KORBAN PERKOSAAN, JANGAN DISUDUTKAN

Terlepas dari berapapun jumlah kasus perkosaan di negeri ini, perkosaan tetaplah tindakan kekerasan dan kejahatan yang merugikan serta mengganggu hidup korban.

  • Ilustrasi. Kekerasan terhadap wanita. (Pixabay)
    Ilustrasi. Kekerasan terhadap wanita. (Pixabay)

    Oleh: Gisantia Bestari, SKM*

    Seorang hypnotherapist bernama dr. Jiemi Ardian melakukan serial cuitan melalui akun Twitter-nya pada akhir bulan Maret 2018. Di sana, ia bercerita mengenai pasiennya yang mengalami gangguan jiwa berat akibat diperkosa oleh enam orang. Pemerkosaan tersebut membuatnya diusir dari rumah, dan kemudian tinggal di rumah petinggi desa. Di sana, korban kembali diperkosa, dan akhirnya oleh warga ia dinikahkan dengan si pemerkosa.

    Dr. Jiemi Ardian mengatakan bahwa pemerkosaan lebih dari sekadar trauma seksual. Baginya, penanganan korban pemerkosaan tidak pernah mudah. Ada konseling panjang, mengembalikan harga diri pasien, dan mendorong pasien agar menghargai kehidupannya kembali. Dengan adanya kasus tersebut, dr. Jiemi Ardian menentang keras bahwa pemerkosaan terjadi karena pakaian korban. Cuitan pembuka rangkaian cerita ini memperoleh tidak kurang dari 15.000 retweets.

    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Kemudian, pada Pasal 286 dikatakan bahwa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

    Berdasarkan Catatan Tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada bulan Maret 2018, sepanjang tahun 2017 terdapat 669 kasus perkosaan di ranah publik dan 619 kasus perkosaan di ranah personal, di mana angka ini belum termasuk bentuk kekerasan lainnya seperti pencabulan dan pelecehan seksual. Kasus perkosaan yang mendapatkan perhatian serius oleh Komnas Perempuan di antaranya adalah gang rape siswi SMP di Bengkulu dan perkosaan anak di TK Mexindo Bogor oleh penjaga sekolah. Pada Catatan Tahunan di tahun sebelumnya, perkosaan menempati posisi paling tinggi dalam kekerasan seksual di ranah personal yakni mencapai 1.398 kasus.

    Baca Juga:

    Terlepas dari berapapun jumlah kasus perkosaan di negeri ini, perkosaan tetaplah tindakan kekerasan dan kejahatan yang merugikan serta mengganggu hidup korban.

    Ketika Korban Menjadi Korban (Lagi)
    Dr. Jiemi Ardian berkali-kali mengatakan melalui cuitan Twitter-nya untuk tidak menyalahkan korban dalam kasus perkosaan. Pendekatan yang dikenal dengan victim blaming dalam Bahasa Inggris ini berasumsi bahwa seseorang dapat menjadi korban karena ada yang “salah” pada dirinya. Diperkenalkan pertama kali oleh William Ryan pada tahun 1971, victim blaming merupakan sikap menyalahkan korban sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kejahatan. Ada delapan faktor yang menyebabkan victim blaming dalam berita, yakni jika korban mengetahui pelaku, tidak ada senjata, korban berasal dari ras yang sama, korban berasal dari kelas yang sama, korban berasal dari kelompok etnis yang sama, korban masih muda, korban dianggap cantik, dan korban menyimpang dari peran gender perempuan (Anamika, 2015).

    Victim blaming berdampak antara lain terjadinya kejahatan lebih lanjut. Korban melahap tanggapan negatif dan cenderung menderita lebih besar, serta kecil kemungkinannya untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Sebab, korban menghindari viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder sendiri merupakan pengulangan viktimisasi yang cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan korban yang tidak sesuai oleh aparat hukum seperti polisi dan persidangan.

