HITAM PUTIH HIBURAN MALAM

Jelaga Pekerja Hiburan Malam Mancanegara

Maraknya WNA pekerja hiburan malam ilegal wujud lemahnya pengawasan pemerintah

  • Sejumlah warga negara asing (WNA) asal Maroko yang diduga bekerja sebagai PSK menutup mukanya saat diamankan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Validnews/Don Peter
    Sejumlah warga negara asing (WNA) asal Maroko yang diduga bekerja sebagai PSK menutup mukanya saat diamankan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Validnews/Don Peter

    JAKARTA – Di kota-kota besar termasuk Jakarta merupakan kelaziman sebuah tempat hiburan malam meyediakan wanita penghibur sebagai daya tarik pengunjung. Wanita penghibur ibarat magnet yang akan menarik pundi-pundi uang bagi industri hiburan malam itu sendiri. Kesadaran akan vitalnya peran wanita penghibur membuat pengusaha hiburan malam rela mendatangkannya dari luar negeri, entah sebagai terapis (pemijat) ataupun pemandu lagu belaka.

    Penutupan Hotel Alexis pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu menjadi sorotan publik. Alexis yang berkonsep one stop entertainment memang dikenal menyediakan berbagai fasilitas, termasuk tenaga pijat wanita dari berbagai negara asing, seperti China atau lebih dikenal dengan sebutan “Cungkok”, Thailand, Filipina, hingga Uzbekistan.

    Dengan statusnya sebagai impor, maka tarifnya pun pasti lebih mahal dibanding produk lokal. Untuk terapis asing misalnya, setidaknya pengunjung harus merogoh kocek minimal Rp2.000.000 untuk mendapatkan servis memuaskan.

    Sesuai Pasal 36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin diberikan untuk pemandu karaoke berkewargangeraan asing hanya diberikan selama enam bulan dan tidak dapat diperpanjang. Sementara di Pasal 37 menyebutkan, jumlah tenaga kerja Indonesia disyaratkan harus lima kali lebih besar dibanding TKA pemandu nyanyi/karaoke disatu tempat kerja. Jika mengacu pada aturan itu, maka Alexis setidaknya wajib mempekerjakan 520 pekerja lokal dengan profesi yang sama.

    Di aturan ini, jelas disebutkan pemberi kerja sebelumnya harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Instrumen RPTKA berguna untuk pengendalian terhadap penggunaan TKA. Di dalamnya akan memuat alasan penggunaan TKA, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, dan penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

    Modus Seniman
    Ketatnya aturan mengenai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) membuat sejumlah tempat hiburan mencari cara mendatangkan kupu-kupu malam internasional itu secara ilegal. Anhar Nasution, mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan bahkan berpendapat nyaris tak ada TKA di dunia hiburan malam yang masuk ke Indonesia secara resmi dengan profesi sebagai pemandu lagu ataupun terapis. 

    “Tenaga kerja enggak boleh, tenaga kerja wanita untuk apa. Di tempat-tempat hiburan itu dia samarkan dengan artis. Penyanyi dari China, dites memang suaranya bagus, orang pelayan karaoke,” kata Anhar kepada Validnews, pekan lalu.

    Selain modus sebagai seniman, TKA hiburan malam umumnya juga menggunakan visa turis untuk berkunjung ke Indonesia dan kemudian memilih overstay atau menyalahi izin tinggalnya. Di pengawasan inilah yang menurut Anhar rentan terjadi permainan para oknum dari Dinas Tenaga Kerja ataupun pihak imigrasi.

    “Mereka yang tahu kan berapa banyak turis-turis itu yang masuk kan mereka yang tahu. Klasifikasinya, jenis-jenisnya, kan mereka semua tahu datanya jelas kok itu. Enggak ada yang sulit kalau mau, sebetulnya. Kalau mau hajar, kos-kos, apartemen-apartemen itu banyak sekali. Kenapa enggak?,” tukas mantan anggota DPR periode 2004—2009 ini.

    Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengamini banyaknya terjadi praktik penyalahgunaan izin masuk atau visa oleh TKA ke Indonesia.

    “Kalau bicara trik-trik yang dilakukan usaha, contohnya Alexis mendatangkan tukang masak. Kemudian tukang masak tadi melakukan kegiatan prostitusi. Maka yang berwenang atau berkewajiban mengawasi izin visa IMTA sudah diberikan adalah instansi penerbit IMTA,” jelas Agung kepada Validnews.

