GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

KEKERASAN TERHADAP SISWA, DISIPLINISASI PERAMPAS HAK ASASI

Tidak hanya jadi alasan guru yang jadi pelaku, ironinya kekerasan terhadap siswa juga kerap dianggap wajar oleh korban sendiri dengan dalih disiplinisasi diri.

  • Kepala sekolah SMK Kesatrian Purwokerto, Agung Budiono (kanan) menemui pendemo dan perwakilan orang tua murid korban kekerasan oknum guru di di SMK tersebut, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO
    Kepala sekolah SMK Kesatrian Purwokerto, Agung Budiono (kanan) menemui pendemo dan perwakilan orang tua murid korban kekerasan oknum guru di di SMK tersebut, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Yaelah gitu doang.. Gue dulu dipukul guru pakai rotan, bokap nyokap selow aja.’

    ‘Zaman dulu diginiin ama guru mah gak ada yang berani bilang orangtua. Sekarang generasinya lemah gemulai..’

    Dua opini tersebut hanyalah sedikit dari komentar warganet di Twitter, menanggapi sebuah cuitan terkait seorang siswa yang mengadukan kekerasan yang dilakukan guru di sekolahnya kepada orang tuanya. Pada cuitan yang sama terlampir pula foto betis sang anak yang dipenuhi luka-luka akibat pukulan penggaris yang dilakukan sang guru.

    Beberapa komentar yang cenderung melanggengkan perilaku guru yang melukai muridnya secara fisik setidaknya menjadi sebuah cerminan, bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami gentingnya isu kekerasan terhadap anak. Terutama di lingkungan pendidikan, kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengajar terhadap pelajar masih dianggap sebagai metode disiplinisasi yang wajar-wajar saja.

    Dari Guru Hingga Kawan
    Gentingnya isu kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya terhadap murid tidak dipungkiri semakin mendesak. Ada kecenderungan kasus-kasus terkait mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini setidaknya terrefleksi dari catatan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang terus diakumulasi setiap harinya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2018. Beberapa data pada SIMFONI PPA yang telah terekam pada tahun 2018, terhitung hingga tanggal 4 Juni, adalah sebagai berikut.

     

    Dari beberapa data SIMFONI PPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018) di atas, sejak awal tahun tercatat bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu lokasi yang dianggap rawan terhadap kekerasan. Angkanya mencapai 217 kasus dan menduduki peringkat keempat sebagai lokasi di mana fenomena ini kerap terjadi.

    Isu kekerasan terhadap murid juga dapat dilihat dari segi hubungan pelaku dan korban, serta pengelompokan korban berdasarkan umur. Berdasarkan hubungan dengan korban, pada periode yang sama, status guru sebagai pelaku juga menjadi hal yang patut diperhatikan. Sebanyak 140 pelaku merupakan guru dari korban.

    Dilihat berdasarkan pengelompokkan usia korban, tercatat bahwa kelompok usia 13-17 tahun menjadi mayoritas penerima kekerasan, yaitu sebanyak 29,1%. Pada sistem pendidikan di Indonesia, di rentang usia tersebut, seseorang umumnya sedang menapaki jenjang sekolah menengah sebagai pelajar. Rentang usia pelajar pada tingkat institusi yang lebih rendah, yaitu 6-12 tahun, bahkan menduduki peringkat ketiga pada kelompok korban kekerasan dengan angka 17,9%. Data-data tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa lingkungan sekolah masih rawan akan tindak kekerasan, terutama dengan para pelajar sebagai korbannya.

    Hal yang juga menarik adalah bahwa kekerasan justru banyak terjadi di area yang rasanya sangat akrab dengan korban, serta dilakukan oleh orang-orang terdekat. Lihat saja lokasi rawan kekerasan berdasarkan SIMFONI PPA justru didominasi oleh ranah rumah tangga sebesar 2.045 kasus, selain juga di fasilitas umum, sekolah, dan lokasi lainnya. Status sebagai suami/istri pun menjadi peraih posisi terdominan bagi pelaku tindak kekerasan dengan jumlah 924 orang. Orangtua dan saudara atau anggota keluarga lainnya pun menjadi posisi yang juga rawan sebagai pelaku, tercatat masing-masing berjumlah 381 dan 219 pelaku.

    Tidak hanya keluarga dan guru, seseorang yang memiliki hubungan sebagai teman maupun pacar juga amat berpotensi melakukan kekerasan. Posisinya bahkan ada di peringkat kedua setelah suami/istri, yaitu sebanyak 653 pelaku. Hal inilah yang kemudian terkait dengan fenomena kekerasan dalam pacaran, serta pembulian dan perkelahian antarpelajar di berbagai institusi pendidikan.

    Pada akhirnya, baik keluarga maupun sekolah, yang menjadi ranah esensial bagi seorang anak, masih juga jauh dari memberikan rasa aman (Suradi, 2013). Keluarga yang semestinya menjadi lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang, serta mendapat pendidikan pertamanya, memiliki potensi sebagai lokasi rawan kekerasan. Tak jauh beda dengan sekolah yang harusnya melatih perkembangan perilaku sosial dan ilmu seorang anak. Kedua ranah ini rupanya masih belum dapat menjamin perlindungan seorang anak.

    Sudah Diatur Tapi Belum Teratur
    Kekerasan terhadap anak, salah satunya yang dilakukan pihak pengajar terhadap muridnya di lingkungan sekolah dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan dari catatan yang ada. Padahal apabila dilihat dari segi hukum saja, sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang isu ini, tentunya mencakup bagaimana kekerasan terhadap anak dilarang dilakukan dan seperti apa sanksi yang akan ditanggung pelaku bila ia masih melakukannya, seperti tertera pada infografis di bawah ini.

