MENJAGA KESINAMBUNGAN "TAMBANG EMAS HIJAU"

Kebun Sawit Jadi Tambang Fulus, Habitat Orangutan Tergerus

Deforestasi yang mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab turunnya jumlah orangutan secara drastis dalam beberapa tahun belakangan. Dari 52 meta-populasi yang tersebar di Asia, hanya 38% yang diprediksi akan lestari dalam 100-500 tahun ke depan

  • Bayi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) berumur satu tahun menjalani perawatan di karantina Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) di Batu Mbelin, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
    Bayi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) berumur satu tahun menjalani perawatan di karantina Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) di Batu Mbelin, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

    JAKARTA- Lonjakan permintaan global untuk minyak kelapa sawit membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas terpanas di dunia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization atau FAO) permintaan minyak sawit diperkirakan akan naik lebih dari dua kali lipat pada 2030 dan naik tiga kali lipat pada tahun 2050.

    Manisnya kerukan fulus dari si emas hijau, julukan sawit, membuat kelapa sawit menjadi salah satu industri paling menguntungkan di dunia. Para petani dan perusahaan perkebunan pun berlomba-lomba membuka lahan baru. Tak ayal, semangat membuka lahan baru ini  berujung pada peralihan fungsi hutan, bahkan deforestasi.

    Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan rata-rata penambahan lahan perkebunan sawit per tahun dalam lima tahun terakhir mencapai 468 ribu hektare. Angka sementara luas perkebunan sawit pada 2016 mencapai 11,91 juta hektare. Sedangkan pada 2012, luas lahannya baru mencapai 9,57 juta hektare.

    Menurut laporan dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa  (United Nations Environment Programme atau UNEP) pada tahun 2007, perkebunan kelapa sawit adalah faktor utama dari perusakan hutan tropis di Malaysia dan Indonesia.

    Pada tahun 2008, seperti dilansir dari situs organisasi lingkungan global Greenpeace, Guinnes Book of Record menahbiskan Indonesia sebagai negara dengan kerusakan hutan yang paling cepat di antara negara-negara lainnya yang memiliki hutan. Saat itu, Indonesia setiap jamnya merusak area hutan setara dengan 300 lapangan sepak bola. Pada periode 2000—2005, setiap tahunnya lahan hutan Indonesia berkurang sebesar 2%.

    Hutan adalah habitat dari keanekaregaman hayati dan jasa-jasa ekosistem lainnya, termasuk salah satu satwa langka khas Indonesia, orangutan. Fauna yang menurut penelitian dari  National Human Genome Research Institute (NHGRI) memiliki 97% kemiripan Deoxyribonucleic acid (DNA) dengan manusia ini merupakan salah satu mahluk yang paling teraniaya akibat perluasan area perkebunan sawit.

    Deforestasi yang mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab turunnya jumlah orangutan secara drastis dalam beberapa tahun belakangan.

    Menurut laporan dari UNEP tahun 2011, deforestasi merupakan penyebab sekitar 17% dari emisi gas rumah kaca global, salah satu penyumbang utama perubahan iklim, juga penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa-jasa ekosistem lainnya. Hal ini menghadirkan ancaman langsung untuk si kera besar Asia, orangutan.

    Dampak negatifnya tidak hanya muncul pada hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga pada jasa ekosistem lokal dan global seperti persediaan air, kesehatan manusia dan keamanan pangan. Pada umumnya, deforestasi disebabkan oleh dua faktor, aktivitas ilegal dan upaya mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang sering merusak tujuan pembangunan jangka panjang.

    Mazhab ekonomi pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar dari apa yang kita peroleh dari lingkungan atau alam merupakan barang publik yang bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Hal ini mengarahkan umat manusia pada eksploitasi berlebihan terhadap alam atau menghancurkannya sekalian.

