KPK Pelajari Pengajuan Juctice Collaborator Setnov

KPK akan melihat siapa pihak-pihak yang akan diungkap dan peranan mereka masing-masing

  •  Tersangka yang juga Ketua DPR Setya Novanto memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Adam Bariq
    Tersangka yang juga Ketua DPR Setya Novanto memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Adam Bariq

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat pengajuan justice collaborator (JC) dari tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Dengan mengajukan diri sebagai JC, artinya pria yang akrab disapa Setnov tersebut akan bekerja sama dengan penegak hukum dalam pengungkapan kasus ini.

    “Suratnya itu sudah disampaikan, dan kami sedang mempelajari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/1).

    Sebagai seorang JC, Setnov bisa mendapatkan dampak positif bagi dirinya terkait kasus yang kini menjerat dia. Bukan tidak mungkin hal ini akan meringankan hukuman yang akan dia terima.

    "Kalau seseorang dikabulkan sebagai justice collaborator konsep normanya secara umum tentu ancaman hukumannya bisa lebih rendah," jelasnya.

    Untuk diketahui, Setnov didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e. Atas dasar itu, Sentov didakwa pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    "Pasal 2 pasal 3 ini ancaman hukumannya seumur hidup jadi sangat tinggi. Saya kira kalau dikabulkan justice collaborator contohnya Andi Agustinus kemarin dituntut 8 tahun penjara. Itu mungkin jadi pertimbangan juga mengajukan justice collaborator," paparnya.

    Oleh karenanya, menurut Febri, pihaknya akan melihat terlebih dahulu siapa saja pihak yang akan diungkap oleh Setnov dan apa perannya.

    "Kami harus lihat dulu siapa saja pihak-pihak yang dibuka perannya oleh Setnov dan apakah di persidangan yang juga dilakukan hari ini dan ke depan itu, Setnov konsisten terbuka dan juga mengakui perbuatannya," ucap Febri.

    Dalam pemberitaan Validnews sebelumnya, pihak Setnov menyatakan bahwa selain dirinya, masih terdapat nama besar lain yang ikut terlibat dalam kasus mega korupsi ini. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Setnov Firman Wijaya yang menyatakan bahwa kliennya tak memiliki peran penting soal penganggaran e-KTP.

    “Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," kata Firman.

    Menurut dia, dengan menjadi JC, akan diketahui siapa yang paling berpengaruh dalam kasus ini, termasuk di mana posisi Setnov yang kini telah menjadi tersangka.

    “Siapa inisiator penganggaran, ini penting, di mana proyek ini diusulkan. Baru kemudian nanti mengalir pada soal-soal yang lain, termasuk kebijakan. Ada kebijakan eksekutif, ada kebijakan legislasi, ini proses yang mesti dipotret secara besar. Kita lihat saja nanti," tambah Firman.

    Dia melanjutkan, menjadi justice collaborator bukanlah pilihan mudah. Bisa saja, JC menjadi sasaran pelaku. Karena itu dia meminta perlindungan aparat penegak hukum terhadap Setnov. Meski demikian, ia menolak menjelaskan, siapa dalang yang memiliki posisi lebih tinggi dalam perkara e-KTP. 

    "Kalau posisi yang lebih besar itu jabatan-jabatan yang berpengaruh di negeri ini ya mungkin saja. Tapi kita tunggu pembuktiannya," imbuhnya. (James Manullang)