    Selain itu, victim blaming juga berdampak pada tingkat kepercayaan korban kepada para saksi, pemerintah, dan lingkungan sosialnya. Korban akan lebih sensitif dalam memilih kelompok (Anamika, 2015). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dr. Jiemi Ardian, bahwa menyalahkan korban atas terjadinya perkosaan mengakibatkan korban memiliki cara pikir yang rusak, menganggap diri tidak berharga, tidak layak, dan merasa bersalah.

    Penelitian oleh (Anamika, 2015) juga mengungkapkan bahwa media berperan terhadap terjadinya victim blaming. Media menjadi agen pengendali sosial yang menginformasikan suatu kejadian dan juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam memberitakan kasus kejahatan, media harus tepat sasaran dan tidak memojokkan salah satu pihak. Sebab, ini berkaitan dengan konstruksi yang akan dibangun masyarakat mengenai suatu peristiwa. Kejahatan seksual, di mana salah satunya adalah perkosaan, adalah kejahatan yang memiliki nilai sensitivitas tinggi.

    Hendaknya, media tidak membangun cerita berdasarkan sudut pandang yang lebih menguntungkan pelaku. Jika jurnalis tidak dibekali pengetahuan mengenai mitos perkosaan dan cenderung menyindir kesalahan yang dilakukan korban, maka timbul pemikiran bahwa korban memang layak untuk diperkosa. Media massa diharuskan berperspektif pada sang korban ketika menampilkannya dalam pemberitaan, agar tidak terjadi victim blaming.

    Perlindungan Perempuan
    Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya victim blaming membuat korban mengurungkan niatnya untuk melaporkan kepada penegak hukum karena menghindari viktimisasi sekunder. Sebenarnya, dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Ni Putu, 2015) yang diharapkan dapat mengatasi ketakutan tersebut.

    Selanjutnya, korban (dan juga saksi) memiliki sejumlah hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di antaranya adalah memperoleh keamanan pribadi dan keluarga, ikut serta dalam proses memilih bentuk perlindungan, bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mengetahui putusan pengadilan, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

    Dari sisi media, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar melarang jurnalis mengekspos foto-foto perempuan korban perkosaan karena mengganggu kejiwaan dan kehidupannya meskipun disensor, sebab kode etik pers melarang hal tersebut (Antara, 2018).

    Namun, perlu diperhatikan pula bahwa hukum bisa menjadi bumerang yang menyerang balik korban. Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan, tidak semua perempuan bisa langsung melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya sehingga alat bukti bisa saja sudah hilang.

    Karenanya, seperti yang diungkapkan Carol Smart dalam bukunya Feminism and The Power of Law, hendaknya kita tidak melihat hukum sebagai aturan, tapi juga ilmu pengetahuan. Perkosaan jangan terkungkung dalam ruang hukum semata, sebab ada seksualitas di dalamnya.  Permasalahan perempuan bukanlah sekadar permasalahan hukum, namun lebih dari itu, permasalahan kemanusiaan.

    *) Peneliti Muda Visi Teliti Saksama

    Referensi:
    Anjani, Anamika. (2015). Mitos Perkosaan Dalam Pemberitaan: Analisis Sekunder Terhadap Hasil Penelitian O’Hara, Heaney, Diani, dan Kasenda. Depok: Universitas Indonesia.

    Antara (2018). “Pers dilarang ekspos foto korban pemerkosaan” https://www.antaranews.com/berita/697959/pers-dilarang-ekpos-foto-korban-pemerkosaan diakses tanggal 2 April 2018

    Antara. (2017). “Komnas Perempuan: 259.150 kasus kekerasan terjadi sepanjang 2016” https://www.antaranews.com/berita/616606/komnas-perempuan-259150-kasus-kekerasan-terjadi-sepanjang-2016 diakses tanggal 2 April 2018

    Ari, Ni Putu. (2015). PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SELAMA PROSES PERADILAN PIDANA. Bali: Universitas Udayana.

    Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2018). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf diakses tanggal 2 April 2018

    Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara.

    Republik Indonesia. (1918). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara.

    Smart, Carol. (2003). Feminism and The Power of Law. London: Routledge.