     

    Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dinyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antarsekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pada pasal 11 dan 12 dinyatakan pula bahwa sanksi terhadap pelaku dilakukan secara proporsional sesuai tindakan maupun akibatnya.

    Posisi peserta didik identik dengan anak, sehingga penentuan pemberian sanksinya pun mengacu pada regulasi terkait kekerasan pada anak (Pasal 76C UU 35/2014), yaitu Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut diatur pidana-pidana dan/atau denda yang dapat menjerat pelaku tergantung dampak yang timbul, luka berat hingga yang menimbulkan kematian.

    Pada undang-undang yang sama, diatur pula perlindungan bagi siswa (peserta didik) dari tindakan kekerasan saat berada dalam lingkungan institusi pendidikan oleh para pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Kewajiban pemberian perlindungan ini diatur dalam Pasal 54.

    Regulasi telah cukup memadai, namun seperti kebanyakan problema, nyatanya implementasi terhadap aturan-aturan terkait kekerasan terhadap siswa masih belum berjalan dengan baik, terutama apabila hal tersebut dilakukan tenaga pendidik.

    Perlunya Intervensi
    Dalam artikel yang ditulisnya dalam Sosio Informa, jurnal yang diterbitkan Kemensos RI, Suradi (2013) memandang perlunya campur tangan untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap anak, yaitu dalam bentuk intervensi sosial. Bentuk intervensi sosial tersebut dibagi kembali ke dalam tindakan prevensi dan rehabilitasi.

    Yang dimaksud prevensi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun luar, salah satunya di institusi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan aktor-aktor yang dapat membantu upaya pencegahan ini, di antaranya keluarga, institusi pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial, hingga institusi peradilan.

    Keluarga memiliki fungsi sebagai arena pertama bagi tiap individu memenuhi berbagai kebutuhan seperti dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan perhatian. Melalui keluarga, diharapkan keamanan dan kenyamanan seorang anak dapat terlindungi sehingga memberi dampak baik bagi tumbuh kembangnya. Sedangkan institusi pendidikan seperti berbagai sekolah dan madrasah, selain berperan dalam pelatihan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak, juga semestinya turut bertanggung jawab dalam ilmu-ilmu bermuatan moral dan kepribadian (Suradi 2013).

    Selain sekolah dan keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, terutama yang berada di tataran akar rumput, diharap dapat memberikan pertolongan segera bila mendapati anak maupun individu yang lebih dewasa yang berpotensi menjadi korban, pelaku, ataupun pemicu tidakan kekerasan.

    Institusi peradilan kemudian diperlukan apabila keluarga dan masyarakat sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsi pengendalian perilaku, yaitu melalui pendekatan secara hukum. Sayang, seperti yang sebelumnya telah dibahas, meski telah banyak regulasi yang mengatur, praktiknya belum seperti yang diharapkan. Menurut Suradi (2013), terdapat kecenderungan bahwa referensi yang digunakan untuk mengadili pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah KUHP – belum sepenuhnya merujuk pada UU Perlindungan Anak. Akibatnya, sanksi yang dikenakan pada pelaku dinilai belum memberikan efek jera.

    Strategi prevensi dilakukan ketika kekerasan terhadap anak belum terjadi. Bagaimana jika ia telah terlanjur terjadi? Di sinilah diperlukan rehabilitasi, yang kemudian terbagi ke dalam tindakan rehabilitasi sosial dan pengembangan kebijakan. Tindakan rehabilitasi sosial bisa didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik maupu psikis sang anak korban kekerasan. Tindakan ini biasanya tak hanya menyasar korban itu sendiri, namun juga orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial sang anak.

    Selain penanggulangan yang langsung menyasar korban dan lingkungannya, diperlukan juga pengembangan dan perbaikan kebijakan yang sekiranya memberikan dampak positif. Beberapa langkah yang mungkin dilakukan adalah memasukkan konten terkait perlindungan anak dari kekerasan pada kurikulum sekolah, menggencarkan program pemberantasan kemiskinan – karena kemiskinan merupakan salah satu faktor besar penyumbang terjadinya kekerasan, atau dengan optimalisasi tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bersifat lebih selektif terkait adegan-adegan kekerasan di layar kaca.

    Gagal Paham Disiplin dan Kekerasan
    Situasi cenderung meningkatnya tindak kekerasan terhadap siswa oleh guru diperparah dengan anggapan bahwa kekerasan diperlukan dan efektif dalam mendisiplinkan peserta didik. Tidak hanya jadi alasan guru yang jadi pelaku, ironinya hal ini juga kerap dianggap wajar oleh korban sendiri. Apabila ini terus terjadi, tentu akan sulit memutuskan mata rantai kekerasan yang telah terjalin.

    Perlu dipahami bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didiknya tidak mencerminkan pemenuhan salah satu indikator kompetensi kepribadian seorang guru, yaitu pengendalian emosi yang baik. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, dibanding hukuman yang melukai fisik maupun psikis, sanksi yang diberikan mestilah berupa pembinaan bersifat mendidik. Karena lagi-lagi perlu diingat baik-baik, disiplin tidak berarti kekerasan!

    *) Peneliti Muda Visi Teliti Saksama

     

    Referensi:

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. 2018. http://kekerasan.kemenpppa.go.id (accessed Juni 4, 2018).

    Suradi. "Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak." Sosio Informa (Puslitbang Kementerian Sosial RI), Desember 2013: 183-202.