Intoleransi Agama Tinggi di Sekolah

Ada rencana untuk melakukan revisi buku Pendidikan Agama Islam yang akan berlaku pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

  • ILUSTRASI Suasana belajar mengajar di musholla Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terpadu Ar Rohman, Bangeran, Sukorambi, Jember, Jawa Timur, Selasa (6/9). ANTARA FOTO/Seno/16
    ILUSTRASI Suasana belajar mengajar di musholla Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terpadu Ar Rohman, Bangeran, Sukorambi, Jember, Jawa Timur, Selasa (6/9). ANTARA FOTO/Seno/16

    JAKARTA - Dinamika sosial dalam belakangan ini diketahui menimbulkan berbagai persoalan intoleransi pada masyarakat. Kondisi ini tak hanya banyak terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta, kenyataannya intoleransi juga muncul dari berbagai daerah.

    Hasil penelitian mengenai perilaku generasi Z, generasi kelahiran di atas tahun 1995, yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terkait intoleransi bagi mereka yang beragama Islam memperlihatkan hal ini.

    Dewan Direktur PPIM Jamhari Makruf menilai keanekaragaman generasi Z terhadap perilaku intoleransi malah tidak terjadi pada anak bukan pengguna teknologi internet.

    "Mereka generasi Z ini banyak menggunakan teknologi canggih, sosial media, tapi tidak linear," kata Jumhari dalam rilis survei "Api Dalam Sekam: Keberagaman Gen" di Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

    Pendidikan agama Islam, lanjut dia, selama ini diakuinya masih kurang memiliki penggiat pendidikan yang profesional. Guru agama Islam selama ini hanya terkonsentrasi terhadap afiliasi mereka.

    Intoleransi dikatanya juga marak terjadi dalam agama Islam terkait aliran baru. Seperti, pemeluk aliran Syiah dan Ahmadiyah. Dua aliran agama Islam ini paling tinggi menerima intoleransi dari sesama penganut Agama Islam.

    "Itu realitas di masyarakat, Syiah dan Ahmadiyah itu memang ada, dan sudah menjadi kewajiban negara untuk tetap melindungi mereka. Karena mereka juga bagian dari negara ini, mereka Warga Negara Indonesia (WNI)," lanjut dia.

    Maka dari itu, meski kasus intoleransi sesama pemeluk agama Islam banyak terjadi di pelbagai daerah, pendidikan agama secara formal harus tetap ada.

    "Keuntungan belajar agama di sekolah, pemerintah dapat mengontrol materi pelajaran. Guru-guru agama banyak mengaku dekat, berafiliasi dengan Muhamadiyah, NU (Nahdatul Ulama)," kata dia.

    Anggota PPIM yang jadi salah satu peneliti dalam survei ini, Saiful Umam, menyatakan penelitian dilakukan dengan metode Implicit Association Test (IAT). IAT dijadikan alat ukur untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme sebagai langkah pertama penelitian.

    Tak dipungkiri, persoalan toleransi beragama, seperti khilafiyah antar umat Islam juga termasuk perhatian penting bagi generasi Z. Persepsi tentang Islamisme (hubungan agama dan negara), pandangan mereka tentang Pancasila dan UUD 1945, syariat Islam, negara Islam, jihad, dan juga kesesuaian Islam dengan demokrasi jadi penekanan penelitian ini.

    "Penelitian ini dilakukan dengan sampel 2.181 orang, awalnya 2.238 tapi memiliki kendala. Kami lakukan pada 34 provinsi, setiap provinsi dipilih secara acak, dengan satu kapupaten dan satu kota. Jadi, bukannya kami memilih daerah kasus," kata Saiful.

    Jumlah sampel dari penelitian yang dilakukan 1 September 2017 hingga 27 Oktober 2017 tersebut, terdiri dari 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru, dan 54 dosen pendidikan agama Islam. Dari hasil penelitian terkait intoleransi dan radikalisme siswa atau mahasiswa menunjukkan mereka cenderung memiliki pandangan intoleran.

    Sementara dari sisi aksi, mahasiswa atau siswa memiliki perilaku moderat/toleran. Terkait persentase, intoleransi tinggi mahasiswa atau siswa lebih tinggi dibandingkan intoleransi yang terjadi pada guru atau dosen.

    "Kami menyebut intoleran internal yaitu intoleran sesama umat Islam, dan itu ternyata lebih tinggi. Intoleran eksternal itu, antara umat Islam dengan agama lain, malah lebih rendah yang terjadi," ucapnya.

    Revisi Buku Pendidikan Islam                                           
    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin tak memungkiri, Indonesia kekurangan buku, bahkan juga guru agama Islam. Padahal, sudah ada fakta mengenai radikalisme menyasar negeri ini.

    "Proses radikalisme di perguruan tinggi itu juga fakta. Indonesia, kalau ditekankan dalam dunia pendidikan, bisa jadi konservatif. Bahkan Indonesia bisa melebihi Arab Saudi. Kalau sudah konservatif, Suriah bisa kalah sama kita," kata Kamaruddin sebagai pembahas penelitian.

    Lantaran melihat adanya penyusupan radikalisme dalam dunia pendidikan agama Islam saat ini, ia pun memiliki gagasan untuk melakukan revisi buku Pendidikan Agama Islam. Revisi buku, kata dia, akan berlaku pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

    "Ya, rencana revisi buku sudah ada, bahkan sudah mulai. Sekarang masih tahap penulisan. Kalau untuk penulisan buku, anggaran kecil-lah, tidak besar-besar banget. Sekisar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar," ujar Kamaruddin kepada Validnews.

    Nantinya gejala sosial, katanya akan menjadi kajian dari revisi buku Pendidikan Agama Islam, tapi materi tetap berlandaskan Kurikulum 2013 (K13). Target pencetakan buku, kata dia, diusahakan selesai tahun depan, 2018.

    "Tentu akan kami masukkan mengenai pengamalan lebih Pancasila, toleransi antar umat beragama, aliran agama. Ya, pendidikan yang lebih terbuka melihat gejala sosial," kata dia.

    Senada dengan Kamaruddin, Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan perlunya revisi buku Pendidikan Agama Islam yang sudah kembali diproduksi oleh Kemenag. Sebab, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembuatan buku sempat dilimpahkan ke Kemendikbud.

    "Anggaran untuk pendidikan 2017 itu Rp497 triliun, dan setengahnya untuk (anggaran, gaji) guru. Kami tentu mendukung Kemenag jika diperlukan revisi buku Pendidikan Agama Islam," kata Amich.

    Amich melihat, fenomena intoleransi dan radikalisme belakangan ini tak lain karena muatan politik. 

    "Politik identitas berbasis agama banyak digunakan, dan itu power gate intinya. Paradoks di kalangan kelas pendidik, itu juga politik yang bekerja," tegas dia.

    Maka dari itu, ia pun tak heran ketika counter gerakan terjadi. "212 disebut intoleran, muncul gerakan Kebhinekaan, itu power gate, political contest," ujar dia. (Denisa Tristianty)