Inefisiensi Uang Rakyat di Rapat Paripurna

Kenaikan anggaran DPR terbukti tidak mengubah mentalitas kinerja para legislator

  • Suasana Pelantikan Anggota DPR/MPR/DPD periode 2014-2019 dalam Sidang Istimewa di Gedung Parlemen di tahun 2014. Validnews/Don Peter
    Suasana Pelantikan Anggota DPR/MPR/DPD periode 2014-2019 dalam Sidang Istimewa di Gedung Parlemen di tahun 2014. Validnews/Don Peter

    JAKARTA – Rendahnya tingkat presensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna meninggalkan kesan buruk bagi konstituennya, yakni masyarakat. Padahal negara ‘mengongkosi’ kerja DPR dengan nominal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat.

    Terasa sukar menyebut mereka sebagai wakil rakyat jika menghadiri rapat paripurna pun enggan. Mengutip laman DPR, biasanya dalam setiap rapat paripurna DPR itu juga diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap anggota.

    Gejala semakin maraknya anggota dewan yang absen dalam rapat paripurna ini tergambar dalam dua tahun terakhir. Sepanjang di tahun 2016 saja rata-rata tingkat kehadiran wakil rakyat dalam rapat paripurna hanyalah 48,45%. Tahun berikutnya jumlah rata-rata kehadiran itu kian menciut. Di tahun 2017, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya mencapai 42,41%.

    Tak bisa dimungkiri persoalan kehadiran anggota DPR ini tentunya berimbas pada pemborosan anggaran. Padahal setiap rapat paripurna membutuhkan pagu anggaran. Soal anggaran sidang paripurna ini Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Damayanti, mengatakan perencanaan anggaran rapat paripurna selama ini dikatakannya sudah ditetapkan dari satu tahun sebelumnya, dan tidak dadakan.

    Namun dia mengaku tidak tahu persis jumlah rupiah yang dikeluarkan Kesekjenan DPR setiap tahunnya. Dia hanya mengatakan anggaran rapat paripurna DPR tidak dapat dipastikan sama setiap rapat digelar.

    “Tergantung. Jadi gini, kalau kami kasih pagu, kita delapan bulan misalnya masa sidang dua atau tiga. Kalau lebih kan, nanti bisa relokasi, atau apa," ucap dia kepada Validnews, Selasa (13/3).

    Menurut dia, pemberian honor dalam penyelenggaraan rapat paripurna dipastikan tidak ada. Pemberian honor dalam rapat itu hanya ada di tingkat DPRD.

    Damayanti menegaskan tidak mungkin pengambilan keputusan tidak dilakukan di luar Rapat Paripurna. Jadi, walaupun selama ini rapat paripurna juga tidak dihadiri oleh ratusan anggota DPR, efisiensi anggaran tidak dapat dilakukan begitu saja.

    "Enggak mungkin (tak lewat rapat paripurna.red). Karena kan paripurna ujungnya semua rapat, enggak mungkin. Jadi, harus tetap diambil dari keputusan paripurna," kata Damayanti.

    Uang Konsumsi
    Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyayangkan minimnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna. Lucius mengatakan dari lima kali masa sidang selama satu tahun biasanya terdapat 5—10 kali rapat paripurna per masa sidang.

    Jadi, kalau saja diambil rata-rata setiap masa sidang itu terdapat tujuh rapat paripurna, dalam lima tahun tiap anggota dewan seharusnya hadir rapat paripurna sebanyak 35 kali. Faktanya selama satu masa sidang saja, hanya satu atau dua kali rapat paripurna yang memenuhi kuorum.

    Salah satu contohnya pada saat pengesahan RUU Pemilu. Itu pun yang hadir hanya 385 dari 560 Anggota DPR. Padahal terminologi paripurna diharapkan seluruh anggota DPR hadir.

    Formappi mendorong pimpinan DPR dan Sekjen DPR mampu membuat jadwal yang terstruktur rapi. Jadi rapat paripurna tidak dibilang menghamburkan dan menghabiskan anggaran negara.

    “Dibuatkan saja sebulan satu kali jangan seminggu sekali. Kalau perlu rapat paripurna hanya digelar untuk mengambil keputusan yang sifatnya urgent, tegasnya.

    Mengenai kisaran anggaran rapat paripurna Indonesia Parliamentary Center (IPC) memiliki perkiraan sendiri. Direktur IPC Ahmad Hanafi memperkirakan bahwa setiap kali rapat paripurna Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyediakan uang konsumsi sebesar Rp150 ribu.

    Nah, asumsinya apabila perkiraan rupiah yang sekali ke luar untuk rapat paripurna itu dikalikan 35 kali rapat paripurna dalam lima masa sidang, kira-kira Kesekjenan DPR perlu menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp14,7 miliar untuk konsumsi.

    Di luar itu, Hanafi juga meyakini pengeluaran tidak hanya sebatas pemberian konsumsi. Ketua komisi, wakil komisi ataupun para anggota DPR diperkirakannya juga mendapatkan tunjangan tambahan lain berupa insentif dari setiap mengikuti rapat paripurna.

