MENYASAR CERUK INDUSTRI SELULAR

KEBIJAKAN TKDN: INVESTASI NEGARA UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Kebijakan TKDN dapat dianggap sunk cost dalam berinvestasi untuk menciptakan sebuah bangsa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menciptakan teknologi.

  • Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, meninjau proses produksi telepon seluler Polytron di pabrik Polytron di Kudus, Jawa Tengah. Validnews/Faisal Rachman
    Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, meninjau proses produksi telepon seluler Polytron di pabrik Polytron di Kudus, Jawa Tengah. Validnews/Faisal Rachman

    Oleh: Sita Wardhani SE, MSC*

    Telepon seluler (ponsel) saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan perkembangan teknologi ponsel saat ini dan koneksi internet yang memungkinkan transfer tidak hanya data, tetapi gambar dan suara.

    Ponsel pun menyediakan fasilitas untuk melakukan berbagai aktifitas dalam genggaman. Tidak hanya bertelepon, berbicara melalui fasilitas chatting, update status, atau bermain game, tetapi saat ini ponsel dapat digunakan untuk mengedit presentasi, online banking, berbelanja, dan berbagai macam aktifitas lainnya.

    Data statistik telekomunikasi Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 56,92% penduduk Indonesia yang telah memiliki ponsel. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi tahun 2009, dimana baru sekitar 27% penduduk Indoneisa yang memiliki ponsel (BPS, 2016).

    Peningkatan jumlah pemilik telepon seluler ini terjadi merata baik di kota maupun perdesaan. Selama periode 2009—2015, rata-rata peningkatan persentase penduduk yang telah memiliki/menguasai telepon seluler sebesar 4,99% per tahun. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan memiliki rata-rata pertumbuhan yang sama yaitu sebesar 4,92% per tahun (BPS, 2016).

    -figure 1-

    Semakin banyaknya pengguna telepon seluler di Indonesia ini juga telah menempatkan Indonesia sebagai pasar terbesar keempat untuk telepon pintar (smartphone) di dunia setelah Cina, India dan Jepang (Winter, 2017). Hal ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar potensial dari berbagai produsen telepon seluler, baik dari merek-merek global hingga aneka merek lokal.

    Keberadaan perangkat telepon seluler pintar telah menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan berbagai layanan yang tersedia dalam telepon seluler pintar tersebut. Termasuk salah satunya adalah kemudahan mengakses internet. Survei GfK Crossmedia Link menunjukkan 93% pengguna internet aktif melalui smartphone, dibandingkan 11% yang mengakses melalui komputer desktop, dan 5% yang menggunakan tablet (Gosta, 2016).

    Pengembangan Industri Ponsel Dalam Negeri
    Keragaman fungsi ponsel saat ini telah mendorong berkembangnya pasar telepon selular di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia telah menjadi pasar keempat terbesar di dunia. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah melihat adanya potensi pengembangan industri elektronik domestik.

    Tahun 2017 merupakan periode dimana pemerintah menetapkan persyaratan kandungan dalam negeri untuk ponsel yang beredar di Indonesia, terutama untuk ponsel dengan teknologi 4G LTE. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) no.65 tahun 2016, pemerintah telah menetapkan aturan kandungan lokal minimal 30% untuk telepon seluler, komputer genggam (PDA atau palmtop) dan komputer tablet.

    Persyaratan kandungan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya berarti menggunakan komponen/bahan baku lokal saja, tetapi terdapat tiga aspek yang dapat digunakan oleh produsen untuk mencapai 30% kandungan lokal tersebut. Ketiga aspek tersebut adalah manufaktur, pengembangan, dan aplikasi.

    Untuk aspek manufaktur, maka penilaian kandungan lokal dilihat dari penggunaan material, tenaga kerja dan mesin porduksi yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan untuk aspek pengembangan, faktor-faktor yang digunakan untuk menilai penggunaan kandungan lokal terdiri atas lisensi, perangkat tegar (firmware), desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk aspek ketiga, yaitu aplikasi, tedapat dua faktor untuk menilai kandungan lokal, yaitu tahapan kegiatan dan komponen perhitungan. Berabagai aspek dan rincian faktor-faktor inilah yang digunakan untuk menilai apakah ponsel yang akan di pasarkan di Indonesia ini memiliki kandungan lokal minimal 30%.

    Berdasarkan ketiga aspek penilaian diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah mensyaratkan produsen ponsel dengan teknologi 4G untuk membangun pabrik komponen di Indonesia, atau memiliki produsen mitra dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin meningkatkan kemampuan inovasi bagi industri ponsel dalam negeri.