    Hal ini telah menciptakan sistem ekonomi di mana satu jasa telah dimaksimalkan (biasanya produktivitas) dengan mengorbankan pihak lain (misalnya jasa ekosistem). Di bawah paradigma ekonomi ini, jasa ekosistem tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya, yang kemudian menyebabkan penggunaan yang tidak lestari dan penipisan ekosistem secara progresif.

    Populasi Menyusut
    Kembali ke masalah deforestasi dan nasib orangutan, memang hingga saat ini terus terjadi perdebatan antara dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari industri sawit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkebunan sawit bukan penyebab utama terjadinya deforestasi, penelitian lainnya menunjukkan fakta sebaliknya.

    Namun, satu hal yang tak bisa dibantah adalah berkurangnya populasi orangutan seiring dengan perluasan area perkebunan sawit. Hasil dari lokakarya Population and Habitat Viability Assesment (PHVA) Orangutan 2016 menunjukkan bahwa saat ini diperkirakan terdapat 14.360 individu orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan 57.350 individu orangutan Kalimantan  (Pongo pygmaeus) dengan habitat seluas 181.693 km2.

    PHVA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu memaparkan bahwa populasi orangutan tersebar pada 52 meta-populasi, dan hanya 38% yang diprediksi akan lestari (viable) dalam 100-500 tahun ke depan.

    Konversi dan fragmentasi habitat, terutama ekspansi kelapa sawit dan industri pertanian, serta infrastruktur non-jalan dan jalan menjadi ancaman utama dari orangutan. Untuk itu PHVA merekomendasikan sejumlah strategi prioritas, di antaranya moratorium kelapa sawit, penutupan jalan-jalan ilegal, penegakan hukum, dan pengelolaan hutan serta tata ruang yang lebih baik.

    Organisasi internasional World Wide Fund for Nature (WWF) menyatakan bahwa seabad yang lalu, populasi orangutan diprediksi masih berjumlah 230.000 secara total. Hal ini yang membuat WWF memasukkan orangutan ke dalam status critically endangered atau secara kritis terancam punah.

    WWF juga memasukkan orangutan jenis baru, orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) ke dalam kategori most endangered atau sangat terancam punah. Diperkirakan saat ini hanya ada 800 individu orangutan Tapanuli.

    Penyelidikan yang dilakukan Greenpeace di tahun 2009 telah mengungkapkan bahwa salah satu pemain besar di industri sawit, Sinar Mas telah terus-menerus melanggar hukum dan peraturan kehutanan Indonesia dalam pembukaan lahan hutan untuk sejumlah perkebunan kelapa sawit.

    Peneliti Greenpeace membandingkan peta letak habitat orangutan di Kalimantan dengan peta yang menunjukkan letak lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Sinar Mas. Ditemukan fakta bahwa areal perkebunan Sinar Mas tidak hanya tumpang tindih dengan habitat orangutan tetapi penebangan hutan telah menghancurkan habitat ini.

    “Setidaknya tiga dari empat areal perkebunan Sinar Mas yang dikunjungi pada Maret 2009 memiliki atau sebelumnya memiliki habitat orangutan. Beberapa habitat sudah diganti dengan lahan yang ditanami kelapa sawit oleh perusahaan,” ucap laporan hasil penyelidikan tersebut.

    Penelitian yang dilakukan UNEP pada tahun 2011 menunjukkan bahwa konversi hutan di Rawa Tripa salah satu satu habitat orangutan Sumatra, 48% atau dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit.

    Infografis populasi orang utan

    Lahan Gambut
    Senada dengan penelitian yang dilakukan Greenpeace, peneliti lahan basah, Alam Surya Anggara mengemukakan, perkebunan sawit merupakan salah satu ancaman bagi orangutan. Pasalnya banyak perkebunan sawit di Indonesia yang berdiri di atas lahan gambut.

    Sementara itu, lahan gambut sendiri merupakan habitat utama dari orangutan. Dialihfungsikannya lahan gambut menjadi hutan industri—termasuk juga perkebunan kelapa sawit—sama artinya dengan merobohkan “sarang” bagi primata yang satu ini.