    “Tidak mungkin tidak ada, biasanya insentif tersebut diakumulasi dari absensi kehadiran dan diberikan berbarengan dengan gaji bulanan,” katanya.

    Hanafi mengatakan, semua pengambilan keputusan adanya dalam rapat paripurna sehingga semua materi sudah digodok dan diselesaikan dalam rapat di komisi. Jika dalam rapat paripurna masih buntu akan diadakan lobi antarfraksi. Jadi kalau ingin lebih efektif dalam menjalankan paripurna, penjadwalan rapat sudah harus diberikan jauh-jauh hari sehingga kualitas dan kuantitas rapat jauh lebih proporsional.

    “Anggota DPR malas kan karena rapat berlarut. Kalau enggak ada paripurna pertanggungjawaban secara lembaga malah enggak dapat,” tutupnya.

    Mengenai anggapan adanya insentif di tiap rapat paripurna, Ketua Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantahnya. Dia menyatakan selama ini tidak terdapat bagi-bagi honor terhadap anggota DPR per rapat paripurna.

    "Ah, enggak ada, tidak ada itu honor rapat paripurna. Saya tiga periode (di BURT DPR) tidak pernah lihat ada honor rapat paripurna," kata Anton dari Bali saat dihubungi Validnews di Jakarta, Selasa (13/3).

    Menurut dia, absensi anggota dewan dalam rapat Paripurna bukanlah bergantung dari honor yang diterima dan isu "seksi" saja. Dia menerangkan semua anggaran rapat DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR.

    "Gaji kami kan semua yang atur Sekretariat Jenderal, tanyakan ke sana. Mereka yang punya data semua," ujar dia.

    BURT DPR, kata dia, selama ini hanya bertugas mengawasi aliran dana. Apabila itu terkait rincian anggaran, ia memastikan itu masih dalam ranah Sekretariat Jenderal DPR. Menurutnya konsumsi rapat Paripurna pun hanya sebatas air mineral kemasan.

    "Konsumsi juga hanya air mineral. Enggak ada juga itu makan-makan," lanjut dia.

    BURT DPR menyatakan tak pernah ada honor rapat. Hal ini tidak selaras dengan surat edaran yang pernah diterbitkan Sekjen DPR. Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain.

    Waktu itu, besaran gaji pokok yang didapat berlaku bagi semua anggota DPR yang berjumlah 560 orang sebesar Rp4,2 juta. Sedangkan bagi wakil rakyat yang rangkap jabatan sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) penghasilnya bertambah Rp2—3 juta dalam satu bulan.

    Anggota DPR di periode itu mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp420 ribu dan tunjangan anak yang berjumlah Rp168 ribu untuk dua orang anak. Sedangkan untuk insentif sidang mendapatkan Rp2 juta.

    Selain mendapatkan tunjangan bagi anak dan istri, para wakil rakyat mendapatkan tunjangan jabatan sebanyak Rp9,7 juta. Dan yang terakhir mendapatkan tunjangan beras yang berjumlah Rp198 ribu serta tunjangan PPH Pasal 21 Rp1,7 juta. Jika semuanya dijumlahkan anggota dewan mendapatkan Rp18,415 juta dalam sebulan sebelum dipotong pajak.

    Tak hanya sampai di situ, masih ada komponen lain yang membuat gaji anggota DPR bisa puluhan juta rupiah. Hal ini tergantung ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan dewan.

    Untuk anggota DPR tanpa jabatan di AKD masih mendapatkan hak tunjangan kehormatan yang berjumlah Rp3,720 juta. Ditambah lagi tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp14,140 juta. Sedangkan untuk peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Anggota DPR mendapatkan Rp3,5 juta.

    Sementara untuk biaya pemantauan peningkatan fungsionalis dan konstitusional khusus yang merangkap menjadi alat kelengkapan dewan sebesar Rp500—Rp600 ribu. Dan bagi yang anggota dewan yang merangkap menjadi badan ataupun panitia anggaran mendapatkan tunjangan sebesar Rp1 juta.

    Tidak hanya mendapatkan tunjangan kerja, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan untuk biaya listrik dan telepon yang di dapat sebanyak Rp5,5 juta. Biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp8,5 juta.

    Nah, di tahun 2015 gaji dan tunjangan anggota DPR meningkat. Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 anggota dewan mendapatkan kenaikan tunjangan. Di antaranya tunjangan kehormatan menjadi Rp5,58 juta dan tunjangan komunikasi intensif menjadi Rp15,5 juta. Sedangkan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran tiap anggota mendapatkan Rp3,7 juta. Terakhir, ada bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta.

    Belum lagi dihitung dengan fasilitas anggota dewan, seperti fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan anggota DPR sebesar Rp116,65 juta, asuransi kesehatan, dan dukungan tunjangan atau honor untuk tenaga ahli dan asisten pribadi. Untuk kegiatan di daerah pemilihan, setiap anggota DPR memperoleh dukungan anggaran berupa uang reses (lima kali reses setiap tahun) dan bantuan dana untuk pengadaan serta operasional rumah aspirasi.

    Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membantah terdapat uang tambahan dalam menghadiri rapat Paripurna yang diberikan BURT DPR.

    “Tidak ada (honor). Ya, kalau rapatnya seharian dan sampai malam, paling ada makan malam. Itu urusannya BURT, konsumsi itu juga misalnya ada air mineral di meja rapat. Seperti itu,” kata Mahfudz.

    Rapat paripurna dipastikannya bukanlah rapat yang tanpa perencanaan. Sebelum rapat paripurna digelar, didahului dengan pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang terdiri dari pimpinan fraksi. Bamus DPR, juga dikatakannya merupakan tempat konsultasi di tingkat komisi sebelum melakukan musyawarah di rapat paripurna. 

    Sebaliknya, Sekretaris Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Saymsurijal, enggan menyebutkan angka dalam pemberian honor per satu kali rapat paripurna DPR. Tetapi, ia tak menampik itu semua sudah diatur oleh BURT DPR RI.

    “Ada, tapi itu yang tentukan BURT. Berapa-berapanya, BURT itu yang atur,” ucap Cucun. 

    Sejumlah anggota parlemen berswafoto sebelum dilantik menjadi Anggota DPR/MPR/DPD periode 2014-2019 dalam di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Validnews/Don peter

    Aplikasi Paripurna
    Rapat paripurna ini merupakan forum tertinggi bagi DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, seminim apa pun tingkat kehadiran anggota DPR, rapat paripurna tetap diperlukan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay bahkan memastikan pengambilan keputusan lewat rapat paripurna itu terdapat di dalam tata tertib (tatib) DPR dan Undang-Undang MD3.

    "DPR tidak bisa melanggar itu," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.

    Pembahasan suatu permasalahan sebelum dibawa ke dalam rapat paripurna, didahului dengan pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) yang dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi parpol yang berada di DPR. Pengambilan keputusan juga dilakukan oleh Alat Kelengkapan Daerah (AKD) dari setiap komisi di DPR.

    Akan tetapi, walaupun sudah dibahas di tingkatan Bamus dan AKD, pengambilan keputusan akhir itu tetap berada di dalam rapat tertinggi, yakni rapat paripurna. "Kalau Paripurna itu untuk undang-undang misalnya," kata dia.

    Maka dari itu, ia menekankan butuh komitmen dari setiap anggota dewan dan semua fraksi DPR agar hadir kala paripurna digelar. Sikap ini harus ditanamkan meski dia tidak bisa menyalahkan anggota dewan yang kebetulan tengah menjalani tugas di luar Gedung DPR.

    Usulan baru diutarakan oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi. Dia mengatakan DPR mesti memanfaatkan teknologi, sehingga presensi paripurna seharusnya sudah dapat ditangani melalui sebuah aplikasi.

    Jadi, ketika ada anggota DPR dari fraksi tertentu tidak dapat hadir paripurna, mereka dapat tetap mengajukan pendapat melalui aplikasi dan dipaparkan di dalam sidang. Ini terkait kunjungan kerja kala paripurna digelar.

    "Tapi ini tentu harus persetujuan semua fraksi ya. Sekarang kan sudah canggih teknologi, jadi, tetap bisa kasih pendapat kalau tidak hadir (paripurna)," kata Dede kepada Validnews.

    Efisiensi rapat paripurna, kata dia, tidak dapat dilihat begitu saja. Menurut dia, efisiensi itu dapat dilihat dari penyerapan anggaran rapat per komisi dan pembahasan yang sudah diselesaikan.

    Apalagi, agenda paripurna dikatakannya selama ini selalu dilakukan mendadak. Kecuali, kata dia, rapat paripurna rutin yang dilakukan setiap hari Selasa. 

    "Hari ini pemberitahuan, besok paripurna. Seharusnya, dua sampai tiga hari sebelumnya diberitahukan untuk paripurna," ucap dia.

    Sebagai Ketua Komisi IX, ia mengatakan efisiensi itu dapat dilihat dari penyerapan anggaran rapat yang sudah mencapai 98% tahun 2017 lalu. Bahkan, Komisi IX membutuhkan anggaran rapat tambahan karena begitu banyak pembahasan masalah yang masuk.

    Anggaran rapat per komisi, kata dia, rata-rata ternyata mencapai angka Rp40 miliar untuk minimal pembahasan dua undang-undang. Komisi IX sendiri sepanjang tahun 2017 sudah menyelesaikan pembahasan tiga undang-undang.

    Tiga undang-undang yang sudah diselesaikan Komisi IX adalah Undang-Undang Palang Merah Indonesia (PMI), Undang-Undang Tenaga Kerja Kemaritiman, dan Undang-Undang Tenaga Kerja Migran.

    "Sekarang lagi on going (di Komisi IX) Undang-Undang Kebidanan dan Undang-Undang Badan Pengawasan Makanan," kata dia. (Denisa Tristianty, Fuad Rizky)

     

    Baca juga:

    Setengah Hati Menyuarakan Aspirasi Rakyat