Kejaksaan Segera Lelang Aset Edy Tanzil

Lelang dilakukan secara bertahap karena banyaknya jumlah aset koruptor-koruptor kasus BLBI

  • Eddy Tanzil. souce google
    Eddy Tanzil. souce google

    JAKARTA – Kejaksaan Agung memastikan akan segera melelang sejumlah aset koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk milik Eddy Tanzil.

    Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI, Andi Herman menekankan lelang akan dilakukan secara bertahap karena banyaknya jumlah aset dalam kasus BLBI. Selain Eddy Tanzil, asset lain yang akan dilelang disebutkan diantaranya milik Adrian Herling Woworuntu, Hendra Rahardja, dan David Nusa Wijaya.

    "Akan ditangani secara bertahap," kata Andi Herman dikutip dari Antara, Kamis (7/12).

    Andi mengungkapkan, tidak sedikit juga ada aset milik koruptor BLBI yang sudah dilelang seperti pabrik marmer di Nusa Tenggara Timur (NTT) milik Adrian Herling Woworuntu. Ia meyakinkan akan membeberkan aset mana saja dalam kasus BLBI yang sudah dilelang.

    Salah satu dalih lamanya proses lelang dilakukan dijelaskan Andi lantaran perlunya kehati-hatian dalam kepastian tidak adanya lagi upaya hukum terhadap kasus tersebut.

    "Seperti kasus Sudjiono Timan, di tingkat PK dimenangkan sedangkan asetnya sudah dilelang," ujarnya.

    Faktor lain, keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah hanya 30 pegawai di kejaksaan yang harus menangani soal aset di seluruh Indonesia.

    Kementerian Keuangan seperti diberitakan sebelumnya, memastikan akan terus mengejar 22 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya. Terobosan baru akan dilakukan demi kembalinya uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat krisis terjadi 1998 silam.

    “Jadi, prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapanpun,” tegas Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Suparyanto dalam diskusi bertajuk “Pengelolaan Aset Negara Paska BPPN’ di Kementerian kordinator Bidang Perekonomian kemarin.

    Beberapa peraturan Menteri keuangan pun khusus diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset. Peraturan tersebut adalah PMK 71 tahun 2015 tentang pengelolaan aset eks PPA persero, yang diubah menjadi PMK 138 tahun 2017. Kemudian PMK no 110/2017 tentang pengelolaan aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Kemudian PMK No 280 tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani sisa tugas tim pemberesan BPPN.

    Aset eks-BPPN dan PPA ini meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro maupun saham. Rekening nostro atau nostro account adalah rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank pada bank korespondennya (depository correspondent) di luar negeri. Rekening tersebut biasanya dalam mata uang yang berlaku di negara bank tersebut.

    “Termasuk dalam aset kredit adalah PKPS, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari pada obligor, karena itu hak tagih negara. Jadi di samping aset kredit yang berasal dari perjanjian kredit antara bank asal dengan nasabahnya, juga aset kredit yang berasal dari tagihan PKPS,” tukasnya. (M Bachtiar Nur)