    “Nah, habitat orangutan itu sekarang terdesak dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Kebun-kebun kelapa sawit ini banyak yang tumbuh atau banyak yang dikembangbiakkan di area yang merupakan lintasannya orangutan,” tuturnya kepada Validnews, Kamis (30/11).

    Pada tahap selanjutnya, konflik-konfliklah yang terjadi. Orangutan yang dikenal sebagai hewan cerdas ternyata masih bisa menandai area-area bekas habitatnya. Kunjungan ke kawasan tersebut pun tak lepas mereka lakukan, apalagi jika jaraknya tak seberapa dari rumah tinggal barunya.

    Hanya saja tentu lahannya sudah berubah. Sang primata kebingungan. Karena merasa asing inilah, tak jarang orangutan akan tampak stres dan ingin merusak pepohonan yang ada. Inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh perusahaan atau masyarakat pemilik kebun. Tak jarang orangutan-orangutan tersebut “didor” guna bisa mengamankan buah-buah sawit.

    “Bagi pengelola sawit, ini mengancam pohon-pohon sawit sendiri. Orangutan bisa saja memakan buah sawit itu hingga akhirnya perusahaan menganggapnya sebagai hama. Kasarnya begitu,” ujar Alam.

    Masalahnya saat ini banyak perkebunan sawit yang berdiri di lahan gambut. Alam mencontohkan, adanya 9.000-an hektare perkebunan sawit di dalam Taman  Nasional Tanjung Puting. Perkebunan-perkebunan tersebut dapat hadir karena adanya program enklave terhadap bekas-bekas tindakan logging yang sempat merambah kawasan konservasi itu.

    Berada dalam kawasan konservasi, tentunya perkebunan ini lebih mudah didatangi oleh primata yang menggemaskan tersebut. Frekuensi konflik pun kian meningkat. Ini mengingat batas antara kawasan konsesi dengan konservasi kerap hanya berupa kanal atau sungai kecil. Di mana sang orangutan sangat mudah untuk menyinggahinya.

    Alam sendiri tidak menentang enklave ini. Hanya saja ia menyayangkan tidak sesuainya tujuan dari yang diharapkan. Sebab harus diingat, pengalihfungsian lahan bekas logging lebih dimaksudkan untuk domisili masyarakat. Namun yang terjadi, mayoritas justru jatuh ke perusahaan dan dikembangkan untuk komoditas sawit.

    “Di Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadi benteng terakhir orangutan Kalimantan, ada tiga area yang diberikan izin kepada perusahaan. Dari 12.000 hektare yang dienklave pada akhirnya, 9.000-annya itu untuk lahan perusahaan kelapa sawit,” papar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

    Gambut-gambut di manapun berada memang menjadi sesuatu yang “seksi” bagi pengembang perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan maupun petani rakyat. Ada dua alasannya utamanya. Pertama, lahan sawit jelas akan minim konflik dengan manusia. Konflik diperkirakan hanya akan muncul dengan binatang atau paling mentok masyarakat adat.

    Kedua, lahan gambut kerap telah digunakan lebih dulu oleh perusahaan-perusahaan logging. Seperti halnya yang terjadi di kawasan enklave Tanjung Puting. Bagi penanam sawit, ini jelas menguntungkan untuk mengurangi biaya pembersihan lahan di awal penanaman.

    Sementara itu, Sekjen Gapki, Togar Sitanggang, tidak setuju apabila perkebunan sawit dikambinghitamkan sebagai penyebab terancamnya populasi orangutan. Konflik-konflik orangutan dengan perkebunan sawit yang terekspos pun tidak bisa dimakan mentah-mentah karena pada kenyataannya, orangutan hanya singgah ke kebun sawit akibat ada persoalan tertentu di habitat aslinya.

