Indonesia Obesitas Regulasi

Setidaknya terdapat lebih dari 62.000 regulasi yang saat ini terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia tergolong sebagai negara dengan obesitas regulasi

  • Mohammad Mahfud MD mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Jumat (13/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/16
    Mohammad Mahfud MD mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Jumat (13/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/16

    JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien. Dia bahkan menyebut bahwa regulasi di Indonesia terlalu gemuk lantaran terlalu banyak.

    Seperti dilansir dari Antara, Sabtu (11/10), para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000 regulasi yang saat ini terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia tergolong sebagai negara dengan obesitas regulasi.

    Sepanjang tahun 2000 hingga 2015 terdapat sekitar 12.500 regulasi yang tercipta baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

    "Regulasi di Indonesia terlalu gemuk, sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi," ujar Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu.

    Mahfud mengatakan satu kementerian atau lembaga kadang saling melempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab, akibat regulasi yang tumpang tindih ini. Tumpang tindih regulasi yang kini terjadi di Indonesia ini dinilai Mahfud seringkali menyulitkan pemerintah dan masyarakat.

    Mahfud kemudian memberikan contoh permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kadang melampaui tujuh hari.

    "Presiden Jowo Widodo meminta dwelling time paling lama empat hari, tapi sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena tiap departemen punya kebijakan masing-masing," ujar Mahfud.

    Mahfud mengatakan satu barang di pelabuhan dapat diperiksa oleh dua hingga tiga departemen, dan tidak menutup kemungkinan tiap departemen memiliki kebijakan yang berbeda.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pihaknya tengah mengupayakan pembentukan tim khusus untuk penataan regulasi di Indonesia, namun masih terkendala dengan payung hukum untuk menaungi tim ini.

    "Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar, untuk bisa memayungi secara hukum sehingga ini menjadi lebih kuat," ujar Yasonna.

    Yasonna mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pakar terkait dengan penataan regulasi di Indonesia yang dinilai tumpang tindih.

    Pihaknya juga sudah mengajukan pembentukan tim khusus ini kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg), supaya dapat segera memiliki payung hukum berupa Perpres.

    "Tetapi ini oleh Setneg dikembalikan dan diminta dijadikan Peraturan Pemerintah saja, nah kalau begini kan payung hukumnya hanya ada di internal kami saja tidak bisa lintas kementerian, " ujar Yasonna.

    Terkait dengan hal ini, Yasonna berharap Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember dapat menghasilkan rekomendasi supaya dapat mendukung kerja dari tim khusus.

    "Kami memang terus mengupayakan tim khusus ini bersama dengan Dirjen Perundang-undangan, tetapi kami juga punya keterbatasan," ujar Yasonna.

    Menurut dia pihaknya sangat membutuhkan banyak pakar, mengingat pekerjaan sortir 62 rib perundang-undangan dikatakan oleh Yasonna bukanlah suatu pekerjaan mudah.

    Yasonna sendiri mengatakan pihaknya berharap awal 2018 tim khusus ini sudah dapat berjalan bersamaan dengan terbitnya Perpres.

    "Kami harapkan tahun depan sudah jalan, kalau kerjaan di internal sudah jalan terus, tapi kecepatannya yang harus dikuatkan," ujar Yasonna. (Jenda Munthe)