    Berdasarkan data dari Kemenperin, dari tahun 2015 hingga September 2017, sudah terdapat 322 lisensi TKDN yang telah dirilis oleh Kemenperin untuk produk telekomunikasi. Sebanyak 88% dari total lisensi tersebut adalah untuk kategori ponsel, komputer tablet dan tablet. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

    Dampak Ekonomi Kebijakan TKDN
    TKDN atau dalam teori perdagangan internasional dikenal dengan istilah Local Content Requirement (LCR) merupakan salah satu bentuk dari proteksi perdagangan yang lazim digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Kebijakan LCR mensyaratkan produsen menggunakan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dalam proses produksinya.

    World Trade Organization (WTO) melarang penerapan kebijakan LCR karena melanggar beberapa ketentuan WTO, diantaranya mengenai prinsip perlakuan antar negara (national treatment principle). Meski demikian, masih banyak negara yang menggunakan kebijakan ini, termasuk Indonesia.  Kebijakan LCR atau TKDN digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti melindungi industri dalam negeri, menciptakan lapangan pekejraan, mendorong ekspor, meningkatkan kapasitas inovasi dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Tujuan yang diinginkan dari pemberlakuan TKDN dapat tercapai dalam jangka pendek, tetapi studi yang dilakukan oleh (OECD, 2016) dan (Negara, 2016) menemukan bahwa dampak pemberlakuan TKDN justru negatif terhadap perekonomian.

    Dalam (OECD, 2016) ditemukan bahwa kebijakan TKDN justru menurunkan ekspor dan impor. Salah satu sebabnya adalah karena TKDN menghambat potensi impor bahan baku dengan harga lebih murah. Penggunaan bahan baku domestic yang lebih mahal harganya menyebabkan harga barang final menjadi lebih mahal, dan pada akhinrya menyebabkan daya saing turun.

    (Negara, 2016) menggunakan data statistik industri untuk melihat dampak kebijakan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Indonesia telah menerapkan kebijakan TKDN selama dua dekade. Namun tampaknya kebijakan ini belum berhasil unutk menurunkan ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor.

    Salah satu alasan yang melatarbelakangi kegagalan penerapan kebijakan TKDN dan tingginya mpor bahan baku adalah lemahnya penegakan hukum. Meski TKDN telah diberlakukan, namun masih terdapat perusahaan yang tetap mengimpor bahan baku. Meski demikian, masih ada alasan lain mengapa impor tinggi, yaitu indikasi bahwa perusahaan telah terintegrasi sebagai bagian dari rantai industri global.

    Alasan lain yang dikemukakan sebagai penyebab dari kegagalan kebijakan TKDN adalah kebijakan ini telah menghambat kemungkinan produsen untuk mendapatkan akses terhadap bahan baku yang lebih murah serta transfer pengetahuan dan teknologi. Namun argumen ini pun masih dapat diperdebatkan. Proses transfer teknologi dan pengetahuan tidak melulu dapat dilakukan dengan impor bahan baku, tetapi melalui kejasama dan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi pihak produsen maupun pemerintah.

    Kebijakan TKDN dan Investasi Bangsa
    Kebijakan TKDN yang ditetapkan pemerintah sebetulnya sudah memanfaatkan tren produksi barang manufaktur yang cenderung sudah terintegrasi dalam sebuah rantai produksi global (Global Value Chain). Bedanya dalam konsep GVC, produksi tersebar di lokasi-lokasi dimana produksi dari sebuah komponen adalah yang memiliki efisiensi tertinggi. Dengan TKDN, produsen dipaksa untuk memilih Indonesia sebagai lokasi dari salah satu rantai produksi tersebut.

    Penelitian empiris mungkin saja benar membuktikan bahwa secara ekonomi kebijakan ini memiliki ekonomi biaya tinggi. Namun jika visinya lebih jauh lagi, yaitu untuk menciptakan transfer teknologi, dan menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan teknologi, maka kebijakan ini patut diberlakukan. Kebijakan TKDN dapat dianggap sunk cost dalam berinvestasi untuk menciptakan sebuah bangsa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menciptakan teknologi.

    *Peneliti Utama Visi Teliti Saksama dan Staf Pengajar FEB UI

    Referensi

    • BPS. (2016). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015. Jakarta, DKI, Indonesia: BPS Pusat.
    • Gosta, D. R. (2016, April 8). http://www.bisnis.com/. Dipetik Juni 20, 2017, dari http://industri.bisnis.com/: http://industri.bisnis.com/read/20160408/257/536075/penjualan-smartphone-di-indonesia-2015-sentuh-33-juta-unit
    • Negara, S. D. (2016). The Impact of Local Content Requirements on the. JAkarta: ISEAS.
    • OECD. (2016). The Economic Impact of local content requirements. OECD.
    • Winter, J. (2017, Maret 17). https://www.strategyanalytics.com/. Dipetik Juni 20, 2017, dari https://www.strategyanalytics.com/: https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/devices/smartphone-model-tracker/smartphone-model-tracker/2017/03/17/oppo-taking-smartphone-market-share-in-indonesia-in-q4-2016#.WUiZD8lLe9Y