    “Jadinya kan habitatnya bukan di kebun sawit, tapi ada di daerah-daerah yang di sekeliling perkebunan sawit.  Nah, mungkin ada kebakaran atau tidak ada makanan di habitatnya, jalanlah dia ke lahan sawit. Terus ini dianggap konflik sama masyarakat,” ungkapnya kepada Validnews, beberapa waktu lalu.

    Perlu diketahui, hingga tahun ini saja sudah keluar sekitar 45 juta hektare izin pengalihfungsian hutan. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit di nusantara totalnya hanya berjumlah 11,91 juta hektare.

    Keberadaan orangutan yang sering dianggap hama oleh perkebunan kelapa sawit ini diakui oleh Eko Prasetyo, Staff Best Management Practice (BMP) for Orangutan Conservation dari Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS).

    “Masih jamak orangutan dianggap sebagai hama karena masih banyak perusahaan yang tidak paham sebenarnya justru para orangutan itulah yang diusir dari rumahnya,” katanya saat berbincang dengan Validnews.

    Menurutnya, hal ini disebabkan oleh prilaku alami orangutan sendiri. Pada saat habitat alaminya dibuka menjadi perkebunan, orangutan jantan akan lebih mudah mencari wilayah lain. Berbeda dengan pejantan, orangutan betina cenderung bertahan di tempat kelahirannya. Lantas, saat persediaan makanan alami mereka menipis, tandan-tandan sawit menjadi pilihan terakhir para orangutan betina untuk bertahan hidup.

    “Karena, sebenarnya sawit bukan makanan alami para orangutan,” imbuh Tyo, pangilan akrab Eko Prasetyo.  

    Gamit Perusahaan
    Jamaknya anggapan menjadikan orangutan sebagai hama membuat perkebunan sawit hingga kini masih menjadi bagian dari masalah konservasi orangutan. Karena itu, BOS berupaya untuk menggamit perusahaan perkebunan kelapa sawit agar menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

    “Kenapa BOS mau bekerja sama dengan perkebunan kelapa sawit, karena kita berfikir bahwa betul perkebunan kelapa sawit adalah masalah bagi orangutan dan linkungan. Namun, bagaimana kita bisa membuatnya jadi solusi, perkebunan kelapa sawit ikut berkontribusi untuk konservasi orangutan,” paparnya.

    Ide ini berangkat dari kondisi yang dihadapi yayasan ini dalam upaya konservasi orangutan. Di satu sisi, BOS yang memiliki pusat rehabilitasi di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, ini telah berhasil melepasliarkan puluhan orangutan kembali ke alam liar. Namun, tiap tahun pusat rehabilitasi Nyaru Menteng dan juga sekolah orangutan Samboja Lestari, Kalimantan Timur, masih terus menerima orangutan.

    Sebagai informasi, BOS adalah sebuah yayasan yang menyelamatkan orangutan yang sudah terpapar kehidupan manusia maupun bayi orangutan yang kehilangan induk dan rumahnya. Oleh BOS, orangutan ini dilatih berbagai keahlian yang diperlukan untuk hidup di alam liar, mulai dari memanjat pohon hingga mengenali dedaunan yang menjadi makanan alami orangutan.

    Bagi orangutan yang sudah lama hidup dengan manusia, keahlian ini menipis. Mereka tak lagi mampu mencari makan karena terbiasa memperoleh makanan dengan mudah. Bahkan, mereka pun tak lagi tertarik makan makanan alami lantaran terbiasa dengan makanan manusia. Sementara, bagi bayi orangutan, ketiadaan induk berarti tak ada pula yang mengajar mereka untuk bertahan hidup di alam bebas.

    Kini, sebanyak 440 orangutan bersekolah di Nyaru Menteng, dengan 135 di antaranya berada di pulau-pulau pra pelepasliaran. Sementara, jumlah orangutan di Samboja Lestari sebanyak 165 ekor. Jumlah orangutan berada di pulau pra pelepasliaran mencapai 25 ekor.

