/8). Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah merubah Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) tahun 2017 terkait HET Gula dan HPP petani yang dinilai sangat merugikan petani tebu karena harga yang ditetapkan dalam peraturan tersebut masih berada dibawah Biaya Pokok Produksi (BPP). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/ama/17.

    SITUBONDO – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo Jawa Timur terus mengumpulkan data dan keterangan terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan pupuk organik pada Dinas Taman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun anggaran 2017.

    “Belum ada peningkatan status dan sampai sekarang sedang dalam tahap penyelidikan dan juga mengumpulkan barang bukti. Kami masih pengumpulan data dan pengumpulan barang keterangan secara mendalam, tidak semudah itu kami naikkan ke tingkat yang lebih tinggi sebelum data dan keterangan yang belum akurat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nur Slamet di Situbondo (17/5) seperti dikutip dari Antara.

    Sejauh ini, lanjut Slamet, barang bukti yang sudah ada masih berupa keterangan saksi. Oleh sebab itu, kejaksaan terus mencari keterangan saksi lain untuk mencari orang yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

    "Siapa yang harus bertanggung jawab harus ada criminal responsibility, ini yang kami cari dan mencari itu harus ada alat bukti," ujar Slamet.

    Slamet belum bisa memastikan kapan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan karena kasus dugaan korupsi harus lebih waspada. Tentu membutuhkan waktu lama.

    Program pengadaan pupuk organik atau bokashi dan mikro organisme local (MOL) pada tahun anggaran 2017 diadukan ke kejaksan karena diduga ada penyelewengan. Program ini melekat di Dinas Taman Pangan, Hortikultura dan Penyuburan lahan merupakan bentuk dukungan Pemkab Situbondo terhadap program ketahanan pangan.

    Sampai saat ini sudah ada belasan orang yang dimintai keterangan. Itu di antaranya kelompok tani, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Situbondo. 

    Pagu anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp700 juta. Biaya pengadaannya dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.

    Anggaran itu dipergunakan untuk membantu kelompok tani mengembalikan penyuburan tanah di kota santri menggunakan pupuk organik. Penyuburan lahan merupakan bentuk dukungan Pemkab Situbondo terhadap program ketahanan pangan. (Annisa Dewi Meifira)