    “Ketika terjadi pelanggaran, dia punya kewenangan untuk menahan, untuk menindak. Tindakannya bisa membatalkan, bisa menggugurkan, bisa mencabut, dan seterusnya. Jadi kalau visanya turis, maka izin tinggalnya turis. Kalau visanya bekerja, maka izin tinggalnya bekerja. Artinya, orang yang punya visa belum tentu dikasih izin tinggal,” timpalnya.

    Sinergi Antarlembaga
    Pengawasan orang asing dikemukakan Agung melibatkan banyak stakeholder, mulai dari imigrasi, Kemenakertrans, dinas tenaga kerja (Disnaker), Polri, kejaksaan hingga pemerintah daerah (Pemda). Pengawasan orang asing terbagi menjadi tiga tahapan, out the border, at the border, dan in the border.

    Ketika berada dalam at the border, maka kewenangan penuh imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Sementara, ketika orang asing sudah berada di wilayah kedaulatan Indonesia atau in the border, kewenangan pengawasan menjadi terbagi ke instansi lainnya, dalam hal ini kepolisian, Kemenakertrans, dinas tenaga kerja, pemda dan imigrasi.

    “Disnaker punya kewenangan untuk juga mengatasi, imigrasi juga punya kewenangan untuk mengawasi, polisi juga mengawasi, kejaksaan juga bisa mengawasi, hanya saja pengawasannya kalau imigrasi berkaitan dengan izin tinggalnya, kalau kegiatannya, pekerjaannya diawasi oleh disnaker atau Kemenakertrans,” paparnya.

    Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Sub Direktorat Pengawasan Keimigrasian mencatat kenaikan jumlah TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) kepada warga negara asing yang bermasalah dokumennya. Di tahun 2015, Ditjen imigrasi beserta jajarannya memberikan 3.765 TAK dan meningkat menjadi 7.787 TAK di tahun 2016. Tahun ini, untuk periode Januari—September sebanyak 6.401 TAK dikeluarkan oleh imigrasi.

    Jenis TAK yang dilaksanakan diantaranya, 1.369 pencegahan atau penangkalan, pembatalan izin tinggal (77), larangan berada di tempat tertentu (23), pendetensian (1.257), pengenaan biaya beban (927), dan deportasi (2.748).

    Celah Masuk
    Berdasarkan hasil Sidak yang dilakukan Kemenakertrans, sejak tahun 2016, ditemukan TKA ilegal sebanyak 1.383 orang. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari TKA yang bekerja tanpa IMTA sebanyak 820 orang (hampir 60%) dan sisanya merupakan TKA dengan penyalahgunaan jabatan.

    Kajian peneliti Kedeputian IPSK LIPI menunjukkan data pelanggaran keimigrasian tahun 2016, pelanggaran paling banyak  berasal dari RRT yang angkanya mencapai 24% dari seluruh pelanggaran (7.787 orang).

    Perubahan Permenaker No.12 Tahun 2013 menjadi Permenaker No 16 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dipandang berpotensi memunculkan TKA ilegal.

    Perubahan tersebut cenderung melonggarkan penggunaan TKA, khususnya dilihat dari penghapusan mengenai syarat dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, Permenaker No.12 Tahun 2013. Syarat tersebut dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 sudah dihilangkan.

    Demikian pula  dengan penghapusan rasio Jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Sebelumnya pada Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan satu orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal.

    Kondisi tersebut diperparah pengawasan TKA yang belum maksimal. Minimnya ketersediaan tenaga pengawas menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan TKA.

    Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017, pengawas TKA berjumlah 2.294 orang, terdiri dari pengawas umum, spesialis dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Jumlah tersebut tentunya belum mampu mengimbangi TKA legal yang berjumlah 71.025 orang, belum lagi ditambah dengan TKA ilegal.

    Beban tenaga pengawas juga ditambah dengan mengawasi sejumlah 216.547 perusahaan. Padahal idealnya satu pengawas mengawasi lima perusahaan. Ketimpangan ini akan bermuara pada banyaknya kasus pelanggaran akibat dari penegakan hukum yang kurang efektif.

    Sebanyak 64 wanita berkewarganegaraan asing digelandang di Kantor Imigrasi, di Jakarta. Validnews/Don Peter

    Pembekuan Izin Kerja
    Ketika penutupan Alexis ramai dibincangkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan terdapat 104 tenaga kerja asing (TKA) yang terlibat kegiatan usaha dan bisnis di Hotel Alexis. Rinciannya, 36 orang dari China, 57 orang dari Thailand, 5 orang dari Uzbekistan, dan 2 orang dari Kazakstan. Anies bahkan menekankan, TKA yang bekerja di Hotel Alexis sudah habis masa izin kerjanya pada bulan Oktober 2017. Dengan kata lain, Alexis memperkerjakan WNA ilegal.