    “Perlu waktu 5-7 tahun untuk mereka belajar di pusat rehabilitasi kita. Ya seperti manusia saat sekolah, ada juga dari mereka yang malas dan kabur-kaburan. Itu yang memperlama,” jelas Tyo.

    Petugas BKSDA wilayah III Ciamis menunjukkan seekor bayi orangutan berumur tujuh bulan hasil serahan warga di Kantor BKSDA, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Masih adanya orangutan yang perlu diselamatkan inilah yang mendorong BOS untuk mengajak perusahaan kelapa sawit untuk berkontribusi pada upaya konservasi orangutan.

    Lewat upaya ini, BOS menawarkan skema BMP kepada perusahaan-perusahaan sawit. Lewat skema ini, BOS akan melakukan studi untuk mengetahui ada atau tidaknya habitat orangutan di dalam lahan perkebunan milik perusahaan tersebut. Jika ditemukan, langkah berikutnya adalah memetakan habitat tersebut, lantas membuat perencanaan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk mengkonservasi orangutan.

    “Misalnya, ditemukan luasan habitat orangutan dengan luasan 500 hektare, ya itu jangan ikut dibuka sebagai perkebunan sawit,” katanya.

    Idealnya ini dilakukan sebelum perkebunan dibuka. Namun, untuk yang sudah terlanjur pun skema BMP dapat diterapkan. Misalnya dengan menambah luasan lahan yang dapat dijadikan area hidup orangutan. Bisa juga dengan membuka koridor yang menghubungkan areal hutan yang ada di dalam perkebunan dengan hutan di luarnya. Dengan demikian, orangutan dapat leluasa bergerak untuk mencari makan maupun untuk bertemu orangutan lainnya dan beregenerasi.

    Luas jelajah orangutan sendiri mencapai 300-500 ha per orangutan betina. Sementara orangutan jantan memiliki luas jelajah dua kali lipatnya.

    “Ini bukan teritori ya. Para orangutan ini bisa berbagi ruang jelajah,” katanya.  

    Program lain yang ditawarkan BOS adalah pembuatan pulau-pulau sebagai “universitas” orangutan. Jika di Nyaru Menteng dan Samboja Lestari para orangutan bersekolah di bawah pengawasan para guru, di pulau buatan itu nantinya orangutan belajar untuk mempraktekkan ilmu yang sudah diperoleh. Para orangutan akan tinggal di pulau-pulau buatan itu selama enam bulan hingga satu tahun. Jika dinyatakan lulus, mereka akan dilepaskan ke alam liar.

    “Ini semacam pendidikan tingkat akhir. Jadi kontak dengan manusia diminimalisir, pemberian makanan juga dikurangi karena diharapkan mereka bisa mencari makan sendiri,” lanjut Tyo.

    Menurutnya, BOS sendiri tak memiliki cukup banyak pulau buatan lantaran keterbatasan lahan yang dimiliki. Karena itu, lewat program tersebut diharapkan jumlah universitas orangutan bisa bertambah.

    “Jadi keterlibatan perkebunan sawit tidak berupa sekali nyumbang terus putus tapi berkelanjutan,” serunya.

    Fungsi Sertifikasi
    Dalam tiga tahun terakhir, sudah empat perusahaan yang menjalin kerja sama dengan BOS. Dua di antaranya berlokasi di Kalimantan Tengah. Perusahaan pertama adalah PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA) yang mengimplementasikan BMP.

    “KSA ini sudah nanam, jadi kita mengelola yang sudah ada dengan perlakuan-perlakuan,” katanya.

    Yang kedua adalah PT Sawit Sumber Mas Sarana (SSMS) yang menyediakan sebagaian lahannya untuk menjadi pulau prapelepasliaran.

    Menurut Tyo, kedua perusahaan ini merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sementara itu, dua perusahaan lainnya yang menjalin kerja sama dengan BOS belum tersertifikasi.

    “Managemen belum mengarah ke sana, tapi mereka mengimplementasikan prinsip-prinsipnya,” katanya.