    Pelanggaran Alexis dalam izin ketenagakerjaan warga negara asing juga disampaikan Ditjen Pembinaan Penempatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Wisnu Pramo. Menurutnya, hanya 11 orang dari total 104 TKA yang bekerja di Hotel Alexis itu berstatus legal. Mereka yang legal tercatat bekerja sebagai pemandu karaoke.

    Menanggapi hal tersebut, Agung menyebutkan dengan dikeluarkannya statement Gubernur DKI yang menyatakan bahwa tenaga kerja di Alexis adalah ilegal, artinya pemerintah daerah sudah tidak memberikan izin lagi untuk bekerja. Proses selanjutnya ucap Agung adalah dinas tenaga kerja harus mengidentifikasi, siapa saja yang tidak diberikan izin.

    “Karena dari 100 sekian orang yang ada di Alexis kan harus diidentifikasi dulu, belum tentu semuanya itu melanggar, ada yang save. Jangan kewarganegaraanya Uzbekistan, kita asumsikan PSK kan enggak boleh,” tegasnya.

    “Kalau memang izin bekerjanya dicabut, IMTA tadi yang memang itu kewenangan pemda, selanjutnya pemda harus mengidentifikasi sendiri. Dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Dari 104 itu siapa saja, warga negaranya apa, pekerjaannya apa, pelanggarannya di mana,” imbuhnya.

    Usai pengidentifikasian pemda akan memberitahukan pihak sponsor yang mendatangkan TKA ke Alexis untuk memulangkan WNA ilegal.

    “Selanjutnya pemda bisa minta ke imigrasi. Untuk mencabut izin tinggalnya, mendeportasi, bahkan sampai melakukan penangkalan, itu bisa diusulkan,” Agung berkata.

    Pengawasan dipastikan Agung dilakukan oleh imigrasi terhadap warga negara asing secara berkala. Di awal tahun 2017 misalnya, imigrasi melakukan penangkapan terhadap 96 PSK asal China. Setidaknya sekitar 4000 WNA telah diberikan tindakan tegas keimigrasian dengan latar belakang berbagai macam kasus, mulai dari menyalahgunakan izin keimigrasian, hingga tindak pidana. Imigrasi juga melakukan penolakan WNA yang berniat masuk ke Indonesia.

    “Menolak masuk di pintu-pintu masuk, itu kurang lebih 800 orang asing yang kita tolak masuk. Dari mulai yang kita curigai sebagai PSK, pelaku pedofilia, transnational organized crime, dan lain-lain,” Agung menerangkan.

    Support Triad
    Derasnya warga negara asing, khususnya dari China dikemukakan Anhar tak lepas dari support atau dukungan dari mafia yang lebih dikenal dengan sebutan triad di negara tirai bambu tersebut. Menariknya eksodus warga negara China turut memberikan andil pemberian dana ke negara itu.

    “Bukan negaranya melegalkan, mafia di sana yang namanya triad digunakan oleh rezim untuk menghimpun dana ke negaranya. Jutaan orang, wanita China itu yang berkeliaran di seluruh dunia. Indonesia saja ratusan ribu,” papar Anhar.

    Pola pengiriman wanita cungkok ini cerita Anhar melalui kerjasama antaragen yang menetap di negara tujuan. Tak peduli bagaimana caranya, agen di negara tujuan hanya mengetaui diterimanya wanita penghibur dari China. Setelah tiba ke Indonesia misalnya, maka agen di Indonesia itu lah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan berapa penghasilan sebulan yang harus disetorkan ke agen penyuplai di negara asal.

    Uniknya timpal Anhar, sesama warga negara asing yang bekerja di industri hiburan malam kerap tak saling mengenal satu sama lain. Satu yang diyakinkan Anhar terjadi di dunia hiburan malam. Kesolidan dan militansi tak membuka mulut saat ditangkap sangat dipegang teguh oleh para pelaku di industri bergelimang uang ini.

    “Dunia hitam semacam itu saya katakan tingkat soliditas, militansinya sangat tinggi. Mereka didoktrin untuk tidak cerita apa-apa. Didoktrin untuk tidak menyampaikan apapun kejadian-kejadian itu, cukup hanya dia aja yang tahu, enggak boleh cerita sama yang lain,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan. (Rohadatul Aisyi, M Bachtiar Nur)