    Dua perusahaan itu berlokasi di kalimantan Timur. Pertama adalah PT Nusaraya Agro Sawit. Perusahaan ini mengalokasikan sebagaian lahan izin usahanya yang belum dibuka untuk dipakai sebagai pulau pra pelepasliaran. Kedua, PT Global Primatama Mandiri (GPM) yang mengimplementasikan BMP bahkan sebelum lahan dibuka.

    “Perusahaan tersebut bekerja sama dengan BOS untuk menentukan di mana titik-titik habitat orangutan. Kita mendesainkan kawasan konservasinya. Jadi areal mana yang bisa dibuka, areal mana yang perlu disisakan untuk habitat dengan orang utan,” imbuhnya.

    Minimnya jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan BOS diakui Tyo lantaran tipisnya komitmen perusahaan. Selain empat perusahaan itu, sudah ada perusahaan lain yang didekati oleh BOS, atau bahkan justru meminta bekerja sama dengan BOS.

    “Tapi kalau engagement awal dengan perusahaan, apakah kita yang menawarkan atau mereka yang menawarkan. Setelah itu kita survei, berapa sih estimasi kepadatannya, berapa luasan areal yang ada. Kemudian kita buat laporan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang komitmennya perlu dipertanyakan, biasanya akan selesai di situ,” katanya.  

    Tak bisa dimungkiri, sawit berperan penting sebagai komoditas andalan pencetak devisa bagi Indonesia. Menurut data dari GAPKI pada tahun 2016, devisa dari sawit menyelamatkan surplus neraca perdagangan Indonesia. Besarnya net ekspor sawit sekitar US$18 miliar menunjukkan tanpa devisa sawit, neraca perdagangan (migas dan nonmigas) Indonesia tahun 2016 bukan surplus melainkan defisit sebesar US$2,6 miliar.

    Tentu industri sawit membutuhkan lahan untuk memutar roda bisnisnya. Sementara itu, orangutan juga membutuhkan habitat sebagai tempat tinggalnya. Disinilah peran organisasi seperti RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dibutuhkan.

    Sebagai lembaga pemberi sertifikasi produk, RSPO dan ISPO menuntut para pelaku usaha sawit untuk terus melakukan pengelolaan hutan agar lestari. Artinya, perusahaan perkebunan sawit yang hendak membuka lahan baru tetap harus memperhatikan hutan dan para penghuninya, termasuk orangutan.

    Para perusahaan yang hendak memperluas area perkebunannya diwajibkan menyisihkan lahan atau membeli lahan baru untuk memindahkan orangutan dan satwa langka, alias menjadikan lahan itu tersebut sebagai kawasan konservasi.

    Pada akhirnya, tidak semua perusahaan anggota RSPO ataupun ISPO bisa melakukan hal seperti itu. Bukan hanya karena kemampuan, niatpun juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, para perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan tidak hanya memikirkan profit semata juga amat dibutuhkan.

    Dalam hal ini, para anggota RSPO ataupun ISPO sejatinya menjalankan bisnisnya sesuai aturan main yang telah ditentukan dan tak segan memberi sanksi kepada para anggotanya bila melanggar aturan. Sebagai contoh, kalau ada anggota yang menjual sawit melanggar aturan, misalnya membunuh orangutan atau membakar hutan, anggota lainnya harus berani mengancam dengan tidak mau membeli sawit lagi dari perusahaan tersebut.

    Artinya, tanpa sertifikasi dan ketaatan mengikuti aturan yang ada, para perusahaan tidak bisa berbisnis dengan lega. Seiring berjalannya waktu, aturan dari RSPO dan ISPO sistemnya harus terus berkembang, supaya tidak hanya menguntungkan pemodal saja. Semuanya itu demi tujuan bersama, yakni agar kerukan fulus dari emas hijau lancar, kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya orangutan juga tetap terjaga. (Rizal, Teodora Nirmala Fau, Fin Harini)